PUT-001784.99/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-001784.99/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 001784.99/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV CALLBERT ENGENEERING CO, NPWP: 01.447.926.5-423.000, beralamat di Jl. Sunda No.34A, Kebon Pisang, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan M. Reza Irawan Meliala, S.H., jabatan: Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, yang diberikan oleh Antonius Sudibio, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA,

Izin Kuasa Hukum: KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 08 Mei 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025,

2. Nama: M. Reza Irawan Meliala, S.H.,

Izin Kuasa Hukum: KEP-013/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Riyanto/198001292001121003,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

2. Nama/NIP: Jose Mayer Sinaga/198402112003121005,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

3. Nama/NIP: Hantoro Widyo Pratomo/198408102009011011,

Jabatan: Pelaksana,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-2312/PJ.07/2025 tanggal 05 Juni 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-330/PP/ BR/2025 tanggal 08 April 2025;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 023/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025;

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00017/STG-CT/ WPJ.09/2025 tanggal 22 April 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tergugat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I menyatakan bahwa Permohonan Penggugat atas Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dikembalikan dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

Menimbang bahwa atas Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 023/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27

Februari 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak e-Tax Court);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 023/CEC/G- PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Cuaca, SE.AK, M.Si, SH, MH, CLA dan M. Reza Irawan Meliala, SH Pekerjaan : Kuasa Hukum Pajak

Nomor Izin: 542/PP/IKH/2023 dan 013/PP/IKH/2024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Februari 2025 (terlampir) dari Wajib Pajak:

Nama: CV Callbert Engeneering Co

Alamat: Jl. Sunda No.34A, Kebon Pisang, Kota Bandung

NPWP: 01.447.926.5-423.000

Mengajukan gugatan terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I atas nama Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025;

II. Posita

Adapun alasan-alasan gugatan ini diuraikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum Pengembalian Permohonan Pembatalan Menurut Tergugat

Adalah Pasal 15 PMK 8/PMK.03/2013;

B. Bantahan Terhadap Objek Gugatan Yang Diterbitkan Berdasarkan Pasal 15

PMK 8/PMK.03/2013;

1. Objek gugatan bertentangan dengan Pokok Sengketa pada permohonan pembatalan SKPKB yang Penggugat ajukan dengan Surat Nomor 011/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 berdasar rujukan hukum sebagai berikut:

bahwa alasan pembatalan pada Surat Nomor 011/KPP/CEC/P.P/IX/2027 tanggal 25 September 2024 adalah:

1) Tidak pernah dilakukan permeriksaan pajak berasarkan Pasal 29 UU KUP, tiba-tiba diterbitkan SKPKB Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022;

2) Pemeriksaan pernah dilakukan hanya berdasarkan KEP-146/PJ/ 2018 yang dinyatakan Dirjen Pajak dalam Putusan MA Nomor 4 P/HUM/2024 halaman 47 sama sekali tidak berdampak kepada Wajib Pajak;

3) Tidak ada Laporan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak tahu adanya Pemeriksaan dan tidak tahu SKPKB a quo berasal dari pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan KEP-146/PJ/ 2018 jo KEP-206/PJ/2021;

4) Pemohon tidak tahu cara mengkonversi SKPKB a quo yang diterbitkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 jo KEP-206/PJ/2021 untuk dipersamakan dengan SKPKB a quo menurut Pasal 13 ayat (1) a UU KUP dan/atau

5) Tidak ada undangan pembahasan hasil pemeriksaan;

2. bahwa Penggugat bermaksud mengajukan Pokok Sengketa atas pembatalan tersebut agar STP Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 tidak seharusnya diterbitkan (nietig) sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013;

3. bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 19 PMK 8/2013 (vernietigbaar) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 (nietig);

4. Dengan demikian, Pokok Sengketa pada pembatalan STP Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 (Pasal 17 ayat (3) PMK8/2013) tidak inherent dan tidak melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013 karena memang tidak saling berkaitan;

5. Pokok Sengketa pada pembatalan a quo belum pernah diajukan upaya hukum;

6. Berdasarkan uraian diatas Tergugat belum menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembatalan yang diajukan berdasarkan Surat Nomor 011/KPP/CEC/P.P/IX/2027 tanggal 25 September 2024;

C. Akibat Hukum Dari Tindakan Tergugat

1. Terbukti Tergugat telah menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek gugatan karena wewenang yang timbul berdasarkan Permohonan Pembatalan STP adalah wewenang yang ditujukan untuk menerbitkan KEPUTUSAN mengabulkan atau menolak atas pembatalan STP (nietig). Ternyata terjadi penyimpangan berupa Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar tanggal 7 Februari 2025 untuk mengembalikan permohonan pembatalan atas STP Nomor 00337/107/ 19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 (vernietigbaar). Dengan demikian, telah terjadi penyimpangan/penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan objek gugatan tersebut dikategorikan sebagai keputusan yang dibatalkan menurut PMK 8/2013 atau tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) huruf c UU AP yang berbunyi “Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: (c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang wenang”, yang dianggap tidak pernah ada sejak diterbitkannya objek gugatan tersebut (BATAL/TIDAK SAH sejak diterbitkan);

III. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Mohon Majelis Yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruh;

2. Membatalkan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025;

3. Memutuskan dan menyatakan tidak sah Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S- 00017/STG-CT/WPJ.09/2025 tanggal 22 April 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

1. Berdasarkan penelitian Surat Permohonan Gugatan Penggugat Nomor 023/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 27 Februari 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II.Tanggapan Atas Gugatan

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

b. Data dan Fakta bahwa Ketetapan Pajak Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Kantor Wilayah DJP Jabar I telah menerbitkan Keputuasan Ke-1 Nomor KEP-03303/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 31 Maret 2023, Keputusan Ke-2 Nomor KEP-07370/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan ketetapapan pajak telah dilunasi NTPN 3E79200PCBIK8L8K tanggal 25 Agustus 2023.

c. Tanggapan Tergugat bahwa karena Ketetapan Pajak Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022 pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan Kantor Wilayah DJP Jabar I telah menerbitkan Keputuasan Ke-1 Nomor KEP-03303/NKEB/PJ/WPJ.09/ 2023 tanggal 31 Maret 2023, Keputusan Ke-2 Nomor KEP-07370/NKEB/PJ/ WPJ.09/2023 tanggal 9 Agustus 2023 dan ketetapapan pajak telah dilunasi

NTPN 3E79200PCBIK8L8K tanggal 25 Agustus 2023, maka atas permohonan pengurangan. atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor FORM- 05008400/BPS/KPP.090203/2024 tanggal 04 Oktober 2024 tidak dapat diproses lebih lanjut dan dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

III. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan a. Surat Gugatan Penggugat Nomor 023/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

b. Surat Pemberitahuan Surat Non-Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

2. Usul menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Pemberitahuan Surat Non-Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S- 104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas nama Callbert Engeneering Co NPWP 0014479265423000;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kronologis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kronologi

II. Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Tergugat

1. Pokok Alasan Pembatalan STP

Bahwa pada pokoknya alasan pembatalan STP adalah: “STP YANG TIDAK

BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK

BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN

YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”.

2. Penggugat mengajukan pembatalan STP dengan menggunakan dasar hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

3. Tergugat KELIRU karena menggunakan HUKUM ACARA permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 kepada permohonan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

4. HUKUM ACARA untuk permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) PMK 8/2013.

5. Objek gugatan diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013.

6. HUKUM ACARA Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan yang diajukan karena dibuktikan dengan HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

7. HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 yang berbunyi: Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan, TIDAK MUNGKIN DAPAT digunakan sebagai dasar penelitian terhadap alasan pembatalan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT

YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR

PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”.

8. Apabila mengikuti pendapat Tergugat yang menyatakan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian tak terpisahkan dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, akan timbul pertanyaan:

1) BAGAIMANA CARA/ALASAN HUKUM memberlakukan hukum acara Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 terhadap alasan pembatalan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP”?

9. Teori apa, dasar hukum apa, asas hukum apa, pendapat ahli siapa yang dapat menyatakan terhadap alasan “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP

DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI

DENGAN PASAL 29 UU KUP” dapat diselesaikan melalui hukum acara Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013?

10. Oleh karena Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 membuktikan Tergugat telah keliru menerbitkan OBJEK GUGATAN

menggunakan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

11. Oleh karena HUKUM ACARA Pasal 19 ayat (3) PMk 8/2013 tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, membuktikan tidak ada dasar kewenangan Tergugat menerbitkan OBJEK GUGATAN.

12. Dengan demikian, objek gugatan harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan

13. HUKUM ACARA Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 hanya dapat digunakan untuk Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, TETAPI tidak dapat digunakan untuk permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

14. Merujuk lampiran II angka 83 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh, membuktikan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 BERBEDA dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

15. Merujuk lampiran II angka 176 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang pada pokoknya menyatakan: penjelasan berfungsi untuk menjelaskan norma hukum, membuktikan norma hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak dapat berkedudukan hukum sebagai PENJELASAN bagi Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Dengan demikian, ketentuan Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013 hanya merujuk kepada Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

16. Bagaimanapun Objek Gugatan harus dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan karena hukum acara Pasal 16 ayat (2) PMK 8/2013 tidak dapat diberlakukan.

III. Menghitung Lewat Jangka Waktu 6 Bulan

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas

Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari pasal 41 PP 74 Tahun 2011

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal 41 ayat (2) PP 74 Tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

DENGAN DEMIKIAN, PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 011/KPP/CEC/P.P/IX/2027 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 OKTOBER 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Bukti Pendukung, Kini Tergugat Sudah Memperbaiki Kesalahannya Yang

Semula Mengembalikan Permohonan Berubah Menjadi Menerbitkan Keputusan.

bahwa untuk permohonan Pembatalan STP berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 harus diterbitkan Keputusan bukan Pengembalian. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan a quo adalah tidak berdasarkan Kewenangan sehingga harus dibatalkan.

Bukti Pendukung ini adalah mengenai KEPUTUSAN PEMBATALAN berdasar Pasal 13 ayat (3) PMK 8/2013 atas nama Wajib Pajak lain, tetapi dasar hukum pembatalannya sama dengan dasar hukum pembatalan atas nama Penggugat. Tergugat akhir-akhir ini telah melakukan perubahan atas pembatalan berdasar Pasal 13 ayat (1) PMK 8/2013 setelah banyaknya Pembatalan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Kuasa Hukum yang sama dengan Kuasa Hukum pada Gugatan a quo yang diuraikan sebagai berikut:

Keterangan bukti:

1. Bukti P-1, Bukti P-3, dan Bukti P-5 (Putusan Pengadilan Pajak) membuktikan

telah diajukan PEMBATALAN berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 terhadap STP dan membuktikan Tergugat telah menerbitkan SURAT PENGEMBALIAN, dan Gugatan atas surat pengembalian telah DITOLAK OLEH PENGADILAN PAJAK.

2. Bukti P-2, Bukti P-4, dan Bukti P-6 membuktikan terhadap STP yang sama diajukan pembatalan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterbitkan KEPUTUSAN.

II. Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Tidak Nebis In Idem Dengan

Pasal 25 UU KUP.

KEHESATAN Ibayal 25 UU KLIP

KN eat

BN 0g Won der daa nyak .

ew vat oP, po biak tetes

+ Akibat Hukum

Bang rat RRR Td

UPAYA / na :

ADMINISTRASI / " Lanes yt ees tae Lamar ue 7 " "

Was Se TAN KTNA LaF be . " Ar . . 1 vo , ama Tatan ata wewenang

Keterangan:

1. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP.

2. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU UP ditindaklanjuti dengan penelitian pembukuan Pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP, sehingga tidak mungkin negara 2 (dua) kali meneliti pembukuan pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP untuk perkara yang sama.

3. Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak memiliki hubungan hukum dengan Pasal 25 (UU KUP) sehingga tidak nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP.

4. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU KUP adalah pilihan. III. Perbedaan Hukum Acara Untuk Permohonan Maksud Pasal 17 Ayat (1)

Dengan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013.

Perbedaan Hukum Acara untuk permohonan maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dengan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 dalam rangka membuktikan Tergugat keliru menerbitkan objek gugatan terhadap alasan permohonan yang diajukan untuk maksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013:

Memeras oa my Did my Ka a: a

3 = 3 TIDAK ADA WEWINANG

TERHADAP PEMBUKUAN acy Liagyst dt bbe TOAK AA TIDAK ADA ALAT

In Ades ae —— —— - —

: aa! ‘ at pay PI SYA

PENGU AI HI SYABAT NG TIDAK ADA WEWINANG

KEMBALIKAN

PERMOHONAN

Narasi:

Objek gugatan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 hanya dapat diterbitkan terhadap Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 dilaksanakan apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013. Apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013, maka Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pelitian terhadap Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi. Oleh karena terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, maka permohonan tersebut tidak termasuk sebagai permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tetapi merupakan permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 . Oleh karena itu ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 sebagai alasan tergugat menerbitkan objek gugatan terbukti tidak dapat diberlakukan terhadapt permohon Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 yang telah Penggugat ajukan. Pertanyaan:

1. Apakah terhadap Alasan Permohonan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan,

Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sebagaimana diberlakukan terhadap Permohonan untuk maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013? APA ALASAN HUKUM-nya?

2. Apabila gugatan ini diTOLAK, a contrario, Bukankah artinya MAJELIS HAKIM menyatakan: Terhadap Alasan Permohonan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sebagaimana DAPAT diberlakukan terhadap Permohonan untuk maksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013? APA ADA ALASAN HUKUM untuk menyatakan demikian?

IV. Tabel Perbedaan Pendapat Tergugat dan Penggugat.

bahwa Alasan Permohonan: “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP

DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI

DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013)”.

dapat berkedudukan sebagai Norma Hukum.

5. Lamp II angka 271 UU no 12 Tahun 2011: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindaripengulanganrumusan digunakan teknik pengacuan”. Oleh karena itu Norma Hukum tidak dapat MENGACU pada Norma Hukum lainnya. Teknik Mengacu hanya berlaku pada Frasa Hukum untuk menghindari pengulangan rumusan.

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas Norma Hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

V. bahwa Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Terpisah Dan Berdiri

Sendiri Dengan Pasal 17 Ayat (1) PMK 8/2013 Ditinjau Dari Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

PermohonanpenguranganatauSelain memenuhi persyaratan sebagaimana pembatalan Surat Tagihan Pajak yangdimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan terkait dengan surat ketetapan pajakatau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17benar termasuk permohonan pembatalan Surat ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalamTagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang hal atas surat ketetapan pajak tersebut:tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

a. tidak diajukan keberatan;huruf c, hanya dapat diajukan dalam hal Surat

b. diajukan keberatan, tetapi dicabut olehKetetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Wajib Pajak dan Direktur Jenderal PajakPajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang telahmenyetujuipermohonanterkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan pencabutan Wajib Pajak tersebut;Bangunan, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi

c. diajukan keberatan, tetapi tidakdan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan dipertimbangkan;Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:

d. tidakdiajukanpermohonana. tidak diajukan keberatan;

pengurangan atau pembatalan suratb. diajukan keberatan, tetapi dicabut dan Direktur ketetapan pajak yang tidak benarJenderal Pajak telah menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut; huruf b;c. diajukankeberatan,tetapitidak

e. diajukan permohonan pengurangan ataudipertimbangkan;

pembatalan surat ketetapan pajak yangd. tidak diajukan permohonan pengurangan tidak benar sebagaimana dimaksuddenda administratif Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut olehsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf Wajib Pajak;a;

f. tidak sedang diajukan permohonane. diajukan permohonan pengurangan denda pembatalan surat ketetapan pajak hasiladministratif Pajak Bumi dan Bangunan pemeriksaanatauverifikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2a, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak huruf d;telah menyetujui permohonan pencabutan

g. diajukan permohonan pembatalan suratoleh Wajib Pajak tersebut;

ketetapan pajak hasil pemeriksaan atauf. diajukan permohonan pengurangan denda verifikasi sebagaimana dimaksud dalamadministratif Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajibsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf Pajak; ataua, tetapi tidak dipertimbangkan;

h. diajukan permohonan pembatalan suratg. tidak diajukan permohonan pengurangan atau ketetapan pajak hasil pemeriksaan ataupembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak verifikasi sebagaimana dimaksud dalambenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pasal 2 huruf d, tetapi permohonanhuruf b;

tersebut ditolak.h. diajukan permohonan pengurangan atau

pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;

i. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, tetapi tidak dipertimbangkan;

j. tidaksedangdiajukanpermohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d;

k. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, tetapi dicabut dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan oleh Wajib Pajak tersebut;

Berdasarkan table perubahan PMK 8/PMK.03/13 menjadi PMK 118/2024 menegaskan bahwa:

1. Keliru Pernyataan Tergugat yang menyatakan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah Bagian dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, karena terbukti Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024.

2. bahwa di Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Demikian juga pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “Sebagaimana

dimaksud Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024. Dengan demikian, pernyataan Tergugat yang mendalilkan frasa “sebagaimana dimaksud” pada Norma Hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 menunjukkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian dari Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 merupakan Pernyataan Yang Keliru dan menyesatkan.

3. bahwa Norma hukum Pasal 22 ayat (4) BERBEDA JAUH dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Pengaturannya pun berbeda jauh.

4. bahwa syarat Permohonan untuk Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 SAMA DENGAN permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 118/2024. Sedangkan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

5. bahwa apabila terpenuhi syarat-syaratnya, permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/ DATA/INFORMASI yang sama perlakuannya dengan permohonan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/PENCATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

6. bahwa Pengembalian permohonan hanya dapat diterbitkan kepada Permohonan yang DAPAT ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7) PMK 8/2013.

7. bahwa sedangkan Permohonan yang diajukan ke KPP adalah Permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/ CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

8. bahwa pengaturan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang dikurangkan atau dibatalkan” TERPISAH/BERBEDA dengan pengaturan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang seharusnya tidak diterbitkan.” Dengan demikian, menjelaskan bahwa Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 TERPISAH/BERBEDA Norma Hukumnya dengan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan menerbitkan OBYEK GUGATAN terhadap Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

VI. Menghitung Lewat Jangka Waktu 6 Bulan

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

(2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari Pasal 41 PP 74 Tahun 2011

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal 41 ayat (2) PP 74 Tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak permohonan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 25 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 07 Februari 2025, diajukan gugatan tanggal 13 Januari 2025 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka pada Petitum belum dapat dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan.

PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 011/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 OKTOBER 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP.

Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor 011/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 4 Oktober 2024 Sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN-nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.”;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kesimpulan akhir yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Bukti Pendukung, Kini Tergugat Sudah Memperbaiki Kesalahannya Yang

Semula Mengembalikan Permohonan Berubah Menjadi Menerbitkan Keputusan.

bahwa dalam Tabel berikut ini Tergugat menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembatalan SKP berdasar Pasal 22 ayat (2) PMK 118/PMK.03/2024. Tergugat bukan menerbitkan Keputusan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024. Alasan Pembatalan tersebut sama dengan alasan Pembatalan yang diajukan Penggugat berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13. Dengan demikian berdasarkan Bukti tersebut, terhadap Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 yang diajukan Penggugat dalam Surat Nomor 010/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 haruslah diperlakukan sama dengan Permohonan Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 yaitu sama-sama

diterbitkan KEPUTUSAN. Berdasarkan bukti pendukung tersebut, Tergugat keliru menerbitkan objek Gugatan.

Keterangan bukti:

1. Bukti P-1 membuktikan telah diajukan PEMBATALAN berdasar Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024.

2. Bukti P-2 membuktikan diterbitkan KEPUTUSAN.

II. Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Tidak Nebis In Idem Dengan

Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 Ayat (1) PMK 8/2013.

OIBANDINGKAN DENGAN KEBERATAN (Pasa: 25 UY KUP

+ Tujuan “Objek teliti

+ Akibat Hukum:

Pasa: LP avatil PMR 37013

Tujuan " Objeb Telit Syarat Sb bat Roku

UPAYA TRys dapa" . . , ana para .

ADMINISTRASI me

Tisab terpenusi serat Maka

Permohanan d-empalihan Psi

— Pasal Ll? ayat id PK 202013

Permohonan Perguraagan atau Pempataian STP yang Tujuan Objex Test Sant Akaat Asha

tidak benar aa ue: . : an coat san (Psl 36 (1) UU KUP! um

Pasal l?ayatid PMS 2013

Tujuan Objei Telits Syarat Abibat Hukum

Pare BU Perbanas Toke eat bata terbo kan era apa titah pet batal coeur cat ee Lt bat wea. Ketapi Gita Tidak ada wewenang

Pena Per nn pengembalian velar gat

Keterangan:

1. Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 nebis in idem dengan Keberatan Pasal 25 UU KUP.

2. Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU UP ditindaklanjuti dengan penelitian pembukuan Pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP, sehingga sengketa Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 selalu terkait dengan Pasal 25 UU KUP. Oleh karenanya tidak mungkin negara 2 (dua) kali meneliti pembukuan pembukuan, pencatatan, dokumen, data, informasi yang terkait Pasal 25 ayat (6) UU KUP untuk perkara yang sama sehingga Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dipersyaratkan tidak pernah mengajukan keberatan (cfm: Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013).

3. Sengketa Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak memiliki hubungan hukum dengan Pasal 25 (UU KUP) sehingga tidak nebis in idem dengan Pasal 25 UU KUP. Dengan demikian, untuk permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak dipersyaratkan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013;

4. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dan Pasal 25 UU KUP adalah pilihan untuk alasan yang sama.

5. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak pilihan untuk Pasal 25 UU KUP karena alasannya berbeda satu sama lain.

III. Perbedaan Hukum Acara untuk permohonan maksud Pasal 17 ayat (1) dengan

Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 dalam rangka membuktikan Tergugat keliru menerbitkan objek gugatan terhadap alasan permohonan yang diajukan untuk maksud Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013:

Wewenang eT say

8 = = Toe, tat 112.

c & AE anta TN

TU JAN/MAKSJD: 5 8 ws

SER MIOP OMA F tj 5 z3 i 3 TIDAK ADA WEWENANG

TERHADAP PEMBUKUA"

: PASAR LI SYASAT TIDAK ADA WEWENANG

KEMBALIKAN

PERMOHOKAN

Narasi:

Objek gugatan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013

hanya dapat diterbitkan terhadap Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 dilaksanakan apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013. Apabila Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) PMK 8/2013, maka Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pelitian terhadap Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi. Oleh karena terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, maka permohonan tersebut tidak termasuk sebagai permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 tetapi merupakan permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013. Oleh karena itu ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013 sebagai alasan tergugat menerbitkan objek gugatan terbukti tidak dapat diberlakukan terhadap permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 yang telah Penggugat ajukan.

IV. Tabel Perbedaan Pendapat Tergugat Dan Penggugat.

bahwa Alasan Permohonan: “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP

DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI

DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013)”.

berakibat terjadi sesat pikir dan sesat jalan

4. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013hukum.

merupakan PENJELASAN dari Pasal 2. Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dapat 17 ayat (1) PMK 8/2013.ditindaklanjutidenganmelakukan penelitian terhadap PEMBUKUAN ATAU

5. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENGACU pada Pasal 17 ayat (1)MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PMK 8/2013.PENCATATAN, DATA, DAN/ATAU

INFORMASI (conf Pasal 20 ayat (2))

6. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 3. bahwa Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 RINCIAN DARI pada Pasal 17 ayat (1)TIDAKDAPATditelitiberdasar PMK 8/2013.PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,

DOKUMEN YANG MENJADI DASAR

7. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, PENGATURAN LEBIH LANJUT padaDATA,DAN/ATAUINFORMASI Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, tetapi ditindaklanjuti

8. Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013dengan melakukan penelitian terhadap PENJABARAN pada Pasal 17 ayat (1)per-UU-annya.

PMK 8/2013.4. Lamp II angka 176 UU no 12 Tahun 2011:

“Penjelasan berfungsi menjelaskan Norma Hukum”. Oleh karena itu “Penjelasan” tidak dapat berkedudukan sebagai Norma Hukum.

5. Lamp II angka 271 UU no 12 Tahun 2011: “Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan”. Oleh karena itu Norma Hukum tidak dapat MENGACU pada Norma Hukum lainnya. Hanya frasa hukum yang dapat mengacu ke frasa hukum lainnya. Teknik Mengacu hanya berlaku pada Frasa Hukum untuk menghindari pengulangan rumusan. Norma hukum tidak mungkin diulangi perumusannya.

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel diatas Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. V. bahwa Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 Terpisah Dan Berdiri

Sendiri Dengan Pasal 17 Ayat (1) PMK 8/2013 Ditinjau Dari Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024.

Tagihan Pajak yang tidak benar(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(1) dilakukan berdasarkan dokumen, data, Direktur Jenderal Pajak dapat memintainformasi, dan/atau keterangan yang tersedia. dokumen, data, dan/atau informasi yang(3) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan diperlukan melalui penyampaian suratdokumen, data, informasi, dan/atau keterangan permintaan.dalampermohonannya,penelitian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tersebut.

Berdasarkan table perubahan PMK 8/PMK.03/13 menjadi PMK 118/2024 menegaskan bahwa:

1. bahwa frasa “Pengurangan atau Pembatalan” pada Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 sama dengan frasa “Pengurangan atau Pembatalan” pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

2. bahwa substansi Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 SAMA dengan atau diatur di Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024.

3. bahwa frasa “SKP seharusnya tidak diterbitkan” pada Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 sama dengan frasa “SKP seharusnya tidak diterbitkan” pada Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

4. bahwa substansi Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 SAMA dengan atau diatur di Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

5. bahwa substansi Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 sama dengan substansi Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PMK 118/2024

6. bahwa Norma Hukum Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 berbeda dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Dengan demikian, terbukti Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

7. bahwa oleh karena itu, terbukti keliru Pernyataan Tergugat yang menyatakan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 adalah Bagian dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, karena terbukti Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 32 ayat (1) PMK 118/2024.

8. bahwa di Pasal 22 ayat (2) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Demikian juga pada Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TIDAK TERDAPAT frasa “Sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024. Dengan demikian, pernyataan

Tergugat yang mendalilkan frasa “sebagaimana dimaksud” pada Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 menunjukkan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 adalah bagian dari Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 merupakan Pernyataan Yang Keliru dan menyesatkan.

9. bahwa Norma hukum Pasal 22 ayat (4) BERBEDA JAUH dengan Norma Hukum Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024. Pengaturannya pun berbeda jauh.

10. bahwa syarat Permohonan untuk Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 SAMA DENGAN permohonan untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 118/2024. Sedangkan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 TERPISAH JAUH dan BERBEDA dengan Pasal 22 ayat (4) PMK 118/2024.

11. bahwa apabila terpenuhi syarat-syaratnya, permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/ DATA/INFORMASI yang sama perlakuannya dengan permohonan Pasal 38 ayat (1) PMK 118/2024 ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/PENCATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

12. bahwa Pengembalian permohonan hanya dapat diterbitkan kepada Permohonan yang DAPAT ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (2) sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), ayat (7) PMK 8/2013.

13. bahwa sedangkan Permohonan yang diajukan ke KPP adalah Permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan penelitian terhadap PEMBUKUAN/ CATATAN/DOKUMEN/DATA/INFORMASI.

14. bahwa pengaturan ketentuan Pasal 38 ayat (1) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang dikurangkan atau dibatalkan” TERPISAH/BERBEDA dengan pengaturan ketentuan Pasal 22 ayat (4) PMK 118 Tahun 2024 tentang “STP yang seharusnya tidak diterbitkan.” Dengan demikian, menjelaskan bahwa Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 TERPISAH/BERBEDA Norma Hukumnya dengan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Oleh karena itu, tidak ada kewenangan menerbitkan OBYEK GUGATAN terhadap Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013.

VI. Pengaturan Induknya Pasal 36 Ayat (1) b UU KUP Pada Turunannya PMK

8/2013 dan PMK 118/2024

1. Ada 5 (lima) macam penyebab sengketa di perpajakan, yaitu:

1) Apakah transaksi terkait dengan Obyek Pajak atau Bukan Obyek Pajak? Maksudnya STP Dibatalkan.

2) Apakah ada atau tidak ada transaksi itu sehingga diperhitungkan dalam pajak? Maksudnya SKP dikurangkan.

3) Ada transaksi, tetapi sengketa Berapa Nilai atas transaksi? Maksudnya SKP Dikurangkan.

4) Prosedur? Maksudnya STP Dibatalkan sejak Putusan.

5) Kewenangan? Maksudnya STP Dibatalkan dan dianggap tidak pernah diterbitkan.

2. PERBEDAAN SUBSTANSI PASAL 17 AYAT (1) DENGAN PASAL 17 AYAT (3) PMK 8/13 TERLIHAT JELAS DAN TEGAS PADA PMK 118/PMK.03/2024

Yuridis Formal,

Tidak dapat ditemukanSTP Dibatalkan karena Seharusnya

Pasal 17 jawabannya diTidak Diterbitkan

IIIPasal 22 ayat (4) ayat (3) Pembukuan,

Catatan, Data,

Keterangan,

Informasi

Keterangan:

Bantahan terhadap dalil Tergugat:

1. Untuk Pasal 17 ayat (1) ada batasan permohonan 2 (dua) kali, tetapi untuk Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) tidak ada pembatasan permohonan.

2. Adalah tidak mungkin Pasal 17 Ayat (3) adalah bagian/rincian/ penjelasan/satu kesatuan/pengaturan lebih lanjut dari Pasal 17 ayat (1) PMK 8/13 karena Pasal 22 ayat (4) tidak menjadi bagian/rincian/ penjelasan/satu-kesaturan/pengaturan lebih lanjut dari Pasal 38 ayat (1) PMK 118/24 yang pengaturannya pun belakangan dari Pasal 22 ayat (4).

3. Dengan demikian Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) terpisah dan berdiri sendiri dengan norma hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/13.

4. Untuk permohonan yang diajukan Penggugat Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN dengan menerbitkan Pasal 19 ayat (3) karena tidak ada kewenangan dan prosedur untuk mengembalikan permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13.

5. Oleh karena Pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, maka Obyek Gugatan dianggap tidak pernah diterbitkan karena surat pengembalian hanya dapat diterbitkan terhadap permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 010/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 Oktober 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP.

Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 25 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 7 Februari 2025, diajukan gugatan tanggal 27 Februari 2025 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka tidak memungkinkan untuk dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor 010/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 4 Oktober 2024 sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN-nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.

VII. Penggugat Belum Pernah Mendapatkan Keputusan Atas Pasal 17 Ayat (3)

PMK 8/13 bahwa dengan ini ditegaskan Penggugat belum pernah mendapatkan KEPUTUSAN atas Permohonan pembatalan yang diajukan berdasarkan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13.

VIII. Menghitung Lewat Jangka Waktu 6 Bulan

1. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

2. Apabila permohonan pengurangan atau pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, kemudian diterbitkan SURAT PENGEMBALIAN, lalu diajukan gugatan atas surat pengembalian, kemudian SURAT PENGEMBALIAN dibatalkan oleh Pengadilan, dan dikirimkan Putusan Pengadilan ke Tergugat, dan kemudian diterbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan. Bagaimana menurut tergugat penghitungan jangka waktu 6 bulan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1c) UU KUP?

3. Pertanyaan:

1) Apakah untuk Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

2) Apakah untuk Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 ada dasar hukum wewenang dan Prosedur atau tata cara pengembalian surat pembatalan?

3) Apakah untuk Pasal 25 UU KUP ada dasar hukum wewenang dan ketentuan Prosedur atau tata cara pengembalian surat keberatan?

4. Rujukan hukum:

1) Pasal 41 PP 74/2011:

(1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan prosedur atau tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

(3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

5. Tabel perbandingan batas waktu keberatan Pasal 25 UU KUP, Permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 ditinjau dari Pasal 41 PP 74 Tahun 2011

Keterangan:

Untuk Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 terdapat wewenang pengembalian dan prosedur pengembalian, sedangkan untuk Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak ada norma hukum yang mengatur wewenang dan prosedur pengembalian, oleh karenanya Putusan gugatan a quo TIDAK ADA ALASAN HUKUM yang membuatnya tunduk kepada Pasal 41 ayat (2) PP 74 Tahun 2011. Dengan demikian, jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 diterima oleh KPP. Hal ini karena konstruksi hukum Pasal 25 UU KUP dan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 adalah sama dan berbeda dengan konstruksi hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013.

Oleh karena Pembatalan diajukan berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, maka Obyek Gugatan dianggap tidak pernah diterbitkan karena surat pengembalian hanya dapat diterbitkan terhadap permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

PERMOHONAN PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR DALAM SURAT NOMOR: 010/KPP/CEC/P.P/IX/2024 TANGGAL 25 September 2024 DITERIMA KPP TANGGAL 4 Oktober 2024 DAN SAMPAI HARI INI TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 6 (ENAM) BULAN, SEHINGGA TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 36 AYAT (1d) UU KUP.

Oleh karena pembatalan diajukan pada tanggal 25 September 2024, Obyek Gugatan diterbitkan tanggal 7 Februari 2025, diajukan gugatan tanggal 27 Februari 2025 BELUM melewati 6 (enam) bulan, maka tidak memungkinkan untuk dipetitumkan permohonan pembatalan telah lewat waktu 6 (enam) bulan.

Dengan demikian, agar Amar Putusan dapat dieksekusi, mohon Majelis Hakim di dalam Amar Putusan untuk mencantumkan kalimat “terhadap Permohonan Pembatalan Nomor 010/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima KPP Tanggal 4 Oktober 2024 sampai saat ini BELUM diterbitkan KEPUTUSAN-nya maka diminta kepada Tergugat untuk menerbitkan KEPUTUSAN sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP.”

IX. Asas Nebis In Idem

1. asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (”KUHPerdata”), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42)

2. Dalam Hukum Pajak nebis in idem tidak dapat diadili atau dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama yang telah diputus oleh pengadilan dengan Putusan yang berkekuatan Hukum yang tetap. Asas ini menjamin kepastian Hukum dan mencegah penindakan ganda atas suatu pelanggaran Pajak. Berdasarkan asas nebis in nidem tersebut, terhadap objek gugtan belum pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Sehingga terhadap objek gugatan tersebut tidak nebis in idem.

3. bahwa untuk permohonan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/13 dapat diperiksa 2 (dua) kali, sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (5) PMK 8/13. Sedangkan untuk permohonan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/13 tidak diatur batasan untuk mengajukan permohonan pembatalannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kronologis yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: I. Kronologis Perkara Nomor 001784.99/2025/PP

II. Objek Gugatan

Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 yang merupakan surat pengembalian yang diterbitkan karena permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Penggugat Nomor 011/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 tidak memenuhi ketentuan formal.

III. Tanggapan dan/atau Penjelasan Tergugat

Penjelasan dan/atau Tanggapan Tergugat

Terhadap dalil Penggugat tersebut disampaikan penjelasan dan/atau tanggapan sebagai berikut:

1. bahwa terhadap alasan Penggugat dalam hal STP diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, menurut Tergugat Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menerbitkan suatu Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 jo. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

2. bahwa sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat sebagai penerima kuasa dari para pemohon uji materiil (NATANAEL BANGUN, PT CENTRAL JAVA MAKMUR, PT PUTRA INDAH JAYA, CV BIOLA JAYA dan PT HOLI MINA JAYA) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 jo. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

3. bahwa atas pengajuan permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dengan amar menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. NATANAEL BANGUN, II. PT CENTRAL JAVA MAKMUR, III. PT PUTRA INDAH JAYA, IV. CV BIOLA JAYA, V. PT HOLI MINA JAYA tersebut tidak diterima, sehingga dengan demikian telah gugur dalil Penggugat mengenai alasan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

4. bahwa Tergugat menyampaikan ketentuan PMK 8/2013 sebagai berikut: Ts be FOE Fie na pre TS SI EN AA

PS RERE rn mara ta WR Sar SStigF erna

Srizcioc gps TEES IA SGP Eo KAS yeep are tec saksi Se cre PERE yea DIS Heo TEESE ET

LERTLEC SSE ia ee

Danar Kanaan Yak S5. Bana TG Danar he Naa ai 7 NET FE Ee.

DURE. Isap Fes) 1 maa EMS weg 2 ET naat asa USCS aan rar Fy: * meliputi

Diew cr SAS Iiitbar Siti: wae rn

Iran Eyl Io Ling Weta Sr. Besa Tae

S3. Fea TT Shas Jar 4° 2 hia ES

Bool anges Yus yarn telaten Kent

FP Gurngac: 2sagermer dle 5s ES Ira

1 Heh eta papi eGo 2rzr mara tee

ES aga Weer “Ean Pipic PT TEE. FEL

Tatar Spg Senar 255+ Eat (Ap Sp nga mana mer Tere Fir. cece tec f+5 2St5QFrics Sara Sari rir 0d 3 ERE pro Weceerci an ical camera ena FG. Tantra EMS ecg care tari

asean aa Fes Se cet ai amri inn

Po ee 3 AI oo ter 3

Tan Geo feo ane memar cece amnesia nann, Gee re” EELS” TE peer Bess "dapt 7 arora ceczec eye: do on ees co ce ec Sees 18 eye: 2 secre Tae racer i TET pS ESSE eS Eyei f SET rye Sth SST eB Ere

Sass EP TAI ae BE) EEE ED EAS ea lee ee ETS EE EES SCE

BLED SE Derg Sep an ce eee $05 maan.

Bice cg ara

Dole lec SIB BES IM cere

DISERTAI NE TES recy cecges sa. cargrer ag SELAT MATAN sacezs care

EB olnee BEDE (2 LL feccoescs- cecceise- LAS ese ceecscesss> ee. E- “se

POLA cecrronecs> nercceser LAS ces cerecesss- KEL ATI AMD ere

Im Sees 2 out mise Ten rn Bese an

DOS. ceccceccer TEVIEE ET G85 resi fecervsse> eel cee satege cere

Imo Sees froctt sige secrcrecce> BTET. LITE

Baroerces Kap e027 505 menara SD EAE VeTE ian GEE” SEDEE ECE maan SSE

P= Se ae Bal Sen meta eens nar saa seca

Bacieicg: Tapa pp SEU GPSS ESE sen 1oee Moe SE0gR FO Marbun ban

Eye Carls ET cscsyecsa- ssreze rec:

Booger. tamara cre gel Ene

ONE EL INA ARE SUL SIA recess coos:

5 TETIE Leper ee ce se LET N ie ecg MET TE geo Wass See carga- dese

Dopgcernecce: recs resecesWer ss Kabin Se feces Se seremesr ys, Sas iecaates ree

Ege) cecncoces TETINETIET orev We 2 Sask cet gga fe sacs TEE ate

SIBTEEIEC EET rer sen ora Spa eof: certrorccee ersetoi ese 2 ever sewge- 2.5

KEP 75.5 amp oat Gree gas ev Sass eet one.

SATA 87d ELLE TEE AT BITETAT TES O3,PT SEE ETD PL rrisI pori coe ost Bees ceccze BOF: eplber> req > deroa Fee Pee SEMATA TI TURN race esc WI Sape rec: En L NET cere Sree Ween BSE SISA como SEA fecece anna der vei rsasc Wat “nak

Sanagsinana Siman sad Cadaaa, So ternunnan aan ez anji a, | T#7san caroniran cangwangat aia. Tantaalan GRP jang dia. cman jang area

Pasal "Daeean pacageiana sisason sala Fasal “f aya To Siar Lanal Faja.

enjaga lanjar atu eogar Pena cee aman Wajic Faja, a, [otear Langwal Paja. jala jang.a +a. caling lava ? anans cular saja, janggal syal

Fazal *: cereinas Ghar stagsivana Nias abs Fasal Papar 5 nares warecitan fural

$ betuus an Fangurangan kas:acan Fajar, sau Sura karung an Fertaralan karatan Faja.

3 sekrang 3.40 52cagia" aia. enila, cereisinan sic Faia.

Salar mal carecppiegn cengurangan aan cecaualae SbF jang dia. Kaban dia. waeruri Lalang

Fasal ‘©? peraga ana Ti as.u3 raga Apa . cher anal Fajar. mengenali perenang te aral gan] menjamah an pura jang ceri sangan Tengaran cer-recran cengurangar aan ca carake SF}

AG isa. cana

Sadar nal senang rengurangan anu Tenganan SELF pang daa. cena aie ralhae arena daa. war aru cars arama” pacagaivcana siva.sud jala Fasal‘é a; £ rela era

Banagai cari

Fagal(f Ja uu cermreiman jang remang aji Faja. sanggar reli mengajuLan carrer inary

& sernoga (ajc Faja. masih sara! sengaja cerviomceacocaling zara. Co qua ali

Benagarsana Jia ug jab” Pasal Pcaja € gia,

ID umuk carmereiagy sang tua ajit Fajar. asih sapa sengaja. an carer ian 5 canjang] jang dana Yoga pelan pecagaisana diana sa jalan Pasal fe aya fo du brani

Ternagar Daeiniman Tengurangan ala pembatalan SKF jang cts. cena jang errali-ar warena Jaa. Seauhi selera ebagai mana si sama oo jala"

Fasal ‘© Ja Fasallé mat dan ayat 2 oU permeninan pangrecana Au

F c FasaligajatiZ ayat"? decayst'2 oma. ceresierean jaga saji Faph tid, gape: aogaju.ar peang eecali pecagarsana Ji-caeua gala Fx al a) bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP memberikan amanat dan/atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak b) Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

c) bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 (3), merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1), hal ini dibuktikan dengan frasa pada pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan: “…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.”, sehingga atas ketentuan tersebut terdapat saling keterkaitan.

d) bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

e) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengatur Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

• huruf a, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau

• huruf b, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;

f) berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, tanpa melihat alasan pengajuannya akan dilakukan pengujian sesuai huruf a untuk permohonan pertama dan sesuai huruf b untuk permohonan kedua;

g) Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa, apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), maka permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7);

h) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar;

i) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4), Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) .

j) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5), Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;

k) bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, Penggugat selain mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 001//KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024 juga mengajukan permohonan lainnya sebagaimana diuraikan dalam romawi I Kronologis Perkara Nomor 001784.99/2025/PP;

l) bahwa dengan demikian atas pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 001//KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025

yang mengembalikan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/PMK.03/2013.

5. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013, dengan alasan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan STP diterbitkan berdasar pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 UU KUP, Penggugat berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 bersifat fakultatif;

6. Sifat fakultatif dalam hukum berarti suatu ketentuan yang bersifat pilihan (tidak wajib), memberikan kebebasan atau diskresi kepada subjek hukum (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk memilih apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diatur. Frasa "dapat" dalam peraturan perundang-undangan sering menjadi penanda sifat fakultatif ini, berbeda dengan frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif (memaksa). Sebagai ilustrasi contoh:

• “Pemerintah daerah dapat memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha."

Artinya: Pemerintah daerah berhak memberi insentif, tetapi tidak wajib

• “Dalam keadaan tertentu, hakim dapat memutuskan penundaan persidangan."

Artinya: Hakim punya wewenang untuk menunda, tetapi tidak harus

7. bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 s.d 6 tersebut maka penerbitan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. bahwa dalam asas kepastian hukum, adagium Absolute sentienfia expositore non indiget yang memiliki makna sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa jika teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, memiliki ketentuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka ketentuan tersebut wajib diterapkan tanpa interpertasi yang berlebihan. Prinsip ini

penting untuk mencegah interpertasi yang tidak diperlukan pada hukum atau ketentuan yang sudah jelas. Relevan dengan sengketa aquo dimana ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 telah secara jelas mengatur tentang permohonan STP yang Tidak Benar sebagaimana Tergugat uraikan pada penjelasan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan penjelasan tertulis kesimpulan akhir yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.

II. Tanggapan Tergugat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPPU);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

5. Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK 8/2013);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (PMK 118/2024);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-146/2018);

9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-206/2021).

A. Data dan Fakta bahwa kronologis sengketa adalah sebagai berikut:

10 27 Februari 2025 Pengajuan Gugatan atas Surat Direktur Surat Penggugat Nomor 023/CEC/G-PP/II/

Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/ 2025 tanggal 27 Februari 2025 2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal

PengembalianPermohonan

Pengurangan atau Pembatalan Surat

Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

B. Penjelasan Tergugat bahwa sebelumnya Penggugat telah menyampaikan penjelasan tertulis dan telah diberikan tanggapan olehTergugat sebagai berikut:

a. Surat Gugatan Penggugat Nomor 023/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang telah ditanggapi Tergugat melalui Surat Tanggapan Nomor S-00017/STG-CT/WPJ.09/2025 tanggal 22 April 2025.

b. Pada persidangan tanggal 07 Mei 2025, Tergugat menyampaikan mapping gugatan aquo serta menjelaskan secara lisan yang pada pokoknya antara lain tentang bahwa surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP YANG Tidak Benar diterbitkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8/2013. Selain itu Tergugat juga menyampaikan penjelasan secara lisan tentang kedudukan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 18, serta Pasal 20 PMK 8/2013;

c. Pada persidangan tanggal 07 Mei 2025 Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis surat Penggugat Nomor 001/Pgt-PP/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 dan surat Penggugat tanpa Nomor perihal Kronologi dan Bantahan atas Sengketa Nomor 001784.99/2025/PP tanggal 5 Mei 2025 yang telah ditanggapi Tergugat melalui surat Kronologis dan penjelasan tertulis Tergugat tanggal 27 Mei 2025;

1. bahwa dalam persidangan tanggal 28 Mei 2025, Penggugat menyampaikan penjelasan tertulis dengan surat tanpa Nomor perihal Penjelasan Lanjutan Sengketa Nomor 001784.99/2025/PP tanggal 27 Mei 2025, Tergugat sampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Terkait dalil Penggugat bahwa “kini tergugat sudah memperbaiki kesalahannya yang semula mengembalikan permohonan berubah

menjadi menerbitkan keputusan” tersebut, Tergugat telah melakukan penelitian dengan melalui tabel perbandingan sebagai berikut:

b. bahwa dalil Penggugat yang diuraikan dalam tabel pada surat tanpa Nomor perihal Penjelasan Lanjutan Sengketa Nomor 001784.99/2025/ PP tanggal 27 Mei 2025, bukan merupakan kasus Penggugat sendiri namun atas nama Wajib Pajak lain yaitu PT Mas Mulia dimana kuasa hukumnya sama dengan kuasa hukum Penggugat;

c. bahwa pada kolom (3) tabel tersebut, permohonan yang disampaikan PT Mas Mulia tidak hanya permohonan atas pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP namun juga Penggugat mengajukan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Kedua permohonan diterima di tanggal yang sama yaitu 13 Desember 2023 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran;

d. bahwa atas kedua surat permohonan dimaksud, Tergugat menyampaikan surat pengembalian permohonan sesuai kolom (4), dengan alasan pengembalian sebagai berikut:

(1) Terhadap Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui S- 510/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024, alasannya:

a) bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023, juga mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

b) bahwa kedua permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kisaran pada tanggal yang sama;

c) bahwa Tergugat telah meminta keterangan kepada Penggugat melalui S-32/WPJ.26/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya dalam surat tersebut meminta kepada Penggugat untuk memilih melanjutkan salah satu permohonan tersebut, namun Penggugat tidak merespon dan tidak mengajukan pencabutan terhadap salah satu surat permohonan tersebut;

d) Dengan demikian permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf a PMK 8/2013, yang mengatur bahwa: ”Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak.” (2) Terhadap Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui S- 500/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024, alasannya:

a) bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 juga mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui Surat Nomor 001/KPP/P/MM/ XII/2023 tanggal 4 Desember 2023;

b) bahwa kedua permohonan tersebut disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak ke KPP Pratama Kisaran pada tanggal yang sama;

c) bahwa Tergugat telah meminta keterangan kepada Penggugat melalui S-32/WPJ.26/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya dalam surat tersebut meminta kepada Penggugat untuk memilih melanjutkan salah satu permohonan tersebut, namun Penggugat tidak merespon dan tidak mengajukan pencabutan terhadap salah satu surat permohonan tersebut;

d) Dengan demikian, permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (6) PMK 8/2013 yang mengatur bahwa: ”Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak;” e. bahwa selanjutnya, atas surat pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui S- 510/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan sesuai kolom (5), yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Pajak melalui Nomor PUT-004213.99/2024/PP/M.XXB Tahun 2024 dengan putusan:

“Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II Nomor S-

510/WPJ.26/2024 tanggal 25 April 2024 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas nama PT Mas Mulia, NPWP 02.310.392.2- 115.000, beralamat di JI. Duku No. 288, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.” f. Selanjutnya, Penggugat menyampaikan kembali Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar yang kedua melalui Surat Nomor 001/KPP/MM/P.P/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025 sesuai kolom (7);

g. bahwa atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar tersebut, Tergugat menerbitkan keputusan KEP-01018/NKEB/ WPJ.26/2025 tanggal 16 Mei 2025 sesuai kolom (8) berdasarkan laporan penelitian LAP.KBP-1217/WPJ.26/2025 tanggal 15 Mei 2025, dimana dasar penerbitan keputusan dan pokok-pokok uraiannya sebagai berikut:

(1) Penerbitan keputusan KEP-01018/NKEB/WPJ.26/2025 tanggal 16 Mei 2025 berdasarkan PMK 118/2024;

(2) bahwa atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Penggugat Nomor 001/KPP/ MM/P.P/I/2025 Tanggal 23 Januari 2025 dimaksud memenuhi ketentuan:

a) Pasal 32 ayat (2) PMK 118/2024, yang pada huruf b angka 3 mengatur:

”Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan: b. Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan:

3. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, tetapi tidak dipertimbangkan.” b) Pasal 33 ayat (4) PMK 118/2024 yang mengatur:

“Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5); atau” (3) Dengan demikian, dalam mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 21 huruf b PMK 118/2024 jo Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan pengajuan permohonan Pembatalan SKP berdasar Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/201 ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan TIDAK BENAR;

(4) bahwa terhadap Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar yang dimohonkan untuk dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 telah meliputi Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik atas sebab SKP YANG jumlah pajak terutangnya tidak benar maupun SKP YANG seharusnya tidak diterbitkan;

(5) Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat menegaskan bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa ”KINI TERGUGAT SUDAH MEMPERBAIKIKESALAHANNYAYANGSEMULA MENGEMBALIKAN PERMOHONAN BERUBAH MENJADI MENERBITKAN KEPUTUSAN” adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya.

h. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terhadap alasan pembatalan “STP Diterbitkan Oleh Pejabat Tidak Berwenang” TIDAK DAPAT DITELITI berdasarkan Pembukuan, Pencatatan, Dokumen, Data, Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013, Tergugat berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 bersifat fakultatif;

i. Sifat fakultatif dalam hukum berarti suatu ketentuan yang bersifat pilihan (tidak wajib), memberikan kebebasan atau diskresi kepada subjek hukum (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk memilih apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diatur. Frasa "dapat" dalam peraturan perundang-undangan sering menjadi penanda sifat fakultatif ini, berbeda dengan frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif (memaksa). Sebagai ilustrasi contoh:

• “Pemerintah daerah dapat memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha."

Artinya: Pemerintah daerah berhak memberi insentif, tetapi tidak wajib

• “Dalam keadaan tertentu, hakim dapat memutuskan penundaan persidangan."

Artinya: Hakim punya wewenang untuk menunda, tetapi tidak harus j. Terhadap penjelasan Penggugat dalam penjelasan tertulisnya yang membandingkan antara PMK 8/2013 dengan PMK 118/2024, Tergugat berpendapat bahwa:

(1) Hal tersebut tidak relevan dengan perkara sengketa gugatan, dimana objek sengketa merupakan hasil dari proses tindak lanjut dari permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dengan berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam PMK 8/2013;

(2) Ketentuan PMK 118/2024 merupakan suatu peraturan perundang- undangan yang menggabungkan beberapa substansi atau materi dari berbagai undang-undang ke dalam satu peraturan perundang- undangan baru secara bersamaan terhadap PMK:

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan;

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; dan e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2017 tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang Tidak Benar.

k. Terhadap dalil Penggugat bahwa Alasan Permohonan: “STP YANG TIDAK BENAR KARENA DITERBITKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG DAN STP DITERBITKAN BERDASAR PEMERIKSAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 29 UU KUP (Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013)” disimpulkan Norma Hukum Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 berdiri sendiri dan berbeda dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013, Tergugat berpendapat:

(1) Terkait alasan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, bahwa sebelumnya, Kuasa Hukum Penggugat sebagai penerima kuasa dari para pemohon uji materiil (NATANAEL BANGUN, PT CENTRAL JAVA MAKMUR, PT PUTRA INDAH JAYA, CV BIOLA JAYA dan PT HOLI MINA JAYA) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 206/PJ/2021 jo. KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

(2) bahwa atas pengajuan permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dengan amar menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. NATANAEL BANGUN, II. PT CENTRAL JAVA MAKMUR, III. PT PUTRA INDAH JAYA, IV. CV BIOLA JAYA, V. PT HOLI MINA JAYA tersebut tidak diterima, sehingga dengan demikian telah gugur dalil Penggugat mengenai alasan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang;

(3) bahwa ketentuan Pasal 17 Ayat (3), merupakan pengaturan lebih lanjut yang mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1), hal ini dibuktikan dengan frasa pada Pasal 17 Ayat (3) yang menyebutkan: “…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.”, sehingga atas ketentuan tersebut terdapat saling keterkaitan;

(4) bahwa sistematika Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 sesuai dengan Lamp II angka 81 UU 12/2011 yang berbunyi: ”Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.” dan Lamp II angka 272 UU 12/2011 yang berbunyi: “Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang– undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat …” , oleh karena itu Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013 tidak berdiri sendiri terhadap Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013.

2. bahwa Tergugat menyampaikan kembali pendapat-pendapat Tergugat yang sebelumnya telah disampaikan selama persidangan sebagai berikut:

a. bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN masa pajak Agustus 2019 Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 4 Oktober 2022, dan atas penerbitan STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut:

(1) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a.

a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Penggugat dengan LPAD Nomor FORM-05013794/BPS/KPP.090203/2022 tanggal 16 Desember 2022, yang diterima Tergugat tanggal 16 Desember 2022.

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP-03303/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang Menolak permohonan Penggugat.

(2) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a.

a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Penggugat Nomor 009/CEC/VI/2023 dengan LPAD Nomor FORM- 05004013/BPS/KPP.090203/2023 tanggal 9 Juni 2023, yang diterima Tergugat tanggal 9 Juni 2023;

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP-07370/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 8 September 2023 yang Mengabulkan sebagian permohonan Penggugat (3) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi melalui surat Penggugat

Nomor 011/KPP/CEC/P.P.IX/2024 tanggal 25 September 2024, yang diterima Tergugat tanggal 3 Oktober 2024;

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor S-1886/WPJ.09/2024 tanggal 11 Desember 2024 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (7) PMK 8/2013 (Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali).

(4) Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c a) Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar melalui surat Penggugat Nomor 011//KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024;

b) bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Pengembalian permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 karena Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar (tidak memenuhi Pasal 18 ayat (4) huruf a PMK 8/2013) (Permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a);

b. bahwa Tergugat sampaikan ketentuan PMK 8/PMK.03/2013 sebagai berikut:

Teaser mana ee Tae aa Aina Tae ai Ai TES IA ET

Hina Sang IA Luna a oo tt —Hbws

Isma Tan P65 yeep nanas emng Irit mel ol meliputil

Sapna S45 datekss 22trja 2 17 i-2.2

Irigasi 2. agian Mat aa. frp 5° Ti

Pao SA rn em Dees BLE Cagis Fo S45 STE PEeECE DiI rr Cif CE

[sees

E5neze Cece opcevsor cs seo Sess See 1 ferns vec serra cet

Pose rr: Ee 3 oo

TE. CECCEC TET asian BEETS ETE ormras.ri basa rerveclreo WEECLET BBCEIE EF seem Span "sem fo area cecsec eye: do ocle[nccees.n eect Sees ‘4 sce: fo pare cecse-

De “alat Aa an Dee Se fan Po teers ec er

SNN Ea ETD IR SET GES ED SNS GE g cae! Dera BERADA EOE DELS CAGE

Bye Tarra EC reer rn Ea a5 Erat

F open Erna

DOLE AfRC SSIESED SET Ii en

DIM LAST TT SET SET. TESIS FE. TA ITESLEFT EFTAS PC (eres SELEIF TEE

BoLlse BESPTI elec KETTETISET ceecceises LAS ces Tamara sa. eka

Fo neuesr geccancce> seccesec G85 se cacscesss> ar Step amri rr

Ira Serap oi Sine Teripang tra FEL

2 oLe lec taaranan geccmss LAS sesi tammosert ra. Lae sacsge cers

Sesar Sar Io Siem Er > SB serl: rice

Feelelce- cage IE re. IEEE. TAS coon cles ET SEIEIE EOE DEED INC

1 [oe an BEP RAN dele na ies sta KN

Ferrcrr ices Derr Sea Me Aa aa ia EELO cece

Bye ra naat Tara seize cast

FC BRIL Taman ti BRI. TAS

= opgcrtirice> EL TA ET SESE TP EL S SAS DITIEF TTS ES =

5 TTECZETLSeer Pr ce ee ET BESI mara SET LSP Ve oo Sp ae TEsaro Deen

DOPE crrice> ea Ternak sda Re gran Se ee reccce: on 5 Se sere creas reo

B BOF! rectonge> TETIMETNET cet We > Srgs ceo neers gle: ceccococes

Iisa TBA Ce Vaio Fash, sock Tenan Seri Tee Lana IE Ele:

2.555 am secgis Vere aren ap pn Sar Lleyn 1 VAL

SEEM rE Weil Saat Persrutar TamrT SET Ca TILE TES EEL Tantra S45 1855 tee facet yerg Sls, ceectone: Daan rr Ta eee pcre ar arisI eee ices

DAFT ERY CETGja EOF! 4enlles7 Deal ETS Fsee SSS TEE LET cecarcs mace mec Aan Ore cess: ec eo cee. P ETD Pel SESI ines TT Latar

SECECE VESCEET mara VED OO ee

2 ebegsin as ine Taat Oo Ternama anna lati

Fac a); [PETS ESTTITEn cangwangan slau cevraialan EEF jang das. cma ang weer

=a bean ategaivanta Sisa alas Fasal “€ aya. 1 Sisir -eecral Faja.

Sningalanjud pare Laman er accuc DENGAN Reanelfi cere Laman aji aja,

0. (Saur cenaeral Faja- salam jangka sac. caing lama 2 snare alan saja tanggal sora

Fasal rarmsieiean Sherina sagaiana diva sa2 jab Fasal 24,3: S "aus mererh.an Sya

Kerunsan Fanguangah.isiacan Faja. aa. Sura: bacuus an Farccacalan kerararan Faja.

5 Balrunnya atas Setagian aa Tele. Tenan Vajir Fajar.

Salan: mal raresrerean rengurangan aia. Tertanalan SEE jang ita. cacao dia. sare sie a7

Pasi > seragainsana gimasugcasa aya: "Dian -saeral Fajar cangeccaliae cercrecnan serba sangar

Lo war an nal. a" Saal ;a5g SBI Sengap Tengaran cern ie isanm Tengurangan ai. IentalabP SFA yang das. car

Sadar nal nian ceqgar aga aa. Terraralan StF jang iia. Tebar 3i.s~inali-an ar na dite. ar aru cere yaraian 5 againana ciea.co2 sala Fasal‘é aya £ cerlak, Laternan

Bsa gal CSP

Pasal ee [a um Keren yang tanam JVajic Faja. sianggat cela r-sqgajuan Derinoran

P3 sernoga Jvajs Faja. Sasis daca. engajuLan Ter monas raling tar, © idea «ali

Seragaprana zinas.3 abe Fatal ‘2 ays: € aan

Tuah Caren yang Lema Wajit Faja. mesir sana mengajukan percconenan § erarjang] jang as aco? 153 alan s eragainsana dinacsu3 alan Pasal 1s gym 2) belu er bertani

Ternasar ELSA Tegur Angan atau Tancaslar SEF yang coe. cena yang Italia) aera dia. Sean sie uen sacagainana dita sod Dalan

Fasal’¢ Ja Fasal‘¢ asa: Do sangga: 2 utuk pe-meonanyangoscava aa.

e c Fasal*éa;a: 0 aye? aamaya: hy, Untu TEA RAN Lang AA

SJajic Pape tdan oacst mergajucan ce heran wevcali secagaiava aimasus sala Fas al téaya 1

(1) bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KUP memberikan amanat dan/atau kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

(2) Sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, Menteri Keuangan menerbitkan PMK-8/PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

(3) bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 (3), merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (1), hal ini dibuktikan dengan frasa pada pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan: “…sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.”, sehingga atas ketentuan tersebut terdapat saling keterkaitan;

(4) bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

(5) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c PMK 8/2013 mengatur bahwa Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut: tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;

(6) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengatur Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

• huruf a, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau

• huruf b, menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua.

(7) berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, tanpa melihat alasan pengajuannya akan dilakukan pengujian sesuai huruf a untuk permohonan pertama dan sesuai huruf b untuk permohonan kedua.

(8) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), maka permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan yang berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7).

(9) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3), apabila permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

(10) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4), Wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) .

(11) bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5), Wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua.

(12) bahwa sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, Penggugat selain mengajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 008/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024 juga mengajukan permohonan sebagaimana Tergugat uraikan dalam romawi III huruf B tentang kronologis sengketa Nomor 001784.99/2025/PP dan romawi III huruf C angka 3 huruf a;

(13) bahwa dengan demikian atas pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar melalui surat Penggugat Nomor 008/KPP/CEC/ P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang diterima Tergugat tanggal 4 Oktober 2024, Tergugat menerbitkan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengembalikanpermohonanPenggugatkarena Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar (tidak memenuhi Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/2013).

c. bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 tidak mungkin dapat diberlakukan terhadap permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Ayat (3) PMK 8/2013, dengan alasan STP yang tidak benar karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan STP Diterbitkan berdasar pemeriksaan yang tidak sesuai dengan pasal 29 UU KUP, Penggugat berpendapat bahwa frasa “dapat” dalam Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 bersifat fakultatif;

d. bahwa sifat fakultatif dalam hukum berarti suatu ketentuan yang bersifat pilihan (tidak wajib), memberikan kebebasan atau diskresi kepada subjek hukum (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak) untuk memilih apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan yang diatur. Frasa "dapat" dalam peraturan perundang-undangan sering menjadi penanda sifat fakultatif ini, berbeda dengan frasa "wajib" atau "harus" yang bersifat imperatif (memaksa). Sebagai ilustrasi contoh:

• “Pemerintah daerah dapat memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha."

Artinya: Pemerintah daerah berhak memberi insentif, tetapi tidak wajib

• “Dalam keadaan tertentu, hakim dapat memutuskan penundaan persidangan."

Artinya: Hakim punya wewenang untuk menunda, tetapi tidak harus e. bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan e tersebut maka penerbitan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Terhadap dalil Penggugat tentang permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Pasal 29 UU KUP karena STP Diterbitkan berdasarkan KEP-146/PJ/2018 Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga SKP Nomor 00337/107/19/423/22 bertentangan dengan Pasal

17 ayat (1) huruf a UU KUP, Tergugat sampaikan bahwa sebelumnya Kuasa Hukum Penggugat sebagai penerima kuasa dari para pemohon uji materiil (NATANAEL BANGUN, PT CENTRAL JAVA MAKMUR, PT PUTRA INDAH JAYA, CV BIOLA JAYA dan PT HOLI MINA JAYA) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juncto KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

g. bahwa atas pengajuan permohonan tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024 dengan amar menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: I. NATANAEL BANGUN, II. PT CENTRAL JAVA MAKMUR, III. PT PUTRA INDAH JAYA, IV. CV BIOLA JAYA, V. PT HOLI MINA JAYA tersebut tidak diterima.

h. bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat berpendapat bahwa terbukti tidak terdapat penyalahgunaan wewenang dan ketidak-benaran Tergugat dalam penebitan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sehingga tidak terdapat alasan untuk membatalkan Surat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025;

i. bahwa terhadap gugatan aquo, merupakan tindakan yang dilakukan tanpa didasari itikad baik. Hal ini terlihat upaya Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim yang Mulia agar nampak seolah-olah Tergugat melakukan kesalahan, kemudian memperbaikinya dengan yang semula mengembalikan permohonan berubah menjadi menerbitkan keputusan dengan mengaitkan sengketa gugatan lainnya yang tidak terkait dengan perkara gugatan aquo. Atas hal tersebut Tergugat telah uraikan secara runut dan jelas sebagaimana pada romawi III huruf C angka 2 huruf a sampai dengan huruf g, bahwa penjelasan

Penggugat tidak disampaikan secara utuh dan tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

j. bahwa dalam asas kepastian hukum, adagium Absolute sentienfia expositore non indiget yang memiliki makna sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa jika teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, memiliki ketentuan yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan, maka ketentuan tersebut wajib diterapkan tanpa interpertasi yang berlebihan. Prinsip ini penting untuk mencegah interpertasi yang tidak diperlukan pada hukum atau ketentuan yang sudah jelas. Relevan dengan sengketa aquo dimana ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 20 ayat (2) PMK 8/2013 telah secara jelas mengatur tentang permohonan STP yang Tidak Benar sebagaimana Tergugat uraikan pada penjelasan diatas.

3. bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap independensi Majelis Hakim yang Mulia XVIIA Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa, bersama ini Penggugat menyampaikan bahwa terdapat beberapa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas permohonan Gugatan dengan sengketa yang relatif sama sebagai berikut:

2024Menolak7

III. Kesimpulan Dan Usul

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta, uraian dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas,

Tergugat menyampaikan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/ WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Usul

Tergugat mengusulkan kepada yang Mulia Majelis Hakim XVIIA Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan Gugatan Penggugat dan tetap Mempertahankan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut:

Bukti P-1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Bukti P-2. Surat No. 011/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024; Bukti P-3. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.

00337/107/19/423/22 tanggal 4 Oktober 2022;

Bukti P-4. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 011/CEC/SK-P/KPP/IX/2024 tanggal 24 September 2024 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti P-5. Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Callbert

Engineering, Co Nomor 63 tanggal 25 Januari 1996 oleh Juliaty Hanapi, S.H., di Bandung;

Bukti P-6. Pakta integritas Direktur tanpa Nomor tertanggal 17 Februari 2025 a.n.

Antonius Sudibio;

Bukti P-7. Pakta integritas Kuasa Hukum tanpa Nomor tertanggal 17 Februari 2025 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti P-8. Pakta integritas Kuasa Hukum tanpa Nomor tertanggal 17 Februari 2025 a.n. M. Reza Irawan Meliala, S.H.;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 023/CEC/SK-PP/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA dan M. Reza Irawan Meliala, S.H., jabatan: Kuasa Hukum;

Bukti P-10. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti P-11. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-013/PP/IKH/2024 tanggal 16 Januari 2024 a.n. M. Reza Irawan Meliala;

Bukti P-12. Surat tanpa nomor tertanggal 5 Mei 2025 hal Kronologi dan Bantahan atas Sengketa Nomor 001784.99.2025;

Bukti P-13. Surat tanpa nomor tertanggal 28 Mei 2025 hal Penjelasan Lanjutan

Sengketa Nomor 001784.99.2025;

Bukti P-14. Surat tanpa nomor tertanggal 25 Juni 2025 hal Kesimpulan Akhir

Sengketa Nomor 001784.99.2025;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut:

Bukti T-1. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-2. Surat tanpa nomor tertanggal Mei 2025 hal Kronologis Penjelasan

Tertulis Kronologis atas Gugatan;

Bukti T-3. Laporan Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak Badan;

Bukti T-4. Mapping Gugatan;

Bukti T-5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 03303/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 tanggal 31 Maret 2023;

Bukti T-6. Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak;

Bukti T-7. Lembar Penelitian Pengujian Pemenuhan Ketentuan Permohonan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Bukti T-8. Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administrasi;

Bukti T-9. Nota Dinas No. ND-1766/KPP.0902/2022 tanggal 22 Desember 2022; Bukti T-10. Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

Bukti T-11. Lembar Isian Kelengkapan Berkas;

Bukti T-12. Lembar Pengawasan Arus Dokumen;

Bukti T-13. Daftar Dokumen Lampiran Permohonan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi;

Bukti T-14. Surat Penggugat No. 08/CEC/X/2022 tanggal 25 November 2022; Bukti T-15. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.

00337/107/19/423/22 tanggal 04 Oktober 2022;

Bukti T-16. Rekap keseluruhan SKPKB dan STP CV Callbert;

Bukti T-17. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 07370/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 tanggal 09 Agustus 2023;

Bukti T-18. Surat Tugas;

Bukti T-19. Surat Penggugat No. 010/CEC/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023; Bukti T-20. Surat pernyataan tidak ada kegiatan usaha;

Bukti T-21. Surat No. S-104/WPJ.09/2025 tanggal 7 Februari 2025;

Bukti T-22. Surat Penggugat No. 011/KPP/CEC/P.P/IX/2024 tanggal 25 September 2024;

Bukti T-23. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 011/CEC/SK-P/KPP/IX/2024 tanggal 24 Desember 2024 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA.;

Bukti T-24. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-542/PP/IKH/2023 tanggal 8 Mei 2023 a.n. Cuaca, S.E., Ak., M.Si., S.H., M.H., CLA;

Bukti T-25. Checklist Kelengkapan Permohonan non Keberatan;

Bukti T-26. Surat tanpa nomor tertanggal 21 Juni 2025 hal Kesimpulan Akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/ 2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Surat Gugatan Nomor 023/CEC/G-PP/II/2025 tanggal 27 Februari 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), (ayat (2)/ayat (3)) , ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam gugatan adalah penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025, perihal Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, (Surat a quo, sebagai Objek gugatan), yang tidak disetujui Penggugat;

bahwa Surat a quo perihal Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, menyatakan bahwa

Permohonan Penggugat atas Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dikembalikan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (PMK 8/2013);

bahwa Tergugat menerbitkan STP PPN Masa pajak Agustus 2019 Nomor 00337/107/19/423/22 tanggal 4 Oktober 2022 (STP a quo). Atas STP a quo telah diajukan permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a) yang ketiga, dan telah ditindaklanjuti Tergugat dengan Surat Nomor S-1886/WPJ.09/2024 tanggal 11 Desember 2024, dengan alasan pengembalian tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 7 PMK 8/2013;

Menimbang, bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan penilaian pembuktian atas surat atau tulisan, keterangan, pendapat, dan fakta persidangan yang berkaitan dengan sengketa a quo serta pertimbangan hukum sebagai berikut:

Terkait Formal

Menimbang bahwa Majelis berpendapat gugatan Penggugat memenuhi syarat formal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa substansi dari Surat a quo adalah keputusan Tergugat yang menyatakan permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/2013. Dengan demikian, surat tersebut pada hakikatnya merupakan suatu keputusan penolakan secara formal atas permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang diajukan Penggugat; bahwa Pasal 23 ayat (2) UU KUP menyebutkan:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

bahwa berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, Surat a quo termasuk dalam kategori keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP). Oleh karenanya, Surat a quo memenuhi kriteria sebagai objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak.

Terkait Materi

Menimbang bahwa atas dalil-dalil para pihak dalam persidangan, pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 36 ayat (1) UU KUP menyebutkan:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

bahwa Pasal 36 ayat (2) UU KUP menyebutkan:

Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50 Tahun 2022), diantaranya mengatur sebagai berikut;

bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf c PP 50 Tahun 2022 menyebutkan:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar.

bahwa Pasal 38 ayat (9) PP 50 Tahun 2022 menyebutkan:

Tata cara pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (PMK 8/2013), antara lain mengatur sebagai berikut:

bahwa Pasal 2 huruf c PMK 8/2013 menyebutkan;

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat: c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar;

bahwa Pasal 17 PMK 8/2013 menyebutkan;

(1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan

b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar.

(3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.

bahwa sistematika Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK 8/2013 telah sesuai dengan Lamp II angka 81 UU 12/2011 yang berbunyi: ”Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.” dan telah sesuai dengan Lamp II angka 272 UU 12/2011 yang berbunyi: “Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang–undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang– undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal … atau sebagaimana dimaksud pada ayat..”, oleh karena itu Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 tidak berdiri sendiri, namun mengacu Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013; bahwa merujuk lampiran II angka 83 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan: Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh, membuktikan Norma Hukum Pasal 17 ayat (2) ayat (3) PMK 8/2013 tidak harus berdiri sendiri dengan Norma Hukum Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMK 8/2013, pokok muatan materinya adalah sama, yaitu surat tagihan pajak yang tidak benar; bahwa terhadap Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dimohonkan untuk dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 8/2013 telah meliputi Surat Tagihan Pajak yang tidak benar baik atas sebab Surat Tagihan Pajak yang jumlah pajak terutangnya tidak benar maupun Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

bahwa Pasal 18 ayat (1) PMK 8/2013 menyebutkan;

Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak.

bahwa Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013 menyebutkan;

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

a) tidak diajukan keberatan;

b) diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;

c) diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;

d) tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;

e) diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

f) tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;

g) diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau

h) diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak.

bahwa Pasal 18 ayat (3) PMK 8/2013 menyebutkan;

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau

b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

bahwa Pasal 18 ayat (4) PMK 8/2013 menyebutkan:

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal:

a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau

b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut Wajib Pajak.

bahwa Pasal 18 ayat (5) PMK 8/2013 menyebutkan;

Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UndangUndang KUP.

bahwa Pasal 18 PMK 8/2013 pada pokoknya mengatur tata cara pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tanpa membedakan apakah ketidakbenaran tersebut bersifat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), atau bersifat prosedural/kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). Dengan demikian, semua jenis permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak tetap tunduk pada ketentuan hukum acara Pasal 18 PMK 8/2013;

bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) tidak membagi jenis permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak berdasarkan alasan pengajuan permohonan

yang disampaikan Wajib Pajak sehingga objek dalam permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Penggugat adalah sama; bahwa argumentasi Penggugat yang mendalilkan Pasal 17 ayat (3) PMK 8/2013 merupakan norma yang berdiri sendiri, sehingga tidak tunduk pada syarat formal dalam Pasal 18 ayat (3), adalah tidak tepat. Dalil tersebut justru bertentangan dengan asas sistematik dan asas kepastian hukum;

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Pajak yang sudah pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf a, tidak dapat diajukan permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP), dimana pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP membuka kemungkinan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, baik karena jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak. Namun, berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU KUP, ketentuan pelaksanaan atas permohonan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;

bahwa PMK 8/2013 secara jelas mengatur pembatasan melalui Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak hanya dapat diajukan dalam hal Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf a. Dengan demikian, apabila atas Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sudah pernah diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pasal 36 ayat 1 huruf a, maka permohonan pengurangan atau pembatalan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP) tidak dapat diajukan;

bahwa norma dalam Pasal 18 ayat (3) PMK 8/2013 bersifat limitatif dan imperatif, artinya ketentuan tersebut memberikan pembatasan yang mengikat baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus. Apabila ketentuan ini diabaikan, maka akan terjadi tumpang tindih mekanisme penyelesaian sengketa dan membuka peluang adanya

dua permohonan berbeda, namun untuk Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama, yaitu permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang (Pasal 36 ayat 1 huruf a) dan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (Pasal 36 ayat 1 huruf c);

bahwa oleh karena itu, jika atas suatu Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sudah pernah diajukan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, maka tertutup kemungkinan diajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP. Penegasan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam hukum pajak. Penegasan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dalam hukum pajak, dikarenakan pada saat pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf a, dan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak tersebut juga dilakukan permohonan melalui mekanisme Pasal 36 ayat 1 huruf c, maka materi STP tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dan terkait prosedur atau kewenangan penerbitan Surat Tagihan Pajak tersebut secara implisit telah diakui Wajib Pajak. Oleh karena itu, jika kedua permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf a, dan Pasal 36 ayat 1 huruf c diajukan atas Surat Tagihan Pajak yang sama, maka permohonan pengurangan atau pembatalan tidak memenuhi syarat formal sesuai Pasal 18 ayat (3) huruf a PMK 8/2013;

bahwa PMK 8/2013 melalui Pasal 18 ayat (3) telah membatasi bahwa permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak hanya dapat diajukan sepanjang atas Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang. Dengan demikian, Wajib Pajak harus menentukan mekanisme permohonan yang ditempuh, apakah menggunakan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang atau mengajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak;

bahwa alur berpikir yang konsisten menghendaki, apabila yang dipermasalahkan adalah aspek kewenangan, prosedur, atau fakta, maka permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak. Sebaliknya, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, maka permohonan yang diajukan adalah mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang;

bahwa dengan konstruksi hukum demikian, jelas bahwa sistem penyelesaian sengketa pajak, peraturan perpajakan menghendaki pemilihan permohonan yang tegas dan tidak tumpang tindih, demi menjaga asas kepastian hukum serta mencegah adanya dua permohonan berbeda yang memeriksa Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama;

bahwa apabila Wajib Pajak telah mengajukan permohonan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang, maka tidak lagi diperkenankan untuk mengajukan permohonan mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak, karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan serta tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa pajak;

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat tindakan Tergugat dalam mengembalikan permohonan pembatalan yang diajukan Penggugat adalah sah dan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang;

Menimbang bahwa atas perbandingan antara PMK 8/2013 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan (PMK 118/2024), pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, perbandingan antara PMK 8/2013 dengan PMK 118/2024 justru menunjukkan bahwa esensi norma terkait pengurangan dan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar adalah sama. Baik PMK 8/2013 maupun PMK 118/2024 tetap mengatur dua hal pokok, yaitu pengurangan atas Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang jumlah pajak terutangnya atau materinya tidak benar, dan

pembatalan atas Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan. Perubahan dalam PMK 118/2024 lebih bersifat konsolidasi, penyempurnaan terminologi, dan perluasan cakupan dengan memasukkan SPPT dan SKP PBB, bukan menciptakan rezim hukum baru; bahwa PMK 118/2024 menempatkan ketentuan mengenai pengurangan dan pembatalan dalam pasal yang terpisah, namun pemisahan redaksional tersebut tidak mengubah prinsip hukum bahwa keduanya sama-sama merupakan bagian dari rezim Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP yang pelaksanaannya diatur dalam PMK. Dengan demikian, syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) PMK 8/2013 tetap berlaku baik terhadap permohonan pengurangan maupun pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan Surat Ketetapan Pajak; bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa esensi norma dalam PMK 8/2013 dengan PMK 118/2024 adalah sama, sehingga dalil Penggugat yang menafsirkan sebaliknya tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa atas akibat hukum apabila surat pengembalian permohonan dinyatakan tidak sah, pemeriksaan dan pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut:

bahwa Majelis mencermati dalil Penggugat yang menyatakan apabila surat tersebut dibatalkan maka permohonannya dianggap tidak pernah diputus, sehingga dengan lampau enam bulan sejak diajukan harus dianggap dikabulkan sesuai Pasal 36 ayat (1d) UU KUP;

bahwa setelah Majelis menilai secara menyeluruh, terbukti bahwa penerbitan surat pengembalian oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) PMK 8/2013, yang memerintahkan pengembalian apabila permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a. Dengan demikian, surat pengembalian tersebut merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan tidak terdapat alasan untuk membatalkannya;

bahwa oleh karena surat pengembalian dimaksud sah dan tidak dibatalkan, maka pertimbangan mengenai akibat hukum seandainya surat tersebut tidak sah menjadi tidak relevan lagi. Dengan kata lain, tidak ada dasar bagi penerapan ketentuan Pasal 36 ayat (1d) UU KUP mengenai dikabulkannya permohonan karena lampaunya

waktu, sebab permohonan sejak awal telah dinyatakan tidak memenuhi syarat dan telah dikembalikan secara sah oleh Tergugat;

bahwa oleh karenanya, Majelis berpendapat dalil Penggugat mengenai akibat hukum berupa dikabulkannya permohonan karena lampaunya waktu tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk menolak gugatan Penggugat, serta berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat mengembalikan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait sengketa a quo;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025, perihal Surat Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, atas nama CV CALLBERT ENGENEERING CO, NPWP: 01.447.926.5-423.000, beralamat di Jl. Sunda No.34A, Kebon Pisang, Kota Bandung.

2. Menetapkan tindakan Tergugat mengembalikan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan merupakan tindakan yang sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor S-104/WPJ.09/2025 tanggal 07 Februari 2025.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H. dan Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Henri Hutabarat, S.Kom., M.M. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis, ttd.ttd.

Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H.Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E.

ttd.

Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si.

Panitera Pengganti, ttd.

Henri Hutabarat, S.Kom., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

VarJabatanPanitera,

Ditandatangani Secara Elektronik

VarNamaPanitera

NIP VarNIPPanitera