PUT-002300.16/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-002300.16/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/ PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002300.16/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, NPWP 01.001.880.2-092.000,

beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat 41360, yang diwakili oleh Shinji Teraoka jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Suhartono Maridjan, S.E.,

Izin Kuasa Hukum : KEP-460/PP/IKH/2024 tanggal 15 Juli 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140012/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025,

2. Nama: Henry Triawan Saleh,

Izin Kuasa Hukum : KEP-1096/PP/IKH/2024 tanggal 08 Oktober 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140040/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025,

3. Nama: Roedy Andrianto, S.E., Ak., M.Sc.,

Izin Kuasa Hukum : KEP-151/PP/IKH/2024 tanggal 27 Mei 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140026/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Wahyu Ary Wibowo/197810312000121002,

Jabatan: Kepala Seksi,

2. Nama/NIP : Ni Wayan Sukarini/19761123 199703 2 001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

3. Nama/NIP : Rusli/198004192001121002,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-78/WPJ.19/2026 tanggal 19 Januari 2026,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-623/PP/ BR/2025 tanggal 25 Juni 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 140052/SEID- TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-143/SUB/ WPJ.19/2025 tanggal 08 Mei 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 170012/SEID- TAX/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 130012/SEID-TAX/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024, memutuskan menolak dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 140052/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak e-taxcourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 140052/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP) yaitu mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang di Banding. Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 telah diterima pada tanggal 20 Desember 2024. Oleh karena itu, batas waktu penyampaian Surat Banding adalah tanggal 17 Maret 2025.

Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa penyampaian Surat Banding ini ke Pengadilan Pajak adalah tanggal 14 Maret 2025 sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan tersebut.

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

c. Permohonan Banding dilampiri dengan salinan Keputusan yang diajukan Banding.

d. bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh utang pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00123/207/22/092/23 Tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 sebesar Rp2.894.892,00 dimana pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri pada tanggal 8 Maret 2024 dengan NTPN CDFA5670DKVFQ5G0.

e. bahwa Pemohon Banding telah melunasi penambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut KEP-00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp4.181.354,00 dimana pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri pada tanggal 10 Maret 2025 dengan NTPN 843BB3IQUAUM6J9O.

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditanda-tangani oleh Shinji Teraoka jabatan selaku Presiden Direktur yang dibuktikan dengan Akta Perusahaan Nomor 5 Tanggal 27 September 2023.

Dengan demikian, Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Nomor KEP-00572 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 (selanjutnya disebut “SKPKB-00123”) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel-1. Rincian Perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2022 menurut Pemohon

Banding dan menurut Terbanding dalam Rupiah (sesuai SKPKB- 00123).

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Nomor 130012/SEID-TAX/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada intinya Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Pajak Masukan tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel-2. Rincian Koreksi yang diajukan Keberatan

3. Atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel-3. Rincian Perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2022 menurut KEP- 00572.

III. Mengenai Pokok Sengketa Banding dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Tabel-4. Koreksi yang diajukan Banding dalam Rupiah

bahwa alasan yang mendasari Banding atas Koreksi yang diajukan Banding di atas dapat dilihat pada bagian IV di bawah.

IV. Tanggapan dan Penjelasan Pemohon Banding

Merujuk pada Tabel-4 di atas, berikut ini adalah alasan koreksi Terbanding dan tanggapan Pemohon Banding.

Menurut Terbanding:

Terbanding mempertahankan dan menambah koreksi PPN Masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, dengan alasan PPN Masukan:

 Tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha; dan

 Tidak terkait dengan adanya penyerahan yang terhutang PPN.

Tanggapan/Penjelasan Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut.

a) bahwa Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569,00 yang Pemohon Banding kreditkan adalah pajak masukan atas:

 Pembelian bahan-bahan material untuk memelihara pabrik;

 Pengurusan KITAS untuk ekspatriat Sharp Corporation yang melakukan

kunjungan kerja ke kantor.

 Biaya pembelian alat tulis kantor.

 Dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

bahwa pajak masukan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding yaitu untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Untuk lebih jelas, berikut Pemohon Banding sampaikan rekapan 10 pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding:

Tabel-5. Rincian 10 Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding sebesar Rp 4.043.569,00

b) bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan sebesar Rp4.043.569 telah memenuhi Pasal 13 ayat (5) & ayat (9) UU PPN dan Pajak Masukan Pemohon Banding tidak termasuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

 bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan sebesar

Rp4.043.569 telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN.

 bahwa merujuk pada penjelasan huruf a di atas, Pajak Masukan yang

Pemohon Banding kreditkan adalah Pajak Masukan yang sehubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Sehingga, Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan adalah Pajak Masukan:

i. Yang bukan termasuk Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN dan

ii. Yang berkaitan dengan penyerahan yang terhutang PPN, yaitu atas

penjualan produk-produk elektronik Pemohon Banding sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

Sehingga sudah sewajarnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak masukan tersebut

c) Sebagai bukti pendukung, dengan ini Pemohon Banding sampaikan bukti 10 Pajak Masukan beserta bukti lainnya yaitu commercial invoice, bukti bayar dan lainnya (lihat lampiran-7).

Berdasarkan penjelasan, fakta dan bukti yang disampaikan Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan seluruh koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569,00.

V. Kesimpulan dan Perhitungan Menurut Pemohon Banding

1) Kesimpulan Banding Pemohon Banding.

a) Pemenuhan Formalitas Pengajuan Banding. bahwa Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 UU Pengadilan Pajak, sehingga sudah seharusnya diterima.

b) bahwa berdasarkan penjelasan pada point IV di atas terkait koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569, dapat Pemohon Banding sampaikan kesimpulan sebagaimana berikut.

 bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding

merupakan Pajak Masukan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu kegiatan PRODUKSI, DISTRIBUSI, PEMASARAN DAN MANAJEMEN Pemohon Banding.

 bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan telah memenuhi persyaratan

formal dan material sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat

(9) UU PPN.

 bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan sebesar

Rp4.043.569 tidak termasuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

 bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan berkaitan

dengan penyerahan yang terhutang PPN, yaitu atas penjualan produk- produk elektronik Pemohon Banding sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

 Sehingga sudah sewajarnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan

Pajak masukan tersebut.

2) Perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2022 menurut Pemohon Banding. Merujuk kepada penjelasan, dasar hukum dan bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan, maka menurut Pemohon Banding, jumlah lebih bayar PPN Masa Pajak Januari 2022 adalah sebesar Rp7.076.246,00.

Adapun perhitungan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Tabel-6. Rincian Perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2022 dan kelebihan

pembayaran yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding (Rp)

3) Permohonan Pemohon Banding kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Merujuk kepada penjelasan, dasar hukum dan bukti-bukti yang Pemohon Banding sampaikan dan bukti-bukti yang menunjukkan kesalahan koreksi

Terbanding, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk:

i. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

ii. Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding dan

membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00572/ KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024.

iii. Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Januari 2022, sesuai dengan

perhitungan menurut Pemohon Banding.

VI. Lampiran & Bukti

Sebagai kelengkapan atas Permohonan Banding yang diajukan, dengan ini Pemohon Banding melampirkan asli/fotokopi dokumen dan bukti-bukti sebagai berikut:

Tabel-7. Asli/Fotokopi dokumen sebagai dokumen pendukung atas Surat Banding

VII. Penutup

Demikianlah Permohonan Banding ini diajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan benar, serta berdasarkan fakta- fakta yang ada, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 143/SUB/WPJ.19/2025 tanggal 08 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal:

Berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 140052/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 15 Maret 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut:

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan, dan Keputusan Atas

Keberatan

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor LAP-254/RIK.SIS/KPP.1902/2023 tanggal 15 Desember 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 130012/SEID-TAX/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterima KPP Wajib Pajak Besar Dua tanggal 15 Maret 2024 berdasarkan LPAD Nomor FORM-05001164/BPS/KPP.190203/2024 tanggal 15 Maret 2024.

3. Atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

III. Analisa Pokok Sengketa

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, mempelajari berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, dan membaca surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

 Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.043.569

1) Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569,00 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

a) bahwa Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569,00 yang Pemohon Banding kreditkan adalah pajak masukan atas:

• Pembelian bahan-bahan material untuk memelihara pabrik;

• Pengurusan KITAS untuk ekspatriat Sharp Corporation yang melakukan kunjungan kerja ke kantor.

• Biaya pembelian alat tulis kantor.

• Dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha. bahwa pajak masukan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding yaitu untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Untuk lebih jelas, berikut Pemohon Banding sampaikan rekapan 9 pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding:

Tabel-5. Rincian 10 Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding sebesar Rp4.043.569,00

b) bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan sebesar Rp4.043.569 telah memenuhi Pasal 13 ayat (5) & ayat (9) UU PPN dan Pajak Masukan Pemohon Banding tidak termasuk Pajak

Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

• bahwa Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan sebesar Rp4.043.569 telah memenuhi persyaratan formal dan material sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat

(9) UU PPN.

• bahwa merujuk pada penjelasan huruf a di atas, Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan adalah Pajak Masukan yang sehubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Sehingga, Pajak Masukan yang Pemohon Banding kreditkan adalah Pajak Masukan:

i. Yang bukan termasuk Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat 8 UU PPN dan

ii. Yang berkaitan dengan penyerahan yang terhutang PPN,

yaitu atas penjualan produk-produk elektronik Pemohon Banding sesuai dengan Penjelasan Pasal 9 ayat 8 UU PPN.

Sehingga sudah sewajarnya Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak masukan tersebut.

c) Sebagai bukti pendukung, dengan ini Pemohon Banding sampaikan bukti 10 Pajak Masukan beserta bukti lainnya yaitu commercial invoice, bukti bayar dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan, fakta dan bukti yang disampaikan Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan seluruh koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569,00.

2) Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UU KUP"), mengatur antara lain: Pasal 1 angka 25:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 12 ayat (2):

“Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

Pasal 12 ayat (3):

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.” Pasal 13 ayat (3) huruf c:

“Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan sanksi administratif berupa:

huruf c: kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.”.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (‘UU PPN”), mengatur antara lain:

Pasal 9 ayat (2):

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.”

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;”

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

b. Tanggapan Terbanding

1) bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Masa Pajak Januari 2022 sebesar Rp4.043.569,00 terdiri dari pengeluaran terkait biaya

jasa ijin KITAS, pembelian kopi kapal api, pembelian pengharus stella gantung, pembelian sapu lidi, pembelian thinner impala, pembelian tanah merah, pembelian sabun cuci tangan, dan pembelian air mineral amidis, karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, dengan rincian sebagai berikut:

2) bahwa dari koreksi Pajak Masukan a quo, terdapat 6 (enam) Faktur Pajak yang dikoreksi sebagian oleh Pemeriksa, dikarenakan pada saat proses pemeriksaan nilai pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP sub menu detil faktur hanya sebesar nilai koreksi, sebagai berikut:

Berikut penjelasan 6 (enam) faktur pajak, yang dilakukan koreksi sebagian oleh Pemeriksa:

• bahwa terkait Faktur Pajak Nomor 010.002.22.35135362 tanggal 07 Januari 2022 merupakan pengurusan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atas nama Masahiro Akiyoshi dari PKP Penjual PT Anekajasa Limabenua, dengan nilai PPN Pajak Masukan sebesar Rp895.000,00.

• Atas Faktur Pajak Nomor 010.002.22.35135362 tanggal 07 Januari 2022, oleh Pemeriksa dilakukan koreksi pajak masukan hanya sebesar Rp305.000,00 namun Pemeriksa tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan dasar koreksi tersebut, hanya keterangan bahwa pada saat proses pemeriksaan, jumlah pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP hanya sebesar Rp305.000,00.

• Menurut Tim Peneliti karena KITAS merupakan kebutuhan pribadi bagi orang asing atau tenaga kerja asing yang tinggal di Indonesia, maka seharusnya pengurusan KITAS tersebut menjadi tanggung jawab pribadi orang asing tersebut, dan bukan merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Nomor 010.002.22.35135362 tanggal 07 Januari 2022, dengan nilai total sebesar Rp895.000,00 seluruhnya tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN.

• bahwa terkait Faktur Pajak Nomor 010.002.22.48738420 tanggal 10 Januari 2022 merupakan pembelian kopi kapal api 165 gr, teh sosro isi 100, pengharum matic stella 225 ml, dan tissue kiloan nice 900 gr dari PKP Penjual PT Tisa Diamanta Kusuma, dengan nilai PPN Pajak Masukan sebesar Rp372.200,00.

• Atas Faktur Pajak Nomor 010.002.22.48738420 tanggal 10 Januari 2022, oleh Pemeriksa dilakukan koreksi pajak masukan hanya sebesar Rp230.000,00 namun Pemeriksa tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan dasar koreksi tersebut, hanya keterangan bahwa pada saat proses pemeriksaan, jumlah pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP hanya sebesar Rp230.000,00.

• Menurut Tim Peneliti pembelian kopi, teh, pengharum ruangan, dan tissue merupakan pembelian barang-barang konsumtif dan Wajib Pajak sebagai konsumen akhir serta pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Nomor 010.002.22.48738420 tanggal 10 Januari 2022, dengan nilai total sebesar Rp372.200,00 seluruhnya tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN serta merupakan pembelian barang konsumtif.

• bahwa terkait Faktur Pajak Nomor 010.002.22.48738940 tanggal 24 Januari 2022 merupakan pembelian battteray energizer, ballpoint snowman, plakban opp, pembersih kaca, pengharum ruangan, karbol, sabun cuci piring, sapu ijuk, lap tangan, pembersih lantai, spon kuning, tissue, dan hand soap dari PKP Penjual PT Tisa Diamanta Kusuma, dengan nilai PPN Pajak Masukan sebesar Rp54.850,00.

• Atas Faktur Pajak Nomor 010.002.22.48738940 tanggal 24 Januari 2022, oleh Pemeriksa dilakukan koreksi pajak masukan hanya sebesar Rp3.600,00 namun Pemeriksa tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan dasar koreksi tersebut, hanya keterangan bahwa pada saat proses

pemeriksaan, jumlah pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP hanya sebesar Rp3.600,00.

• Menurut Tim Peneliti pembelian battteray energizer, ballpoint snowman, plakban opp, pembersih kaca, pengharum ruangan, karbol, sabun cuci piring, sapu ijuk, lap tangan, pembersih lantai, spon kuning, tissue, dan hand soap merupakan pembelian barang-barang konsumtif dan Wajib Pajak sebagai konsumen akhir serta pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Nomor 010.002.22.48738940 tanggal 24 Januari 2022, dengan nilai total sebesar Rp54.850,00 seluruhnya tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN serta merupakan pembelian barang konsumtif.

• bahwa terkait Faktur Pajak Nomor 010.003.22.24347076 tanggal 19 Januari 2022 merupakan pembelian thinner impala dan printer epson dot matrix dari PKP Penjual PT

Famindo Tehnik Karya Utama, dengan nilai PPN Pajak Masukan sebesar Rp425.000.

• Atas Faktur Pajak Nomor 010.003.22.24347076 tanggal 19 Januari 2022, oleh Pemeriksa dilakukan koreksi pajak masukan hanya sebesar Rp97.500,00 namun Pemeriksa tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan dasar koreksi tersebut, hanya keterangan bahwa pada saat proses pemeriksaan, jumlah pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP hanya sebesar Rp97.500,00.

• Menurut Tim Peneliti pembelian thinner impala dan printer epson dot matrix merupakan pembelian barang-barang konsumtif dan Wajib Pajak sebagai konsumen akhir serta pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Nomor 010.003.22.24347076 tanggal 19 Januari 2022, dengan nilai total sebesar Rp425.000,00 seluruhnya tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN serta merupakan pembelian barang konsumtif.

• bahwa terkait Faktur Pajak Nomor 010.002.22.52133015 tanggal 18 Januari 2022 merupakan pembelian bolpoint, buku folio, cutter, antis, sunlight, dll dari PKP Penjual CV Taurus, dengan nilai PPN Pajak Masukan sebesar Rp98.195,00.

• Atas Faktur Pajak Nomor 010.002.22.52133015 tanggal 18 Januari 2022, oleh Pemeriksa dilakukan koreksi pajak masukan hanya sebesar Rp1.510,00 namun Pemeriksa tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan dasar koreksi tersebut, hanya keterangan bahwa pada saat proses pemeriksaan, jumlah pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP hanya sebesar Rp1.510,00.

• Menurut Tim Peneliti pembelian bolpoint, buku folio, cutter, antis, sunlight, dll merupakan pembelian barang-barang konsumtif dan Wajib Pajak sebagai konsumen akhir serta pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Nomor 010.002.22.52133015 tanggal 18 Januari 2022, dengan nilai total sebesar Rp98.195,00 seluruhnya tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN serta merupakan pembelian barang konsumtif.

• bahwa terkait Faktur Pajak Nomor 010.007.21.73693526 tanggal 24 Desember 2021 merupakan pembelian oli mesin, tang potong, tang buaya, gerinda tangan, amplas susun, kabel roll, gas portable, paku, kampak kayu, tanah merah, dll dari PKP Penjual PT Multiplus Sinergi Indonesia, dengan nilai PPN Pajak Masukan sebesar Rp1.321.710,00.

• Atas Faktur Pajak Nomor 010.007.21.73693526 tanggal 24 Desember 2021, oleh Pemeriksa dilakukan koreksi pajak masukan hanya sebesar Rp140.000,00 namun Pemeriksa tidak dapat memberikan bukti dan menjelaskan dasar koreksi tersebut, hanya keterangan bahwa pada saat proses pemeriksaan, jumlah pajak masukan yang muncul pada aplikasi apportal DJP hanya sebesar Rp140.000,00.

• Menurut Tim Peneliti pembelian bolpoint, buku folio, cutter, antis, sunlight, dll merupakan pembelian barang-barang konsumtif dan Wajib Pajak sebagai konsumen akhir serta pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Faktur Pajak Masukan Nomor 010.007.21.73693526 tanggal 24 Desember 2021, dengan nilai total sebesar Rp1.321.710,00 seluruhnya tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN serta merupakan pembelian barang konsumtif.

3) bahwa atas 4 (empat) Faktur Pajak Masukan lainnya, Pemeriksa mengkoreksi seluruh nilai Pajak Masukan yang ada pada faktur pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Atas 4 (empat) Faktur Pajak Masukan tersebut, Terbanding perpendapat sebagai berikut:

• bahwa atas 4 (empat) Faktur Pajak tersebut merupakan pembelian sabun cuci tangan dan air mineral amidis dari PKP Penjual PT Penta Prima Gemilang dan PT Amidis Tirta Mulia, dengan nilai total PPN Pajak Masukan sebesar Rp876.614,00

• Menurut Tim Peneliti pembelian sabun cuci tangan dan air mineral amidis merupakan pembelian barang-barang konsumtif dan Wajib Pajak sebagai konsumen akhir serta pembelian tersebut tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang PPN.

• Maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, 4 (empat) Faktur Pajak Masukan tersebut, dengan nilai total sebesar Rp876.614,00 tidak dapat dikreditkan, karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan

manajemen; dan tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN serta merupakan pembelian barang konsumtif.

4) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, mengatur bahwa pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlakukan bagi pengeluaran antara lain untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Dan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, mengatur bahwa, Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

5) bahwa menurut Terbanding, prinsip pengkreditan Pajak Masukan PPN adalah sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, dimana beban pembayaran pajak untuk PPN Barang dan Jasa adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa.

b. PPN adalah pajak atas konsumsi, sehingga pihak yang sebenarnya menanggung beban PPN adalah konsumen akhir, bukan pedagang, distributor, ataupun produsen. Oleh karena itu PPN digolongkan sebagai jenis pajak tidak langsung, karena pihak yang memikul beban PPN dan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara merupakan dua pihak yang berbeda, maka Undang-undang PPN menerapkan metode pengkreditan Pajak Masukan PPN.

c. Prinsip pengkreditan Pajak Masukan PPN dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang. Pembeli barang/jasa kena pajak (BKP atau JKP) membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli barang/jasa yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama.

d. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pembeli BKP atau pengguna JKP akan menjadikan Pajak Masukan sebagai pengurang Pajak Keluaran untuk menentukan jumlah PPN terutang di suatu masa pajak, dimana proses pengurangan ini disebut dengan pengkreditan Pajak Masukan. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPN, tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan.

e. Pengaturan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan telah diatur secara jelas dan tegas di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN.

6) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, terdapat 2 (dua) syarat bagi Pajak Masukan untuk dapat dikreditkan, yaitu:

a. Berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen; dan

b. Berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN.

7) bahwa menurut Terbanding, filosofi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (8) huruf b Undang- Undang PPN, adalah sebagai berikut:

a. bahwa legal character PPN merupakan pajak konsumsi yang berarti bahwa konsumen akhirlah yang menanggung beban PPN tersebut;

b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutannya, PPN dikenakan pada setiap rantai jalur produksi maupun jalur distribusi (multi stage tax) namun untuk menghindari pajak berganda diberlakukan metode credit method dimana PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut saat penjualan (Pajak Keluaran) dengan PPN yang dibayar saat pembelian (Pajak Masukan);

c. bahwa mekanisme pengkreditan Pajak Masukan pada setiap rantai produksi/distribusi pada prinsipnya adalah untuk memastikan bahwa PPN dikenakan atas setiap nilai tambah pada setiap supply chain sehingga pajak berganda tidak terjadi;

d. bahwa namun demikian tidak seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan karena tidak seluruh pengeluaran terkait Pajak Masukan tersebut yang digunakan secara langsung dalam proses penambahan nilai pada rantai produksi/distribusi tertentu;

e. bahwa terdapat Pajak Masukan yang sifat pengeluarannya adalah konsumtif sehingga untuk menjaga legal character PPN sebagai pajak konsumsi maka Pajak Masukan atas pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan. Dengan tidak dikreditkannya Pajak Masukan tersebut maka pihak

pembeli/penerima jasa adalah pihak yang berkedudukan sebagai konsumen akhir yang menanggung beban atas PPN tersebut.

8) bahwa berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran atau pembelian terkait Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemeriksa, bukan merupakan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, ataupun berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN, tetapi merupakan pengeluaran yang bersifat konsumtif yang berarti bahwa dalam hal ini Pemohon Banding adalah konsumen akhir yang seharusnya menanggung beban PPN atas pengeluaran tersebut, sehingga dengan demikian Pajak Masukan atas pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN..

9) bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti dokumen terkait pembuktian bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan usaha terkait produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, ataupun berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN, sehingga alasan banding Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya.

10) bahwa terhadap sengketa koreksi yang sama yaitu Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, telah ada putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding (Wajib Pajak), melalui Putusan Nomor PUT-007171.16/2022/ PP/M.XXB Tahun 2024. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa menurut Pengadilan Pajak sengketa yang terjadi adalah sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian;

b. Sementa PPN merupakan pajak objektif dimana pengenaanya lebih melihat pada objek pajaknya berupa

tatbestand yaitu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang dikenakan pajak;

c. bahwa sesuai legal character-nya, PPN di Indonesia merupakan pajak konsumsi yang pengenaannya menggunakan pendekatan "indirect substraction method" dimana PPN yang harus disetor ke kas negara dihitung dan selisih pajak yang dipungut saat penyerahan/penjualan BKP/JKP dan pajak yang dibayar saat perolehan/pembelian BKP/JKP.

Destinataris dan pajak konsumsi ini adalah pihak yang melakukan konsumsi yaitu konsumen. Dalam mekanisme ini pengusaha kena pajak (PKP) selaku produsen tidak akan dibebani PPN yang dibayar atas kegiatan yang berkaitan Iangsung dengan usahanya, karena kegiatan inl yang umumnya bukan untuk mengkonsumsi BKP/JKP yang dibeli/diperoleh tetapi menjadi bagian dan kegiatan produksi.

Sementara pajak yang dibayar untuk kegiatan yang bersifat untuk dikonsumsi sejatinya menjadi beban bagi PKP itu sendiri, karena dialah sebagai destinataris dan pengenaan PPN yaitu selaku pihak yang melakukan konsumsi. Maka dan itu penyediaan fasilitas bagi karyawan berupa natura atau kenikmatan misalnya makanan, minuman, perumahan, atau fasilitas lainnya dan sudut pandang PPN merupakan pemakaian untuk tujuan dikonsumsi sehingga dalam mekanisme PPN tidak dapat dikreditkan;

d. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, Majelis benpendapat bahwa persyaratan pengurangan (pengkreditan pajak masukan) untuk kepentingan PPN diatur lebih ketat dibandingkan persyaratan pengurangan (pembebanan sebagai biaya) untuk kepentingan PPh,

sebab untuk kepentingan PPN disyaratkan pajak masukan harus terkait pengeluaran yang mempunyai hubunqan Iangsung dengan kegiatan usaha sementara untuk kepentingan PPh biaya yang dapat dibebankan adalah biaya yang secara Iangsung atau tidak Iangsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

e. bahwa memori penjelasan Pasa 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyebutkan; "Yang dimaksud dengan pen geluaran yang Iangsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap pajak masukan yang dikreditkan Pemohon Banding diketahui bahwa pajak masukan tersebut bukan merupakan pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, sehingga dianggap tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Dengan demikian Majelis berpendapat pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan

11) Berdasarkan penjelasan, fakta, dan dasar hukum peraturan perpajakan yang disampaikan Terbanding, dengan ini Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan seluruh koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569.

IV. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding Nomor 140052/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan penelitian dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/PJ/ WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi Pemeriksa/Penelaah Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

a. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding dapat diterima karena memenuhi ketentuan formal.

b. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 atas nama PT Sharp Electronics Indonesia NPWP 01.001.880.2- 092.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 170012/SEID-TAX/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Pokok Sengketa

Sebelum menyampaikan Bantahan terhadap SUB, Pemohon Banding ingin menyampaikan kembali hal yang menjadi Pokok Sengketa antara Pemohon Banding dan Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut ”Terbanding”).

Berikut ini alasan Terbanding serta tanggapan dan penjelasan Pemohon Banding yang disampaikan secara singkat. Sementara untuk tanggapan yang lebih rinci akan di jelaskan pada bagian selanjutnya.

B. Bantahan Pemohon Banding atas Surat Uraian Banding (”SUB”) Terbanding Merujuk kepada SUB yang disampaikan oleh Terbanding, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan Bantahan dan Tanggapan sesuai dengan urutan SUB Terbanding, sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

Pada Bagian I.2 SUB, Terbanding menyampaikan hasil penelitiannya atas pemenuhan ketentuan formal Surat Permohonan Banding dan menyatakan bahwa Permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas bagian ini, karena bagian ini hanya merupakan pengulangan dan penjelasan atas perhitungan penerbitan SKPKB dan Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding.

III. Analisa Pokok Sengketa

Pada bagian Analisis Pokok Sengketa, Pemohon Banding tidak memberikan bantahan/tanggapan pada bagian "Menurut Pemohon Banding" pada halaman 4-6 karena pada dasarnya Terbanding hanya mengutip/mengulang alasan dalam surat permohonan banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding.

Namun demikian, dalam hal ini Pemohon Banding akan tetap menyampaikan tanggapan Pemohon Banding atas sengketa dalam bagian "Menurut Terbanding" pada halaman 6-18, yang terbagi menjadi 2 bagian besar sebagaimana di bawah ini:

a) Dasar Hukum

Ulasan mengenai Dasar Hukum yang digunakan Terbanding, sebagaimana dinyatakan pada halaman 6 s/d 8 pada SUB, hanya merupakan kutipan atas Pasal-Pasal yang dijadikan dasar hukum koreksi, sehingga Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas bagian ini.

b) Tanggapan Terbanding

Pada halaman 8 s/d 18, Pemohon Banding akan memberikan bantahan atas hal-hal yang Pemohon Banding anggap perlu untuk ditanggapi, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

C. Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding

Berdasarkan uraian bantahan/tanggapan yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan dan permohonannya kepada Majelis Hakim yang Terhormat, sebagai berikut:

1) bahwa koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp4.043.569 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pemohon Banding jelaskan pada bantahan diatas.

2) Berdasarkan penjelasan/bantahan diatas, dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membatalkan seluruh

koreksi Terbanding dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding.

D. Penutup

Demikianlah Surat Bantahan ini disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap bahwa Surat Bantahan yang disampaikan berdasarkan fakta yang ada dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ini, dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-47 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00572/KEB/PJ/WPJ.19/2024

tanggal 18 Desember 2024;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 dan Lampiran;

Bukti P-3. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Bukti

Pembayaran, dan bukti lainnya a.n. PT Penta Prima Gemilang; Bukti P-4. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Invoice, Delivery Order, bukti

pembayaran dan bukti lainnya a.n. PT Multiplus Sinergi Indonesia; Bukti P-5. Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 8 Desember 1997 tentang

Pernyataan Keputusan Rapat PT Sharp Electronics Indonesia, oleh Notaris Lindasari Bachroem, SH di Jakarta;

Bukti P-6. Keputusan Menteri Kehakiman RI terkait Pengesahan Akta Notaris

Lindasari Bachroem;

Bukti P-7. Surat Kuasa Khusus Nomor 140012/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14

Maret 2025 a.n. Suhartono Maridjan, S.E.;

Bukti P-8. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 14 Maret 2025 a.n. Suhartono

Maridjan, S.E.;

Bukti P-9. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Suhartono Maridjan, S.E.;

Bukti P-10. Izin Kuasa Hukum (IKH) Nomor KEP-460/PP/IKH/2024 tanggal 15 Juli

2024 a.n. Suhartono Maridjan, S.E.;

Bukti P-11. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pembayaran, dan

bukti lainnya a.n. CV Taurus;

Bukti P-12. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Faktur, Bukti Pembayaran, dan

bukti lainnya a.n. PT Tisa Diamanta Kusuma;

Bukti P-13. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pembayaran, dan

bukti lainnya a.n. PT Famindo Tehnik Karya Utama;

Bukti P-14. Akta Nomor 5 tanggal 27 September 2023 tentang Pernyataan

Keputusan Rapat PT Sharp Electronics Indonesia, oleh Notaris Intan Devita Rosmalia, S.H., M.Kn., di Kab. Karawang;

Bukti P-15. Surat Kemenkumham perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan PT Sharp Electronics Indonesia;

Bukti P-16. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pembayaran, dan

bukti lainnya a.n. PT Anekajasa Limabenua;

Bukti P-17. Surat Kuasa Khusus Nomor 140026/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14

Maret 2025 a.n. Roedy Andrianto, S.E., Ak., M.Sc.;

Bukti P-18. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Roedy Andrianto, S.E., Ak.,

M.Sc.;

Bukti P-19. Izin Kuasa Hukum (IKH) Nomor KEP-151/PP/IKH/2024 tanggal 27 Mei

2024 a.n. Roedy Andrianto, S.E., Ak., M.Sc.;

Bukti P-20. Rekapitulasi Bukti Bayar Keputusan Keberatan PPN April 2021 -

Februari 2022;

Bukti P-21. Surat Kuasa Khusus Nomor 140040/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14

Maret 2025 a.n. Henry Triawan Saleh;

Bukti P-22. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 14 Maret 2025 a.n. Henry

Triawan Saleh;

Bukti P-23. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Henry Triawan Saleh; Bukti P-24. Izin Kuasa Hukum (IKH) Nomor KEP-1096/PP/IKH/2024 a.n. Henry

Triawan Saleh;

Bukti P-25. Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebesar Rp2.894.892;

Bukti P-26. Bukti transaksi berupa Faktur Pajak, Invoice, Bukti Pembayaran, dan

bukti lainnya a.n. PT Amidis Tirta Mulia;

Bukti P-27. Bukti Penerimaan Surat (BPS);

Bukti P-28. Surat Pengajuan Keberatan Nomor 130012/SEID-TAX/III/2024 tanggal

13 Maret 2024;

Bukti P-29. Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebesar Rp80.184.933;

Bukti P-30. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 14 Maret 2025 a.n. Shinji

Teraoka;

Bukti P-31. Matriks Perkembangan Nilai Sengkeта;

Bukti P-32. Matriks Sengketa Banding;

Bukti P-33. Penjelasan Tertulis Bantahan dan Penjelasan Pemohon Banding

Terhadap Penjelasan Tertulis Terbanding;

Bukti P-34. Penjelasan Tertulis Bantahan dan Penjelasan Pemohon Banding

Terhadap Penjelasan Tertulis Terbanding;

Bukti P-35. Daftar Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2022;

Bukti P-36. Daftar Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2021-Maret 2022; Bukti P-37. Mapping Sengketa Banding;

Bukti P-38. Penjelasan Tertulis Ringkasan Penjelasan dan Alat Bukti Yang Telah

Disampaikan Oleh Pemohon Banding atas Banding Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) Tahun Pajak 2021 (April 2021 S.D. Maret 2022);

Bukti P-39. Penjelasan Tertulis Kesimpulan Akhir Pemohon Banding;

Bukti P-40. Dokumen penyerahan BKP dari Jakarta ke Batam, terdiri dari: Faktur

Pajak, Invoice, Dokumen pemuatan barang ke kapal, PPFTZ-03, SPPB, Notifikasi Endorsement dan SPT PPN;

Bukti P-41. Bukti pengiriman dari STID ke Gudang;

Bukti P-42. Bukti pengiriman dari gudang ke dealer;

Bukti P-43. Perhitungan analisis keuangan untuk pihak yang diuji (Pemohon

Banding);

Bukti P-44. Laporan Keuangan tahun 2017-2021;

Bukti P-45. Perhitungan analisis keuangan untuk rentang kewajaran dan

kelaziman usaha (perusahaan pembanding);

Bukti P-46. Dokumen Penentuan harga transfer-dokumen local untuk tahun pajak

berakhir 31 Maret 2022;

Bukti P-47. Rekonsiliasi Pendapatan antara SPT PPh Badan FY 2021 & SPT Masa

PPN (April 2021 - Maret 2022) - dalam Rupiah;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut:

Bukti T-1. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);

Bukti T-2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan (LPK);

Bukti T-4. Matriks sengketa banding;

Bukti T-5. Rincian Koreksi PPN;

Bukti T-6. Persandingan dan Tanggapan, Rincian Koreksi PPN;

Bukti T-7. Mapping Sengketa Banding;

Bukti T-8. Surat No. S-544/WPJ.19/2025 tanggal 26 November 2025 hal

Pendapat Akhir;

Bukti T-9. Lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-07/PJ/2020;

Bukti T-10. Tabel penjelasan penyerahan barang ke Batam;

Bukti T-11. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-07/PJ/2020;

Bukti T-12. Tabel PK;

Bukti T-13. Tabel PM;

Bukti T-14. Perhitungan Netto per fiscal tahun pajak 2021 (periode April 2021-

Maret 2022);

Bukti T-15. TP Pembanding Sharp tahun 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00572/KEB/ PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 140052/SEID-TAX/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.043.569,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menimbang bahwa bahwa Terbanding melakukan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.043.569,00 dengan alasan menurut Terbanding pajak masukan yang dikreditkan Pemohon Banding tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha serta tidak berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang PPN;

bahwa Terbanding mendasarkan pendapatnya pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

Menimbang bahwa bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan yang pada intinya menurut Pemohon Banding bahwa seluruh Pajak Masukan yang dikreditkan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen perusahaan;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa Faktur Pajak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN serta tidak termasuk dalam daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan menurut Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

bahwa dari alasan dan dalil para pihak diatas, yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah pajak masukan sebesar Rp4.043.569,00 dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa yang bersifat pembuktian;

Menimbang bahwa bahwa dalam persidangan Pemohon Banding melakukan pembuktian dengan menguraikan secara rinci Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding, serta menyerahkan bukti pendukung diantaranya berupa Commercial Invoice, bukti pembayaran, Purchase Order, dan Delivery Order, disertai penjelasan mengenai penggunaan barang yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam faktur pajak tersebut dalam kegiatan usaha Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan adanya ketidakkonsistenan koreksi Terbanding. Pemohon Banding membuktikan bahwa dalam pemeriksaan PPh Badan, Terbanding mengakui biaya-biaya terkait sebagai biaya fiskal (biaya 3M) dan tidak melakukan koreksi. Menurut Pemohon Banding, adalah salah dan tidak benar jika Terbanding mengakui biayanya dalam PPh Badan namun mengoreksi Pajak Masukannya dalam pemeriksaan PPN dengan alasan tidak terkait kegiatan usaha; bahwa terkait dengan dalil-dalil dan pembuktian tersebut, dapat disampaikan pendapat Pengadilan Pajak sebagai berikut:

bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengatur bahwa pajak masukan terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan;

bahwa bahwa memori penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyebutkan:

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh mengatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

bahwa dari ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dan memori penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan apabila perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak, yaitu digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan

manajemen, serta berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga apabila perolehan tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN, maka Pajak Masukan atas perolehan tersebut tidak dapat dikreditkan; bahwa dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, sifat “berhubungan” atau “berkaitan” dengan kegiatan usaha harus bersifat langsung, yang berbeda dengan ketentuan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PPh yang masih memperkenankan biaya yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha;

bahwa dengan demikian Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menetapkan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena pengkreditan Pajak Masukan mensyaratkan adanya pembuktian hubungan langsung antara perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha;

bahwa oleh karena itu pengakuan suatu biaya sebagai pengurang dalam penghitungan PPh Badan tidak serta-merta mengakibatkan Pajak Masukan yang berkaitan dengan biaya tersebut dapat dikreditkan dalam Pajak Pertambahan Nilai, karena pengkreditan Pajak Masukan tunduk pada persyaratan tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, khususnya adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan penyerahan yang terutang PPN;

bahwa berdasarkan penilaian Pengadilan Pajak atas seluruh alat bukti dan penjelasan yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pajak Masukan yang disengketakan tidak terbukti secara meyakinkan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak memenuhi kualifikasi untuk dapat dikreditkan; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat koreksi Terbanding telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.043.569,00 tetap dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan yang cukup untuk menolak banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

menurut TerbandingRp95.546.044.705,00 Koreksi Tidak Dapat Dipertahankan Pengadilan PajakRp 0,00 menurut Pengadilan PajakRp95.546.044.705,00 bahwa dengan demikian, perhitungan pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00572/KEB/ PJ/WPJ.19/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/22/092/23 tanggal 20 Desember 2023 Masa Pajak Januari 2022 atas nama PT SHARP ELECTRONICS INDONESIA, NPWP 01.001.880.2-092.000, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jl. Harapan Raya Lot LL 1 & 2, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat 41360.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 oleh Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H. dan Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Henri Hutabarat, S.Kom., M.M.. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

ttd.ttd.

Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H.Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E.

ttd.

Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hutabarat, S.Kom., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

VarJabatanPanitera,

Ditandatangani Secara Elektronik

VarNamaPanitera

NIP VarNIPPanitera

1.