PUT-002567.99/2025/PP/M.XVIB Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-002567.99/2025/PP/M.XVIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025 Masa/Tahun Pajak Juli 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002567.99/2026/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Belitung Sand Mining, NPWP 003.052.286.6-048.000, beralamat Komplek Ruko Puri Mutiara, Jl. Griya Utama C No. 18-19, RT000/RW000, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350, yang diwakili oleh Sdr. Benny Andrea jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

T. Nama: Aleng Gunawan

Surat Kuasa Khusus : 71/I!I/BSM/2026 tanggal 05 Maret 2026 Izin Kuasa Hukum : KEP-1613/PP/IKH/2025 tanggal 14 Agustus

2025

2. Nama: Hadi Susanto

Surat Kuasa Khusus : 63/HI/BSM/2026 tanggal 05 Maret 2026 Izin Kuasa Hukum : KEP-1624/PP/IKH/2025 tanggal 14 Agustus

2025

untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal

.

Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Raihan Andri

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama

Unit Kerja: Direktorat Keberatan dan Banding

2. Nama/NIP: Iyan Firman

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama

Unit Kerja: Direktorat Keberatan dan Banding|

3. Nama/NIP: Dyah Pintokoningrum

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama

Unit Kerja:Direktorat Keberatan dan Banding

4. Nama/NIP _ : Sigit Eko Suharno

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan

Unit Kerja: Direktorat Keberatan dan Banding

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-6871/PJ.07/2026 tanggal 29 Juli 2026:

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat:

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 523/PP/BR/2026 tanggal 25 Mei 2026:

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 54/II/BSM/2026 tanggal 04 Maret 2026:

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00019/STG- CT/WPJ.21/2026 tanggal 15 April 2026:

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor 128/V/BSM/2026 tanggal 13 Mei 2026:

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan:

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan:

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak Juli 2022 Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Utara dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Rupiah Menurut

Urajan

Pemohon BandingTerbanding Pajak harus dibayar/ditagih kembali| 01. 0| Telah DibayarNG

Kurang dibayar (1-2)po [Sanksi Administrasi

a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan

Penyampalan Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT

Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak

menjadi lebih besar

C. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau

penyetoran pajak yang dilakukan melewati

jatuh tempo pembayaran atau penyetoran

pajak

d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis

dan/atau salah hitung

|. benda Pasal 14 (4) KUP

e.1. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak tetap tidak membuat356.814.376 faktur pajak atau terlambat membuat faktur

pajak

e.2, Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak tetap tidak mengisi

faktur pajak secara lengkap sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) e UU KUP

|_| e.3.Jumlah denda (e.1+e.2)356.814.376 |. |f Jumlah Sanksi Administratif (atbtcedte.3)” |”356.814.376

Menimbang bahwa surat ketetapan pajak tersebut, Penggugat mengajukan Surat Nomor 004/BSM SKP/22/X11/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN yang Tidak Benar dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP- 00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 memutuskan menolak:

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Surat Keputusan a quo sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 54/III/BSM/2026 tanggal 04 Maret 2026 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026 (diantar langsung melalui Dropbox):

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 54/III/BSM/2026 tanggal 04 Maret 2026, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Il. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 ( UU KUP ), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Nomor : KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak:

2. bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak :

a. Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak:

b. Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Surat Keputusan Nomor: KEP- 00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yang diterima

|Penggugat pada tanggal 06 Februari 2026;

c. terhadap 1 (satu) Surat Keputusan diajukan 1 (satu) Gugatan. :3. bahwa atas pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang

Pengadilan Pajak :

NN

a. bahwa Surat Gugatan ditanda tangani oleh Benny Andrea jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 24 tanggal 07 Desember 2022:

b. gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya:

c. pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan/Surat yang digugat:

bahwa dengan demikian surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap diterima Surat Keputusan Nomor: KEP-00466/NKEB- CTAVPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak:

Il. “Mengenai Objek Gugatan

1. bahwa Penggugat telah menerima: Surat Keputusan Nomor: KEP- 00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat:

2. bahwa atas Surat Keputusan Nomor KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar berdasarkan ketentuan pasal pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023 kepada Tergugat melalui Surat Nomor 004/BSM SKP/22/X1I1/2025 tanggal 12 Desember 2025 yang pada

intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keputusan Nomor: KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat

(1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak tersebut di atas:

3. bahwa atas surat penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-00466/NKEB-CTAWPJ.21/2026 tanggal

|06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan |Pengurangan atau Pembatalan STP PPN yang Tidak Benar |Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib |Pajak yang isinya Menolak permohonan Penggugat:

lil. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

Pokok Sengketa

|bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau

Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang tidak benar berdasarkan

|ketentuan pasal pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-undang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 kepada Tergugat, tetapi Tergugat menolak permohonan tersebut di atas.

A. Alasan Formal

1. Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan |Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar"

2. Pasal 27 ayat (3) PMK 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan yang menyatakan bahwa A

buumw pueg Bunyyeg ‘id

9COCMNYE!Luesning6G /

1

|

Isyues BAuleybuoyip ueygegoAusw BHuek ueyelediad

uegllemay ueynuewed uep yey useuesyejad unye) eped "|

Ipelio)"bueuanuag Bued

wep Uebuesajoy neje ‘uedejsued ‘uesnjndey ueyesepieq

‘jelsosNEJE “WEJBUOUBUBOUSG BUSY19}

ueunbueg uepyeleg MEJSIUIWpeBueA

yeled qe USIO UENBEJUBUIP neje/uep TesenyipBueA

xefed yefgo neye Jyensiulpe Isyues jeuaylp Bued yeleg gile ‘a

ele OEM

ueyejesey eusiey ueyng uepyeyld yajo ueyqeqasip

HueA ueepeayuep iwng yeleg

Bpuep nee JIBIJSIUIWPB ISYUES jeuoyip yeleq'P

:¢ IESEJ Wejep pnsyewlp

ueyejesoy urejos yeleq jelepuar

ueyejesay eusleyuep 1ung

Epuop nejeISYUBSyeleq ABM

-pnsyewilp

ueyeledied , Buepiq ipueunjeied

uenjusjey BAunyejag Yejojos uejng (wWeUS) g

wejep ueyeledied uegifemey ueynuawed uep yey ueeuesyejed

seje ueyeledied Buepig ip ueBuepun -6uepuruad ueinjesad

UeYeqniad eAuepe epueunbueg

uepyelegepuap nejeIsyues Gg

eled

epedsy je} eweyedSueA ueyednisw ueunbueg

uep tung yeleq yeley ueylBe, yeins neje ‘ueunBueg

uep twng yeleq yeleqjyeins ‘yeleq

yeing ‘yeled uedejajeyweyepueunbueg

uep Ing yelegepuap nejeisyues ‘e

yey wejep tunuadiay (2)

yeAe eped pnsyeurp euewleBbeqasjey-jeyynseuua)

‘yeleg OEM ueyeresoyueyng neje(¢),,

buruyypues‘id

9COPGIAX W/dd/9C0C/66 L9S200-LNdBG 9

wejep ueyinssy Iwejebusu segag ueehoyad neje eyesn

ueynyejew yepi) Bued Ipequd Buelo yefed'$

neje in!

Uunye) (enp) Z WejepbueA uejiseuBued

uep dnpiy eAeig Iynusweu Wejep Usjjnsoy

uejejeouad ueynyejau BueA 'segag ueeheyed neve

eyesnueynyejow SueA ipequd 6ueso yeleg glEM “Zz

unye) (enp) Z WejepUEP jeisiewoy

ueibnieyuenynqued

bueA ‘uepeq yeleyuep seqeq ueelioyod neje

eyesn Ueje/5oy ueynyejaw 6ueA ipequd Bueio yeledgalem “1

uebuapueyinsey jweebuew yeleq‘uy

neje Jejsupi) efiey ueyeyedosoy ueyeuesyejow

Bueisyues-6

‘yeleg

ueyeledied uegiemeyuep yey ueeuesyejed

walsis

eped ejepuey eAuepe euasey jnquinueunbueg

uep jung#IPJISIUILUPE BpuspISyUES

ueyednisu yeleg gllem epedoyHueA ueunBueg

uep jung yelegepusp neye MEJISIUILupB Isyues *}

-ueyledwesipepuap neye

Isyues uesndeyfued neyeueuoyouued

Lunjaqes ueng (weua) g EWR; Sujed nyem eyBuel weep

neye ‘ueunbueg uep twng yeleg yelegyeing neye

‘ueunbueg uepxefeg yefeg uedejajay jeins ‘yeleg

yeing ‘yeleq uedejajey jyeing

yejajas(weue) g ewe, Buyed nyyem ey6uel weep ‘Zz

uep jung yeledepuap uep

Guruyypues Bunjyag “1d

9COF UNYELW/dd/9200/66HOLION LESNING6S 6

‘uljoey ‘ysyey ‘sdi6weseb

‘uedspjaj) Jedsioy Yiwojop 'Yuojuagnyeq

nyeqnjeq ‘eyeuuednyegnyeg ‘seqse 'p

ung seued “2

Yyajo

dels Bue ifidje pedas jung se6 ynsewus} xepy ‘ung seb g|

‘(lOyeAuIW “e

eAusequins wep Suns6uey

Igweip Buek uesoqebued jisey neyejisey Buereg

B jninH

(2) reAy

sejaf dnyng

(L)

Vr JESEJ

BAwaguns Wep Sunsburej |iqueip

Buek uesogaSued ysey neje ueduegweyad jisey

rebegos Gueseg yodwojoy wejep njuaya Huesegq

UEJEPE IEJINYefegyep BueAsiuor (2)

sndeuid (1)

Vv

BueA ‘e jniny Z uep | jeAe Wp jesEg epedBuepun

-Buepun wejeq ‘OLog|Jngasio)

"YEMONseye uejenfluag

uep eser uep Guesegueyequieveg yeleg

£861 unyel gGuepun-6uepun seye ebyey

Bueys} 600%Zp JowoNn buepun-buepun uebuep eb)

ey BueA ueyeqnied uep yegnip ley edesaqeq yejo}

‘yemal| Bueieg sejeyeleg uep eser uep bueseg

yelegunYe| g JOWON Buepun-buepun

:, UBYIedwWesIpPWunjeqas‘yefed unyej eped

yajojedip BueA uejiseyBued wep dnpiy

bujutyypues‘td

GIAXHOWON UESNINABg MEP OL

nejyueq nyuepe, yeleq euay BHueleg

Joduj seyy mbundig yepi, yemoy Bueieg sery

ued IEIN ueyequeved yeleq NEJV IEIN

ueq ueyseqeqiq IBIIN Ueyequeyedzzoz

UNYEL 67'ONUBINJEJAd JOWOU S JNINY 79“Ss

:,jeans uep “eiebau

esiAapuebumuaday ynjun ueBueyeq sewa ‘Buen ‘p

uepIsngujai uep yeloep yefed Buepiq Ip

-Buepunieduenjusjoylenses yeloep

Uep Yyelaep yefed yolqo ueyedniow BueA 'Bunajey

ebog esel eyesn yajoBueA uewnuiw uep urueyew

ynseuus};undnewIpyeg

UEWNUIW Uep‘eAusiuales uep ‘Bunsem ‘ueyew

yewni ‘Uelo}sed ‘}ajoy ip ueyifesip BueA uewnulu uep ueueyew “»

sndeytp 'g

sndeyip 'e

1eBeqes Bueseg yodwojay wejep nyuaye) Buesegq

JUMPAyelegGueA Bueseg siuar (2)

sndeuiq (1),

> emyeg ueyejeAusw Bued 1702 Jagoyo

6cueyyesip Bued ueyelediag

unyel ON Guepun-6uepun ueBuep

yeqnipeuewiebeqas ‘yemoyyseje uejenfluag xefe4

uep eser uepUsyegwenad£96)

g JOWON Buepun-buepun e jnany (Z) yeAe uep (1) 3eAe vb JESEJ 'p

“usyneqepes

uifiq ‘joytu uifiq “e6egway yifiq ‘sews yihg ‘yew yg ‘iseq+}

uep 'esegnjeg jeylq Ipefuew sesoidip wnjeqes eleqnieq "2

UPP ‘yeseq ‘WOooeZz

‘(uunje) seme} ‘jel] Yeue} ‘awo}eIp ysue) ‘(Yee

yeue} ‘yWe} “(Gedsoyd) yeyso}sisedUep

Jised ‘1ayo‘“auuew ‘eylu “Yisaubew

Buru pues Bunyyjag td

W/dd/9202/66 95C00-LNd HOWON uesning "UBWEI2Y Bg Hep LL

Unyej Zy JOWONuebuap 261 ox BueA ueyeqnied

uep yeqnipedelagag‘yemeyy Bueleg

seje Uejenlueg yeleq uep eser uepueyequieyad

yelegegg,g sowoN BHBuepun-Buepun &z

uep |VpBUaIeYueynynBued

ueynyejow wnjag Je6n66uag ‘¢zoz nr z1 jebGue, wnjaqes emyeq "|

:lebegos yejepe eyayGues siGojouosy emyeg

IEMOJEW UESEIV “g

Buepig

Iq uejeyequieq UPG ‘uesndeyfueg ‘uebueinBuaq

Huejue} pzoz uNYeL BLL MNd LZ IESEg "9

yiliq eyes

Uiliq Teylu yiig “ebegwaj yha “sewa yihguIfiq 's

UEP

uebuep injeip yedep eAueuajuy uep uesejeg BueAuep

JESEG ‘yWjoez ‘soe(Wunje) seme} MEI YeUe} 'WoJjeIp

Ueue)siajn))yeue) ‘ye? ‘yeyso}‘esreny

Jiseduep ised'uelpisgoYowew

‘ysouBew Yisngy “ujoey‘sdi6(oyjeu)

nyeg weseb ‘sedspja} ‘ywojop‘ereuued njeg ‘Bunde

njeq Undey nyeqyeduajos nyeg ‘sijn} nyeg ‘seqse

‘lung seued ‘¢

Buns6uej Isuunsuoyip dejs 6ueA Ifidjoing seb ynsewe}

yeply ‘edid Injejew ueyuyeip GueA jung sed ednieqg ‘ung seb “z

|apnso) Yea yeAurW "|

ueyequevsd yeleq ueeuebued uep ueyseqeqip eAuueyeieAUed

sejesibajens yeysioqeusy Bueieg,

> EMYEG

Buek uesgedJen] wepyeley euey eser

eusy ESEP

a GIAX W/dd/9202/66 199200-LNJ JOWON Uesning "UELEILY Bg YP ZL

bun pues bunyrog “1d

uexSuepunip yejs} ue6uspBMUEG “7

uiliq eHos ‘ye1ed

layu Uiligyg ‘sews ytfiqyiliq ‘Iseq ulhg |

uep -eJegnjegIpefuow sesoidip winjagas ereqnyeq

UBP 'JESEG ‘Wooz YJISOUBA

seme}YBUE) Dwojelp ysue)siajn1)

deles yeuej “je! (Jedsoud) yeyso} Wad

uep ised Yoyo ‘ualpisdoYoweu “eyiu"isnaj

‘Ysjey ‘sdi6 “Usopuepiues6Yonjeu) neq

'uedspja))‘Wwolop Yuojuog "ejewued nyeq ‘Bunde

nyeg ‘indey nyeq ‘eyeuuad yebusjes nyeqnyeq ‘seqse ‘f

‘lung seued1

yajo Suns$uej isunsuoyip

deis GueA ifidje edes Ing seByepy Yung se6 “y

‘(WOyejusw yeAuw 6

eAweguns wep buns6uer

rgweip bueAjisey neyejisey bueseg

|B jninH

(2) yey

sejaf

(L) yeAy

Vr Jesed uesejalued

-eAusequuns Yep HBunsBue| jigweip

bueA uesogobuad jisey neje uebueqwepyed jisey Gueleg -q

:

lebegas Bueieq Yodwojoy weepBuejeq uejepe

IEINIeuayip Yep)Bueseg siuar (Z)

sndeya (1)

'VP jPsed

-emyeg Wunguagyemayy Sueseg seje uejenfuog yeley

uep eser uep Sueiegyeley Buejus}

8 JOWONseje e6noy ueyeqnisg600z

Gunjyag ‘td

GIAX N/dd/9202/66 495200-LNd JOLONEg HP CL

epe yepyeled euay

Sueseg rebegos isunse$ esienyul

jesed (£) 1848 uep (Z) yeAe uenjuajoy Yegnbuew BueA

Lz0z2’ONeAuueynyeyogip uebusp emyeq

‘did lebegas ueynynBued ueynyejow

neq ye6nhbued zzozZLeped unweu ‘gyg le6egas

ynjunye6nG6ueqangosua)

Jjsed ueyseqaqip nejeyeleg wejepyeyede

Jised unyeBuew Burk yejuuowag

‘da tebegas (jngesia} esueny sed $ jyuoy ‘Used

q uep e jniny Z JAR Yp jeseg eAusndeyip ueBuap emyeg "£

uep

esihopynjunsewa ‘Buen 'p

uep :UYBISEp

uep Yyeloep yeled Guepig ip ueBuepun-Buepunied

uenjuajdx Uebuop Jenses yeloep Isnqujei uep yeloep

yefed yalgo ueyedniow Bued Buuoyey neve e6oq esef euesn

Uojo ueyyeiesip GueA uewnulw uepynsewia)

Yep!) undnew jedwaj tp isuunsuowip SueA yeq usunuu uep

‘eAusiuefas uep'ueyew

‘uelo}saiIp ueyiflesip BueA ueunuu uep ueueyew ‘9

sndeyip 'g

sndeyip 'e

Inyuog tebegas Hueseq yodwojay wejep njuaya)

luyeAyelegyep Bue Bueseq siuap (2)

sndeya (1)

Vr lesed

rebeqes

Vryeqnip yr(¢) yeAe uep (2)

1nyuogueyeqnied

yedepla} "Lzoz JOOPIO 6z 1eb6bue) ueyyesip BueA ueyeledied

ueinjelegBuepun

Buju pues Bunyjag Id

GIAX99Z00-LNdUESNINJ69 MEP pL

uep'Eseg 11/00z ‘ysoreA ‘senseme}

YEN yeue, ‘Woyeip(yee siojn!) desas yeue}

Ye) ‘JeJso} Had ‘esreny sisedUep sised Yoyo

‘UBIPISGO‘ysoubew'ujoey

‘ysjey ‘sdi6‘yes6nyeg weseb

‘Jedspja}Yluojuog ‘eyeuued nyeq ‘Hunde neg

‘Indey meqyebusres njegmeq ‘seqse y

‘wing seued ‘¢

Yysjo bunsBuej

desmedes jungynseuuej yepi

‘edid InjejawBuedseB‘wing seb 'z

“(FO apnso) YejudWu yeAUIWW "L

hndyow ‘ereq njeq

Isey ynseuua) yepn ‘eAWequins uep Suns6uej jigweip

bueA uelogebued jisey neye uebuegwenad jisey Buereq ‘s

yeleqwep ueysegeq ip

seje bueA siBoyens jeyisiognjusye} yefeg eusy Buereg (2)

g |esed

>HueA gzoz

unye! 6p'ONUBINJEIOGd p JOWOU S Jniny Z }eAe 9 jeseg

(7

JOWOU S jniny 7 yeAe 9 jeseg)ueunBueq g esieny

emyegBUBWIP BMUEG

tequieseq Z|;ueyyesip Buek

yesseq Jen] uep njusye! yeleg eusy eser UEJPEJURWag

yeleq euay eserneyy/ued

euey Bueregneyysueq Jodwy seyy ynBundiq

yemaj Bueseg se)y uejenfuagIEJINyeley

ne)V IEIINueq UeYSeqediq IBIIN

yeleyzz0z UNUBI GP ONNBA

ygso)uejng 6Gueinyuejehag yejajos emyeq “y

“Ld

9292 UNYPIHOLION UESNJNGBg Yep GL

NN Ly uep

Op lesed eves dNy NN €z lesed weep snjelpueyeing

uenfebuad jewiojYynnjasyeja) ugjeBns yeing ‘1

> EMUEG

‘seje Ip uelein uepemyeq

nsp uep uejnduissy = “Al

-INqessa} ggoz Henigaj

909Z02/12HOWON uesnjndoy

yeing seje uejebn6 ueynyejowueipnwey emyeq 'g

'

xejouaw BAuisI BueA gzoz ueniqey go9z02/L2

: JOWON uesnjndey jems ueBuep

YejajHued yey (enp) z yeAuegas zz0z Imr eseyy

Ndd dLS uejeyequicg nejeveynlebusw

ueniqeg pz jeBBuey

‘lowoN Uebuep zzoz HINT ese Ndd dLS seve uelpnuiey emyeg

JIUME ueseyequied wejepip uejenfuad

JOSWO Isyaloyninyes yep efnf ueyeGnbBueq emueg "9

“nj Jees eped Jngasio)

smejsyeynf epe yep) eualey ueyulepw

ueyejesay eAuynusedes ueyngjEH ‘uelenjay

inyye4yepGZOZpz

: JOWONZZ02BSE! Ndd dLS

NJEPW“dy Jesages (p) pL Jesed ISEIISIUIWPE Isyues

ueyeusyip jeinbbueg 'esyuswag‘yeled nye

yepywinjeq

Jesaqes twey jninueuw7z0z

|InPeped ueyenfued IsyaloyY UeYyNYejawWemyeq 'S

||yllg‘yesed yifig

ygyiliq ‘sews ygullg ‘seq ullg 'c

uepUbinjejag ueBusp

injelp jedepuep uesereq BHued “Suesajag

Bujur pues Bunyyag “1d

W/dd/9202/66JOWON uesning ‘ueweey GS Hep 91

IBU edelegag inyeyyip 9gz0z90yeleq uelpebued

ipBueA gzozvO jeBBueyJOWON

uejefn66uag uejefng jeing seje uenyoued ueyleseplog EMUEG ‘1

1

rebegas jey-jey

pAuyoyod eped ‘gzozGL

-S JOWONyeing weepemyeq Gueguluew

:UISEY BWUS)IWEY MUIuep

"eAujipe-jipeoas BueAueSusp ueysnmusu yedep tui

ejaybuasuep esyowew BueAwyeH siolew

Jebe uedesey ueSusp ueyledwesipyeinsemyeg

9 jninH (1) JAY 9g jEsEg

Jeuag yeply BueA ggog Inr eseWy Ndd diS Vejejegwag neje

ueBueinbueduesnjndey Buejus} 9zoz weniqe

909ZOZ/LZHOWON Uesnjndey

yeing ueyeyequew JebeBueasiofey epedey

ueyinsnbusweyew ‘seyeip

JEwJO)yninjos

yedepueynfeip Bued ueje6n8 emyeg ueyeyeAueyy ‘1

: JeBeBueA yeley

UNyeHepedey ueyinsn6usw‘eAujnfuejeas emyeg

Buepas ebnftur jees eped ueq

‘yebnbbueg ueyejessy ueyngjiylu Ipelusw (9

sniny | yeAe gE jesed) Ingasis} dNM (P) PL JesedISYUES

Ueyjejegwdw neje sndeyBuew yedep ynjun uoyow eyew ‘ueynie

yebnb5uag Bued yyng uep seje Ip jngesia} ueseje ueHuap lenses 'z

pueg Bunyeg ‘id

UNYPINdUesningEg MEP AL UBUSJEH

uenjuajey lynuswawueuoyowrad

eyew ‘|jey-jey ueyiesepiog emueg 'z

ueynfelp jedep GueA yalgo ueyedniow ueyng

||A | ueje6n6 ueynfeip Buek1

|_|BISOUOPU| Ip UeYNPpNpsyleq HueA snuinfueg —

(,eeipuy Auuag

yajo jueBuejepueyip ueje6ndg jyeing emueg “y

(Ue)26n6 ueynfeip BueA uewnyop

uebuap lensas) “Yefnfip BueA uesninday

||yesnsueye6ng jeins emyeq 6

90

bueA eAuule]yelqo/uesnindey

ewuepueywnjueousw

[| | | uebuapueynfeipemyeg ‘}

‘sejafueseje

[|-UesejeueBusp ueynfeipemyeq ‘a

jeins (nyes) |

| |ueynfeipyalqo (nyes) | depewaj emueq ‘p

ueesenysey

Jen| Ip ueepesy eAuepe Bunynpued yynq

| |uldwejp uebuep Je6n66uagJen|

Ip Ueepeay Bussey WeY (ynindog emueq —

npyemjen] ip ueynfeipemyeq 2

‘}eBnbip SueA uesnynday yeins

1je66ue, yeles wey (ynindog emyeg —

eyBuel wejep ueynfeip ueyeing emyeq ‘q

‘yeleg

uejpeSuag epeday eissuopu| eseyeg wejep

| |jeing uebusp ueynfeip uejeGng emyeq ‘e

EPILeA

pas BIAX W/dd/9202/66UESNINJ "UBWEJEY GG Hep GL

Buruyygues“1d

JBUSG Yep!) Burd py} jesed Wejep pnsyeup euewieBbegas

MelEd Upyibe| ying ueyepeguow neye ueyBuembuew 5

yedep yeled

GIEM uUeuoyouued seye neye uejegelyeleg jeropuar

9 JNINU (L) IPAR 9g Jesed

ueeushued Jeseq Uep (uasiad nyes) % | Jesagas epusp

JMPIISIUIMPE ISYUBS jeuay!pHueA yefed sojoAuew gilem

utejas9 jniny neje p jniny (|) yeAe eped pnsyewip

yeleq euay eyesnG6usg neje eyesnGuad

(7) yeAe pL IESEd

:Ure|injebusuNN Ingesip

buepun-6uepun ipefuew efiayzzoz unuel Zz

JOWON buepun-Suepun

Buejus}g soWwoN Gbuepun-Suepun uebuap

yeqnip eyeuewrebeqes uevefediag

uep WNW UeNj}Ua}ey9 JOWON Buepun-6uepun (e

IUNYNH JESEG ‘e

NYLYOND LPENS NVIVEN II

"nf esep uep bueseg (ENyeleg

sejeHepyepn Bued yelegy uedejyojey yeing uejeyequed

neje ueBueinBued ueuoyowwsed uefuep uefungnyas

bueAyeing seyy yeleg uedejejey uejeyequieg uesnindey

yeing Buejuaj 9zoz90 |ebbue} 9702/17

-dAaM Jowou yeleg Jelepuar Inyaig uesnndey yeing emueg

NVLVONS MargoNVIVYEN II|

Uejipe6uag Buejus} 2002 uUNYe | 7] JOWON Suepun

-Buepun Lt IESEGJ UEP OF IESEJ uep 600Z9] JowoN Suepun

-Buepun uebuspYyeqnipyejo}

eleg ele} uep wnwpgel

9 JowoN Buepun-6uepun ze jesed uep ¢zinjelp

bunjyyog ‘id

UNYEL SIAX W/dd/9202/66JOWON"ULUEJ2Y BS ep 61

ATOYT 'H VNNOSVA

ph

“VISANOANI

VISANYW ISVSV MVH NYO WNANH MH3LNAW

0202 JagWwanoN zg teB5uej eped epeyer ip ueyBuepuniq

je65ue) epedtemu jul Buepup-Buepun

98) IESEd

yiliq eas

ullig ‘jeylu‘ebequia}“sewa yiliq ‘yew yllg Yseg ullg "2

UePUp 'jeseg 'o1jooz

‘sey (unje) seme}Yeue} “EWoJEIp Yyeue} ‘(yes

desos yeue) “ije) ‘(yedsoud)

uep Jised ‘eyo ‘uaipisdo ‘Jesu Youuew ‘ey ‘seubew

ysnaj‘ysjey ‘sdi6 ‘ysepueniues6 ‘ywes6 ‘(ayyeu) nyeq

weeBsedspjoj"Yuojuag 'ejeuuad neq ‘Hunde

nyeq wandey njeg 'ejeuuad yebuajes njeq 'emw nyeg ‘seqse ‘p

Ing seued ‘9

‘JeyeseAsew yajo Suns6uej

des Sued Ildjowing se6 ynseuuej yepy Yung seb -q

MILO OPNIO) YEJuSu YeAUIW

eAweguns Wep

iqueip BueA ueiogebued jisey neye uefuequweued jisey

e jniny (2) yeAe ey jeseg uesejoluag

nyeq uebuegwenod jisey“EAwegwns

wep Guns6uej jiqueip bueA uesogabuad jisey neye

jisey Bueieq :jnyueq 1ebegas Bueseg yodwojey Wejep nyuana) GBueieg

yejepe IBIINyelegyepy BueA BHuereq siuor

e jnuny (2) yeAe ey jeseg

MN) ebayOZOZ UNYe! 1) JOWON buepun

-Buepun uebuepyeqnip yey edesagagBurwlebegas

yemoy)sejeyeleq uep eser uep

ueyequeve, veled¢g6) unyer g JOWON(q

Buiuiyy pues“1g

GIAX N/dd/9202/66 495200-LNd JOLION"UBLWEJEY 6G MEP OZ

V6 JPSed

luyeA 'jesed (nyes) | ueydisisip OL jesed uep 6 jesed elejue iq (a

jesedweepyegnip

(p) 124 6 Jesed uesejafuad eyes 'sndeyip (¢1) yee eup ‘9 yniny

(g) yee (az) yeAe (e2)(pp)6 JESEd6

6 ynuny uep } jniny (g) yeAe uep ‘(g) yeAe ‘(g) eAe uenjunyay (p

‘(€) yeAe tuyeA

(nyes) | ueyyegwenp uep “sndeyp (z) 1eAe yg jeseg uenjualay (9

jwap jesed uesejaluad weep

yeqnip / JESEd (2) jeAe uesejafuad eyes (4) yeAeYeAe (njes)

|/ JESEd (£) yeAe uep |) yeAe uenjuayay (q

‘YeqnIp Wr IESEd (£) }eAe uep (2) JeAB(e

lebegos (6909

JOWON LIsauopuje1e6oN“OSL JOLUON

6002 unye! eisauopuj yWIqndeyBueleg

seje Uejenfuag yeleg uep eser uep Buesegvefed

buejua) £961 unye| g10woNseje ebijey

6002gp Jowonuebuap

yegnip ey edeleqeq yejo)(p9z£ JOWON Lisduopuj|

eiebeyueyegwej "Ls JowoN £$6L unyej

vijgnday ese6baNBueseg seje uejeniueg

yefed uep eser uep Suesegueyegwenad yeley

£86L unyel g JOWONwrejep uenjuajay edeieqag

(ddH NN)

UeinjelOdGbuejua)unye, / JowoN Suepun

-buepun uebuspyeqnip ey edessqeq yeje]

yemay|seye uejenfuag yeleq uep eser uep Sueseg

Guejus} ¢g6) unyej g JoWON Guepun-6uepun (9

Buy plies Bunyyag “1d

9cOgAinYe! GIAXUesning6G MEP LZ

‘sBJ} (Lunje) seme} ‘Jey YELE) "WOJEIP YeUR] (UNBOdejas yeue)

YeJSOy‘esueny sisedUp sised Yoyo 'UBIpIS9O YEJNU

‘Jauuew ‘eylw ‘yseuBbew'uyoey'sdi6

‘web (ohjey) nyeg weseb Yedspjay ‘ywojop'ejewuad nyeq

‘Bunde njeq ‘indey njeq ‘eyewuednyeq ‘syn} nyeq 'sagse

‘e1eq

njeq uebuegwejad jisey ynseuuaj yepy "eAwaguns wep

SueAjisey neye uebuegweyad jisey

UBUPGWENOG yeleg ueeusbued uep UeysegagIp

seje BueAjeysieqyeley euay

p ex6ue s jniny (2) yeAe 9

unyel 67

dd) UsegedJen Wep njuaya | yefeg euay eser

neje/uepyeley euey esepneje/uep

yeleq eusy Bueregneje/uep Joduj seje m6undig

YEP!)Bueweg seje uejenfuag yeleg uep ueyegwenag yeley

neje (EINyefeq uep Uexsegagig IEIIN

yeleqGy JOWON(P

:Z202 Judy |

eped nyepag lejnw + (ESEJ wejep pnsyewlpuenjusjey

(2) yeAe z1 [esed

3nyuag (e6egos Sueseg yodwojay weepBurseg

"YEIINyefeg teuayip yep} Bueksiuop

e jniny (z) jeAe ep jesed

|esed

‘Jesed (njes) | Ueydisisip LL jesedq uep 49} Jesed Bleue Iq (U

‘GA

avd‘qeq (njes) | ueydisisip JA AVI “ep YA avg Bewe iq (6

yeAe 1uyBA ‘yeAe (nyes) | ueydsisip(2) yeAe uep (1) yeAe

eiejue Ip eyes yegnip Y9L IPSEd (£) yeAe uep (Z) yeAe(J

pues"1d

Nid JOWON Uesning6G zz

yedep yeley

UBLoyowed seje neje 2Auuejegefyeled jelepuar

9 jniny (L) yeAe gg jeseg

BJEJUE

'ueyelediag uegilemay ueynuswed UEp YEH

Bled eye]Zzoz unyel 0S JOWON(a

JUIWejep pnsyewip

euewlebeqasnYeHag ‘ul YEJUHOWSg UeNjeleg

uunjeqes uebuopgzoz tudy | je66uej yeles ueynyejip

(2) yeAe gz jEsEd wejep pnsyeWipynsejy

Leg uejn6bund wep ueyseqaqipyeleg euey Bueseg sodwy ‘a

uep :9Z Jesed uep Gz (ESEd

wejep pnsyewip euewlebeqesyeleegq wejep ip uesqed

yeleeq Jenj Hep sibajens jeyisioqyeley eU

esef uejeejuewad neje/uepepasjeyisiag

bueA njuepe} yeleq euey Bueregneyejuep Jodwy

‘OL Jeseq wejep pnsyewip euewteBeqesyelaeg

we/ep ip ueeqed yesaegq Jen wepjejisuag Buek njuanay

yefed euey eser uejeejuewod nejejuepyeieeq

Ipyeysiog Hue njuspe} yeleg euey eser ueyeleAuag

(0) yeAe uep

(L) yeAe 9Wejep pnsyewlpsiBajenys yensuag

bueA njuono) xefeg eusy Bueiegneyesuep Jodu

IESEJ uep £ jesed Wejep

pnsyewip eueurebegas njuana) yeleg euay eser

neje/uep njuaua) yefeg euey Suesegneyesuep Joduy "e

:sej2tu!Jees BPEJ

ve IPSEd

unjeip yedep PAuenayuN

uep uesejeg BueAuep‘Yeseq

Pues bunjyog ‘td

GIAX W/dd/920C/66JOLION UESNINGBg IPP EZ

yeleq JeueylpBueA Bueseg siuel ynsewue) yepn

Jised ueyesoAuedsndeyip e sniny (z)ep jeseg ‘zz0z

10nyeuag BUSANN ueNUsjeyemyeq ‘a

JEJINyeledYep!) BueA Bueseq sual ynsewue}

uep BAwsguns Yepjigweip BueA ursogabuod jisey neje

uebuegweyad jisey Bueseg ueyednJdUuuepemyeg Inyeip

elayNN & jniny (2) eke ep jesEg uesejaluagemyeg ‘p

Jised ueyesaAuad

Bued sedueeyesnied ueyedniowemyeq

‘970% HENIGAj 909202/L2

Jowouuesnindey jeansyebnbie |

yejo uesnindey yeing ueyiqisyip yejo) uep ey (enp) z

ysjo seueg yep Guek yeleyuejeyequied

neje uebueinBued ueuoyowed ueynfeip onb & gis sele emueq "G

ine yenquiaw yequiepayyepn yeleg

zzoz !inr yeled unyeyesew szozpz jebbur}

Jowou (41S)yeing

eng BApEN yeledJOJUeY)emueg “e

uepejeq Gg

-{euaq yep} BueA ueunbueg uep

lung yeleyjeans ueyeyequiaw ynsewua) urung

yephyeleg ueyjbe | yeunsneje ueyBueinBuew ‘9

O JNINY LZ IESEd

Injebusu

MINd Ingosip eAujnfuejes) ueyeledieg Buepig ip Uejeyeguag

uep 'uesndeybuag 'ueburin6uog

pzozgp] JowonHajuayy(|

JeLagueyelediog Bled ejel Yep Wnwn

uenjusjey Suepun-6uepunwejep injeip eueumebeqes

yelequeyerquew neje ueyHueimBuew ‘9

buru gues“Ld

ICOGANYEI SIAX W/dd/9202/66 195200-LNd JOWON"UELRJEL GG Hep pz

Jowou ye6n6io1| ueesyuoswag jiseH ueiodeq

ueyjesepiagond eB yelegyeins ueyqueued emyeq "2

Jesagas ipefuew

dLS Jebe ueuoyouwed ueynfebuswueq

yesns jjj imewo1 ulod epedeuewiebeqes ueseje

ueynfebusw‘ueuoyouwedEMUEG ‘p

yejoueuoyouuesdgzoz90 1e66uej

yeleg

jeing seye yeleg uedejajoy uejejequieg uesnjndsy yeing sere emyeg “2

9202 HENIGAj 90 |ebbueyPd LO

yeleg = ueylBe, jyeins

seje vefed Uedejojoy UejejegWwag uesnindey jeing uebusp

Yojo uesnjnday jeingyeja} uep yey (enp) z yeAuegas

seuegyefegyeing uejejegwed

neje uebueinbuadueynfeip onb & gis sere emueq ‘q

WRAY A

Inr yefed unyeyesew gzoz Henigaj pz

Jowou yeleqjeing ueyiqeypepedey emyeq "e

‘5

ueBuepjedepuep Uesejeg BueA

UEP‘}eseq“YSOJBA 'seu)seme}UBUE) “WoJEIp

yeue) (ujeadeses yeuej Ye)‘ued ‘esueny Jised

uep Jised‘UBIPISGO YEIJU4isnay 'ujoey

‘ysjey ‘sdi6nyeg weseb Yedspjaj Yiwojop

Huojuag 'ejewuad njegnyeq “indey nyegyebuajos

meg 'sjjn) njeg ‘saqse :nndjjaw teEINyefeg

wep ueyseqeqip eAuueyeioAued seye BueA sibayenys jeyisuaq BueA

njuaya) yeleg euey Bueleg, emyeg inyebuew uepnyeyeg) zzoz

[Udy Lo vefesBueANN wep ueeuesyejad

Bued Zz0zBP ddZZ0z Jequiesag Z| jeB5uej eped emyeq

2109/2025 tanggal 19 Februari 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

TahunPasir

PasirOmzet 0412 cfmTotal Omzet

Koreksi cfm

2022KuarsaBangunanfiskus0412 cfm fiskus

16.431.985.910 9.475.457.10025.907.443.010 | 11.705.440.216 37.612.883.226

7.710.751.6001.318.891.54324.841.405.220 10.694.134.22530.726.813.399

10.335.356.70235.681.437.622

Agustus14.617.589.0644.400.606.423 | — 30.088.847.332 September25.030.363.26539.917.673.687 Oktober17.406.844.481 |30.082.464.146421.312.56030.503.776.706

13.348.562.8618.950.667.92522.299.230.786 | 14.810.560.92037.109.791.706 15.677.409.436 | 12.086.788.96527.764.198.401 9.472 488.038 37.236.686.439 136.467.462.551 | 95.903.142.990 | 232.370.605.541 | 71,348.709.796 | 303.719.315.337

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

MADYA DUA JAKARTA UTARA

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

t—

: BELITUNG SAND STP Pasal 14 ayat 4 huruf dUU KUPNama

MINING

atauNPWP: 03.052.286.6-048.000

: Januari s.d Desember STP Pasal 14 ayat 4 huruf eUU KUP Masa dan Th Pajak2022

Sumber Pengujian:

- SPT Tahunan PPh Badan dan

Laporan Keuangan

- SPT Masa PPN

- Data SIDJP

Perhitungan STP PPN Pasal 14 ayat (4) UU KUP tahun 2009

adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP| Denda Pasal 14(4) UU Pengarahan yangKUP

PPN-nya HarusPersent

Dipungut Sendiri ase {%) Jumtah (Rp)

1Januari1%Oo 2Februari1%0 3Maret1%0

.1%

4Aprii25.907.443.010259.074.430

,1%

5Mei24.841.405.220248.414.052

,1%

6Juni30.726.813.399307.268.134

,1%

7Juli35.681.437.622356.814.376

1%

8Agustus4.400.606.423356.814.376

1%

9September14.887.310.423148.873.104

1%

10Oktober421.312.5604.213.126

1%

11November148,105.609

1%

Desember9,472.488.03894.724.880

1STP PPN Pasal 14 ayat (4) UU KUPPasat 14 ayat 4 UU KUP s,t.d.td. UU No. 6 Tahun 2023

tahun 2009 s.t.d.t.d. UU No. 6

Tahun 2023 merupakan sanksi

administrasi yang timbul dariPasal 14 ayat 4 UU KUP s.td.td. UU No. 6 Tahun 2023 Penyerahan yang harus dipungut

tahun

sendiri, tetapi berdasarkan hasil

pemeriksaan atas transaksi

tersebut belum dibuatkan faktur

pajak.

INDEKS : N-13

Tanggal

Anak Agung Ngurah Goya Y.

Rudi Nicolas PacaribuSiti Emelia Nirmala

f. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf a UU Cipta Kerja diatur bahwa Pasir dan Kerikil merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya dan termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai:

g. bahwa berdasarkan ketentuan UU HPP yang berlaku sejak 01 April 2022, Pasal 4a ayat (2) huruf a dihapus sehingga penyerahan pasir tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai,

h. bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 terbit PP 49 Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan dari UU HPP yang berlaku sejak 01 April 2022 (berlaku surut) dan mengatur bahwa “Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolite, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan dan kriterianya dapat diatur dengan Peraturan Menteri”:

i. bahwa dapat disimpulkan sejak April 2022 terjadi perubahan status yang sebelumnya termasuk jenis barang yang tidak dikenal Pajak Pertambahan Nilai (berdasarkan UU Cipta Kerja) menjadi jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (berdasarkan UU HPP) dan kemudian diubah menjadi jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai namun dibebaskan (berdasarkan PP 49 Tahun 2022) sejak 01 April 2022:

j. bahwa berdasarkan penjelasan diatas Tergugat berpendapat bahwa sejak 01 April 2022 Wajib Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak atas

penyerahan pasir yang dilakukan karena pasir tidak termasuk lagi sebagai jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Walaupun status pasir berubah dari sebelumnya jenis barang yang dikenal Pajak Pertambahan Nilai menjadi jenis barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai namun dibebaskan berdasarkan PP 49 Tahun 2022, hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Wajib Pajak untuk membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan pasir:

k. bahwa alasan yang disampaikan Penggugat dalam permohonannya tidak dapat diterima karena pada intinya pasir sudah tidak termasuk lagi sebagai sebagai jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sejak 01 April 2022. Penggugat wajib membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan pasir sejak 01 April 2020. Tergugat berpendapat penerbitan saksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak a guo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

I. bahwa berdasarkan informasi-informasi di atas, Tergugat (Peneliti

Keberatan) berkesimpulan bahwa Surat Tagihan Pajak yang dikenakan kepada Penggugat sudah tepat begitu juga Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak nomor KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP beserta penjelasannya:

m. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat (Peneliti Keberatan) mengusulkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tidak mempertimbangkan alasan yang disampaikan Penggugat, sehingga tidak terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Wajib Pajak yang diajukan Gugatan oleh Penggugat:

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d III diatas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Gugatan Penggugat nomor 54/III/BSM/2026 tanggal 04 Maret 2026 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP- 00466/NKEB-CTAWPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku:

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak atas nama PT. Belitung Sand Mining NPWP 0030522866048000;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor 128/V/BSM/2026 tanggal 13 Mei 2026, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Bantahan Penggugat Atas Surat Tanggapan:

bahwa Penggugat Tidak Setuju atas Tanggapan Tergugat mengenai Objek Sengketa Gugatan adalah Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakaria Utara Nomor KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C UU

KUP Karena Permohonan Wajib Pajak, maka dengan ini disampaikan'sebagai berikut:

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Surat Gugatan

Pokok Sengketa:

bahwa Penggugat tidak setuju atas Objek sengketa gugatan yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Nomor KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Ketentuan pasal pasal 36 ayat (1) huruf c Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 kepada Tergugat:

Alasan Surat Gugatan:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I: Pasal 281

(I) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu:

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban:

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah:

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan:

2. Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c, d Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

Pasal 36

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya:

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar,

Cc. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar: atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan: atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak:

3. Pasal 38 ayat (1) Huruf a, b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang menyatakan bahwa :

Pasal 38

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya:

b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar,

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak benar: atau

d. membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakah tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan: atau |2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak: |4. Pasal 21 huruf (a, b, c, d) PMK 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara |Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di

Bidang Perpajakan yang menyatakan bahwa:

Pasal 21

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, termasuk mengurangkan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan karena hal-hal tertentu:

b. mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, termasuk mengurangkan atau membatalkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar:

Cc. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak

benar, termasuk membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar: atau

d. membatalkan Surat Ketetapan Pajak termasuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan: dan/atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak: '

Pasal 27 ayat (3) PMK 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan yang menyatakan bahwa:

(3) Kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, termasuk karena hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi dalam hal:

a. sanksi adminisiratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan merupakan yang diterbitkan pertama kali kepada Wajib Pajak:

b. sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagai akibat dari adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dimaksud:

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak:

e. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif atau objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang dikenai denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan terkena bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial, berdasarkan keputusan, penetapan, atau keterangan dari pejabat yang berwenang, yang terjadi:

1. pada tahun pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif dan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan:

2. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan: atau

3. dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau denda administratif disampaikan:

f. sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan kepada Wajib Pajak merupakan sanksi administratif atau denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang timbul karena adanya kendala pada jaringan sistem elektronik yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak:7

g. pengenaan sanksi administratif yang timbul akibat melaksanakan kesepakatan harga transfer; atau

h. Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan, dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas dalam 2 (dua) tahun berturut-turut:

2. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang melakukan pencatatan mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun berturut- turut: atau

3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya hidup dari penghasilan yang diperoleh pada tahun pajak, sebelum permohonan disampaikan.”;

5. Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menyatakan bahwa :

Pasal 14

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak:

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)

Pasal 4a ayat (2) huruf a

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara:

Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf a

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

a. minyak mentah (crude oil),

b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat:

C. panas bumi,

d. asbes, batu mulia, batu setengah permata, batu kapurm batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perfit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatoma, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, dan trakkil: dan

f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit:

Pasal 186

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

tid.

YASONNA H. LAOLY

7. Pasal 4A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan tanggal 29 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa :

(1) Dihapus

(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. dihapus:

b. dihapus:

C. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dan

d. uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat

8. Pasal 16B ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

1

undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan tanggal 29 Okiober 2021 yang menyatakan bahwa : Pasai 16B

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean:

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu:

c. impor Barang Kena Pajak tertentu:

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean: dan|

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(la)Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau

dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan:

a. mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional,

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya:

C. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan

vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional:

d. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat:

e. mendorong pembangunan tempat ibadah:

f. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri:

g. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk,

h. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam dan bencana nonalam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional dan bencana nonalam nasional:

i. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi, dan/atau

j. mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional, antara lain:

1) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak,

2) jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional:

3) jasa pelayanan sosial:

4) jasa keuangan:

5) jasa asuransi:

6) jasa pendidikan:

7) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri: dan

8) jasa tenaga kerja:

9. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan tanggal 29 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa :

Pasal 17

(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022:

10. Pasal 6 ayat (2) huruf s angka 4 Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean yang menyatakan bahwa:

(2)Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas

penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

Ss. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil

langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, meliputi:

1. minyak mentah (crude oil),

2. gas bumi, berupa gas bumi yang dialirkan melalui pipa, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat:

3. panas bumi:

4. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatom, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal, trakhit, dan belerang, yang batasan dan kriterianya dapat diatur dengan Peraturan Menteri: dan

5. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit":

11. Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak

Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan

|Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean yang menyatakan

bahwa :

Pasal 38

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah int dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

|Ditetapkan di Jakarta

|pada tanggal 12 Desember 2022

|PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA$

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

12. bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004307.99/2024/PP/M.VA Tahun 2025, mengenai Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak dari Perusahaan Perdagangan Biji Nikel dimana Majelis mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dan setuju dengan pendapat Penggugat yaitu tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak,

B. Kronologi Objek Gugatan

1. bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dengan Nomor PRIN-341/RIKSIS/KPP.2109/2024:

2. bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 diterbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor S-841/RIKSIS/KPP.2109/2024:

3. bahwa pada tanggal 6 Februari 2025 diterbitkan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir dan Risalah Pembahasan:

4. bahwa pada tanggal 24 Februari 2025 diterbitkan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Juli 2022:

5. bahwa pada tanggal 20 Juni 2025 PT Belitung Sand Mining mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN yang tidak benar Nomor : 004/HPS RIK/BSM/VI/2025 Masa Juli 2022 yang ke-1,

6. bahwa pada tanggal 22 September 2025 Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Mengeluarkan Surat Penolakan ke- 1 Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor KEP-01769/NKEB-CT/WPJ.21/2025:

7. bahwa pada tanggal 12 Desember 2025 PT Belitung Sand Mining mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN yang tidak benar Nomor : 004/BSM SKP/22/X11/2025 Masa Juli 2022 yang ke-2:

8. bahwa pada tanggal 06 Februari 2026 Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara Mengeluarkan Surat Penolakan ke-2 Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor KEP-00466/NKEB-CTAWPJ.21/2026:

C. Alasan Bantahan Penggugat

bahwa Alasan Bantahan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasai 4a ayat (2) huruf a cluster PPN yang mengatakan barang hasil petambangan termasuk Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa merupakan barang yang tidak dikenai PPN yang berlaku mulai tanggal

2 November 2020 maka Penggugat belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP),

2. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) cluster PPN yang disahkan tanggal 29 Oktober 2021:

bahwa Pasal 4a ayat (2) huruf a menyebutkan tentang barang hasil pertambangan Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa tidak lagi menjadi barang yang tidak dikenai PPN (dihapus):

bahwa Pasal 16B ayat (1) dan (1a) menyebutkan tentang PPN terutang yang tidak dipungut atau PPN terutang yang dibebaskan tanpa menyebutkan barang-barang hasil pertambangan termasuk Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa menjadi barang yang dikenai PPN yang tidak dipungut/dibebaskan. Jadi berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, terlihat bahwa tidak ada kejelasan/kepastian apakah barang hasil pertambangan termasuk Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa merupakan barang yang dikenai PPN atau PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan,

3. bahwa karena tidak ada kejelasan/kepastian mengenai barang hasil pertambangan termasuk Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa tersebut dikenai PPN atau tidak dipungut PPN atau dibebaskan PPN maka Penggugat berinisiatif mendaftarkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 12 Juli 2022:

4. bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 baru terbit PP 49 Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan dari UU HPP yang berlaku sejak 01 April 2022 (berlaku surut). menyebutkan barang hasil pertambangan termasuk Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa merupakan barang yang dibebaskan dari PPN:

5. bahwa berdasarkan Point 1, 2, 3 dan 4 Pihak Tergugat seharusnya tdak menerbitkan STP PPN Masa Juli 2022 atas koreksi Sanksi

administratif denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 1 % yaitu Rp 356.814.376:

6. bahwa seharusnya pihak Tergugat mengabulkan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Desember 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C UU KUP Karena :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 281 seharusnya tidak boleh berlaku surut yang mana jika berlaku surut maka tidak adil bagi

Pajak,|

b. bahwa karena STP ini baru diterbitkan pertama dan akibat dari adanya perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan sesuai Pasal 27 ayat (3) PMK 118/2024 serta Bukan Karena Kesalahan Penggugat:

7. bahwa terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 004307.99/2024/PP/M.VA Tahun 2025, yang sengketanya serupa dengan sengketa Penggugat yang dapat dijadikan pertimbangan:

V. Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU KUP serta pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak:

2. Sesuai dengan alasan tersebut di atas dan bukti yang kami ajukan, maka mohon untuk dapat menghapus atau membatalkan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) KUP tersebut (Pasal 36 ayat 1 huruf c) menjadi nihil karena bukan kesalahan Penggugat:

bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:

2. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka kami Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus seadil-adilnya

dengan membatalkan Surat Keputusan Nomor: KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Keputusan Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Masa Juli 2022 yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C UU KUP Karena Permohonan Wajib Pajak:

bahwa demikian surat bantahan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya:

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elekironik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P1 Fotokopi Keputusan Tergugat Nomor KEP-00466/NKEB-

CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026:

Bukti P-2 Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan SKP yang Tidak Benar

Nomor 004/BSM SKP/22/X11/2025 tanggal 12 Desember 2025: :Bukti P-3 Fotokopi Surat Tagihan Pajak Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal

24 Februari 2025,

Bukti P-4 Fotokopi bermeterai Akta No 24 tanggal 07 Desember 2022 yang

mencantumkan nama penanda tangan Surat Gugatan sebagai salah seorang Pengurus:

Bukti P-5 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004307.99/2024/PP/M.VA

Tahun 2025:

Bukti P-6 Surat Kuasa Khusus, dan Pakta Integritas Kuasa Hukum:

Bukti P-7 Pakta Integritas Pemohon Banding:

Bukti P-8 Akta Pendirian Notaris No. 62 tanggal 22 Desember 2010:

Bukti P-9 Kronologi tertulis nomor 204/VI/BSM/2026 tanggal 02 Juli 2026: Bukti P-10 Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan, Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan: Bukti P-11 Kesimpulan Akhir Nomor 254/VII/BSM/2026 tanggal 13 Juli 2026:

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

Bukti T-1 Kronologi tertulis tanpa nomor tanggal 08 Juli 2026:

Bukti T-2 LPK:

Bukti T-3 Pendapat Akhir Nomor S-5076/PJ.07/2026 tanggal 17 Juli 2026:

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak:

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan Perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwaSuratGugatanNomor54/I/BSM/2026tanggal 04 Maret 2026, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6), Pasal 41 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Pengugat:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam Gugatan ini mengenai keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap surat tagihan pajak nomor: 00046/107/22/098/25 yang diterbitkan oleh Tergugat melalui surat Nomor: KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026:

bahwa menurut Tergugat Keputusan Nomor KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

» bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-00466/NKEB-

CT/WPJ.21/2026 telah diterbitkan sesuai ketentuan karena STP Nomor: 00046/107/22/098/25 sebelumnya diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas tidak atau terlambat diterbitkannya Faktur Pajak oleh Penggugat, bahwa penerbitan STP tersebut didasarkan pada Pasal 14 ayat (4) UU KUP, karena menurut Tergugat penyerahan pasir sejak berlakunya UU HPP tanggal 1 April 2022 telah menjadi objek PPN:

" bahwa dihapuskannya Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN melalui UU HPP

berlaku langsung sejak 1 April 2022, dengan demikian kewajiban perpajakan dan kewajiban menerbitkan Faktur Pajak timbul langsung berdasarkan Undang-Undang dan tidak bergantung pada diterbitkannya PP 49 Tahun 2022 atau petunjuk teknis, sehingga alasan Penggugat

bahwa pada April 2022 masih menunggu petunjuk pelaksanaan tidak dapat menjadikan STP tersebut sebagai STP yang tidak benar:

* bahwa permohonan kedua Penggugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1)

huruf c UU KUP telah memenuhi persyaratan formal dan telah dilakukan penelitian berdasarkan dokumen, data, informasi, dan keterangan yang tersedia, bahwa kewenangan penerbitan keputusan juga berada pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara berdasarkan pelimpahan kewenangan dalam KEP-305/PJ/2024 dan hasil penelitian dituangkan dalam LPK Nomor LAP-00557/NKEB-CTAWPJ.21/2026 tanggal 26 Januari 2026;

» bahwa menurut Tergugat, substansi Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP

mensyaratkan adanya STP yang tidak benar. Namun, Penggugat tidak| dapat membuktikan adanya kesalahan penerapan ketentuan, kesalahan objek pajak, kesalahan perhitungan, kesalahan prosedur, ataupun cacat administratif dalam penerbitan STP. Karena tidak terbukti adanya ketidakbenaran pada STP, maka tidak terdapat dasar untuk membatalkannya berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP:

« bahwa dengan demikian Tergugat menyimpulkan bahwa KEP-

00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026telahditerbitkanberdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang sesuai, serta fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku,

bahwa Penggugat tidak menyetujui Keputusan Nomor: KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 dengan alasan sebagai berikut:

" bahwa menurut Penggugat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tidak sesuaikarena ada saat itu terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai status PPN atas pasir dan pasir kuarsa setelah berlakunya UU HPP: bahwa menurut Penggugat Pasal 4A ayat (2) huruf a UU HPP memang menghapus ketentuan mengenai barang hasil pertambangan yang tidak dikenai PPN, tetapi Pasal 16B belum secara jelas menyebut pasir dan pasir kuarsa sebagai barang yang dikenai PPN, tidak dipungut, atau dibebaskan,

sz bahwa menurut Penggugat kepastian mengenai perlakuan PPN baru

diperoleh setelah diterbitkannya PP 49 Tahun 2022 pada 12 Desember

2022, yang menyatakan pasir dan pasir kuarsa sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN, dengan ketentuan tersebut berlaku sejak 1 April 2022:

" bahwa menurut Penggugat karena pada masa pajak Juli 2022 belum

terdapat kejelasan tersebut, Penggugat berpendapat bahwa tidak tepat apabila kemudian dikenakan sanksi karena tidak menerbitkan Faktur Pajak,

» bahwa menurut Penggugat STP seharusnya tidak diterbitkan karena tidak

diterbitkannya faktur pajak bukan disebabkan kesalahan Penggugat, melainkan akibat perubahan ketentuan perpajakan dan belum adanya kejelasan pelaksanaannya:

" bahwa menurut Penggugat permohonannya pada Pasal 36 ayat (1) huruf

c UU KUP jo. Pasal 27 ayat (3) huruf b PMK 118 tahun 2024, dengan alasan sanksi yang timbul akibat perubahan peraturan perpajakan dalam periode setelah berlakunya ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, selain itu Penggugat juga mengemukakan kondisi kesulitan keuangan/likuiditas:

= bahwa Penggugat berpendapat bahwa penerapan ketentuan tersebut

berlaku sejak April 2022 bertentangan dengan Pasal 28! UUD 1945, khususnya larangan pemberlakuan hukum secara surut apabila merugikan Wajib Pajak,

« bahwa selain itu Penggugat mengacu pada Putusan Pengadilan Pajak

Nomor PUT-004307.99/2024/PP/M.VA Tahun 2025 yang menurut Penggugat memiliki sengketa serupa dan mengabulkan penghapusan sanksi administrasi. Atas dasar tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa penolakan permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c tidak tepat dan meminta KEP-00466/NKEB-CTAWPJ.21/2026 dibatalkan:

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa gugatan ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian:

Menimbang peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan sengketa a guo:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU KUP), mengatur antara lain:

Pasal 14 ayat (4)

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Pasal 36 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar:

Cc. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar: atau

d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau

2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU PPN Cipta Kerja), mengatur antara lain:

Pasal 4a ayat (2) huruf a

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.

Penjelasan Pasal 4a ayat (2) huruf a

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

a. minyak mentah (crude oil);

b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat:

Cc. panas bumi:

d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit; dan

e. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Pasal 186

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, tid.

YASONNA H. LAOLY

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU PPN HPP), mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1) huruf a

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha:

Pasal 4a ayat (2) huruf a

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: dihapus. Pasal 11 ayat (1) huruf a_

Terutangnya pajak terjadi pada saat: a. penyerahan Barang Kena Pajak: Pasal 13 ayat (1) huruf a

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap: a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D

Pasal 17 ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalinya Tergugat dan Penggugat memberikan alat bukti sebagai berikut:

1. Laporan Penelitian Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor: LAP- 00557/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 26 Januari 2026 (selanjutnya disebut LPNK):

2. Surat Penggugat Nomor: 004/BSM SKP/22/XI!/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Yang Tidak Benar Masa Juli 2022:

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti Surat Penggugat Nomor: 004/BSM SKP/22/X11/2025 tanggal 12 Desember 2025 yang diterima Tergugat tanggal 17 Desember 2025, terbukti bahwa dalam Surat a quo Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Yang Tidak Benar Masa Juli 2022 sesuai kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP:

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut telah diterbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-00466/NKEB-

1 CTMWPJ.21/2026 tentang Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat maupun Tergugat, apakah yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP, atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Keputusan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP:

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pemeriksaan bukti maupun fakta persidangan, menurut Pengadilan Pajak yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP- 00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: Menimbang bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP- 00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 diterbitkan menjawab Surat Penggugat Nomor: 004/BSM SKP/22/X11/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP PPN Yang Tidak Benar Masa Juli 2022, yaitu STP Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025,

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Pajak untuk menguji apakah penerbitan KEP-00466/NKEB-CTAWPJ.21/2026 telah sesuai ketentuan dengan cara menguji apakah penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor: 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025, masa Juli 2022 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) UU KUP: Menimbang bahwa terkait apakah penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025, masa Juli 2022 telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) UU KUP, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

" Menimbang Pasal 36 ayat (1) huruf a dan pasal 36 ayat (1) huruf c UU

KUP, Pengadilan Pajak berpendirian bahwa terdapat perbedaan mengenai 2(dua) pasal tersebut.

Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP ditempuh apabila wajib pajak mengakui bahwa secara yuridis penerbitan sanksi administrasi sudah sesuai dengan ketentuan, namun terdapat kondisi hal mana sanksi administrasi tersebut ditimbulkan oleh adanya suatu kekhilafan atau bukan kesalahan wajib

|pajak maka sanksi administrasi tersebut harus dikurangkan atau |dihapuskan. Bahwa antara wajib pajak dan Tergugat sama-sama sepakat

bahwa sanksi adminstrasi sesuai ketentuan seharusnya diterbitkan namun karena adanya faktor kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak kemudian sanksi administrasi tersebut dikurangkan atau dihapuskan: Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP ditempuh apabila wajib pajak tidak mengakui bahwa secara yuridis penerbitan sanksi administrasi sudah sesuai dengan ketentuan, bahwa terjadi pendapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan Tergugat, menurut wajib pajak sanksi adminsitrasi seharusnya tidak terbit sedangkan menurut Tergugat sanksi adminsitrasi tersebut secara yuridis seharusnya terbit. Bahwa pengurangan atau pembatalan sanksi adminstrasi tidak disebabkan oleh adanya unsur kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak, melainkan disebabkan ada tidaknya kesalahan yuridis dalam penerbitan sanksi administrasi,

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah permohonan pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, melainkan permohonan pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP, maka Pengadilan Pajak tidak memeriksa mengenai adanya unsur kekhilafan ataupun bukan kesalahan wajib pajak, melainkan Pengadilan Pajak hanya memeriksa apakah penerbitan sanksi administras telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Dalam hal ini Pengadilan Pajak hanya akan memeriksa apakah Penggugat memang benar-benar tidak menerbitkan faktur pajak atas penyerahan terutang PPN dikaitkan dengan sanksi administrasi pasal 14 UU KUP:

Menimbang bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025, masa Juli. 2022, karena Penggugat tidak menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak berupa pasir kuarsa, sehingga sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal 14 ayat (4) UU KUP diterbitkan STP sebesar 1% dikalikan DPP penyerahan barang kena pajak:

Menimbang bahwa menurut Penggugat penerbitan STP a guo tidak sesuai ketentuan karena aturan terkait status barang kena pajak apakah terutang PPN atau dibebaskan baru diatur secara jelas setelah diterbitkan PP 49 Tahun 2022 pada 12 Desember 2022, sehingga seharusnya pasir kuarsa baru ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN per 12 Desember 2022 dan seharusnya tidak berlaku surut:

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak yang menjadi pokok sengketa atas penerbitan STP a guo adalah terkait status pasir kuarsa sebagai barang kena pajak:

Menimbang ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN Cipta Kerja beserta penjelasannya, menurut Pengadilan Pajak, pasir kuarsa termasuk dalam kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat disimpulkan pasir kuarsa sebagai bukan barang kena pajak,

Menimbang bahwa UU PPN Cipta Kerja berlaku mulai tanggal 2 November 2020 sebagaimana diatur Pasal 186, dengan demikian menurut Pengadilan Pajak sesuai ketentuan dimaksud pasir kuarsa bukan merupakan barang kena pajak yang berlaku sejak tanggal 2 November 2020:

Menimbang ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN HPP, mengatur bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: dihapus, sehingga menurut Pengadilan Pajak dimaknai bahwa status pasir kuarsa sebagai bukan barang kena pajak dihapus, dengan demikian pada

dasarnya sesuai ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf a UU HPP secara implisit terkandung norma yang mengatur atau menjadikan pasir kuarsa sebagai kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya, sebagai barang kena pajak yang terutang PPN:

" Menimbang ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU PPN HPP, menurut

Pengadilan Pajak sesuai ketentuan dimaksud pasir kuarsa bukan merupakan barang kena pajak yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022:

» Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf a

dan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPN HPP, menurut Pengadilan Pajak dimaknai bahwa saat terutangnya PPN adalah pada saat terjadinya penyerahan barang kena pajak, dan pada saat terjadinya penyerahan barang kena pajak tersebut maka Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak:

2 Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat mengakui

bahwa pada bulan Juli 2022 melakukan penjualan pasir kuarsa, sehingga menurut Pengadilan Pajak telah terjadi penyerahan barang kena pajak berupa pasir kuarsa:

= Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat pada

dasarnya mengakui bahwa selama periode masa Juli 2022, atas penjualan pasir kuarsa yang dilakukan tidak membuat faktur pajak:

= Menimbang bahwa oleh karena terbukti bahwa atas penyerahan barang

kena pajak berupa pasir kuarsa pada masa Juli 2022, Penggugat tidak membuat faktur pajak, Pengadilan Pajak berpendapat sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan SPT PPN karena Penggugat sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya:

= Menimbang bahwa dengan menurut Pengadilan Pajak, penerbitan STP

PPN masa Juli 2022 Nomor: 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025 oleh Tergugat telah sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku:

" Menimbang bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa status

pasir kuarsa sebagai barang kena pajak tertentu sebagai barang strategis

yang dibebaskan dari pengenaan PPN baru diatur dengan diterbitkan PP 49 Tahun 2022 pada 12 Desember 2022 sehingga penerbitan STP PPN oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa norma yang diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a UU PPN HPP secara tegas menghapus atau mencabut status kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dimaknai bahwa dalam sengketa a quo pasir kuarsa sebagai kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya terutang PPN atau ditetapkan sebagai barang kena pajak, yang berlaku mulai masa April 2022:

= Menimbang sesuai dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan

tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan bahwa penerbitan STP PPN masa Juli 2022 Nomor: 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025 oleh Tergugat telah sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku, dengan demikian penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 dengan amar menolak telah sesuai dengan bukti dan ketentuan yang berlaku:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti, fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-00466/NKEB- CT/WPJ.21/2026 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak telah sesuai dengan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud 36 ayat (1) huruf c UU KUP sehingga tetap dipertahankan:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, disebutkan dalam:

Pasal 69 ayat (1) huruf e:

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya:

i

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal:

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim:

Memori penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait:

fining

MENGADILI:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00466/NKEB-CT/WPJ.21/2026 tanggal 06 Februari 2026 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00046/107/22/098/25 tanggal 24 Februari 2025 Masa/Tahun Pajak Juli 2022, atas nama PT Belitung Sand Mining, NPWP 003.052.286.6-048.000, beralamat Komplek Ruko Puri Mutiara, Jl. Griya Utama C No. 18-19, RT000/RW000, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta 14350.

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan susunan Budi Tursilo, S.E., S.H., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Dr. Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFrA. dan Dibjo Margianto, S.E., Ak., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ramadani Yunus, S.E., S.H., M.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Tergugat dan tidak dihadiri olen Penggugat:

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

itd.ttd.

Dr. Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFTA.Budi Tursilo, S.E., S.H., M.Si.

tid.

Dibjo Margianto, S.E., Ak., M.M.

Panitera Pengganii,

ttd.

Ramadani Yunus, S.E, S.H., MH, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S. Kom., S.H.

NIP. 19710225199201 1002