PUT-003051.12/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-003051.12/2025/PP/M.XIVA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui e-TaxCourt mengenai Banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00588/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00037/203/19/631/24 tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003051.12/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Jembatan Nusantara, NPWP 01.137.132.5-631.000, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 112-114 Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya 60175, alamat korespondensi di Graha 18 Jalan Manyar Indah VII/18 Kecamatan Sukolilo, Surabaya 60118, yang diwakili oleh Agung Satryo Wibowo, jabatan: Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/KU.206/DS/III/JN-2025 tanggal 19 Maret 2025, yang diberi kuasa oleh Handi Sumarna, jabatan: Direktur, (agung.abhinaya@gmail.com);

1. Nama: Agung Satryo Wibowo,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-1567/PP/IKH/2024tanggal17

Desember 2024,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 042/KU.206/DS/III/JN-2025 tanggal 19 Maret 2025,

2. Nama: Yuliwantoro Wirawan,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-938/PP/IKH/2025 tanggal 11 Juni

2025,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/JN/SKK- Banding/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025,

3. Nama: John,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-1498/PP/IKH/2024tanggal11

Desember 2024,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/JN/SKK- Banding/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025,

4. Nama: Zudi Permadi,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum : KEP-907/PP/IKH/2024tanggal17

September 2024,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/JN/SKK- Banding/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Tri Ariyono Pinastiko /

19701203 199803 1 001,

Jabatan: Kepala Seksi,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1444/WPJ.11/2025 tanggal 13 November 2025,

2. Nama / NIP: Gregorius Ringgo Satrioaji /

19870110 201402 1 005,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-37/WPJ.11/2026 tanggal 21 Januari 2026,

PT Jembatan Nusantara

3. Nama / NIP: Sholikin / 19800608 200012 1 002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I,

4. Nama / NIP: Yoga Adhi Krisna /

19870927 200812 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I,

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-197/WPJ.11/2026 tanggal 20 Februari 2026,

PT Jembatan Nusantara

PAMA NK

oa pen he, i Pa Doyo. cr TPS “8 ; 7 3

Ta ' te Ka , 1 : 7

a a a Naa " a

. . Fob tt bee Ae :

Mo eta Ti P3 “3 a aft Pi

rooms Ya THs pa

Lx Veb mere 19 pra po

po Ske tae oe Do . ,

“pu- PP pa eo | | ;

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon BandingmengajukankeberatandenganSuratNomor 2.00687/SW08/DS/SRS/JN/VII/24 tanggal 26 Juli 2024, dengan perhitungan pajak sebagai berikut:

NO, 7 URALAN “| PENGAJUAN KESERATAN

A 1 Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Palak — oe A241 SAS 77BO

2 | PPh Pasal 23yangterutang C—O TT . 84.830.841

i 3 Kredit Pajak _ — di

La. PPh Ditanggung Pemerintah 0 A

b. Setoranmasa _ [| _._——~S A AN

c. STP {pakck kurang bayar) Ne i Cee

da. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak... |... -

2 Yana Tebusan yang telan dibayar "0 ——

i | £ PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar

Hu Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak... Dmna -

it Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (asbi osdtetig-h) 2... 34.830.851

4... Pajak yang tidax/kurang dibayar (2-3.i) oo Ng

5 Sarksi administasi 0. 0. pama

La. Burga Pasal 13 (2) KUP 00 ——ti

; b. Kenaikan Fasal 13 (3) huruf b KUP Donna ot

©. Kenaikan Pasal 13 (33 huruf d KUP om Pos

—9. Kenaikan Pasal 1B ayat (UU PP we ~

3 & Jumiah sanksi administratif (arbecadh) 000 -

6 | Jumlah PPh yang masih harus dibayar (daes.e) 0

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00588/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

PT Jembatan Nusantara

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Keputusan

Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 014/JN- BDG/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2025 (secara elektronik melalui e-TaxCourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 014/JN-BDG/III/2025 tanggal 27 Maret 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Agustus 2019

bahwa pokok masalah sengketa pajak adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 sebesar Rp4.420.868.934 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut TerbandingRp4.420.868.934

Menurut Pemohon BandingRp4.241.543.778

KoreksiRp 179.325.156

bahwa alasan yang mendasari banding ini adalah koreksi atas akun-akun dalam SPHP Nomor S-102/RIKSIS/KPP.1111/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang menurut Pemohon Banding atas biaya tersebut bukan objek PPh Pasal 23 yaitu atas Persediaan material dan pengisian air tawar pada kapal, tetapi dimasukan kedalam objek PPh Pasal 23 sehingga DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 sebesar Rp4.420.868.934;

PT Jembatan Nusantara

bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa pembelian persediaan material dan air tawar pada kapal bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sehingga atas pembelian tersebut tidak terutang PPh Pasal 23;

Jumlah Pajak Terutang Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan alasan pengajuan banding sengketa diatas, menurut perhitungan Pemohon Banding jumlah DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 (SKPKB) Rp4.420.868.934

Bukan Objek PPh Pasal 23Rp (179.325.156)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23Rp4.241.543.778

bahwa berdasarkan penjelasan diatas Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding dan Membatalkan koreksi TerbandingdalamKeputusanTerbandingNomorKEP- 00588/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00037/203/19/631/24 tanggal 2 Mei 2024 Masa Pajak Agustus 2019, sehingga perhitungan pajak yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang menurut Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: Kn Toraiat Pemohon Banding

1 PENA ac at aah Ten Pan poo nar a as PIA F bs. Ts

Ss NP PAS tara Si

Ta Se Tag

LP Ina gag Pes aa naa -

We Set ia eh aa SSS AI

. aw) Bootimestoves) relate tata char. Kelana Boga -

Ss art (Dochescte he ttan Telala olin ott -

. 5 Toral -

. Loo aa St Reis lier. Ree Sean Baik -

4 SPU se pa et ee wor a NN Aan Bee e wet -

5 Bg a aS .

Pora Gitano Deo RL LF -

Ss Siasat anna Co No? -

eS Asi die Dé ae boy A aa bo ob WDD? -

. staat. BA aa ra 5 aa -

PT Jembatan Nusantara

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor

S-00054/SUB-CT/WPJ.11/2025 tanggal 11 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Hukum

1) Pasal 12 ayat (3) serta Pasal 13 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008;

3) Pasal 1 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015;

Data dan Fakta

bahwa berdasarkan profil pada SIDJP diketahui bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Surabaya pada tanggal 2 Februari 1997, tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan KLU 50111 Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 080/RIKSIS/KPP.1111/2024 tanggal 30 April 2024, diketahui data-data sebagai berikut:

a) bahwa Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pemohon Banding merupakan pemeriksaan dengan kode 1462: Semua Jenis Pajak (All Taxes), Pemeriksaan Khusus Analisis Risiko Secara Komputerisasi, Pemeriksaan Lapangan, Selain Hasil Analisis IDLP dan CTA, Badan;

PT Jembatan Nusantara

b) bahwa pengujian dilakukan dengan teknik penelusuran terhadap bukti-bukti pendukung serta ekualisasi Objek PPh Pasal 23 dengan pos-pos pada laporan keuangan;

bahwa perhitungan Objek PPh Pasal 23 untuk 1 (satu) Tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Obyek Pajak menurut Pemeriksa

A 4005 04 - Potongar Perjualan Ro 15555657, A7D

$100 96 . Daya Jasa Perawatan Fp 1.352.644 714

4200 36 - Biaya Jasa Perbaikan Rp 430.935,323

5200 57 - Behan Gocking (Baya Sa angan & Permbarangi Rp 21.799 941 2

$199 11 - Beban Kepelabuhenan (Sanda Tambat Labur Pandu Duy Rp 47 752 PPI 528

5399 14 - Sewa Rp 6 020,900

6203 15 - Biaya Ongkos Argkut Rp 3.012 499 685

5909 17 - Biaya Operasional An 4,892 694 985

590759 - Lam-L air Ro B47 256,801

6200 99 - Promos: 8 Iklan Rs 136,592 876

6000.13 - Cetak Tiket Kapal Rp 59,064.353

6100 12 - Ekspedisi Pos & Wateral Rp 364,999 O81

6100 17 - Sumbangan luar & Petra Rp 52.125 500

411019 - Peeihargan Kendaraan Rp 51,654.a06

4110 25 - Perawatan Gedung Rp 3SE 773 ESA

6100 28. Perawatan Peralatan Kanter Rp 122 B7O,510

6100 27 - Perawatan Kenjaraan Rp 174 773.890

1505 02 - Kapal (Kaprialisas: Biaya Ditangguhkan atas Docengi Rp set A27 621.1039

Jumlah Rs 407,548 011.497

8 Cukurangi yang telan 0 potong/disetardilaporkan di KPP lain Ra -

Cc Obyek Pajak Menurut Parneriksa “Re ~—S407.586,013 490

LD Obpek Pajak Menun SPT WP Rp 30 351,614 174

El Koreksi Objes Pajak Ep A77 214 298 711

c) bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas SPHP dan setuju sebagian atas koreksi pemeriksa dengan uraian sebagai berikut:

tim. Pemeriksa WP Salulu WP Tidak Setuju

4000 04 Potangan Penjualan Rp 18,086.6s7,970 Ap - Rp 15,958,857 B70

$100 06 - Biaya Jasa Perawalan Rp 1,382,684, 724 Rp 1,582,584, 734 Ro -

5200 06 - Biaya Jasa Perbakan Rp 430,936,323 Rp 41/7 184.4°o Rp 413,757,013

5204 07 - Beban Gecking (Biaya Gaangan & Pemborengi RP 799941967 Rp Are Rp 43°.392 765.052

5304 11 - Beban Kepelabuhanan (Sanda" Tambat Labuh Pancu Dil Rp 17 152720520 Rp 4348.628,471 Rp 5.764.100 BS?

S300 14. Sewa Rp 6,020,000 Rp 6,020,009 Rp -

530015. Biaya Ongkos Angkut Re 3012309885 Rp 3912995885 Rp i)

536017 Baya Operasionai Rp Bo? 694585 Rp - Rp 6,692,664 985

$300 99 - Lain Lan Re 647,259,801 Rp 143,692,500 Rp 503,656,301

BCOOG 08 Promos & Iklan Re 1998592675 Rp 138,592 676 Rp

6000 “3 Cetak Tihet Kapal Re 53,964,353 Rp " Rp 33 064 353

6100.2 Exspedis: Pos & Matera Rp 364,999,961 Rp - Rp 254 999 961

6100 17 - Sumbangan luran & Extra fp g2 129,500 Rp - Rp 92 126 509

6100 ‘9 - Pemeliharaan Kendaraan Ro 6° 654.8c8 Rp 21493,200 Rp 40.171 608

6100 25. Perawatan Gedung Ro 366 773.603 Fp 229014998 Rp 139.758.5907

6100 26 Perawatan Peralatan Kantor Rp 192979510 Rp 76.423.440 Ap 96,547 060

6t00 27 - Perawalar Kendaraan Rp 1474690 Rp - Rp 174 JPEG

1900 92 - Kapal (Kaptalgasi Biaya Dilangguhkan alas Docking! Rp 327627021104 Rp 32762792110 Rp 295 065 034 993

Jumiar Rp 407, 586,0'°27490 Re 46935903642 Rp 360.650.709.845

Dipetong'disetor'dikaporkan dl KPP Lain Re - Rp - Rp .

Obyek Pajak menurut Pemenksa Rp 407585015490 Rp 46939903647 Rp 399650 109.648

Otyek Pajak menurut SPT WP Rp 30 251.514.779 Rp 30151614,779 Rp :

Koreksi Rp 4/7 244.398 11 Rp 16584 738 BBA Ap 360659 105 B48

d) bahwa Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi karena Pemohon Banding tidak memberikan rincian dan dokumen-dokumen sebagai bukti pendukung atas sanggahannya. Untuk potongan penjualan pemeriksa berpendapat bahwa potongan tersebut merupakan hasil yang diterima oleh agen penjualan sebagai imbalan atas jasa penjualan tiket;

PT Jembatan Nusantara

bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding telah mengundang Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan nomor sesuai surat nomor S-2022/WPJ.11/2024 tanggal 4 September 2024 namun Pemohon Banding tidak memenuhi undangan tersebut dan telah dituangkan dalam Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan nomor BA- 238/WPJ.116/2024 tanggal 12 September 2024;

bahwa Terbanding juga telah melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kepada Pemohon Banding terkait dengan sengketa objek PPh Pasal 23 melalui surat nomor S-2088/WPJ.11/2024 tanggal 18 September 2024 dan S-2187/WPJ.11/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut:

a) Penjelasan tertulis mengenai penentuan saat terutang Objek PPh Pasal 23 oleh Pemohon Banding (Pemohon Banding melaporkan objek PPh Pasal 23 pada saat pembebanan biaya dalam laporan keuangan atau pada saat pembayaran biaya);

b) Penjelasan tertulis mengenai 4000.04-Potongan Penjualan (diberikan dalam hal/kondisi apa dan kepada siapa Potongan Penjualan tersebut diberikan?);

c) Data perhitungan objek dan bukan objek PPh Pasal 23 menurut keberatan Pemohon Banding disandingkan dengan koreksi Pemeriksa dan alasan keberatan per masing-masing akun disertai dengan dokumen/bukti pendukung transaksi dengan format terlampir;

d) Data Ekualisasi akun-akun di laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding (Format Terlampir);

namun hingga batas waktu yang ditentukan, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Peminjaman Dokumen nomor BA-281/WPJ.116/2024 tanggal 1 November 2024 dan BA-283/WPJ.116/2024 tanggal 1 November 2024;

PT Jembatan Nusantara

Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Dokumen Pemohon Banding, Berita Acara Permintaan Peminjaman, Berita Acara Pembahasan dengan Pemeriksa, dan Berita Acara Pembahasan dengan Pemohon Banding diketahui bahwa:

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan hasil pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan, diketahui bahwa terdapat koreksi objek PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan hasil penelusuran dan ekualisasi objek PPh Pasal 23 dengan pos-pos pada laporan keuangan;

bahwa rincian objek PPh Pasal 23 berdasarkan pos-pos laporan keuangan untuk Masa Pajak Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

sama AR a7 SAT AN

1999 92 - Kasal

3095 94 - Serangan Pec) alan “AS. EFS 806

5195 985 - Saya Lasa Perawatar F3 399 820

S205.058 - 5S aya asa Pe oaikan B.9S35. 068

S205 OF - Seran Doce (so Biavye Gs arcan & Pemcos1g)

SS05 "7 - Sevan Rese acunaran (Sacdar. ambat._ascuh Parc. Cl:

$505 73 - Sewa

5500 °S- Saya Orgkos Argkut

5395 * 7 - 5S aya Operas onal oe FSG FSGS 2°70

500.99 - _ain-Lair HN ES.125 320

BONS 9S - Sromss & lean __ _ 5 S85 950

B00 73 - Cetak T het “anal 3.245.735

6109 “2 - Exspedisi. Pos & Matera

190.77 - Sambangas.laran. & Exts

6100 19 - SPemelitaraa- “endaraan

6105.25 - Serawatan Sedang

61905 26 - Perawatan Peralatan Kantor

6100.47 - Perawatan Ke darasn 8.555 208

— uralan IT 4.420 388 954

Shjsk Ps as mMmenur.t Pemsriksa H.420 268 934

Geek Pa ax Menur SPT VP 4.24 7° SAS 7 FS

“creeks

bahwa dalam surat permohonan keberatan, Pemohon Banding menyampaikan alasan bahwa koreksi atas akun 4000.04 Potongan Penjualan, 5200.07 Beban Docking (Biaya Galangan & Pemborong) dan 5300.11 Beban Kepelabuhan (Sandar, Tambat, Labuh, Pandul, DLL) sejumlah Rp179.325.156 bukan objek PPh Pasal 23 yaitu atas potongan penjualan, persediaan material dan pengisian air tawar pada kapal. Namun Pemohon Banding tidak menyampaikan rincian detil atas keberatannya disertai dengan dokumen dan bukti pendukung;

PT Jembatan Nusantara

bahwa Terbanding telah mengundang Pemohon Banding untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan terkait sengketa objek PPh Pasal 23, namun Pemohon Banding tidak memenuhi undangan tersebut. Terbanding juga telah melakukan permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kepada Pemohon Banding terkait sengketa objek PPh Pasal 23, namun Pemohon Banding juga tidak memenuhi permintaan tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Terbanding tidak dapat melakukan pengujian dan penelusuran lebih lanjut atas alasan permohonan keberatan Pemohon Banding karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti yang dapat mendukung alasan permohonan keberatannya;

bahwa alasan yang disampaikan Pemohon Banding di dalam surat permohonan banding maupun pada saat proses keberatan hanya berupa argumen semata tanpa disertai bukti pendukung;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi pemeriksa atas penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak tidak tepat;

bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp179.325.156 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 05/JN-Bantahan/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama dengan Surat Bandingnya;

PT Jembatan Nusantara

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan

mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. SofkopiKeputusanKeberatanNomorKEP-

00588/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024; Bukti P-2. Sofkopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00037/203/19/631/24 tanggal 2 Mei 2024;

Bukti P-3. SofkopiSuratKeberatanNomor

2.00687/SW08/DS/SRS/JN/VII/24 tanggal 26 Juli 2024;

Bukti P-4. Sofkopi Surat Kuasa Khusus;

Bukti P-5. Sofkopi Izin Kuasa Hukum;

Bukti P-6. Sofkopi Surat Setoran Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00037/203/19/631/24 tanggal 2 Mei 2024 yang Disetujui pada pembahasan Akhir Pemeriksaan;

Bukti P-7. Sofkopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang

Saham PT Jembatan Nusantara Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 6 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Atika Batohir, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Surabaya;

Bukti P-8. Sofkopi Kartu Kuasa Hukum Perpajakan;

Bukti P-9. Sofkopi Pakta Integritas Kuasa Hukum;

Bukti P-10. Sofkopi Matriks Sengketa;

Bukti P-11. Sofkopi Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 17 November

2025;

Bukti P-12. Sofkopi Surat Kuasa Untuk Menjual Bangkai Kapal KM Santika

Nusantara;

Bukti P-13. Sofkopi Surat Pengajuan dan Biaya-Biaya Penyelamatan KM

Santika Nusantara;

PT Jembatan Nusantara

PT Jembatan Nusantara

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00588/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00037/203/19/631/24 tanggal 2 Mei 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundang-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 014/JN-BDG/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan- alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan Keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

PT Jembatan Nusantara

Menimbang bahwa dengan demikian pokok permasalahan sengketa koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp179.325.156 bermula dari langkah Terbanding yang menetapkan pos-pos pembebanan biaya pada buku besar milik Pemohon Banding sebagai penyerahan jasa yang terutang pajak. Penetapan ini dilakukan karena Pemohon Banding tidak menyerahkan rincian dokumen pendukung atas sanggahannya pada saat proses pemeriksaan dan keberatan berlangsung. Di sisi lain, Pemohon Banding menolak koreksi tersebut dengan dalil bahwa Terbanding memukul rata penetapan pajak hanya dengan melihat nama akun di buku besar tanpa pernah menguji rincian transaksinya, padahal menurut Pemohon Banding transaksi-transaksi tersebut pada kenyataannya adalah pembelian persediaan material dan pengisian air tawar pada kapal yang tidak termasuk dalam objek pemotongan pajak;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp179.325.156 merupakan sengketa pembuktian;

PT Jembatan Nusantara

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dalil-dalil dan

bukti-bukti yang disampaikan para pihak, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 sebesar Rp179.325.156 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

b. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengakui secara tegas bahwa dari total nilai sengketa tersebut, adalah transaksi jasa yang memang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 namun belum dilakukan pemotongan pajak;

c. bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Banding tersebut, yang didukung dengan rincian data transaksi yang disampaikan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa terhadap bagian koreksi sebesar Rp179.325.156 telah terdapat kejelasan fakta dan pengakuan yuridis bahwa nilai tersebut merupakan imbalan atas jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c UU PPh jo. PMK Nomor 141/PMK.03/2015, sehingga Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa terdapat alasan hukum untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp179.325.156;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

PT Jembatan Nusantara

Menimbang bahwa ketentuan pejelasan Pasal 29 Ayat (2) Undang-

Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

… Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan …

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:

Pasal 69 Ayat (1) Huruf e

Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil-dalil yang relevan dengan pokok sengketa;

PT Jembatan Nusantara

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak Banding Pemohon Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

PT Jembatan Nusantara

M E N G A D I L I

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00588/KEB/PJ/WPJ.11/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2019 Nomor 00037/203/19/631/24 tanggal 2 Mei 2024, atas nama PT Jembatan Nusantara, NPWP 01.137.132.5-631.000, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 112-114 Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya 60175, (agung.abhinaya@gmail.com).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026 oleh Dudi Wahyudi, Ak., M.M. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, S.P., S.H., M.M., dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti.

PT Jembatan Nusantara

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 secara elektronik melalui e-TaxCourt oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Dudi Wahyudi, Ak., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M.

PT Jembatan Nusantara