PUT-003773.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-003773.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00100/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor 00447/207/18/058/20 tanggal 23 Oktober 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 003773.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT DAMCO WAREHOUSING INDONESIA, NPWP 01.072.082.9-

058.000, beralamat di Gedung Menara Batavia Lt. 15, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 12920, yang diwakili oleh Nicholas Bongsosartono, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Markus Hidayat,

Izin Kuasa Hukum: KEP-747/PP/IKH/2020 tanggal 26

Oktober 2020,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DWI-04/TA18-APL/POA/2022 tanggal 06 September 2022,

2. Nama: Nathanael Albert W,

Izin Kuasa Hukum: KEP-084/PP/IKH/2021 tanggal 05

Februari 2021,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DWI-06/TA18-APL/POA/2022 tanggal 02 November 2022,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Moch.Syaichudin/ NIP.198606242007101002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Tri Surati / NIP.197302071993032001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta Khusus,

3. Nama/NIP: Susiani / NIP.197706272002122001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta Khusus,

4. Nama/NIP: Syaiful Bahri / NIP.197601141996021001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta Khusus,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1662/WPJ.07/2023 tanggal 5 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1100/PP/BR/2022 tanggal 1 September 2022,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor DWI-02/TA18- APL/VAT/2022 tanggal 13 April 2022,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 1233/WPJ.07/2022 tanggal 20 Juli 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor DWI-08/TA18- SUB/VAT/2022 tanggal 23 Agustus 2022,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor: 00447/207/18/058/20 tanggal 23 Oktober 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor DWI-03/OBJ18-00447/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Jumlah Rupiah M

e

n

u

ru t

No.

Uraian

Pemohon

Banding

1

Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

88800000 a.1 Ekspor

279.615

.9

0

5

.9 0

a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN

a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)

279.615

.9

0

5

.9 0

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

279.615

.9

0

5

.9 0

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh

Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap

yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :

d.1 Impor BKP

00000 d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

d.5 Kegiatan Membangun Sendiri

d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk

Diperjualbelikan

00 d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)

2

Penghitungan PPN Lebih Bayar

a. Pajak Keluaran yang harus dipungu(tt/adriibfaxy1a.ras.2enadtairui 1.d.7)

27.961

.5

9

5

.4 0 8

b. Dikurangi :

180007 b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

20.426

.6

7

3

.7 5

b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

b.3 STP (pokok kurang bayar)

7.534

.9

2

1

.6 5

b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5 Lain-lain

27.961

.5

9

5

.4 0

b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

c. Diperhitungkan

c.1 SKPPKP

800

d. Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)

27.961

.5

9

5

.4 0

e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

3

Kelebihan Pajak yang sudah :

0000

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...........(karena pembetulan)

c. Jumlah (a + b)

45

PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)

Sanksi administrasi:

000000000

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP

c. Bunga Pasal 13 (5) KUP

d Kenaikan Pasal 13A KUP

e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

g Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

h Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)

Jumlah PPN Yang Masih harus dibayar (2.e + 3.c)

6

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00100/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Januari 2022, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

(DDitam

rpba)anhg /

S

em

ula

M

enjadi U

raian

ik(uR

i)

(R

p)

(Rp) 1

7

.2

03

.988

.8

5

2

0

1

7

.2

03.988

.8

5 2

P

P

N

y

an

g K

ura

n

g

(L

e

b

ih) Ba

yar

8

21

.103

.7

5

1

0

8

21.103

.7

5 1

S

a

n

ks

i B

ung

a

1

5

.4

93

.356

.0

3

7

0

1

5

.4

93.356

.0

3 7

S

a

n

ks

i K

ena

ika

n

3

3

.5

18

.448

.6

4

0

0

3

3

.5

18.448

.6

4 0

J

u

m

la

h P

aja

k y

a

n

g m

a

sih ha

rus / (lebih) dibayar

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor DWI-02/TA18-APL/VAT/2022 tanggal 13 April 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 (Diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor DWI- 02/TA18-APL/VAT/2022 tanggal 13 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Koreksi atas DPP Perolehan Barang dan Jasa sebesar Rp172.039.888.520

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding terkait DPP Perolehan Barang dan Jasa sebesar Rp172.039.888.520 yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp17.203.988.852 dengan DPP sebesar Rp172.039.888.520 tersebut adalah terkait biaya Network Transportation Charge (NTC) pada masa Desember 2017 yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2018, dan atas PPN JLN tersebut telah dikreditkan pada bulan Januari 2018. Bahwa dengan demikian, koreksi DPP Pajak Masukan tidak seharusnya dilakukan pada proses pemeriksaan tahun 2018 karena pajak masukan tersebut dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dimana diatur bahwa

PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. bahwa dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2017, Pemeriksa mengakui adanya eksistensi biaya NTC yang menjadi basis pembayaran PPN JLN tersebut. Bahwa pada pemeriksaan tahun 2017, Pemeriksa hanya melakukan koreksi sebesar Rp51.130.715.600 dan bukan dari seluruh biaya sebesar Rp172.039.888.520. Bahwa dasar koreksi pemeriksa adalah karena perhitungan mengenai kewajaran dari biaya NTC yang dibebankan. Perlu diinformasikan bahwa terkait dengan sengketa untuk biaya NTC tahun 2017, Pemohon Banding juga tidak setuju dengan koreksi NTC 2017 ini dan sedang mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat keberatan maupun permohonan bandingnya, Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang mempertahankan koreksi biaya NTC tahun 2017 ini. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding, biaya NTC 2017 ini masih dianggap sebagai biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya secara perpajakan sehingga obyek PPN JLN atas biaya NTC nya pun masih berlaku dan atas transaksi ini masih memenuhi syarat material yaitu merupakan transaksi yang benar adanya/tidak mengada-ada (bukan merupakan transaksi yang fiktif) terkait dengan aktivitas bisnis perusahaan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju apabila hal tersebut diterapkan pada pengkreditan pajak masukan. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang faktur pajak memenuhi ketentuan formal (dipersamakan dengan faktur pajak) dan material (berhubungan dengan kegiatan usaha) sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) UU PPN. Bahwa secara bukti pembayaran PPN JLN atas biaya NTC telah memenuhi ketentuan formal dan material yaitu biaya NTC tahun 2017 telah dibuktikan dalam proses pemeriksaan tahun 2017 jika biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha atau dengan kata lain Terbanding tahun 2017 telah mengakui adanya biaya NTC tersebut; bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding atas DPP Perolehan Barang dan Jasa sebesar Rp 172.039.888.520 tidak tepat dan sudah seharusnya dibatalkan seluruhnya.

2. Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp17.203.988.852

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak sebesar Rp17.203.988.852 terkait dengan Pajak Masukan dari pembayaran PPN JLN atas biaya NTC dengan penjelasan sebagaimana telah dijabarkan pada bagian koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa di atas;

bahwa Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan material atas pengkreditan pajak masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN. Bahwa faktur pajak terkait pajak masukan yang dikoreksi tersebut telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sehingga dokumen tersebut memenuhi persyaratan formal atas suatu faktur pajak. Selain itu, faktur pajak tersebut juga telah menyatakan informasi yang sebenarnya terkait transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan Penjual sehingga faktur pajak masukan tersebut juga telah memenuhi persyaratan material;

bahwa merujuk pada Poin No. 10a dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, sebagai berikut: “Bagi Pengusaha Kena Pajak, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.”

bahwa atas kredit pajak PPN yang berasal dari PPN Jasa dari Luar Daerah Pabean masa pajak Desember 2017 dapat dikreditkan maksimum pada bulan Maret 2018. Dengan demikian seharusnya kredit pajak PPN JLN tersebut dapat dikreditkan dan dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2018;

bahwa selain itu, pajak masukan yang dikoreksi tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

bahwa dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, sudah seharusnya jika Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut di dalam SPT Masa PPN. Pembebanan PPN dan sanksi administrasi kepada Pemohon Banding menyebabkan ketidakadilan karena Pemohon Banding telah memenuhi aspek formal dan material pengkreditan Faktur Pajak Masukan. Transaksi yang disengketakan bukanlah transaksi fiktif dan PPN-nya telah nyata dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Penjual. Lebih lanjut, keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut juga telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Sehingga Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut memenuhi syarat material;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak masukan yang telah Pemohon Banding perhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga koreksi pajak masukan sebesar Rp17.203.988.852 yang dipertahankan oleh Terbanding sudah seharusnya dibatalkan.

KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa :

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. PPN JLN atas biaya NTC telah memenuhi ketentuan formal dan material maka seharusnya atas Objek PPN JLN tersebut tidak dilakukan koreksi;

3. Pajak masukan terkait dengan biaya NTC Tahun 2017 seharusnya dapat dikreditkan di bulan Januari 2018, dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Membatalkan koreksi Terbanding dan menetapkan perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB- 1233/WPJ.07/2022 tanggal 20 Juli 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Koreksi atas DPP Perolehan Barang dan Jasa sebesar Rp172.039.888.520 bahwa pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir adalah sebagai berikut:

Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa dengan alasan yang sama sebagaimana telah Pemeriksa uraikan dalam pembahasan atas koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa. Koreksi Pemeriksa sudah sesuai dengan data dan peraturan yang berlaku.

Adapun alasan Pemeriksa dalam koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak melaporkan adanya DPP PPN JLN atas Network Transportation Charge (NTC) Tahun 2017 sebesar Rp172.039.888.520, namun berdasarkan hasilpemeriksaan PPh Badan, NTC 2017 dikoreksi sebagian yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam dokumen pembayaran PPN JLN (yang secara formal dipersamakan dengan Faktur Pajak) menjadi tidak relevan lagi secara material sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak sudah tidak memenuhi persyaratan material, yang mengakibatkan

tidak lagi bisa diperhitungkan dalam penghitungan PPN terutang. Atas dasar itu, Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi DPP atas pajak masukan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN) atas nama Damco International B.V. sebesar Rp172.039.888.520;

bahwa Wajib Pajak tidak setuju dengan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas pembayaran PPN JLN sebesar Rp172.039.888.520 dengan penjelasan sebagaimana telah dijabarkan pada Surat Keberatan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2018;

bahwa DPP tersebut terkait dengan pajak masukan atas biaya NTC tahun 2017 yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2018 untuk periode Desember 2017 dan telah dikreditkan oleh Wajib Pajak pada bulan Januari 2018;

bahwa pengujian biaya Network Transportation Charge di pos PPh Badan terkait dengan biaya NTC tahun 2018 dan bukan biaya NTC Tahun 2017;

bahwa dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2017, Pemeriksa mengakui adanya eksistensi biaya NTC yang menjadi basis pembayaran PPN JLN tersebut;

bahwa pada pemeriksaan tahun 2017, Pemeriksa hanya melakukan koreksi sebesar Rp51.130.715.600 dan bukan dari seluruh biaya sebesar Rp172.039.888.520;

bahwa dasar koreksi Pemeriksa adalah karena perhitungan mengenai kewajaran dari biaya NTC yang dibebankan;

bahwa secara bukti pembayaran PPN JLN atas biaya NTC telah memenuhi ketentuan formal dan material yaitu biaya NTC tahun 2017 telah dibuktikan dalam proses pemeriksaan tahun 2017 jika biaya tersebut berhubungan dengan kegiatan usaha atau dengan kata lain Pemeriksa tahun 2017 telah mengakui adanya biaya NTC tersebut;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP- 00353/WPJ.07/KP.0605/RlK.SlS/2020 tanggal 22 Oktober 2020, Kertas Kerja Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Surat Keberatan Wajib Pajak, dan data yang tersedia, Peneliti berpendapat bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 diketahui Wajib Pajak melaporkan pajak masukan dari pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian data, informasi dan dokumen yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa menyimpulkan bahwa tidak terdapat eksistensi jasa dan manfaat ekonomi dari dibayarkannya NTC oleh Wajib Pajak kepada Damco International BV sehingga berdasarkan Prinsip Willing To Pay, pembayaran uang tanpa adanya transaksi yang mendasari adalah tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga atas biaya NTC tersebut dikoreksi seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh. Atas pembayaran yang dilakukan PT Damco Warehousing Indonesia kepada Damco International BV tidak dapat dibuktikan substansinya sebagai pembayaran atas suatu kegiatan, jasa, atau dengan kata lain pembayaran tersebut tidak mempunyai Underlying Transaction yang jelas, jadi dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai Dividen;

bahwa Network Transportation Charge 2017 telah dilakukan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPKB Nomor 00015/206/17/058/19 tanggal 2 Agustus 2019. Dari total pembayaran Network Transportation Charge 2017 sebesar Rp168.886.675.680 dikoreksi sebesar Rp51.130.715.600, yang penghitungannya dilakukan sesuai dengan APA yang masih berlaku pada saat itu (sebelum Surat Penghentian Proses APA diterbitkan oleh Direktorat Perpajakan Internasional);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PPh Badan, Network Transportation Charge 2017 dikoreksi sebagian yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam dokumen pembayaran PPN JLN (yang secara formal dipersamakan dengan Faktur Pajak) menjadi tidak relevan lagi secara material sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak sudah tidak memenuhi persyaratan materiał;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (9) UU PPN diatur, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan materiał;

bahwa dalam penjelasannya diatur, Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PPh Badan, Network Transportation Charge 2017 dikoreksi sebagian yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam dokumen pembayaran PPN JLN (yang secara formal dipersamakan dengan Faktur Pajak) menjadi tidak relevan lagi secara material.

Peneliti sependapat dengan Pemeriksa bahwa Network Transportation Charge 2017 yang dikoreksi mengakibatkan informasi yang tercantum dalam dokumen

pembayaran PPN JLN (yang secara formal dipersamakan dengan Faktur Pajak) menjadi tidak relevan lagi secara material. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak sudah tidak memenuhi persyaratan material yang mengakibatkan tidak bisa lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPN terutang.

Dengan demikian, Peneliti tetap mempertahankan koreksi Objek/ DPP Perolehan Barang dan Jasa karena terkait hasil pengujian biaya Network Transportation Charge di pengujian PPh Badan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat objek/ DPP atas PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean.

2. Koreksi atas Kredit PPN sebesar Rp17.203.988.852

Bahwa Pemeriksa telah melakukan pengujian dengan teknik menguji kebenaran perhitungan matematis dan penelusuran terhadap bukti pendukung berupa bukti SSP. Pemeriksa berpendapat bahwa tidak terdapat objek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (JKP LN) sehingga tidak ada kredit pajak yang dapat diakui;

bahwa pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir adalah sebagai berikut:

Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa dengan alasan yang sama sebagaimana telah Pemeriksa uraikan dalam pembahasan atas koreksi Kredit PPN. Koreksi Pemeriksa sudah sesuai dengan data dan peraturan yang berlaku. Adapun alasan Pemeriksa dalam pembahasan atas Kredit PPN adalah sebagai berikut:

Koreksi atas faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf g sebesar Rp17.203.988.852 adalah pembayaran yang dicatat dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sebagai PPN atas Jasa Luar Negeri (JKP dari luar daerah pabean), yaitu atas NTC Tahun 2017.

Sesuai SKPKB Nomor 00015/206/17/058/19 tanggal 2 Agustus 2019, berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun Pajak 2017, diperoleh keterangan bahwa

jumlah pembayaran NTC Tahun 2017 telah dilakukan koreksi bahwa yang diakui sebagai pembayaran NTC 2017 hanyalah sebesar Rp168.886.675.680 sedangkan selisih pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak kepada Damco International BV tidak dapat dibuktikan substansinya sebagai pembayaran atas suatu kegiatan/ jasa, atau dengan kata lain pembayaran tersebut tidak mempunyai Underlying Transaction yang jelas, jadi dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen.

Dengan adanya temuan/ koreksi dari Pemeriksa, maka keterangan yang tercantum dalam dokumen pembayaran (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak) tersebut menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari jenis transaksi maupun dari jumlah nominal pembayaran jasa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6).

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Dengan demikian, walaupun faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

Dengan tidak terpenuhinya persyaratan material atas faktur pajak tersebut, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf g, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Wajib Pajak tidak setuju dengan koreksi Kredit Pajak sebesar Rp17.203.988.852 atas DPP PPN Atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dengan alasan seperti yang telah diungkapkan pada koreksi atas Objek PPN JLN;

bahwa pajak masukan sebesar Rp17.203.988.852 terkait dengan biaya NTC Tahun 2017 dapat dikreditkan di bulan Januari 2018 (maksimal 3 bulan dari terutangnya PPN JLN) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dimana diatur bahwa PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, koreksi Pemeriksa atas PPN JLN sebesar Rp17.203.988.852 seharusnya dibatalkan;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor PT DAMCO WAREHOUSING INDONESIA tanggal PT DAMCO WAREHOUSING INDONESIA, Kertas Kerja Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Surat Keberatan Wajib Pajak, dan data yang tersedia, Peneliti berpendapat:

a. Bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 diketahui Wajib Pajak melaporkan pajak masukan dari pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebagai berikut:

b. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Kredit Pajak PPN tersebut karena tidak terdapat objek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (JKP LN) sehingga tidak ada kredit pajak yang dapat diakui

c. Bahwa Wajib Pajak berpendapat pajak masukan sebesar Rp17.203.988.852 terkait dengan biaya NTC Tahun 2017 dapat dikreditkan di bulan Januari 2018 (maksimal 3 bulan dari terutangnya PPN JLN) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-147/PJ/2010.

d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti sependapat dengan Pemeriksa bahwa koreksi Objek/ DPP PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean terkait dengan hasil pengujian biaya Network Transportation Charge di pengujian PPh Badan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat objek/ DPP atas PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean sehingga karena tidak terdapat objek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (JKP LN), tidak ada kredit pajak yang dapat diakui.

e. Dengan demikian, Peneliti tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas kredit pajak sebesar Rp17.203.988.852;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor DWI- 08/TA18-SUB/VAT/2022 tanggal 23 Agustus 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

Bukti P-1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00100/KEB/PJ/WPJ.07/2022

tanggal 21 Januari 2022;

Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor DWI-03/OBJ18-00447/I/2021 tanggal 21

Januari 2021;

Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan Jasa No. 00447/207/18/058/20 tanggal 23 Oktober 2020 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018;

Bukti P-4. Akta Nomor 15 tanggal 17 Januari 2022 yang mencantumkan nama

penanda tangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus. Bukti P-5. Akta Nomor 78 tanggal 17 Juli 2019 yang mencantumkan nama

penanda tangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus. Bukti P-6. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB Nomor

00447/207/18/058/20 tanggal 23 Oktober 2020 sebesar Rp10.500.474.404 tanggal 22 Januari 2021 dengan NTPN C8D523ICJ44QLV10;

Bukti P-7. Surat Kuasa Khusus Nomor: DWI-04/TA18-APL/POA/2022 tanggal 06

September 2022;

Bukti P-8. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-747/PP/IKH/2020

tanggal 26 Oktober 2020;

Bukti P-9. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Markus Hidayat; Bukti P-10. Pakta Integritas atas nama Markus Hidayat;

Bukti P-11. Pakta Integritas atas nama Nicholas Bongsosartono;

Bukti P-12. Akta Perseroan Terbatas PT MM Logistics Nomor 86 tanggal 10 April

1997 di hadapan Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta;

Bukti P-13. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MM Logistics

Nomor 57 tanggal 29 Januari 2014;

Bukti P-14. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Damco

Warehousing Indonesia Nomor 78 tanggal 17 Juli 2019, Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH. MKn di Jakarta;

Bukti P-15. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Damco

Warehousing Indonesia Nomor 15 tanggal 17 Januari 2022, Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH. MKn di Jakarta;

Bukti P-16. Matriks sengketa;

Bukti P-17. Surat Kuasa Khusus Nomor DWI-06/TA18-APL/POA/2022 tanggal 02

November 2022;

Bukti P-18. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-084/PP/IKH/2021

tanggal 05 Februari 2021;

Bukti P-19. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum atas nama Nathanael Albert W; Bukti P-20. Pakta Integritas atas nama Nathanael Albert W;

Bukti P-21. Pendapat Akhir tanggal 6 April 2023;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:

Bukti T-1. Surat Tugas;

Bukti T-2. Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-00100/KEB/WPJ.07/2022

tanggal 21 Januari 2022;

Bukti T-3. Matriks sengketa;

Bukti T-4. Pendapat Akhir Nomor: S-133/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 21 Maret 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00100/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor 00447/207/18/058/20 tanggal 23 Oktober 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor DWI-02/TA18-APL/VAT/2022 tanggal 13 April 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

M

e

n

urut

N

ila

i

S

e

ng

k e ta

No

U

r

a

ian

Pem

o

h

o

n

B

a

n

d

in

g

T

e

r

ban

d

in

g

(

R

p)

(Rp

)

(

R

p) Pdaaja

k M

ipaes

ru

hk

iat

n y

aknagn

1

pa

t d

ung

20

.

4

2

6

.6

7

3

.7

5

1

3

.2

2

2.6

8

4

.899

1

7.

2

0

3

.9

8 8 .852

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sejumlah Rp17.203.988.852 Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang

dapat diperhitungkan sejumlah Rp17.203.988.852 dengan alasan sebagai berikut: Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sejumlah Rp172.039.888.520 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi berasal dari adanya pelaporan oleh Pemohon Banding atas transaksi pembayaran Network Transportation Charge (NTC) Tahun 2017 sebesar Rp172.039.888.520 yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018.

2. Pelaporan NTC tersebut tertuang dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018 sebagai berikut:

3. Berdasarkan penelitian data, informasi dan dokumen yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Pemeriksa menyimpulkan bahwa tidak terdapat eksistensi jasa dan manfaat ekonomi dari dibayarkannya NTC oleh Wajib Pajak kepada Damco International BV sehingga berdasarkan Prinsip Willing To Pay, pembayaran uang tanpa adanya transaksi yang mendasari adalah tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga atas biaya NTC tersebut dikoreksi seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh. Atas pembayaran yang dilakukan PT Damco Warehousing Indonesia kepada Damco International BV tidak dapat dibuktikan substansinya sebagai pembayaran atas suatu kegiatan, jasa, atau dengan kata lain pembayaran tersebut tidak mempunyai Underlying Transaction yang jelas, jadi dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai Dividen.

4. Bahwa Network Transportation Charge 2017 telah dilakukan koreksi sebagaimana tertuang dalam SKPKB Nomor 00015/206/17/058/19 tanggal 2 Agustus 2019. Dari total pembayaran Network Transportation Charge 2017 sebesar Rp168.886.675.680 dikoreksi sebesar Rp51.130.715.600, yang penghitungannya dilakukan sesuai dengan APA yang masih berlaku pada saat itu (sebelum Surat Penghentian Proses APA diterbitkan oleh Direktorat Perpajakan lnternasional).

5. Bahwa berdasarkan Lampiran 3-A SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018, Pemohon Banding telah menyatakan bahwa Damco International BV sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding. Berdasarkan data eksternal berupa Annual Report dari AP Moeller-Maersk A/S juga telah dinyatakan bahwa PT Damco Warehousing Indonesia dan Damco

International BV adalah anak usaha (Subsidiary Company) dari AP Moeller- Maersk A/S dengan kepemilikan 100%.

6. Bahwa atas dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa:

• General Ladger;

• Invoice No:NTC-2017-026 sebesar Rp168.886.675.680;

• Bukti pembayaran kepada Damco International BV sebesar Rp168.886.675.680 tanggal 27 Desember 2018;

• SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Juni 2018 Pembetulan I dan lampirannya;

• SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Juni 2018 Pembetulan II dan lampirannya;

• SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018

7. Terbanding berpendapat bahwa dokumen tersebut hanya membuktikan adanya pembayaran, adapun bukti eksistensi jasa berupa pelaksanaan jasa, kapan jasa dilaksanakan, dimana jasa diserahkan, bagaimana proses pelaksanaan jasa, bagaimana proses permintaan jasa, bagaimana proses laporan dan evaluasi terhadap jasa yang telah diterima, tidak dibuktikan oleh Pemohon Banding

8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (9) UU PPN diatur, Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Dalam penjelasannya diatur, Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6).

9. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

10. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.

11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PPh Badan, Network Transportation Charge 2017 dikoreksi sebagian yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam dokumen pembayaran PPN JLN (yang secara formal dipersamakan dengan Faktur Pajak) menjadi tidak relevan/ tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya secara material.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak tidak memenuhi persyaratan material yang mengakibatkan tidak bisa lagi diperhitungkan dalam penghitungan PPN terutang.

13. Terbanding berpendapat bahwa koreksi Objek/ DPP PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean terkait dengan hasil pengujian biaya Network Transportation Charge di pengujian PPh Badan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat objek/ DPP atas PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean sehingga karena tidak terdapat objek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (JKP LN).

14. Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas DPP Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean sebesar Rp172.039.888.520 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding a quo dengan alasan sebagai berikut:

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi kredit pajak sebesar Rp17.203.988.852 terkait dengan Pajak Masukan dari pembayaran PPN JLN atas biaya NTC dengan penjelasan sebagaimana telah dijabarkan pada bagian koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa di atas yang menegaskan bahwa biaya NTC tersebut adalah biaya yang memang dibayarkan kepada DIBV yang mempunyai eksistensi dan manfaat bagi Pemohon Banding. Sehingga, menurut Pemohon Banding, biaya NTC tersebut dapat dibiayakan secara perpajakan (memenuhi syarat material). Dalam hal ini, pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa “jumlah pembayaran NTC Tahun 2017 telah dilakukan koreksi bahwa yang diakui sebagai pembayaran NTC 2017 hanyalah sebesar Rp168.886.675.680 sedangkan selisih pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak kepada Damco International BV tidak dapat dibuktikan substansinya sebagai pembayaran atas suatu kegiatan/ jasa, atau dengan kata lain pembayaran tersebut tidak mempunyai Underlying Transaction yang jelas, jadi dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen. Dengan adanya temuan/ koreksi dari Pemeriksa, maka keterangan yang tercantum dalam dokumen pembayaran (Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak) tersebut menjadi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari jenis transaksi maupun dari jumlah nominal pembayaran jasa.” adalah suatu pendapat/pernyataan yang tidak tepat;

Pendapat Terbanding ini tidaklah tepat mengingat bahwa penentuan syarat material hanya di lihat dari sisi bahwa keterangan yang tercantum dalam dokumen Pembayaran (dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak) menjadi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena adanya koreksi dari Terbanding. Hal ini menurut pendapat Pemohon Banding adalah pendapat yang keliru dan mengada- ada karena keterangan yang tercantum di dalam dokumen Pembayaran (dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak) merupakan keterangan yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa terdapat transaksi Pembayaran jasa NTC yang kemudian dapat Pemohon Banding buktikan manfaat ekonomisnya seperti yang telah dijelaskan di atas pada poin a (Transaksi NTC sebagai transaksi yang memiliki Underlying

Transaction). Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding, dokumen Pembayaran ini (dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak) tetap dapat dianggap sebagai dokumen yang memenuhi syarat material sehingga dapat di kreditkan berdasarkan Pasal 13 ayat 9 UU PPN.

Sebagai tambahan, Pemohon Banding telah membayar PPN Jasa Luar Negeri tersebut ke kas negara, dimana berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, PPN JLN ini dapat diklaim sebagai pajak masukan. Dalam hal ini, jika Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukannya, dan ditambah dengan Terbanding juga melakukan koreksi atas pembebanan biaya dari biaya NTC, maka menurut pendapat Pemohon Banding hal ini menyebabkan adanya dua kali pembayaran pajak yang mana tidak adil bagi Pemohon Banding.

Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan material atas pengkreditan pajak masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN. Bahwa faktur pajak terkait pajak masukan yang dikoreksi tersebut telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar sehingga dokumen tersebut memenuhi persyaratan formal atas suatu faktur pajak. Selain itu, faktur pajak tersebut juga telah menyatakan informasi yang sebenarnya terkait transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan Penjual sehingga faktur pajak masukan tersebut juga telah memenuhi persyaratan material.

Merujuk pada Poin No. 10a dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE- 147/P/2010 tentang penjelasan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 40/PMK.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, sebagai berikut: "Bagi Pengusaha Kena Pajak, PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean."

Atas kredit pajak PPN yang berasal dari PPN Jasa dari Luar Daerah Pabean masa pajak Desember 2017 dapat dikreditkan maksimum pada bulan Maret 2018.

Dengan demikian seharusnya kredit pajak PPN JLN tersebut dapat dikreditkan dan dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2018.

Bahwa selain itu, pajak masukan yang dikoreksi tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN.

Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut, sudah seharusnya jika Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut di dalam SPT Masa PPN. Pembebanan PPN dan sanksi administrasi kepada Pemohon Banding menyebabkan ketidakadilan karena Pemohon Banding telah memenuhi aspek formal dan material pengkreditan Faktur Pajak Masukan. Transaksi yang disengketakan bukanlah transaksi fiktif dan PPN-nya telah nyata dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Penjual.

Terkait nilai koreksi dalam sengketa PPN sebesar Rp172.039.888.521 untuk objek dan Rp17.203.988.852 untuk PPN, Pemohon Banding juga ingin mengajukan argumen tambahan.

Dalam menjalankan kewajiban pelaporan PPN atas pemanfaatan jasa NTC dari luar daerah pabean untuk Tahun Pajak 2017 sebesar Rp 17.203.988.852 (10% dari nilai biaya NTC yang dicatat secara akrual), Pemohon Banding membayar PPN JLN yang terutang untuk Masa Pajak Desember 2017 pada tanggal 15 Januari 2018. Pemohon Banding kemudian melaporkan dan mengkreditkan Pajak Masukan atas transaksi tersebut pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018. Atas kredit pajak PPN yang berasal dari PPN JLN masa pajak Desember 2017 dapat dikreditkan maksimal sampai dengan bulan Maret 2018. Dengan demikian seharusnya kredit pajak PPN JLN tersebut dapat dikreditkan dan dilaporkan di SPT Masa PPN Januari 2018. Perlu ditegaskan kembali bahwa nilai PPN JLN tersebut berasal dari dasar pengenaan pajak sebesar Rp172.039.888.521 (nilai NTC 2017 sebelum dilakukan penyesuaian audit), sehingga tidak tepat apabila Terbanding menggunakan angka tersebut sebagai nilai sengketa untuk tahun pajak 2018.

Dengan demikian, koreksi DPP Pajak Masukan dari PPN JLN dari tahun 2017 tidak seharusnya menjadi nilai sengketa tahun 2018 karena pajak masukan tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-147/PJ/2010 tentang penjelasan atas Peraturan Menteri

Keuangan nomor 40/PMK.03/2010 tentang tata cara penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, dimana diatur bahwa PPN yang telah disetor dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bulan terutangnya pajak dan dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, sudah seharusnya atas kekeliruan yang dilakukan oleh Terbanding dalam menetapkan nilai sengketa PPN untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2018, dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding. Selain itu, Pemohon Banding telah memenuhi aspek formal dan material pengkreditan Pajak Masukan. Transaksi yang disengketakan bukanlah transaksi fiktif dan PPN-nya telah nyata disetorkan oleh Pemohon Banding kepada kas negara.

Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung pada proses sidang di tanggal 9 Maret 2023 untuk mendukung argumen Pemohon Banding pada surat Closing Statement ini.

Oleh karena itu, koreksi Kredit Pajak sebesar Rp17.203.988.852 yang dipertahankan oleh Terbanding sudah seharusnya dibatalkan.

bahwa menimbang dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan referensi yang terkait dengan pokok sengketa, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) yang mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 29 ayat (2)

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2)

…

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

…

Pasal 2 ayat (2)

Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau

b. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat.

Pasal 4 ayat (1) huruf e

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Pasal 13 ayat (1)

Dalam hal:

a. Terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut; dan

b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah dipungut sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetorkan dan dilaporkan,

Atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang salah dipungut hanya dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan, belum dibebankan sebagai biaya, atau belum dikapitalisasi dalam harga perolehan.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur antara lain:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta didasarkan keyakinan Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, fakta-fakta persidangan, penjelasan para pihak serta penilaian terhadap bukti-bukti relevan yang tersedia, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa sengketa Pajak Masukan sebesar Rp17.203.988.852,00 terkait dengan koreksi Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean berupa pembayaran Network Transportation Charge (NTC) sejumlah Rp172.039.888.520,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

2. bahwa koreksi berasal dari adanya pelaporan oleh Pemohon Banding atas transaksi pembayaran NTC Tahun 2017 sebesar Rp172.039.888.520,00 yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018;

3. bahwa Terbanding melakukan koreksi atas seluruh biaya Network Transportation Charge (NTC) karena menurut Terbanding tidak terdapat eksistensi jasa dan manfaat ekonomi dari dibayarkannya NTC oleh Pemohon Banding kepada Damco International BV sehingga berdasarkan Prinsip Willing To Pay, pembayaran uang tanpa adanya transaksi yang mendasari adalah tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga atas biaya NTC tersebut dikoreksi seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh. Atas pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding kepada Damco International BV tidak dapat dibuktikan substansinya sebagai pembayaran atas suatu kegiatan, jasa, atau dengan kata lain pembayaran tersebut tidak mempunyai Underlying Transaction yang jelas, jadi dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UU PPh, pembayaran tersebut diperlakukan sebagai dividen;

4. bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2017 dan Laporan Penelitian Keberatan Tahun 2017, Terbanding atas objek PPN JLN sebesar Rp172.039.888.520,00 yang menjadi sengketa, hanya melakukan koreksi sebagian biaya NTC tahun 2017 sebesar Rp51.130.715.600,00 sedang sisanya sebesar Rp120.909.172.920,00 (Rp172.039.888.520-Rp51.130.715.600) tidak dikoreksi. Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak, dapat disimpulkan bahwa Terbanding

telah mengakui adanya sebagian eksistensi biaya NTC yang menjadi dasar pembayaran PPN JLN yang menjadi sengketa;

5. bahwa atas koreksi biaya NTC tahun 2017 sebesar Rp51.130.715.600,00 a quo, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor DWI-01/TA17-04318/BD/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000757.15/2021/PP dan telah diputus Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor PUT-000757.15/2021/PP/M.IIB Tahun 2025 dengan kesimpulan pendapat Pengadilan Pajak mempertahankan koreksi Terbanding atas biaya Networking Transportation Charge (NTC) sebesar Rp51.130.715.600,00 dan menolak banding Pemohon Banding;

6. bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak, karena sengketa Pajak Masukan Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 yang menjadi sengketa terkait langsung dengan koreksi penyesuaian fiskal positif pada sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2017 a quo, maka dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Pengadilan Pajak berketetapan untuk juga mempertahankan koreksi objek PPN JLN sebesar Rp51.130.715.600,00denganPajakMasukannyasebesar Rp5.113.071.560,00;

7. bahwa selanjutnya terkait dengan sisa koreksi objek PPN JLN Masa Pajak Januaris.d.Desember2018sebesarRp120.909.172.920,00 (Rp172.039.888.520-Rp51.130.715.600) yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2017, Laporan Penelitian Keberatan Tahun 2017 dan Putusan Nomor PUT-000757.15/2021/PP/M.IIB Tahun 2025 tidak dikoreksi oleh Terbanding, dengan demikian menurut Pengadilan Pajak, Pajak Masukan sebesar Rp12.090.917.292 yang merupakan Pajak Masukan atas bagian biaya NTC yang tidak dikoreksi oleh Terbanding, seharusnya dapat dikreditkan Pemohon Banding;

8. bahwa terkait pendapat Terbanding yang menyatakan Faktur Pajak yang menjadi sengketa tidak memenuhi syarat material dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan PPh Badan biaya NTC 2017 dikoreksi sebagian yang mengakibatkan informasi yang tercantum dalam dokumen pembayaran PPN JLN tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya secara material,

Pengadilan Pajak berpendapat pendapat Terbanding tersebut adalah tidak tepat, karena Faktur Pajak sebelum adanya koreksi dari Terbanding telah sesuai dengan invoice tagihan dan bukti pembayaran atas biaya NTC yang menjadi sengketa;

9. bahwa selanjutnya, menimbang SSP PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang menjadi sengketa a quo telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Pemohon Banding telah terbukti melakukan penyetoran PPN terutang serta melaporkannya dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2018, Pengadilan Pajak berpendapat SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean a quo tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebesar Rp5.113.071.560,00 yang merupakan bagian yang menjadi koreksi Terbanding pada sengketa PPh Badan tahun 2017;

10. bahwa menurut Pengadilan Pajak, SSP untuk pembayaran PPN yang tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak a quo, selanjutnya diperlakukan sebagai SSP biasa;

11. bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur :

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”;

12. bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No. 02/PMK.05/2007, tentang Modul Penerimaan Negara mengatur :

(1) …….

(2) Dokumen sumber sebagai dasar pencatatan penerimaan negara antara lain meliputi Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil

Tembakau Buatan Dalam Negeri (SSCP), Surat Tanda Bukti Setor (STBS), dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan/atau KPPN;

(3) Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah setelah mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan (NPP)."

13. bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan, Pengadilan Pajak meyakini bahwa SSP yang menjadi sengketa sudah mendapat NTPN dan sah diterima oleh negara terhitung sejak tanggal disetorkannya SSP a quo;

14. bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa ketentuan a quo menurut Pengadilan Pajak dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

15. bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, sederhana dan putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. bahwa demi kepastian hukum dan keadilan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa atas bagian SSP penyetoran PPN JLN yang menjadi sengketa sebesar Rp5.113.071.560,00 dapat langsung diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PPN yang terutang terhitung sejak tanggal disetorkannya SSP PPN dimaksud sebagai setoran lain-lain;

bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, karenanya atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp17.203.988.852,00, koreksi sebesar Rp12.090.917.292,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sisa koreksi sebesar

Rp5.113.071.560,00 tetap dipertahankan, namun demi kepastian hukum dan keadilan, Pengadilan Pajak menetapkan untuk mengurangkan dari Pajak Keluaran dengan memperhitungkan PPN yang sudah dibayar sebesar Rp5.113.071.560,00 sebagai setoran lain-lain;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dalil/alasan dan bukti-bukti para pihak yang telah dibahas dalam persidangan dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

bahwa dengan demikian, perhitungan pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajakNomorKEP-00100/KEB/PJ/WPJ.07/2022tanggal 21 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 Nomor 00447/207/18/058/20 tanggal 23 Oktober 2020 atas nama PT DAMCO WAREHOUSING INDONESIA, NPWP 01.072.082.9-058.000, beralamat di Gedung Menara Batavia Lt. 15, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 12920 sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp0,00;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA. sebagai Hakim Ketua, Lukman Latif, S.E., S.H., Ak., M.M. dan Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Agung Nana Permana, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding;

HAKIM-HAKIM ANGGOTAHAKIM KETUA

ttd.ttd.

Lukman Latif, S.E., S.H., Ak., M.M.Ali Hakim, S.H., S.E., Ak., M.Si., M.H., CA.

ttd.

Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Agung Nana Permana, S.E., M.H. .

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA

Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.

NIP 19690605 199003 1 002