PUT-003900.13/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-003900.13/2025/PP/M.XVIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00179/KEB/ WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 Masa Pajak Maret 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa nomor 003900.13/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT BOSCH REXROTH, NPWP: 01.674.359.3-056.000, beralamat di Kawasan Cibis Park Bld. 202, Jl. TB Simatupang No. 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Kristo Kenmart jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Muhammad Taufiqurrakhman,

Izin Kuasa Hukum : KEP-809/PP/IKH/2023 tanggal 03 Oktober 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074/FIN/IV/2025 tanggal 21 April 2025,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP : Basuki Nugroho/197702121999031001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

2. Nama/NIP : Ferry Agung Yulianto/198207182009011009,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

3. Nama/NIP : Nanang Abdul Rozak/198002062002121003,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-403/WPJ.07/2026 tanggal 30 Januari 2026,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-6640/ PP/BR/2025 tanggal 02 Juli 2025 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-072/PP/Ucp/2026 tanggal 6 April 2026;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 093/FIN/ V/2025 tanggal 08 Mei 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-00062/SUB- CTE/WPJ.07/2025 tanggal 26 Mei 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 113/FIN/VI/ 2025 tanggal 24 Juni 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Penanaman Modal Asing Tiga dengan perhitungan sebagai berikut:

WAJIB PAJAK FISKUS AKHIR

DISETUJUI

1 | Panghasilan Kona Pajak! Dasar Pengenaan Pajak 4.472.225.405 3.872.235.405 3.872,235.405

2 | PPh Pasal 26 yang lerutang 383.170.448 383 170.448 293 170.448

3 | Kredit Pajak:

a. PPh Ditanggung Pemerintah 0 a LP!

hb. Setoran masa , 363.170 448 383.170.448 393.170.448

C. STP (pokok kurang bayar) D 2 0

d. Kompangasi kelebihan dari Masa Pajak ............. 0] 0 9

&. Lain-lain G 0 0

f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak... a 0 IU)

@. Jurrlah pajak yang dapat dikreditkan{a+b+o+d+e-4 384.170.4468 383.170.448 383,170,448

LiLiucleh PPh yang masih harusgibayar(2-3) TCC Lo

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 002/V/DCID/2024 Tanggal 22 Mei 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

h tam a Taste ray — Sait aren 5

5 KETERANGAN, , {'SkPROUDIS. , AURIBPAOAST ef SEHARUSNYAS

Total Objek Pajak PPh 3.710.111.731 | - 3.716.111.731,

Pasal 26 — dividen fa)

Total Objek Pajak PPh - 3.710.111.731 (3.710.111.7315

Pasal 26 — bunga (b)

Total Objek Pajak PPh 162.123.6741 162.123.674 7 .

Pasal 26 - jasa (c)

PPh Pasal 26 Terutang 38317048 ' 383.170.449 . -

PPh Pasal 26 yang sudah” 283.170.448 | 383.170.448 | -

dibayar

PPh Pasal 26 kurang / ~ - 3 oO -

(lebih) dibayar

Bunga Pasal 13 (2) KUP Oe . -

Jumlah PPh Pasal 26 -fo - -

yang masih harus /

(lebih) dibayar

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah/

Uraian Semula (Dikurangi) Menjadi

(Rp) (Rp) (Rp)

a- Dasar Pengenaan Pajak | 3.872.235.405[ 0 | 3.872.235.405

PPh) Terutang

fe Kredit Pajak 738317048) | aso,

d. Kompensasi

Masa/Tahun Pajak

sebelumnya

Ka NN NI MAN

Bayar

[ SanksiAdminiswasi[——_—~o| of 9

masih harus/ (lebih)

dibayar

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 093/FIN/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak e-taxcourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 093/FIN/V/2025 tanggal 08 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

I.1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (“UU HPP”) – kluster KUP, yaitu mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan.

I.2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak (“UU PP”):

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang di Banding, karena surat KEP-00179 diterima pada tanggal 17 Maret 2025.

I.3. Pemenuhan ketentuan Pasal 36 UU PP:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

c. Permohonan Banding dilampirkan dengan salinan Keputusan yang diajukan Banding.

d. bahwa tidak ada pajak terutang yang masih harus dilunasi oleh Pemohon Banding dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00015/504/19/056/24.

I.4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 UU PP:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Kristo Kenmart jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 Februari 2022 Dengan demikian surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat KEP-00179 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU PP.

II. Mengenai Ketetapan Semula Dan Keputusan Yang Dibanding

II.1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak

Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 (“SKPN-00015”) yang diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel.1 - Rincian Perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 menurut

Wajib Pajak (Pemohon Banding) dan Fiskus (Terbanding) berdasarkan SKPN-00015

II.2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan

kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor 002/V/DCID/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Tabel.2 - Rincian Koreksi yang diajukan Keberatan

II.3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat

KEP-00179 tanggal 13 Februari 2025 yang isinya menolak Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel.3 - Rincian Perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 menurut

KEP-00179

III. Informasi Mengenai Permohonan Banding atas KEP-00118/KEB/WPJ.07/

2025 Tanggal 24 Januari 2025 (Pph Badan – Primary Adjustment) Yang Juga Diajukan Banding Secara Terpisah

bahwa pada bagian ini, Pemohon Banding ingin memberitahukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa selain mengajukan Banding atas KEP-00179, Pemohon Banding juga mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00118/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 No. 00009/206/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 yang pokok sengketanya merupakan koreksi primer (primary adjustment) atas biaya bunga pinjaman dimana koreksi sekundernya (secondary adjustment) adalah objek PPh Pasal 26 yang diajukan Banding dalam Permohonan Banding ini.

IV. Mengenai Pokok Sengketa Dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.4 - Rincian Koreksi yang diajukan Banding

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

IV.1 Koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh

Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen Menurut Terbanding:

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor S-23/RIKSIS/KPP.0704/2024 tanggal 29 Januari 2024 (“S-23”) dan Surat Pemberitahuan untuk Hadir Nomor S-79/WPJ.075/SPUH/2025 (“SPUH-79”) yang dilampiri dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPN-00015, bahwa Terbanding melakukan koreksi berupa reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen sebesar Rp3.710.111.731 dengan alasan sebagai berikut:

• Penetapan harga transfer biaya Bunga atas pinjaman pihak afiliasi yang tidak memenuhi pengujian eksistensi dan mantaat ekonomi, tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

• Selisih nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan PKKU, merupakan dividen yang dikenai Pajak Penghasilan.

• Dividen yang merupakan secondary adjustment atas koreksi Transfer Pricing transaksi hubungan istimewa yang tidak memenuhi PKKU (primary adjustment), bukan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sehingga tidak termasuk dividen yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dasar Hukum:

• Pasal 4.1.g Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”)

• Pasal 26.1a UU PPh

• Pasal 22.8 Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement (“APA”)) (“PMK-22”)

• Pasal 10.2 P3B Indonesia-Belanda

• Pasal 11.2 P3B Indonesia-Belanda

• Commentary on Article 10 Paragraph 25 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (“OECD Model 2017”)

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding atas secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen dengan alasan sebagai berikut:

a. Argumentasi dari perspektif koreksi primer (primary adjustment) - Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 atas secondary adjustment karena seharusnya tidak terdapat primary adjustment pada PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang juga diajukan Banding oleh Pemohon Banding. Pada intinya, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi TELAH MEMENUHI eksistensi, memberikan manfaat ekonomis serta memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, sehingga seharusnya TIDAK ADA koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen.

bahwa karena Pemohon Banding juga mengajukan permohonan Banding atas koreksi biaya bunga pinjaman (primary adjustment) dalam PPh Badan Tahun Pajak 2019, maka alasan-alasan rinci dan lengkap atas ketidaksetujuan Pemohon Banding terkait dengan koreksi primary adjustment dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2019 dapat dilihat pada surat permohonan Banding nomor 068/FIN/IV/2025 tertanggal 21 April 2025 terhadap Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 Nomor 00009/206/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024.

Banding ini juga diajukan karena menurut Pemohon Banding, penetapan koreksi ini TIDAK SESUAI dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terlepas dari Banding atas primary adjustment yang telah kami ajukan, seharusnya koreksi secondary adjustment Terbanding ini juga dipertimbangkan secara terpisah (untuk dibatalkan) sebagai sengketa Yuridis Fiskal.

b. Argumentasi dari perspektif secondary adjustment – Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 secondary adjustment karena tidak terdapat dasar hukum sebagai dasar penerapan secondary adjustment terutama pada Masa atau Tahun Pajak terjadinya sengketa yaitu Masa atau Tahun Pajak 2019, serta substansi sesungguhnya dari transaksi yang dikoreksi adalah transaksi biaya bunga pinjaman BUKAN pembayaran dividen

Selain penjelasan dalam poin a diatas, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPh Pasal 26 karena secondary adjustment seharusnya tidak dapat diterapkan dengan alasan-alasan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Payung hukum untuk secondary adjustment atas selisih transaksi afiliasi dapat dikenakan PPh baru diatur dalam Pasal 18.3 UU HPP – kluster PPh yang baru berlaku pada Tahun Pajak 2022. Sedangkan, Pasal 18.3 UU PPh yang berlaku pada Tahun Pajak 2019 tidak mengatur secondary adjustment, sehingga penerapan secondary adjustment di Tahun Pajak 2019 tidak sah dan tidak memiliki payung hukum.

Untuk memudahkan, Pemohon Banding menyajikan perbandingan antara Pasal 18.3 UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) yang berlaku di Tahun Pajak 2019 dan Pasal 18.3 Undang Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) - kluster PPh yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022, dalam tabel berikut:

Tabel.5 – Perbandingan Pasal 18.3 UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008) dan Pasal

18.3 UU HPP – Kluster PPh

Berdasarkan pasal 18.3 UU PPh, wewenang Terbanding hanya terbatas untuk:

1. Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan; atau

2. Menentukan kembali utang sebagai modal.

Dalam hal ini, pasal 18.3 UU PPh, yang berlaku di Tahun Pajak 2019 yang merupakan Tahun Pajak dari sengketa permohonan Banding ini, TIDAK MEMBERIKAN WEWENANG bagi Terbanding untuk melakukan koreksi secondary adjustment.

Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa ketentuan perundang- undangan mengenai secondary adjustment yaitu selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan BARU DIATUR di dalam penjelasan Pasal 18.3 UU HPP – kluster PPh dimana UU HPP – kluster PPh BARU BERLAKU untuk Tahun Pajak 2022 dan sebagaimana di kutip di bawah ini BELUM BERLAKU di Tahun Pajak 2019: “Bab III Pajak Penghasilan

Pasal 3

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893), diubah sebagai berikut…..

Pasal 17

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022….”

Untuk lebih jelasnya, ilustrasinya Pemohon Banding sajikan dalam grafik di bawah ini.

31 Desember 2019 29 Oktober 2021 1 Januari 2022

a wwwmmt

Akhir Tahun Pajak 2019 UU HPP diterbitkan Awal Tahun Pajak 2022 Saat ini

Wajib Pajak Wajib Pajak

Masih menggunakan UU UU HPP - Kluster PPh

PPh yang Lama berlaku pada Tahun

Pajak 2022

Berdasarkan penjelasan penjelasan di atas, merujuk kepada konsep hukum yang berlaku universal, suatu hukum atau peraturan tidak boleh dan tidak dapat diberlakukan secara surut (tidak boleh berlaku mundur). Hal ini dengan jelas diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Dengan demikian, penerapan secondary adjustment untuk Tahun Pajak 2019 yang masih merujuk kepada UU PPh, TIDAK MEMILIKI PAYUNG HUKUM karena pada faktanya penerapan secondary adjustment atas selisih

nilai transaksi afiliasi sebagai dividen dan dapat dikenakan PPh Pasal 26 baru diatur di dalam UU HPP – kluster PPh yang berlaku mulai Tahun Pajak 2022, dimana tidak seharusnya dapat diberlakukan secara surut dan diterapkan pada Tahun Pajak 2019.

2) Tidak terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi secondary adjustment karena tidak ada ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan dan pengenaan secondary adjustment untuk Tahun Pajak 2019 yang menjadi sengketa Permohonan Banding ini

Dalam SPUH-144, Terbanding merujuk Pasal 4.1.g dan Pasal 26.1a UU PPh, Pasal 22.8 PMK-22, Pasal 10.2 dan 11.2 P3B Indonesia-Belanda serta Commentary on Article 10 Paragraph 25 OECD Model 2017 sebagai dasar hukum untuk melakukan koreksi PPh Pasal 26 secondary adjustment kepada Pemohon Banding. Namun demikian, perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa SELURUH ketentuan yang dirujuk Terbanding tersebut, terutama yang berlaku untuk Tahun Pajak 2019 sama sekali tidak mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit, mengenai pengenaan PPh Pasal 26 atas koreksi transfer pricing dalam hal ini yaitu secondary adjustment. Lebih lanjut, berikut Pemohon Banding jelaskan secara rinci bahwa tidak ada satu pun ketentuan yang dirujuk Terbanding yang mengatur perlakuan dan pengenaan secondary adjustment atas selisih nilai transaksi afiliasi sebagai dividen:

Tabel.6 – Detail Ketentuan yang Dirujuk oleh Terbanding tidak mengatur

mengenai perlakuan dan pengenaan secondary adjustment

Merujuk kepada penjelasan di atas, maka koreksi secondary adjustment tidak bisa diterapkan oleh Terbanding dan seharusnya dibatalkan karena tidak terdapat dasar hukum sebagai dasar penerapan secondary adjustment.

3) Substansi transaksi hubungan istimewa yang dikoreksi oleh Terbanding merupakan pembayaran biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi yang BUKAN merupakan pemegang saham Pemohon Banding. Perubahan substansi biaya bunga pinjaman menjadi dividen yang kemudian dikenakan PPh Pasal 26 tidak dapat dibenarkan terlebih karena bertentangan dengan UU PPh dan Tax Treaty

Koreksi secondary adjustment merupakan koreksi lanjutan atas koreksi transfer pricing atas biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi (primary adjustment) dalam sengketa PPh Badan yang kemudian dianggap Terbanding sebagai pembayaran dividen terselubung yang terutang PPh Pasal 26. Rekarakterisasi menjadi dividen tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan TIDAK SESUAI dengan definisi dividen dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu UU PPh dan Tax Treaty sebagaimana Pemohon Banding kutip sebagai berikut:

▪ Penjelasan pasal 4.1.g UU PPh

“Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh oleh anggota koperasi.”

▪ Pasal 26.1.a UU PPh

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen”

Penjelasan Pasal 26.1.a UU PPh

“a. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga

termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.”

▪ Tax Treaty

Selanjutnya, karena transaksi biaya bunga pinjaman dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di negara yang telah mempunyai Tax Treaty dengan Indonesia yaitu negara Belanda, maka pemotongan pajak atas objek PPh Pasal 26

(dividen) harus mengacu pada Tax Treaty yang berlaku antara Indonesia dan negara Treaty Partner, yaitu Belanda.

Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh bahwa:

“Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex‐ spesialis) yang mengatur hak‐hak pemajakan dari masing‐masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing‐masing negara.”

Mengacu kepada Pasal 32A UU PPh, maka Pemohon Banding merujuk kepada Tax Treaty Indonesia-Belanda karena pihak afiliasi Pemohon Banding terkait dengan sengketa koreksi secondary adjustment (Robert Bosch Finance Nederland B.V.) berlokasi di Belanda sebagai berikut: Article 10.5 Tax Treaty Indonesia – Belanda

“The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founders' shares or other rights participating in profits, as well as income from debt-claims participating in profits and income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

Terjemahan bebas:

“Istilah “dividen” sebagaimana digunakan dalam Pasal ini mencakup penghasilan dari saham, saham “jouissance” atau hak “jouissance”, saham pendiri atau hak lain yang berpartisipasi dalam laba, serta penghasilan dari klaim utang yang berpartisipasi dalam laba dan penghasilan dari hak-hak korporasi lainnya yang dipersamakan dengan penghasilan dari saham menurut ketentuan perpajakan di Negara tempat perusahaan yang melakukan pembagian penghasilan tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri.

Berdasarkan seluruh kutipan di atas, definisi dividen dalam UU PPh dan Tax Treaty Indonesia-Belanda adalah penghasilan/bagian laba dari saham.

Oleh karena transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi adalah jelas-jelas merupakan transaksi biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi yang bukan merupakan pemegang saham, maka Terbanding TIDAK seharusnya merubah substansi koreksi Terbanding dari selisih kewajaran nilai transaksi biaya bunga pinjaman menjadi pembayaran dividen kepada pemegang saham dan mengenakan PPh Pasal 26 atas dividen. Demikian pula bagi pihak afiliasi, transaksi tersebut pada faktanya adalah transaksi penerimaan bunga, sehingga BUKAN dividen yang diterima sebagai pembagian laba karena kepemilikan saham di perusahaan Pemohon Banding.

Berdasarkan seluruh ketentuan yang ada, tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa transaksi biaya bunga pinjaman dapat diubah secara sepihak oleh Terbanding sebagai pembayaran dividen terselubung yang merupakan objek PPh Pasal 26. Sehingga, koreksi objek PPh Pasal 26 yang dilakukan Terbanding adalah koreksi yang TIDAK BENAR dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dimana hal ini sangat bertentangan dengan UU PPh dan Tax Treaty Indonesia-Belanda, khususnya definisi mengenai dividen itu sendiri.

Untuk membuktikan bahwa transaksi yang dianggap pembayaran dividen oleh Terbanding pada faktanya adalah transaksi biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi di luar negeri, selama proses pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh bukti transaksi biaya bunga pinjaman dan kembali Pemohon Banding lampirkan dalam pengajuan Banding ini.

Menurut Pemohon Banding, bukti-bukti tersebut telah cukup untuk menunjukkan bahwa substansi transaksi adalah biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi dan BUKAN pembayaran dividen sebagaimana diasumsikan Terbanding. Dengan demikian, karena koreksi Terbanding tidak benar dan bertentangan dengan fakta atas substansi transaksi dan tidak sesuai dengan maksud dari Tax Treaty maka seharusnya koreksi Terbanding ini dibatalkan.

4) Pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas harus melalui RUPS dan berasal dari laba bersih Perusahaan.

Merujuk kepada Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”), pembagian dividen harus melalui RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS). Berikut kutipannya: Pasal 71.1 UU Perseroan Terbatas

“Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.”

Penjelasan Pasal 71.1 UU Perseroan Terbatas

“Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan

Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tantiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan.”

Dengan demikian, koreksi Terbanding menjadi semakin TIDAK TEPAT karena faktanya tidak ada RUPS yang mendasari pembayaran dividen yang diasumsikan oleh Terbanding.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 71.1 dan 71.3 UU Perseroan Terbatas, dividen hanya dapat berasal dari laba bersih perusahaan. Berikut kutipannya: Pasal 71.3 UU Perseroan Terbatas

“Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dividen hanya dapat berasal darilaba bersih perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perseroan.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen dibatalkan seluruhnya.

V. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU PP.

2. Koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen dalam KEP-00179 seharusnya dibatalkan seluruhnya dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel.7 - Perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 menurut Pemohon Banding

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding dan membatalkan koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen dalam KEP-00179 sebesar Rp3.710.111.731,00;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 00062/SUB-CTE/WPJ.07/2025 tanggal 26 Mei 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

1. Berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 093/FIN/ V/2025 tanggal 08 Mei 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 08 Mei 2025 diketahui hal-hal sebagai berikut :

YaTidak

1.Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa√

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

2.Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak√

tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025

diterima oleh Pemohon Banding tanggal 08 Mei 2025.

3.Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena-√ keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding dengan

dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar

kekuasaan Pemohon Banding;

4.Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat√

banding;

5.Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;√

6.Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal terima√

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang

diterima tanggal 08 Mei 2025;

7.Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang√

dibanding, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEP-00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025;

8.Bukti Pembayaran *):

Untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya:

a. Surat banding dilampiri bukti pembayaran 50% atas

pajak yang terutang;

b. Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak

karena tidak ada pajak yang terutang;

Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya:

a. Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak

yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui

dalam pembahasan akhir hasil Terbandingan;

b. Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas√

pajak karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar

yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil

Terbandingan;

9.Surat banding ditanda tangani oleh Kristo Kenmart

bertindak selaku:

a. Pemohon Banding;

b. Ahli Warisnya;

c. Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;√

d. Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia;

e. Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa

khusus;

10. Penandatanganan Surat banding:

a Berkedudukan di Indonesia√

b. Melampirkanbuktikeberadaanpadasaat

penandatanganan surat banding

11. Surat/SKP/Keputusan*) yang diajukan banding bukan√ merupakan objek yang dapat diajukan banding

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam proses persidangan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya.

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas

Keberatan

A. Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor

00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 Masa Pajak Maret 2019 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga Nomor LAP-25/RIKSIS/KPP.0704/ 2024 tanggal 27 Februari 2024, dengan penghitungan sebagai berikut:

B. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan

dengan Surat Nomor 002/V/DCID/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga pada tanggal 22 Mei 2024 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) nomor FORM-05001347/BPS/KPP.070403/2024 tanggal 22 Mei 2024;

C. Atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025, dengan perincian sebagai berikut:

III. Analisa Pokok Sengketa

Setelah membaca surat banding, mempelajari laporan penelitian keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok sengketa:

A. Menurut Pemohon Banding

Pemohon banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen dengan alasan sebagai berikut:

1. Seharusnya tidak terdapat primary adjustment pada PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang juga diajukan Banding oleh Pemohon Banding.

2. Tidak terdapat dasar hukum sebagai dasar penerapan secondary adjustment terutama pada Masa atau Tahun Pajak terjadinya sengketa yaitu Masa atau Tahun Pajak 2019, serta substansi sesungguhnya dari transaksi yang dikoreksi adalah transaksi biaya bunga pinjaman bukan pembayaran dividen:

a. Payung hukum untuk secondary adjustment atas selisih transaksi afiliasi dapat dikenakan PPh baru diatur dalam Pasal 18.3 UU HPP

– kluster PPh yang baru berlaku pada Tahun Pajak 2022. Sedangkan, Pasal 18.3 UU PPh yang berlaku pada Tahun Pajak 2019 tidak mengatur secondary adjustment, sehingga penerapan

secondary adjustment di Tahun Pajak 2019 tidak sah dan tidak memiliki payung hukum.

b. Tidak terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi secondary adjustment karena tidak ada ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlakuan dan pengenaan secondary adjustment untuk Tahun Pajak 2019 yang menjadi sengketa Permohonan Banding ini.

c. Substansi transaksi hubungan istimewa yang dikoreksi oleh Terbanding merupakan pembayaran biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi yang bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding. Perubahan substansi biaya bunga pinjaman menjadi dividen yang kemudian dikenakan PPh Pasal 26 tidak dapat dibenarkan terlebih karena bertentangan dengan UU PPh dan Tax Treaty.

d. Pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas harus melalui RUPS dan berasal dari laba bersih Perusahaan.

Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen dibatalkan seluruhnya;

B. Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), mengatur:

1) Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Penjelasannya

a) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun.

b) Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

2) Pasal 26 ayat 1) huruf a

Atas penghasilan berupa dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh subjek pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

b. Pasal 22 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement), mengatur:

Selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak

Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Referensi

a. P3B Indonesia-Belanda

1) Pasal 10 angka 2

However, such dividends may also be taxed in the State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends

2) Pasal 11 angka 2

However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

b. Commentary on Article 10 Concerning The Taxation of Dividends Par. 25 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2017

Article 10 deals not only with dividends as such but also with interest on loans insofar as the lender effectively shares the risks run by the company, ... Articles 10 and 11 do not therefore prevent the treatment of this type of interest as dividends under the national rules on thin capitalisation applied in the borrower’s country.

2. Data, Fakta dan Hasil Penelitian

a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-25/RIKSIS/ KPP.0704/2024 tanggal 27 Februari 2024 diketahui:

1) Terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp0,00.

2) Koreksi berupa Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 Deviden sebesar:

Rp3.710.111.231 dan Bunga sebesar (Rp3.710.111.231):

a) Merupakan secondary adjustment pengujian Transfer Pricing atas biaya bunga pinjaman dari pihak afiliasi di PPh Badan yang tidak memenuhi PKKU (atas pinjaman tidak eksis dan tidak memberikan manfaat).

b) Atas biaya bunga pinjaman yang tidak memenuhi PKKU, direklasifikasi menjadi deviden sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26

3) Tidak terdapat koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang atas reklasifikasi Objek PPh Pasal 26 karena sesuai P3B Indonesia – Belanda, biaya bunga dan deviden memiliki tarif yang sama (10%).

4) Dasar hukum koreksi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang PPh.

b. Berdasarkan surat nomor 002/V/DCID/2024 tanggal 22 Mei 2024, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan alasan:

1) Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi secondary adjustment karena seharusnya tidak terdapat primary adjustment pada PPh Badan yang juga diajukan keberatan.

2) Tidak terdapat dasar hukum sebagai dasar penerapan secondary adjustment.

3) Bukti transaksi menunjukkan bahwa yang dikoreksi pemeriksa adalah pembayaran biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi, bukan pembayaran dividen.

4) Tidak ada RUPS yang mendasari pembayaran deviden yang diasumsikan pemerika.

c. Data dan Informasi yang diperoleh dalam penelitian keberatan: Hasil penelitian keberatan atas koreksi biaya bunga pinjaman pada pos Penyesuaian Fiskal Positif dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 nomor 00009/206/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 (SKPKB PPh Badan), menyatakan bahwa:

1) Intercompany loan seharusnya tidak diperlukan karena Wajib Pajak tidak dalam kesulitan likuiditas.

2) Tidak terdapat proses penagihan aktif dari lawan transaksi dalam kondisi Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pokok pinjaman meskipun kondisi keuangan dalam keadaan baik. Dalam kondisi bisnis yang wajar, pemberi pinjaman akan melakukan penagihan aktif apabila pinjaman tidak dibayar.

3) Kondisi keuangan Wajib Pajak tidak menunjukkan adanya kebutuhan dana pinjaman:

a) SPT Tahunan Wajib Pajak 2015-2019 menunjukkan Laba Usaha positif.

b) Laporan Keuangan Wajib Pajak 2015-2019, menunjukkan likuiditas yang sangat baik

4) Pinjaman Wajib Pajak kepada pihak afiliasi tidak memenuhi PKKU (pinjaman diragukan eksistensi dan manfaatnya).

5) Tim Peneliti mempertahankan koreksi biaya Bunga Pinjaman pada pos Penyesuaian Fiskal Positif

3. Tanggapan Terbanding

a. Penetapan harga transfer biaya Bunga atas pinjaman pihak afiliasi yang tidak memenuhi pengujian eksistensi dan manfaat ekonomi, tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

b. Selisih nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang sesuai dengan PKKU, merupakan dividen yang dikenai Pajak Penghasilan

c. Pengenaan secondary adjustment didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 22 ayat (8) PMK-22/PMK.03/2020, tanpa perbedaan penerapan ketentuan a quo terkait dengan lawan transaksi yang bukan pemegang saham atau lawan transaksi yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.

d. Dividen yang merupakan secondary adjustment atas koreksi Transfer Pricing transaksi hubungan istimewa yang tidak memenuhi PKKU (primary adjustment), bukan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sehingga tidak termasuk dividen yang dikecualikan sebagai objek pajak

e. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan fakta dan ketentuan yang berlaku.

f. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran atas koreksi Terbanding

Berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Kesimpulan dan Usul

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

1. Surat banding nomor 093/FIN/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan

(2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam proses persidangan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya.

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.07/ 2025 tanggal 13 Februari 2025 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

3. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

B. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00179/ KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 Masa Pajak Maret 2019 atas nama PT Bosch Rexroth NPWP 016743593056000/ 0016743593056000 NITKU:0016743593056000000000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 113/FIN/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Pokok Sengketa

Sebelum Pemohon Banding menyampaikan bantahan atas SUB tersebut di atas, Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa hal yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut” Terbanding”) adalah Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.1-Rincian Koreksi yang diajukan Banding

B. Bantahan atas SUB

I. Pemenuhan Ketentuan Formal

Menurut Terbanding

Pada bagian ini, Terbanding menyampaikan penelitiannya atas pemenuhan ketentuan formal Surat Permohonan Banding Pemohon Banding dan menyatakan bahwa Permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal. Terbanding juga meminta dalam proses persidangan, terhadap ketentuan formal permohonan banding dan tidak terbatas hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat diuji kebenarannya.

Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) klaster Ketentuan Umum dan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”). Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sehingga seharusnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

Pemohon Banding tidak memberikan bantahan atas bagian ini karena hal–hal yang diuraikan pada bagian ini hanya merupakan kronologi sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 (“SKPN-00015”) sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak No. KEP- 00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025 (“KEP-00179”).

III. Analisa Pokok Sengketa

Dalam hal ini, Pemohon Banding akan memberikan bantahan secara sekaligus atas semua argumentasi yang diajukan oleh Terbanding pada bagian “Menurut Terbanding” di bawah ini.

Bagian “Menurut Terbanding” dalam SUB

Bantahan Pemohon Banding atas halaman 4 s.d. 7 PDF SUB disampaikan dalam tabel di bawah. Pada dasarnya tidak terdapat argumentasi baru dari Terbanding dan Terbanding hanya mengutip pendapat pemeriksa dan penelaah keberatan pada Risalah Pembahasan maupun SPUH. Oleh karena alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding secara lengkap telah disampaikan pada surat banding, maka pada surat bantahan ini Pemohon Banding hanya akan menyampaikan hal-hal yang menurut Pemohon Banding perlu disampaikan.

Pada kolom “Menurut Terbanding”, Pemohon Banding mengutip isi dari SUB Terbanding. Sedangkan, bantahan Pemohon Banding atas poin-poin dalam SUB Terbanding tersaji dalam kolom “Bantahan Pemohon Banding” sebagai berikut:

2.Data, Fakta dan Hasil Penelitian Sebelum Pemohon Banding memberikan bantahan atas SUB Terbanding, Pemohon Banding ingin menginformasikan bahwa isi dari SUB Terbanding

Berdasarkan Laporan Hasil yang dibuat Terbanding yang tercantum pada bagian “Data, Fakta dan

a.Pemeriksaan Nomor LAP- Hasil Penelitian”, serta “Tanggapan Terbanding”, hanya mengutip ulang 25/RIKSIS/KPP.0704/2024pendapat Terbanding yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil tanggal 27 Februari 2024 Pemeriksaan (SPHP) dalam proses pemeriksaan dan Surat Perintah Untuk diketahui:Hadir (SPUH) dalam proses keberatan. Terbanding sama sekali tidak

memberikan tanggapan tambahan dalam SUB Terbanding.

1) Terdapat koreksi Dasar

PengenaanPajak

Dengan demikian, Surat Bantahan Pemohon Banding atas SUB Penghasilan Pasal 26

Terbanding ini disusun dengan argumentasi Pemohon Banding yang pada sebesar Rp0,00.

intinya sama dengan Surat Permohonan Banding sebagai berikut:

2) Koreksi berupa Objek Pajak

Penghasilan Pasal 26 A. Argumentasi dari perspektif koreksi primer (primary adjustment) - Deviden sebesarPemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 Rp3.710.111.231danatas secondary adjustment karena seharusnya tidak terdapat primary Bungasebesaradjustment pada PPh Badan Tahun Pajak 2019 yang juga diajukan (Rp3.710.111.231):Banding oleh Pemohon Banding.

a) Merupakan secondaryPada intinya, Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa adjustment pengujianbiaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi TELAH MEMENUHI Transfer Pricing ataseksistensi, memberikan manfaat ekonomis serta memenuhi prinsip biaya bunga pinjamankewajaran dan kelaziman usaha, sehingga seharusnya TIDAK ADA dari pihak afiliasi di PPhkoreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek Badan yang tidakPPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi menjadi memenuhi PKKU (atasobjek PPh Pasal 26 atas dividen.

pinjaman tidak eksis

bahwa karena Pemohon Banding juga mengajukan permohonan dan tidak memberikan

Banding atas koreksi biaya bunga pinjaman (primary adjustment) manfaat).

dalam PPh Badan Tahun Pajak 2019, maka alasan-alasan rinci dan

b) Atas biaya bunga

lengkap atas ketidaksetujuan Pemohon Banding terkait dengan koreksi pinjaman yang tidak

primary adjustment dalam sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2019 memenuhiPKKU,

dapat dilihat pada surat permohonan Banding nomor 068/FIN/IV/2025 direklasifikasi

tertanggal 21 April 2025 terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak menjadideviden

Nomor KEP-00118/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 24 Januari 2025 sebagai objek Pajak

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Penghasilan Pasal 26.

Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 Nomor

c) Tidak terdapat koreksi

00009/206/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024.

PajakPenghasilan

Pasal 26 terutang atasBanding ini juga diajukan karena menurut Pemohon Banding reklasifikasi Objek PPhpenetapan koreksi ini TIDAK SESUAI dengan ketentuan yang berlaku, Pasal 26 karena sesuaisehingga terlepas dari Banding atas primary adjustment yang telah P3B Indonesia –kami ajukan, seharusnya koreksi secondary adjustment Terbanding ini Belanda, biaya bungajuga dipertimbangkan secara terpisah (untuk dibatalkan) sebagai dan deviden memilikisengketa Yuridis Fiskal.

tarif yang sama (10%).

B. Argumentasi dari perspektif secondary adjustment – Pemohon

d) Dasar hukum koreksi

Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 secondary berdasarkan Pasal 26

adjustment karena tidak terdapat dasar hukum sebagai dasar ayat (1) Undang-

penerapan secondary adjustment terutama pada Masa atau Tahun Undang PPh.

Pajak terjadinya sengketa yaitu Masa atau Tahun Pajak 2019, serta substansi sesungguhnya dari transaksi yang dikoreksi adalah transaksi biaya bunga pinjaman BUKAN pembayaran dividen.

Selain penjelasan dalam poin A diatas, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi objek PPh Pasal 26 karena secondary adjustment seharusnya tidak dapat diterapkan dengan alasan-alasan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Payung hukum untuk secondary adjustment atas selisih transaksi afiliasi dapat dikenakan PPh baru diatur dalam Pasal 18.3 UU HPP

31 Desember 2019 29 Oktober 2021 1 Januari 2022

Akhir Tahun Pajak 2019 UU HPP diterbitkan Awal Tahun Pajak 2022 Saatini

Wajib Pajak Wajib Pajak

Masih menggunakan UU UU HPP - Kluster PPh

PPh yang Lama berlaku pada Tahun

Pajak 2022

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Sesuai dengan seluruh penjelasan/bantahan yang telah disampaikan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding juga ingin memberikan kesimpulan sekaligus bantahan atas bagian IV “KESIMPULAN DAN USUL” dalam SUB Terbanding.

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

a. bahwa Permohonan Banding Pemohon Banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena Surat Permohonan Banding No. 093/FIN/V/2025 telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU PP.

b. Koreksi secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh Pasal 26 atas dividen seharusnya dibatalkan seluruhnya dengan melihat kepada fakta dan dasar hukum dalam seluruh argumentasi Pemohon Banding yang dijelaskan di atas.

2. Usul

Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding yaitu membatalkan seluruh koreksi dalam KEP-00179 yaitu seluruh koreksi Terbanding atas secondary adjustment yang merupakan reklasifikasi dari objek PPh Pasal 26 atas Biaya Bunga Pinjaman sebesar Rp3.710.111.731,00 menjadi objek PPh 26 atas dividen untuk Masa Pajak Maret 2019, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak Maret 2019 menjadi sebagai berikut:

Tabel.3 - Perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 menurut Pemohon Banding

C. Penutup

Demikianlah Surat Bantahan ini Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang

disampaikan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-61 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.07/

2025 tanggal 13 Februari 2025;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Pasal 26 Nomor 00015/504/19/056/24

tanggal 28 Februari 2024 Masa Pajak Maret 2019;

Bukti P-3. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Oeij Richard William; Bukti P-4. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1069/PP/IKH/2024 tanggal 7 Oktober

2024 a.n. Oeij Richard William;

Bukti P-5. Kartu NPWP a.n. Oeij Richard William;

Bukti P-6. KTP a.n. Oeij Richard William;

Bukti P-7. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Sandy Tanu Utomo; Bukti P-8. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1234/PP/IKH/2024 tanggal 28 Oktober

2024 a.n. Sandy Tanu Utomo;

Bukti P-9. Kartu NPWP a.n. Sandy Tanu Utomo;

Bukti P-10. KTP a.n. Sandy Tanu Utomo;

Bukti P-11. KTP a.n. Muhammad Taufiqurrakhman;

Bukti P-12. Kartu NPWP a.n. Muhammad Taufiqurrakhman;

Bukti P-13. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Muhammad

Taufiqurrakhman;

Bukti P-14. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1055/PP/IKH/2024 tanggal 3 Oktober

2024 a.n. Muhammad Taufiqurrakhman;

Bukti P-15. Rincian pembayaran biaya bunga pinjaman beserta bukti potong PPh

Pasal 26;

Bukti P-16. Surat Terbanding No. S-79/WPJ.075/SPUH/2025 tanggal 17 Januari

2025 hal Surat Pemberitahuan untuk Hadir;

Bukti P-17. Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan;

Bukti P-18. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 072/FIN/IV/2025

tanggal 21 April 2025 a.n. Oeij Richard William;

Bukti P-19. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 073/FIN/IV/2025

tanggal 21 April 2025 a.n. Sandy Tanu Utomo;

Bukti P-20. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 074/FIN/IV/2025

tanggal 21 April 2025 a.n. Muhammad Taufiqurrakhman;

Bukti P-21. Bukti Peneriman Pinjaman;

Bukti P-22. Rincian transaksi pinjaman kepada pihak afiliasi;

Bukti P-23. Account Information, Deutsche Bank;

Bukti P-24. Intercompany Loan/Konzernkredit;

Bukti P-25. Akta Notaris Nomor 08 tanggal 14 Februari 2022 tentang Akta

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bosch Rexroth, oleh Notaris Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Tangerang;

Bukti P-26. Surat Kemenkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Bosch Rexroth;

Bukti P-27. Surat Keberatan Nomor 002/V/DCID/2024 Tanggal 22 Mei 2024; Bukti P-28. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 21 April 2025 a.n. Kristo

Kenmart;

Bukti P-29. Akta Notaris Nomor 21 tanggal 21 Mei 2002 Pernyataan Keputusan

Pemegang Saham PT Rexroth Indonesia oleh Notaris Robert Purba, S.H. berkedudukan di Jakarta;

Bukti P-30. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang

Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Bukti P-31. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 21 April 2025 a.n. Oeij Richard

William;

Bukti P-32. KTP a.n. Oeij Richard William;

Bukti P-33. Kartu NPWP a.n. Oeij Richard William;

Bukti P-34. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 21 April 2025 a.n. Sandy Tanu

Utomo;

Bukti P-35. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 21 April 2025 a.n. Muhammad

Taufiqurrakhman;

Bukti P-36. Surat Terbanding No. S-23/RIKSIS/KPP.0704/2024 tanggal 29 Januari

2024;

Bukti P-37. Daftar Temuan Pemeriksaan;

Bukti P-38. Akta Notaris Nomor 04 tanggal 11 Januari 2024 tentang Akta

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bosch Rexroth, oleh Notaris Citra Buana Tungga, S.H., M.Kn. di Kabupaten Tangerang;

Bukti P-39. Surat Kemenkumham RI perihal Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan PT Bosch Rexroth;

Bukti P-40. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 140/FIN/VIII/2025

tanggal 4 Agustus 2025 a.n. Roedy Andrianto, S.E., AK., M.Sc.; Bukti P-41. Pakta Integritas tanpa nomor tertanggal 4 Agustus 2025 a.n. Roedy

Andrianto, S.E., AK., M.Sc.;

Bukti P-42. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Roedy Andrianto, S.E., AK.,

M.Sc.;

Bukti P-43. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-151/PP/IKH/2024 tanggal 27 Mei 2024

a.n. Roedy Andrianto, S.E., AK., M.Sc.;

Bukti P-44. KTP a.n. Roedy Andrianto, S.E., AK., M.Sc.;

Bukti P-45. Kartu NPWP a.n. Roedy Andrianto, S.E., AK., M.Sc.;

Bukti P-46. Surat Pencabutan Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan kepada Oeij

Richard William;

Bukti P-47. Surat Pencabutan Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan kepada Roedy

Andrianto, S.E., AK., M.Sc.;

Bukti P-48. Surat Pencabutan Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan kepada Oeij

Richard William;

Bukti P-49. Surat Pencabutan Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan kepada Sandy

Tanu Utomo;

Bukti P-50. Penjelasan Tertulis Matriks dan Penjelasan Sengketa Banding

(Disampaikan pada Sidang ke-2 tanggal 3 September 2025);

Bukti P-51. Penjelasan Tertulis Matriks dan Penjelasan Sengketa Banding Atas

Permohonan Banding (Disampaikan pada Sidang tanggal 5 November 2025);

Bukti P-52. Penjelasan Tertulis Penjelasan Sengketa Banding Atas Permohonan

Banding (Disampaikan pada Sidang tanggal 26 November 2025); Bukti P-53. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000451.13/2025/PP/M.XIIIA

Tahun 2025 a.n. PT Bosch Rexroth;

Bukti P-54. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010921.13/2023/PP/M.XIIIA

Tahun 2025 a.n. PT Bosch Rexroth;

Bukti P-55. Penjelasan Tertulis Matriks dan Penjelasan Sengketa Banding

(Disampaikan pada Sidang tanggal 17 Desember 2025);

Bukti P-56. Penjelasan Tertulis Kesimpulan Akhir (Disampaikan pada Sidang

tanggal 18 Februari 2026);

Bukti P-57. Transaction Details, Deutsche Bank;

Bukti P-58. db-direct internet / Account Information, Deutsche Bank;

Bukti P-59. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

dan/atau Pasal 26;

Bukti P-60. Funds Transfer Credit Advice, Deutsche Bank Group;

Bukti P-61. Rincian pembayaran biaya bunga pinjainjaman beserta bukti potong

PPh Pasal 26;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 sebagai berikut:

Bukti T-1. Matriks Pokok Sengketa Banding;

Bukti T-2. Penghitungan Jumlah Pajak Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar; Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan (LPK);

Bukti T-4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Bukti T-5. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);

Bukti T-6. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tertanggal 24 November 2025; Bukti T-7. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tertanggal 12 Januari 2026;

Bukti T-8. Surat No. S-183/WPJ.07/2026 tanggal 13 Februari 2026 hal

Penjelasan Tertulis Akhir;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00179/KEB/ PJ/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00015/504/19/ 056/24 tanggal 28 Februari 2024 Masa Pajak Maret 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 093/FIN/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas :

I. Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut: A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Pasal 3 ayat (1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Pasal 4 ayat (1) huruf g

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang

diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan;

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf f

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pasal 26 ayat (1)

Atas penghasllan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dan jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. dividen;

b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan pen ggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah dan penghargaan;

f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

h. keuntungan karena pembebasan utang."

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019

PMK Nomor 213/PMK.03/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

a) Pasal 14 ayat (3), mengatur bahwa tahapan pendahuluan untuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pembuktian bahwa jasa tersebut:

(1) secara nyata telah diberikan oleh pemberi jasa dan diperoleh penerima jasa;

(2) dibutuhkan oleh penerima jasa;

(3) memberikan manfaat ekonomis kepada penerima jasa;

(4) bukan merupakan aktivitas untuk kepentingan pemegang saham (shareholder activity);

(5) bukan merupakan aktivitas yang memberikan manfaat kepada suatu pihak semata-mata karena pihak tersebut menjadi bagian dari grup usaha (passive association);

(6) bukan merupakan duplikasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak;

(7) bukan merupakan jasa yang memberi manfaat insidental; dan

(8) dalam hal jasa siaga (on call services), bukan merupakan jasa yang dapat diperoleh segera dari pihak yang independen tanpa adanya perjanjian siaga (on call contract) terlebih dahulu;

b) Pasal 14 ayat (9), mengatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak dapat membuktikan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tertentu berdasarkan tahapan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa tersebut tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

c) Pasal 22 ayat (8), mengatur bahwa selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dianggap sebagai dividen yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;

d) Pasal 23 ayat (1), mengatur bahwa penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 juga wajib dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa menetapkan Pedoman Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang selanjutnya disebut Pemeriksaan transfer pricing;

PER-43/PJ/2010 s.t.d.d. PER-32/PJ/2011

Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa memberikan petunjuk antara lain:

a) Jasa intra-grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Jasa intra-grup dapat berupa jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi, dan jasa komersial lainnya yang berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut;

b) Pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi);

OECD Transfer Pricing Guidelines 2017

Article 9 dan Article 10 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital 2017

II. Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 POKOK SENGKETA

bahwa berdasarkan fakta data dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang menjadi sengketa adalah Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00. Apakah Koreksi a quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa sengketa a quo merupakan sengketa Yuridis yang terkait dengan Pembuktian;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 berupa dividen yang merupakan reklasifikasi dari pembebanan biaya bunga pinjaman/ Utang yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan secondary adjustment dari koreksi primer PPh Badan atas penyesuaian fiskal positif berupa pembebanan biaya bunga pinjaman/Utang yang tidak memenuhi prinsip PKKU atas eksistensi dan manfaatnya;

bahwa berdasarkan uraian langkah-langkah dan prosedur pengujian transaksi hubungan istimewa berupa utang/pinjaman dari Pihak Afiliasi tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas eksistensi dan manfaat, terdapat koreksi atas biaya bunga pinjaman dari pihak afiliasi sebesar Rp4.972.980.175,00. Koreksi atas biaya bunga pinjaman dari pihak afiliasi sebesar Rp4.972.980.175,00 merupakan secondary adjustment dari Objek PPh Pasal 26 yang merupakan dividend constructive, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Koreksi biaya bunga pinjamanRp4.972.980.175,00

Objek Dividen PPh Pasal 26 Maret 2019Rp3.710.111.731,00

Objek Dividen PPh Pasal 26 Agustus 2019Rp1.262.868.444,00

Jumlah Objek PPh 26Rp4.972.980.175,00

bahwa koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.231,00 berupa constructive dividend yang merupakan reklasifikasi dari pembebanan biaya bunga pinjaman/Utang yang merupakan secondary adjustment dari koreksi primer PPh Badan atas penyesuaian fiskal positif berupa pembebanan biaya bunga pinjaman/Utang yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU);

bahwa biaya bunga pinjaman/utang maupun dividen ke Belanda memiliki tarif PPh Pasal 26 yang sama yaitu 10% sesuai dengan P3B dengan Negara Belanda (terdapat SKD atas Bosch Netherland BV). Sehingga tidak ada selisih PPh yang terutang atas reklasifikasi ini;

bahwa berdasarkan uraian langkah-langkah dan prosedur pengujian transaksi hubungan istimewa berupa utang/pinjaman dari Pihak Afiliasi tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas eksistensi dan manfaat, terdapat koreksi atas biaya bunga pinjaman dari pihak afiliasi sebesar Rp4.972.980.175,00; bahwa terbanding melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif atas biaya bunga pinjaman dengan jumlah sebesar Rp4.280.563.740,00. karena selisih sebesar Rp692..416.435,00 (Rp4.972.980.175 dikurangi Rp4.280.563.740) merupakan Penyesuaian Fiskal Positif yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019;

bahwa Terbanding berkesimpulan bahwa Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 berupa dividen yang merupakan reklasifikasi dari pembebanan biaya bunga pinjaman/ Utang yang tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan secondary adjustment dari koreksi primer PPh Badan atas penyesuaian fiskal positif berupa pembebanan biaya bunga pinjaman/Utang yang tidak memenuhi prinsip PKKU atas eksistensi dan manfaatnya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; bahwa Pemohon Banding tidak setuju Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 dan mengajukan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding argumentasi dari perspektif koreksi primer (primary adjustment) - Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 atas secondary adjustment, karena pada dasarnya seharusnya tidak terdapat primary adjustment pada PPh Badan Tahun Pajak 2019;

bahwa menurut Pemohon Banding Biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi merupakan biaya yang jelas-jelas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan UU PPh. Selain itu, dari sisi transfer pricing, DER Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK-169 yaitu 1,03:1 jauh di bawah batas 4:1;

bahwa menurut Pemohon Banding Argumentasi dari perspektif koreksi sekunder (secondary adjustment) – Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi objek PPh Pasal 26 atas secondary adjustment karena tidak terdapat dasar hukum yang jelas sebagai landasan koreksi secondary adjustment, khususnya pada Masa/Tahun Pajak yang menjadi sengketa, yaitu Masa/Tahun Pajak 2019 dan secara substansi, transaksi yang dikoreksi merupakan biaya bunga pinjaman, bukan pembayaran dividen;

bahwa menurut Pemohon Banding tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa transaksi biaya bunga pinjaman dapat diubah secara sepihak oleh Terbanding sebagai pembayaran dividen terselubung yang merupakan objek PPh Pasal 26. Sehingga, koreksi objek PPh Pasal 26 yang dilakukan Terbanding adalah koreksi yang TIDAK BENAR dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM dimana hal ini sangat bertentangan dengan UU PPh dan Tax Treaty Indonesia-Belanda, khususnya definisi mengenai dividen itu sendiri;

bahwa menurut Pemohon Banding Pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas harus melalui RUPS dan berasal dari laba bersih Perusahaan. Merujuk kepada Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”), pembagian dividen harus melalui RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS). Berikut kutipannya:

Pasal 71.1 UU Perseroan Terbatas

“Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.”

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi yang dianggap Terbanding sebagai pembayaran dividen merupakan transaksi biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi, sehingga reklasifikasi substansi menjadi pembayaran dividen TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena BERTENTANGAN dengan FAKTA dan SUBSTANSI sebenarnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa keterangan dan data keuangan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa keterangan dan data keuangan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh

dokumen yang membuktikan eksistensi dan manfaat secara lengkap. Adapun dokumen yang belum disampaikan adalah dokumen yang memang tidak relevan atau tidak berada dalam penguasaan Pemohon Banding seperti laporan keuangan pihak afiliasi (Robert Bosch Nederland B.V.);

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa keterangan dan data keuangan bahwa Debt to Equity Ratio Pemohon Banding adalah 1,03:1 yang menunjukkan modal kerja berasal dari ekutias dan utang yang berimbang (50%:50%) sehingga tidak 100% modal kerja berasal dari pinjaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa keterangan dan data keuangan bahwa Pemohon Banding memerlukan pinjaman modal kerja akibat cash gap, karena persediaan yang dibeli tidak langsung terjual dan TOP (term of payment) pembelian dari pemasok lebih cepat daripada TOP penjualan kepada pelanggan, serta pengendapan persediaan dimana hal ini merupakan praktik bisnis yang wajar untuk sebuah Perusahaan distributor;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa keterangan dan data keuangan bahwa berdasarkan analisis neraca, sebagian besar aktiva lancar Pemohon Banding adalah piutang dan persediaan yang mana lazim bagi perusahaan distributor perdagangan. Kas yang benar-benar tersedia untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dan kebutuhan operasional harian hanya sebesar Rp7,9 miliar (akhir Tahun 2018) dan Rp8,3 miliar (akhir Tahun 2019), JAUH di bawah kewajiban lancar sebesar Rp83 miliar (akhir Tahun 2018) dan Rp82 miliar (akhir Tahun 2019);

Menimbang bahwa berdasarkan analisis arus kas menunjukkan bahwa TANPA pinjaman pihak afiliasi, saldo kas (cash in dikurangi cash out ditambah saldo kas awal) akan berada pada posisi NEGATIF setiap bulannya, walaupun posisi neraca akhir Tahun Pemohon Banding menunjukkan bahwa aktiva lancar > kewajiban lancer;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdapat fakta berupa keterangan dan data keuangan bahwa Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Eksistensi pinjaman afiliasi Pemohon Banding telah terbukti melalui perjanjian pinjaman, aliran dana masuk pada saat pencairan, aliran dana keluar pada saat pembayaran pokok dan bunga, serta bukti pemotongan PPh Pasal 26;

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan Biaya bunga pinjaman kepada pihak afiliasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan UU PPh. Perhitungan Debt to Equity Ratio Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, yaitu 1,03:1 (jauh di bawah batas 4:1);

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengujian PKKU diperoleh hasil rata-rata bunga pinjaman afiliasi Pemohon Banding sebesar 10,59% Tahun Pajak 2019 berada pada rentang kewajaran bunga pinjaman modal kerja Bank Independen di Indonesia (Q1–Q3: 10,01%–10,86%). Pengadilan Pajak berpendapat biaya bunga pinjaman afiliasi Pemohon Banding memenuhi Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan analisis atas kebutuhan pinjaman pihak afiliasi, melalui: analisis working capital (modal kerja) serta analisis cash flow bulanan maka Pengadilan Pajak berpendapat bahwa analisis arus kas menunjukkan bahwa TANPA pinjaman pihak afiliasi, saldo kas (cash in dikurangi cash out ditambah saldo kas awal) akan berada pada posisi NEGATIF setiap bulannya, walaupun posisi neraca akhir Tahun Pemohon Banding menunjukkan bahwa aktiva lancar > kewajiban lancer;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan Rangkuman Pinjaman Afiliasi Pemohon Banding:

Menimbang bahwa sengketa atas Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 adalah merupakan secondary adjustment terhadap sengketa primary adjustment pada PPh Badan Tahun Pajak 2019. Pengadilan Pajak telah berketetapan dengan memutus sengketa dengan amar putusan menerima banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sengketa atas Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 adalah Reklasifikasi obyek PPh Pasal 26 atas bunga yang dibayarkan kepada afiliasi di Luar Negeri, maka Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban memotong dan membayarkan PPh Pasal 26 sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta data dan keterangan serta ketentuan sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Pajak berpendapat dan meyakini bahwa atas Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 atas koreksi reklasifikasi obyek PPh Pasal 26 atas Bunga kepada obyek PPh Pasal 26 Deviden tidak sesuai dengan Pasal Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengadilan Pajak berpendapat biaya bunga yang dibayarkan kepada Perusahaan afiliasi telah memenuhi Pasal 6 ayat (1) UU Pajak Penghasilan;

bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta data dan keterangan serta ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019 sebesar Rp3.710.111.731,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga koreksi a quo tidak dapat dipertahankan sehingga Pengadilan Pajak

berpendapat bahwa terdapat alasan hukum untuk menerima Banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur: “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.”;

Menimbang bahwa memori penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyatakan: “Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mengatur: “Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.”;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP 63iding ke tiga menyatakan: “Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU KUP jelas menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan kemudian melakukan koreksi, pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

Menimbang bahwa Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang menyatakan: “Alat bukti dapat berupa “pengetahuan hakim”, yang di Pasal 75 disebutkan “adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”;

bahwa Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: ”Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang- undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.”;

Menimbang bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak: “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak serta pertimbangan hal-hal dan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Pajak berkesimpulan sebagai berikut:

bahwa dengan kuasa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya pengajuan banding dari Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor KEP-00179/KEB/WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 Masa Maret Tahun 2019 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Objek PPh Pasal 26 Masa Maret 2019

menurut TerbandingRp3.710.111.731,00 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp3.710.111.731,00 menurut Pengadilan PajakRp0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00179/KEB/ WPJ.07/2025 tanggal 13 Februari 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00015/504/19/056/24 tanggal 28 Februari 2024 Masa Pajak Maret 2019, atas nama PT BOSCH REXROTH, NPWP: 01.674.359.3-056.000, beralamat di Kawasan Cibis Park Bld. 202, Jl. TB Simatupang No. 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2026 oleh Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tri Andrini Kusumandari, S.E., S.H., Ak., M.B.T. dan Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Endro Triwahjudi Suswardana, S.H., S.T., M.M. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

ttd.ttd.

Tri Andrini Kusumandari, S.E., S.H., Ak.,Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak.,

M.B.T.S.H., M.M., M.H.

ttd.

Widhi Hartono, S.E., S.H., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd.

Endro Triwahjudi Suswardana,

S.H., S.T., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,

VarJabatanPanitera,

Ditandatangani Secara Elektronik

VarNamaPanitera

NIP VarNIPPanitera