PUT-004816.16/2025/PP/M.XIVB Tahun 2026

PUTUSAN

Nomor PUT-004816.16/2025/PP/M.XIVB Tahun 2026

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir

dengan acara biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.20/2025 tanggal 12 Maret 2025, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 April 2024 Masa Pajak Juli 2022, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 004816.16/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT Borneo Indah Marjaya, NPWP 01.760.732.6-007.000, beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, domisili elektronik di b2b3tax@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Torang Sounggilon Sidabutar Jabatan Direktur, berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh Anita Dewi Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Andree Novianto;

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-723/PP/IKH/2025 tanggal 28 April 2025; Surat Kuasa Khusus : FIN-TAX/178/BIM/EXT/IX/2025,12 September 2025;

2. Nama: Sri Widiyatmono;

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum : KEP-664/PP/IKH/2025 tanggal 28 April 2025; Surat Kuasa Khusus : FIN-TAX/196/BIM/EXT/IX/2025,12 September 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: Tumijan Kriswanto / 19721219 199402 1 001

Diyah Ayu Candra / 19800627 200212 2 001 Ridwanto Hasudungan / 19840113 201012 1 007

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-11/WPJ.20/2026 tanggal 6 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-

858/PP/BR/2025 tanggal 26 Agustus 2025;

Telah membaca Surat Permohonan Banding Nomor FIN-

TAX/119/BIM/EXT/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025;

Telah membaca Surat Uraian Banding (SUB) Nomor S-00032/SUB-

CT/WPJ.20/2025 tanggal 12 Agustus 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor FIN-TAX/163/BIM/EXT/VIII/2025

tanggal 22 Agustus 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam

persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya

yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 April 2024 Masa Pajak Juli 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding

mengajukan keberatan dengan Surat Nomor FIN-TAX/168/BIM/EXT/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding

dengan Keputusan Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.20/2025 tanggal 12 Maret 2025, memutuskan Mengabulkan Sebagian dan Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan

Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor FIN- TAX/119/BIM/EXT/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 (melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor FIN-

TAX/119/BIM/EXT/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atas Penyerahan yang Pajak Keluarnya harus dipungut sendiri sebesar Rp663.000.000, - dengan rincian koreksi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa Palm Kernel Expeller (PKE) merupakan limbah dari inti sawit berbentuk serbuk dengan kandungan alami yang bermanfaat digunakan sebagai pakan ternak. Terbanding melakukan koreksi dengan alasan bahwa PKE tidak termasuk ke dalam bahan pakan ternak yang dibebaskan PPN; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang mana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan”

bahwa hal ini selaras dengan penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding bahwa PKE tersebut dijual sebagai pakan ternak ke PT. PUTRA ANUGRAH SAN, PT. CIPTA PADANG BERLIAN dan CV SINAR JAYA AGRI dimana lawan transaksi tersebut merupakan pihak ketiga dari Pemohon Banding yang memiliki kegiatan usaha perdagangan pakan ternak dengan dibuktikan Nomor Induk Berusaha (NIB) terlampir dimana terdapat jenis kegiatan usahanya;

bahwa sehingga menurut Pemohon Banding, penyerahan PKE kepada lawan transaksi tersebut diatas merupakan Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang PPN-nya dibebaskan karena termasuk ke dalam pakan ternak bukan untuk hewan kesayangan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) huruf f PP 81 Tahun 2015 stdd. PP No 48 Tahun 2020;

bahwa lebih lanjut Terbanding menyatakan bahwa PKE tidak masuk ke dalam bahan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN. Pemohon Banding berpendapat bahwa PKE masuk ke dalam daftar rincian sebagaimana lampiran PMK Nomor 142/PMK.010/2017 pada poin Nomor 14 yakni:

“Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya”

bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, bahwa bungkil atau PKE merupakan limbah kelapa sawit yang diperoleh dari hasil proses pengolahan inti sawit, lebih lanjut sawit merupakan masuk ke dalam kelompok nabati yakni tumbuhan, dimana dalam pengertiannya menurut KBBI bahwa nabati adalah:

“nabati/na·ba·ti/ a mengenai (berasal dari) tumbuh-tumbuhan: lemak - ; minyak --; protein --; sakar –”

bahwa hal ini sejalan dengan transaksi penyerahan Pemohon Banding dengan lawan transaksi PT. PUTRA ANUGRAH SAN, PT. CIPTA PADANG BERLIAN dan CV SINAR JAYA AGRI;

bahwa sehingga menurut Pemohon Banding PKE masuk ke dalam bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya daftar rincian sebagaimana lampiran PMK Nomor 142/PMK.010/2017;

Pemohon Banding pada poin 2 dan 3 dimana menurut pemahaman Peneliti Keberatan, Pemohon Banding tidak meminta atas kelebihan bayar atas Surat Ketetapan Pajak yang sudah dibayarkan oleh Pemohon Banding pada saat proses Pemeriksaan;

bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2022 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

II. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menurut Terbanding sebesar Rp145.860.000;

3. Jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp 0;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Membatalkan untuk seluruhnya Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.20/2025 Tanggal 12 Maret 2025 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-

00032/SUB-CT/WPJ.20/2025 tanggal 12 Agustus 2025 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan dan surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Koreksi atas DPP Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp663.000.000 dan Koreksi atas DPP Penyerahan Yang PPN-nya dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar (Rp663.000.000)

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang KUP) antara lain mengatur:

1) Pasal 3 ayat (1):

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

2) Pasal 4

Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya;

3) Pasal 12:

a) Ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan,dengantidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

b) Ayat (2), bahwa Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

c) Ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

4) Pasal 17D:

a) Ayat (4), Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

b) Ayat (5), Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen);

5) Pasal 25:

a) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

(5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketigaberdasarkanketentuanperaturan perundangundangan perpajakan;

b) Ayat (2), bahwa Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

c) Ayat (3), bahwa Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

d) Ayat (3A), bahwa Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;

6) Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;

7) Pasal 28:

a) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan

b) Ayat (3), bahwa Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

c) Ayat (5), bahwa Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

d) Ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi

online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

8) Pasal 29:

a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

b) Ayat (3), bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

(1) Huruf a, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

(2) Huruf b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

(3) Huruf c, memberikan keterangan lain yang diperlukan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1) Pasal 32 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

2) Pasal 32 ayat (2), Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:

a) pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;

b) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau

c) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

(1) penyampaiansuratpemberitahuanhasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau

(2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang PPN)

1) Pasal 1 angka 15

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini;

2) Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

3) Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengatur:

1) Pasal 1 ayat (2) huruf f

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

f. Pakan ternak tidak termasuk pakan ternak kesayangan;

2) Pasal 1 ayat (2) huruf h

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

h. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap

pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:

Pasal 5

1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

2) Dalam hal terdapat bahan pakan ternak untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang

dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, antara lain mengatur:

Pasal 1 ayat (2), lampiran I. Lampiran II, dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

2. Data dan Fakta

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 167/RIKSIS/KPP.2010/2024 tanggal 28 Maret 2024, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Risalah Pembahasan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur, diperoleh informasi sebagai berikut:

1) bahwa Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, SSP dan bukti lainnya, serta teknik equalisasi antara penyerahan dalam SPT Masa PPN dan Peredaran Usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan;

Simpulan:

bahwa Koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri sebesar Rp63.069.583.864 berasal dari reklas Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN berupa penyerahan PKE yang dilakukan Pemohon Banding karena tidak memenuh kode HS sebagai Bahan Pakan Ternak yang mendapat Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN;

2) bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan rincian koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Masa

Pajak Januari s.d. Desember 2022 sebesar Rp7.076.237.100 adalah sebagai berikut:

3) bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan rincian koreksi DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022 sebesar (Rp7.076.237.100) adalah sebagai berikut:

b. bahwa berdasarkan rincian koreksi DPP dalam Kertas Kerja Pemeriksaan Pajak Januari s.d. Desember 2022, maka koreksi DPP Masa Pajak Juli 2022 adalah sebagai berikut:

1) Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp663.000.000

2) Koreksi D DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar Rp(663.000.000)

3) Rincian koreksi Masa Pajak Juli 2022 berupa penyerahan kepada CV Sinar Jaya Agri dan PT Cipta Padang Berlian dengan Faktur Pajak sebagai berikut:

3. Pendapat Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Juli 2022 sebesar Rp663.000.000 yang berasal dari reklas Penyerahan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN berupa penyerahan PKE yang dilakukan Pemohon Banding karena tidak memenuhi kode HS sebagai Bahan Pakan Ternak yang mendapat Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN;

b. bahwa pendapat Terbanding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf h PP 48 tahun 2020 mengatur Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatpertimbangandarimenteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

2) bahwa lampiran I nomor urut 14 PMK 142 tahun 2017 mengatur bahan pakan yang dibebaskan dari pemungutan PPN adalah Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dengan kode HS 230800;

3) bahwa dalam PMK Nomor 06/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang, pada Lampiran III Struktur Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk, disebutkan bahwa bungkil dan residu padat lainnya dari biji atau Kernel Kelapa Sawit diberikan HS Code 2306.60.00.00;

4) bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan PKE tidak termasuk dalam kategori bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dengan kode HS 230800, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai bahan pakan ternak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pemungutan PPN;

c. bahwa Pemohon Banding menyatakan PKE dapat dikategorikan sebagai Pakan Ternak, sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pemungutan PPN;

d. bahwa atas pernyataan Pemohon Banding tersebut, Terbanding melakukan penelitian dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf f PP 48 tahun 2020 mengatur Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi Pakan ternak tidak termasuk pakan ternak kesayangan;

2) bahwa berdasarkan Leaflet Direktorat Pakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia diketahui kandungan nutrisi Bungkil Inti Sawit/PKE adalah sebagai berikut:

3) bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/Kpts/KN.200/M/7/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan dan/atau Bahan Pakan disebutkan dalam lampiran II sebagai berikut:

Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan Ruminansia Besar dan Ruminansia Kecil

bahwa berdasarkan informasi tersebut, maka hasil pengujian terhadap Bungkil Inti Sawit sebagai Pakan Kumplit Penggemukan Sapi/Kerbau adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut maka Bungkil Inti Sawit (PKE) tidak memenuhi Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan sebagai Pakan Kumplit Penggemukan Sapi/Kerbau, sehingga PKE tidak layak disebut sebagai pakan ternak yang dapat memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak terhadap sapi/kerbau;

4) bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, mengatur:

Pasal 1 angka 22

Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;

5) bahwaPeraturanMenteriPertanianNomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, mengatur:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;

2. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan;

3. Peredaran Pakan adalah kegiatan penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yangdiperdagangkanmaupunyangtidak diperdagangkan;

4. Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya disingkat NPP adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan;

5. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah serangkaian kegiatan dan tata cara menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan;

6. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan;

7. Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menyatakan bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan;

8. Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi setiap bahan Pakan yang digunakan dalam pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan;

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan

1. Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP;

2. Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan;

3. Untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan;

6) bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 di atas, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;

- Bahwa berdasarkan informasi formula pakan, pakan tersusun dari beberapa bahan pakan;

- Agar pakan dapat diedarkan, pakan harus memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP);

bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat disimpulkan PKE tidak dapat dikategorikan sebagai Pakan, karena PKE belum memenuhi standar formula dan kandungan pakan, serta tidak memiliki nomer pendaftaran pakan

e. bahwa untuk dapat mengklasifikasikan apakah PKE merupakan “pakan ternak” atau “bahan pakan ternak”, Terbanding merujuk pada Lampiran I dan lampiran II Permentan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia disebutkan Jenis Bahan Pakan asal tumbuhan yang dapat dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, di

mana pada lampiran I Permentan pada nomor urut 22 disebutkan HS Code 2306.60.00.00 disebut bungkil kelapa sawit, dan pada lampiran II Permentan pada nomor urut 16 disebutkan bungkil inti sawit, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan Permentan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke Dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Lampiran I disebutkan barang dengan HS Code 2306.60.00.00 yaitu bungkil kelapa sawit/ bungkil inti sawit/PKE termasuk dalam kelompok Bahan Pakan;

f. bahwa berdasarkan penelitian di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa penyerahan PKE yang dilakukan Pemohon Banding karena tidak memenuhi kode HS sebagai Bahan Pakan Ternak yang mendapat Fasilitas dibebaskan dari Pengenaan PPN, berdasarkan lampiran I nomor urut 14 PMK 142 tahun 2017 mengatur bahan pakan yang dibebaskan dari pemungutan PPN adalah Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dengan kode HS 230800;

g. bahwa berdasarkan penelitian pada pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pemohon Banding tidak melakukan penghitungan kembali pengkreditan Pajak Masukan, sedangkan Pasal 16B ayat (3) UU PPN mengatur bahwa atas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN tidak dapat dikreditkan. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon Banding dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Apabila Pemohon Banding menganggap penyerahan PKE dibebaskan dari pemungutan PPN, maka seharusnya Pemohon Banding melakukan penghitungan kembali atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-78 tahun 2010;

h. bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan ketentuan tersebut diatas maka:

- Koreksi DPP Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp663.000.000

- Koreksi DPP Penyerahan Yang PPN-nya dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar (Rp663.000.000)

telah tepat;

2. Koreksi atas DPP Perolehan Barang dan Jasa Sebesar Rp44.800.000 & Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp4.928.000

Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

− Pasal 1 angka 23 UU KUP s.t.d.t.d UU No. 6 Tahun 2023; − PMK 267/PMK010/2015 stdtd PMK 142/PMK 010/2017;

b. Data dan Fakta

a) bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 167/RIKSIS/KPP.2010/2024 tanggal 28 Maret 2024, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Risalah Pembahasan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur, diperoleh informasi sebagai berikut:

(1) bahwa Pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember, Faktur Pajak Masukan dan Keluaran, SSP dan bukti lainnya, serta teknik equalisasi antara penyerahan dalam SPT Masa PPN dan Peredaran Usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan;

bahwa koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa sebesar Rp15.934.781.787 berasal dari Hasil Pengujian terdapat Faktur Pajak yang tidak dilaporkan lawan transaksi dan tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan barang sehingga

pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PMnya dapat dikreditkan;

(2) bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan rincian koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2022 sebesar Rp15.934.781.787 adalah sebagai berikut:

(3) bahwa koreksi Masa Pajak Juli 2022 berupa penyerahan kepada Hana makmur Lestari dengan Faktur Pajak sebagai berikut:

(4) bahwa berdasarkan Sistem Informasi DJP diketahui bahwa Wajib Pajak telah melaporkan pengkreditan pajak masukan pada SPT PPN Masa Pajak Juli 2022 sebagai berikut:

b) bahwa dalam proses keberatan Wajib Pajak menyerahkan data, dokumen, dan informasi (dalam bentuk softcopy) antara lain berupa:

(1) Bukti Pengeluaran Kas (BPK)

(2) Printout Rekening Koran Bank Permata

(3) Detail Bulkpayment

Atas semua transaksi pajak masukan yang menjadi sengketa;

c) bahwa Wajib Pajak dalam SPT PPN Masa Pajak Juli 2022 melaporkan nilai SKPPKP adalah sebesar Rp840.680.628;

d) bahwa atas Wajib Pajak telah diterbitkan SKPPKP No Kep 00313/PPN/KPP.2010/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dicairkan melalui rekening Wajib Pajak dengan nilai SKPPKP sebesar Rp835.038.728 berbeda dengan nilai SKPPKP yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPN Masa Pajak Juli 2022;

e) bahwa atas perbedaan nilai SKPPKP tersebut, Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan SPT PPN Masa Pajak Juli 2022 sampai dengan dilakukannya pemeriksaan;

f) bahwa Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan Keberatan mencantumkan angka perhitungan SKPPKP dalam SPT adalah sebesar Rp840.680.628 dimana angka tersebut berbeda dengan nilai SKPPKP yang sebenarnya telah cair yaitu sebesar Rp835.038.728 dan Wajib Pajak dalam surat permohonan keberatannya juga menuliskan Jumlah Pajak menurut perhitungan Wajib Pajak adalah sebesar Rp 0(Nol Rupiah);

g) bahwa Pemeriksa dalam menerbitkan SKPKB PPN Nomor 00161/207/22/097/24tanggal02April2024telah memperhitungkan nilai SKPPKP sebesar pencairan SKPPKP sesuai SKPKPP No Kep 00313/PPN/KPP.2010/2023 tanggal 21 Agustus 2023,yaitu sebesar Rp835.038.728;

h) bahwa Tim Peneliti dalam melakukan perhitungan Pajak yang kurang /lebih Bayar atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak menggunakan nilai SKPPKP sebesar Rp840.680.628,-. Hal

ini dilakukan Tim Peneliti karena mempertimbangkan surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yaitu : angka perhitungan SKPPKP dalam SPT sebesar Rp840.680.628,- dan Jumlah Pajak menurut perhitungan Wajib Pajak yaitu sebesar Rp0(Nol Rupiah);

c. Pendapat Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a) bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP mengatur, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

b) bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

c) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2022 sebesar Rp44.800.000 berasal dari hasil pengujian terdapat Faktur Pajak yang tidak dilaporkan lawan transaksi dan tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan barang sehingga pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PMnya dapat dikreditkan;

d) bahwa atas koreksi Kredit Pajak sebesar Rp4.928.000 juga terkait dengan koreksi atas DPP Perolehan Barang dan Jasa;

e) bahwa Wajib Pajak mengajukan keberatan atas koreksi Pemeriksa tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam angka VI di atas;

f) bahwa atas koreksi Pemeriksa tersebut, Tim Peneliti berpendapat sebagai berikut:

(1) bahwa Pasal 1 angka 24 UU PPN telah mengatur, bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

(2) bahwa berdasarkan data aplikasi PKPM, untuk masa pajak Juli 2022 terdapat faktur pajak yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak namun belum dilaporkan oleh lawan transaksi dengan nilai DPP sebesar Rp44.800.000 dan nilai kredit pajak sebesar Rp4.269.386;

(3) bahwa sesuai ketentuan pasal 16F UU PPN, Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar;

(4) bahwa dalam proses keberatan Wajib Pajak telah menyampaikan data, dokumen dan informasi berupa Bukti Pengeluaran Kas (BPK) dan Printout rekening koran beserta rincian bulkpayment dalam bentuk softcopy;

(5) bahwa setelah dilakukan penelitian atas dokumen Bukti Pengeluaran Kas (BPK) dan dokumen pendukungnya serta berdasarkan penjelasan dan keterangan Wajib Pajak, atas faktur pajak yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak dan menjadi dasar koreksi DPP Perolehan Barang dan Jasa telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak kepada lawan transaksi. Hasil penelitian tersebut disampaikan dalam Kertas Kerja Penelitian yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penelitian ini;

(6) bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pembeli tidak

bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN apabila dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual Barang Kena Pajak;

(7) bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan dan ketentuan tersebut diatas maka Tim Peneliti berpendapat koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas DPP Perolehan Barang dan Jasa dan Kredit Pajak tidak tepat, sehingga perhitungan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menjadi sebagai berikut:

C. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 april 2024 Masa Pajak Juli 2022 adalah tidak tepat. Dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 april 2024 Masa Pajak Juli 2022 sebagai berikut:

II. Kesimpulan dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas maka disimpulkan:

a. bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.20/2025 tanggal 12 Maret 2025 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa koreksi Pemeriksa/Penelaah Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP- 00036/KEB/WPJ.20/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN nomor

00161/207/22/097/24 tanggal 02 April 2024 Masa Pajak Juli 2022 atas nama Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor FIN-

TAX/163/BIM/EXT/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025, pada pokoknya menyampaikan penjelasan yang sama dengan yang disampaikan di Surat Bandingnya;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan

alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

Bukti P-1 Softcopy Surat Keputusan Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.20/2025

tanggal 12 Maret 2025;

Bukti P-2 Softcopy Surat Keberatan Nomor FIN-TAX/168/BIM/EXT/VI/2024

tanggal 13 Juni 2024;

Bukti P-3 Softcopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2022 Nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 April 2024;

Bukti P-4 Softcopy Akta Notaris Nomor 20 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh

Anita Dewi Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur;

Bukti P-5 Softcopy Akta Notaris Nomor 20 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat oleh

Anita Dewi Kartika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur;

Bukti P-6 Pakta Integritas atas nama Torang Sounggilon Sidabutar selaku

Direktur;

Bukti P-7 Pakta Integritas, Surat Kuasa Khusus, dan Izin Kuasa Hukum atas nama

Andree Novianto;

Bukti P-8 Pakta Integritas, Surat Kuasa Khusus, dan Izin Kuasa Hukum atas nama

Sri Widiyatmono;

Bukti P-9 Matriks sengketa;

Bukti P-10 Mapping sengketa;

Bukti P-11 Penjelasan tertulis tanggal 05 Desember 2025, beserta lampiran:

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama CV Putra Anugrah San, CV Sinar Jaya Agri, dan PT Cipta Padang Berlian;

b. Penghitungan Pajak menurut Pemohon Banding dan Terbanding;

Bukti P-12 SKPPKP masa April, Mei, Juni dan Juli 2022;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti

berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

Bukti T-1 Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2 Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3 Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4 Matrik sengketa dan penjelasan koreksi;

Bukti T-5 Penghitungan Pajak;

Bukti T-6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tanggal 23

Oktober 2017;

Bukti T-7 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 23 Januari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00036/KEB/WPJ.20/2025 tanggal 12 Maret 2025, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2022 Nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 April 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan

pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding FIN-TAX/119/BIM/EXT/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah

sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti

serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum memeriksa materi sengketa terlebih dahulu

Pengadilan Pajak memeriksa dan menentukan apa yang menjadi pokok sengketa banding;

Menimbang bahwa di dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding

mengajukan banding atas Pajak Masukan sebesar Rp 4.928.000;

Menimbang bahwa terkait dengan sengketa pajak masukan, berdasarkan

pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa dari pemeriksaan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan dan koreksi atas nilai SKPPKP;

2. bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan;

3. bahwa dari bukti Laporan Penelitian Keberatan (LPK) diketahui bahwa Terbanding telah mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Banding terkait dengan koreksi atas Pajak masukan yang dapat diperhitungkan;

4. bahwa dalam Surat Ketetapan Pajak, Terbanding menetapkan nilai SKPPKP yang diperhitungkan sebesar Rp835.038.728;

5. bahwa dalam surat keberatannya Pemohon Banding menyampaikan penghitungan pajak menurut Pemohon Banding. Dalam penghitungan tersebut menurut Pemohon Banding nilai SKPPKP yang seharusnya diperhitungkan sebesar Rp840.680.628

6. Bahwa dari bukti Laporan Penelitian Keberatan (LPK) diketahui bahwa Terbanding menentukan nilai SKPPKP yang diperhitungkan sesuai dengan nilai menurut Pemohon Banding yang disampaikan dalam Surat Keberatan yaitu sebesar Rp840.680.628;

7. Bahwa dari Surat Banding diketahui bahwa nilai SKPPKP menurut Pemohon Banding sebesar Rp840.680.628;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Pajak

berpendapat bahwa terbukti atas koreksi Pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.928.000 telah dikabulkan oleh Terbanding pada saat proses keberatan;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya keberatan Pemohon

Banding atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp4.928.000 pada saat proses keberatan, maka konsekuensi logisnya Koreksi Pajak Masukan tersebut seharusnya bukan lagi menjadi pokok sengketa banding;

Menimbang bahwa terkait koreksi nilai SKPKPP, terbukti bahwa nilai

SKPKPP yang diperhitungkan Terbanding pada saat proses keberatan nilainya sama dengan nilai SKPKPP yang seharusnya diperhitungkan menurut Pemohon Banding dalam Surat Keberatan dan Surat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa nilai SKPKPP yang

diperhitungkan Terbanding pada saat proses keberatan nilainya sama dengan nilai SKPKPP yang seharusnya diperhitungkan menurut Pemohon Banding dalam Surat Keberatan dan Surat Banding, maka menurut Pengadilan Pajak tidak terdapat sengketa atas nilai SPKPP;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak yang

menjadi sengketa dalam banding ini hanya menyangkut koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan koreksi DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi reklasifikasi DPP

Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN menjadi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp663.000.000 dengan melakukan Koreksi Positif DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp663.000.000 dan koreksi negatif DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar (Rp663.000.000) dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Terbanding berpendapat bahwa PKE tidak dapat didefinisikan sebagai Pakan, melainkan sebagai Bahan Pakan yang memiliki kode HS 2306.60.00. Atas kode HS ini, Terbanding menyatakan bahwa PKE tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142 Tahun 2017, sehingga penyerahannya terutang PPN;

- bahwa Terbanding berpendapat bahwa bahan pakan yang dibebaskan dari PPN menurut lampiran I nomor urut 14 PMK 142 tahun 2017 memiliki kode HS 230800 ("Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan..."). Karena PKE memiliki kode HS 2306.60.00.00, PKE tidak dapat digolongkan sebagai bahan pakan ternak yang penyerahannya dibebaskan dari PPN;

- bahwa Terbanding berpendapat bahwa PKE tidak dapat dikategorikan sebagai Pakan (pakan jadi/kumplit) karena Bungkil Inti Sawit (PKE) tidak memenuhi Persyaratan Teknis Minimal Mutu dan Keamanan Pakan (PTM) sebagai Pakan Kumplit Penggemukan Sapi/Kerbau, khususnya karena kandungan Calcium

dan NDF (Neutral Detergent Fiber) yang tidak memenuhi standar. Selain itu, PKE tidak memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sehingga tidak layak disebut sebagai pakan ternak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi

Terbanding dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Palm Kernel Expeller (PKE) adalah limbah inti sawit berbentuk serbuk yang secara alami bermanfaat sebagai pakan ternak;

- bahwa Pemohon Banding merujuk pada Pasal 1 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020. Ketentuan ini menyebutkan bahwa pakan ternak (tidak termasuk pakan hewan kesayangan) merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

- bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa PKE masuk ke dalam daftar rincian sebagaimana lampiran PMK Nomor 142/PMK.010/2017 pada poin Nomor 14, yaitu "Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya". Pemohon Banding mendasarkan hal ini pada fakta bahwa bungkil atau PKE adalah limbah kelapa sawit yang merupakan kelompok nabati (berasal dari tumbuh-tumbuhan);

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat yang menjadi

permasalahan dalam sengketa banding ini adalah apakah Palm Kernel Expeller (PKE) atau Bungkil Inti Sawit termasuk Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat sengketa yang terjadi

adalah sengketa yang bersifat yuridis;

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa Pakan Ternak Tidak Termasuk Pakan Hewan Kesayangan

Termasuk Dalam Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024

Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian hasil rumusan kamar tata usaha negara antara lain menyebutkan:

Perihal Palm Kernel Expeller (PKE) atau Bungkil Inti Sawit

Penyerahan PKE atau bungkil inti sawit (a by-product of the crushing and expelling of oil from palm kernel dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai karena dianggap barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa makanan ternak, unggas dan ikan dan/ atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Palm Kernel Expeller (PKE) atau Bungkil Inti Sawit termasuk Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Pajak

berpendapat koreksi Terbanding berupa reklasifikasi dari DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN menjadi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri tidak tepat;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Koreksi Positif DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp663.000.000 dan koreksi negatif DPP Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar (Rp 663.000.000) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan

Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur: Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Menimbang bahwa ketentuan penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang-

Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatur: …Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan…;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Pengadilan Pajak mengatur: “(1) Alat bukti dapat berupa: e. keyakinan Hakim”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Pengadilan Pajak

mengatur: “Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak

yang mengatur: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

bahwa menurut memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh

alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini; bahwa Pengadilan Pajak menyimpulkan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan banding Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rekapitulasi

Pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan

Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP: Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

menurut TerbandingRp 2.432.753.772 Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak Rp663.000.000 - menurut Pengadilan PajakRp 1.769.753.772

DPP: Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

1Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:

a.1.Ekspor0 a.2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri1.769.753.772 a.3.Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN0 a.4.Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut17.801.717.625 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN663.000.000 a.6.Jumlah20.234.471.397

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN0

c. Jumlah Seluruh Penyerahan20.234.471.397

2Penghitungan PPN Kurang Bayar:

a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri194.672.911

b. Dikurangi:

b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama0 b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan1.035.353.539 b.3.Dibayar dengan NPWP sendiri0 b.4.Lain-lain0

c. Diperhitungkan:

c.1.SKPLB0 c.2.SKPPKP840.680.628

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan194.672.911

e. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang0

3Kelebihan Pajak yang sudah:

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .......... (karena pembetulan)0

c. Jumlah (a+b)0

MENGADILI:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00036/KEB/WPJ.20/2025 tanggal 12 Maret 2025, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2022 Nomor 00161/207/22/097/24 tanggal 2 April 2024, atas nama PT Borneo Indah Marjaya, NPWP 01.760.732.6-007.000, beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, domisili elektronik di b2b3tax@gmail.com, sehingga perhitungan pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp 20.234.471.397 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp194.672.911 Jumlah Pajak yang Dapat DiperhitungkanRp194.672.911 Jumlah penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarRp0 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanRp0 PPN yang kurang dibayarRp0 Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUPRp0 Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) DibayarRp0

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026 oleh Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Winarsih, SP., S.H., M.M dan Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak., M.S.E., M.P.P., masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui e-Tax Court pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Winarsih, SP., S.H., M.M.Anang Mury Kurniawan, S.S.T., Ak., M.Si.

Ditandatangani Secara Elektronik

Untung Setyo Margono, S.S.T., Ak.,

M.S.E., M.P.P.,

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Roni Ziyardi Yasmi, S.H., M.M.