PUT-006437.45/2025/PP/M.VIIB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-006437.45/2025/PP/M.VIIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem E-Tax Court Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006437.45/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK., NPWP 01.002.946.0-054.000,

beralamat di Treasury Tower Lt. 8 District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, dalam hal ini diwakili oleh Indra Sakti, jabatan Wakil Direktur Utama;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Alvin Kurnia,

Jabatan: Karyawan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268/CPP-PP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding,

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, DKI Jakarta, 13230, hadir dalam persidangan yang diwakili oleh, yaitu:

1. Nama/NIP : Diah Mega Susanti,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Muda,

2. Nama/NIP : Tita Puspita Lundiana,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

3. Nama/NIP : Bambang Yupito,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

4. Nama/NIP : Ari Suganda,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

5. Nama/NIP : Fabian Abhiwibawa,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

6. Nama/NIP : Yesa Dwi Christanto,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

7. Nama/NIP : Joni Rigenta Basuki,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

8. Nama/NIP : Maya Hapsari Diah Kusumawardani,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

9. Nama/NIP : Andri,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

10. Nama/NIP : Gede Agus Febrata Ariyama,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

11. Nama/NIP : Muhammad Aswan Syahrir,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama,

12. Nama/NIP : Mulyono,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,

13. Nama/NIP : I Gde Hanggara Hermawan,

Jabatan: Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan,

14. Nama/NIP : Eko Heru Widiyanto,

Jabatan: Pelaksana Pemeriksa,

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-317/WBC.11/2026 tanggal 3 Maret 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1259/PP/BR/2025 tanggal 25 November 2025

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 134/CPP- PP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor: S-00200/ WBC.11/SUB/2025 tanggal 1 Oktober 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas SPTNP Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/ 2025 tanggal 11 Maret 2025 tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Tanpa Nomor tanggal 6 Mei 2025 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak, dan ditetapkan tagihan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor, berupa denda sebesar Rp293.686.078,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding a quo, sehingga mengajukan banding melalui Surat Nomor 134/CPP- PP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang diterima secara elektronik melalui Sistem e- Tax Court di Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 134/CPP-PP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Terbanding dengan KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 Terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025,

Keputusan Terbanding diterima tanggal 15 Juli 2025 bahwa setelah membaca dan mencermati Keputusan atas Penetapan Terbanding maka Pemohon Banding tidak sependapat dan menolak seluruhnya Keputusan Terbanding. Fakta-fakta hukum dan dalil-dalil hukum Pemohon Banding dapat disampaikan sebagai berikut: A. Terbanding Cacat Formal/Salah Objek Penetapan menurut Pasal 16 UU

Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006

bahwa Terbanding menerbitkan Penetapan berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, berdasarkan penjelasan Pasal 16 UU

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;

(2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat

(2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan pabean;

(4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar;

(5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat

(2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihan;

(6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri; bahwa bila melihat dari Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku maka yang menjadi Objek Penetapan dari Terbanding adalah mesti harus dari frasa pada Pasal 2 yaitu Terbanding dapat menetapkan tarif dan/atau

nilai Pabean barang impor untuk menghitung bea masuk saat PIB diberitahukan atau pun saat belum diberitahukan, oleh karenanya Terbanding menerbitkan SPTNP PPN adalah salah, cacat formal dan melampaui kewenangan berdasarkan Undang-Undang Kepabenan Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya Pengadministrasian PPN bukan Pada ranah hukum Terbanding;

bahwa berdasarkan Memori Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabenan dinyatakan sebagai berikut: "Penetapan Tarif dan Nilai Pabean atas pemberitahuan pabean secara self assessment hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga: a) bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; b) bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah; bahwa kenyataannya Terbanding tidak menetapkan tarif dan nilai pabean atas bea masuk Pemohon Banding dalam PIB Pemohon Banding, sehingga SPTNP atas pengenaan kembali PPN impor tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa dari memori penjelasan tersebut di atas mestinya objek dari penetapan adalah bea masuk bukan PPN sehingga dalam hal ini menurut UU Kepabeanan salah menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya maka KEP-00672/BC/ WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 koreksi atas PPN yang diterbitkan oleh Terbanding dengan Penetapan SPTNP-002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 tidak tepat cacat hukum formal dan mesti dibatalkan berdasarkan hukum positif yang berlaku;

B. Menurut UU PPN tentang Pasal 16B Barang Impor tidak dikenakan PPN

junto PP 81 Tahun 2015 sehingga Terbanding melanggar serta menyimpang dari UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

1. bahwa karena sengketa ini terkait dengan Pengenaan PPN impor yang dilakukan oleh Terbanding tentunya yang menjadi acuan adalah Undang- Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009;

2. bahwa berdasarkan Pasal 16B Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

• Ayat (1) Pajak Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah;

• Ayat (3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;

bahwa aturan Pelaksanaan dari Pasal 16B UU PPN diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 1 ayat (1) huruf g dan f berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

f. pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;

g. pakan ikan;

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan

perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan oleh karenanya UU PPN memberikan arahan yang jelas kepada Terbanding untuk dapat menjalankan UU dan ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan kuasa yang sesuai dengan UU PPN, sebab administrasi PPN berada dalam ruang lingkup Dirjen Pajak oleh karenanya Pemohon Banding juga telah diaudit oleh Dirjen Pajak dan diaudit lagi pada Dirjen Bea dan Cukai sangat ironis kepada Pembayar Pajak Pemohon Banding yang telah susah payah membayar pajak. Oleh karenanya dapat ditarik garis kesimpulan sebagai berikut:

1) bahwa pada hakikatnya atas impor BKP dikenakan PPN, hanya saja ada fasilitas yang diatur dalam Pasal 16B UU PPN, dimana untuk impor Barang Kena Pajak tertentu maka atas impornya tidak dipungut dan/atau dibebaskan PPN-nya;

2) bahwa barang Kena Pajak tertentu merupakan BKP yang merupakan barang yang mempunyai nilai strategis bagi perekonomian negara pada umumnya, dan ketahanan negara pada khususnya karena menyangkut kualitas manusia Indonesia pada khususnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka atas Penyerahan dan/atau impor BKP Tertentu yang bersifat strategis dibebaskan dari Pengenaan PPN;

3) bahwa konsekuensi dari dibebaskannya penyerahan BKP bersifat strategis, maka PPN masukan yang terkait dengan penyerahan BKP bersifat strategis tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding, jika atas impor bahan baku pakan ikan ini dikenakan PPN Impor, maka pada akhirnya PPN Masukan ini akan meningkatkan harga pokok penjualan (HPP) dari pakan ikan, sehingga harga jual pakan ikan kepada para peternak ikan akan meningkat, dan membuat harga ikan pun

meningkat sehingga akan memberatkan konsumen petani tambak ikan di dalam negeri;

4) bahwa pengenaan PPN impor atas impor bahan baku pakan ikan oleh Terbanding akan mengakibatkan industri pakan ikan dalam negeri akan kalah bersaing dengan industri pakan ikan impor, sehingga industri pakan ikan akan mati dan yang paling diuntungkan adalah industri pakan ikan luar negeri, industri pakan ikan telah mempekerjakan banyak pegawai dan karyawan sehingga memberatkan industri pakan ikan dan ternak, dan juga lebih baik mengimpor langsung pakan ikan dari China, Malaysia, Taiwan, Korea dan Jepang;

5) bahwa Pemohon Banding juga akan diperiksa Oleh Direktur Jenderal Pajak setiap tahun oleh karena administrasi perpajakan Pajak Pertambahan Nilai ada pada Dirjen Pajak, sehingga terdapat dua kali koreksi dan Penetapan atas Pajak Pertambahan Nilai sebab Dirjen Pajak akan mengeluarkan Produk Hukum SKP atas Pajak Pertambahan Nilai, yang menurut Pemohon Banding tidak ada koordinasi antara dua Lembaga Dirjen Pajak dan Bea Cukai terhadap sengketa yang sama yang sangat merugikan Pemohon Banding yang telah susah payah membayar pajak;

C. Materi Sengketa Impor Bahan Baku Pakan Ikan Menurut Terbanding.

bahwa Menurut Terbanding dalam Keputusan yang diterima oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan impor bahan baku pakan ikan dan udang yang di impor oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan jenis bahan pakan yang ada di list/daftar PMK 267 Tahun 2015 telah diubah PMK 142 Tahun 2017; bahwa menurut Pemohon Banding dapat disampaikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan pakan ikan dan menjual pakan kepada petambak- petambak Ikan/Udang di Indonesia, oleh kerenanya untuk memenuhi kebutuhan bahan Pakan Ikan salah satunya melakukan impor berupa

barang bahan baku pembuat pakan ikan Squid Liver Powder (Bahan Baku Pakan Ikan);

2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER-02/MEN/2010 Tentang Pengadaan Dan Peredaran Pakan Ikan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1):

"Pengadaan pakan ikan dilakukan melalui produksi di dalam negeri dan/atau impor."

Pasal 7

Ayat (1): "Pengadaan pakan ikan melalui impor harus dilengkapi Surat Keterangan Teknis dari Direktur Jenderal";

Ayat (2): "Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal";’

3. bahwa untuk memenuhi aturan dan peraturan Perundang-undangan bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Import bahan baku pembuatan pakan ternak yang diimport oleh Pemohon Banding adalah bukan barang imbuhan dan benar-benar adalah barang import untuk pembuatan bahan baku pakan ternak, sehingga Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding pada saat melakukan impor bahan pakan ikan telah mendapatkan Surat Keterangan Teknis Bahan Baku Pakan Ikan/Udang/Pakan Udang/Udang Impor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan Dan Perikanan, dimana Surat Keterangan Teknis tersebut ditembuskan (dikoordinasikan) ke:

 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

 Direktur Jenderal Perikanan Budidaya

 Direktur Peraturan Perpajakan I

 Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

 Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan

bahwa selain Surat Keterangan Teknis Pemohon Banding pada saat impor Pemohon Banding juga telah melengkapi Surat Keterangan Phytosanitary certificate, health certificate, certificate of origin, dan certificate of analysis, sebagaimana yang disebutkan dalam PMK 142 Persyaratan yang diminta dalam Pasal 3 dan 4 PMK No. 142/2017;

Bahwa berdasarkan PMK-142/PMK.010/2017

Pasal 5 berbunyi:

Ayat (1): Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Ayat (2): Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; Ayat (3): Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

Pasal 6 berbunyi:

Ayat (1): Rincian bahan pakan pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Ayat (2): Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Ayat (3): Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini";

Menurut Pemohon Banding, dalam hal ini Terbanding salah menerapkan arti ayat (2), ayat (3) Pasal 5 dan Pasal 6 PMK No. 142/2017. Makna sesungguhnya dari ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat disampaikan sbb:

Ayat (2):

Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; Jadi walaupun bahan baku yang diimpor tidak terdapat dalam Lampiran I dan II PMK No. 142/2017 tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; Ayat (3):

Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

bahwa fasilitas pembebasan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang diminta, namun fasilitas tersebut bisa dilakukan penyesuaian dengan cara dilakukannya perubahan Menteri ini;

bahwa atau dalam bahasa yang sederhana adalah, untuk dan tujuan apa dibuatnya ayat (2) dan ayat (3) jika Terbanding tetap mengenakan PPN walaupun Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan, bukankah lebih sederhana apabila langsung dinyatakan secara tegas, fasilitas Pembebasan PPN diberikan sebatas bahan atau barang yang terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II saja, tanpa ada embel-embel ayat (2) dan ayat (3). Oleh karenanya PMK 267 yang diubah dengan PMK 142 tidak dapat mengakomodasi perkembangan kekinian dan kebutuhan akan pakan ternak yang lebih

berkualitas dan memenuhi unsur kesehatan serta ke selamatan bagi pengguna pakan ternak/ikan/udang, bila mana hanya mengikuti dari kebutuhan bahan pembuat pakan ternak hanya berasal dari Lampiran 1 dan II dari PMK 267 serta 142 maka industry pakan ternak di Indonesia akan kalah bersaing dengan industry luar negeri yang bahan baku pakan lebih bermutu dengan harga yang lebih murah karena tidak dikenakan PPN saat impor. Oleh karenanya prinsip dari pengenaan PPN harus tunduk ke UU PPN Pasal 16B sebab pakan termasuk barang industri strategis yang harus dibebaskan pengenaan PPN, terbitnya SPTNP menurut Pemohon Banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan karena menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KESIMPULAN:

1. bahwa Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas PPN adalah salah objek penetapan menurut UU Kepabenan yang menjadi objek penetapan Terbanding adalah Tarif nilai Pabean oleh karenanya PPN bukan merupakan Objek dari kuasa Pasal 16 UU Kepabeanan sehingga KEP- 00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 Terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 harus batal demi hukum;

2. bahwa menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 16 B menyatakan bahwa Pakan dan Bahan Baku Pakan termasuk barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga dengan diterbitkannya SPTNP terhadap PPN akan merugikan Petani Tambak Ikan di Indonesia, sebab 10% PPN tidak dapat dikreditkan maka akan ditambahkan kepada HPP (harga pokok penjualan) dan akan merugikan petani tambak dan industri pakan di Indonesia karena harga pakan akan lebih mahal dari Impor Pakan;

3. bahwa administrasi PPN berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai, sesuai dengan system Self Assessment maka Dirjen Pajak akan melakukan Audit Pada SPM PPN sesuai dengan UU PPN Nomor 42 tentang PPN, koreksi yang dilakukan oleh Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasa UU KUP, oleh karenanya Pemohon Banding

sangat dirugikan dua kali koreksi di kementerian keuangan. Ironis bagi pembayar pajak, pemungutan pajak tidak berdasarkan keadilan;

4. bahwa Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melakukan impor pakan ternak dan mengimpor bukan barang imbuhan sehingga mendapat Surat Keterangan Teknis tentang barang impor untuk Pakan Ikan, sesuai dengan kegiatan Industri Pemohon Banding memproduksi Pakan Ikan dan Udang. Surat Keterangan Teknis ditujukan juga kepada Terbanding dan Dirjen Pajak, serta Pemohon Banding Juga telah sesuai dengan PMK 267 junto PMK 142;

5. bahwa oleh karenanya Pemohon Banding telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membatalkan Keputusan terbanding Nomor terhadap KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 Terhadap Penetapan Terbanding SPTNP-002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, harus dibatalkan demi hukum sehingga utang PPN sebesar Rp293.686.078,00 atas impor bahan baku pakan ikan menjadi Nihil;

Bahwa dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding melampirkan salinan digital (soft-copy) dokumen/bukti pendukung sebagai berikut:

P.1 Keputusan Terbanding Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal

11 Maret 2025;

P.2 SPTNP Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025; P.3 Surat Keberatan Tanpa Nomor tanggal 6 Mei 2025;

P.4 Bukti Penerimaan Negara Nomor 000090433171 tanggal 25 April 2025

sebesar Rp293.686.078,00;

P.5 Billing DJBC nomor 640250301300309 tanggal 11 Maret 2025 sebesar

Rp293.686.078,00;

P.6 Pemberitahuan Impor Barang Nomor 024012 tanggal 20 Februari 2025; P.7 Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan nomor

0355/DJPB.3/PB.340/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;

P.8 Softcopy Certificate of Insurance tanggal 23 Januari 2025;

P.9 Commercial Invoice, Packing List nomor Invoice S4-SCP162-SB35 tanggal

21 Januari 2025;

P.10 Bill of Lading nomor KMTCKPO0262733;

P.11 Certificate of Feed Analysis nomor DAN 2024-33098-1 tanggal 26 Desember

2024;

P.12 Quality Certificate tanggal 21 Januari 2025;

P.13 Sanitay (Health) Certificate nomor P12-2025-22 tanggal 22 Januari 2025; P.14 Certificate of Origin nomor K043-25-0045631;

P.15 Certificate of Free Melamine tanggal 21 Januari 2025;

P.16 Certificate of Anti Salmonella tanggal 21 Januari 2025;

P.17 Certificate of Heavy Metal tanggal 21 Januari 2025;

P.18 Certificate of Weight tanggal 21 Januari 2025;

P.19 Container Cleanliness Certificate tanggal 21 Januari 2025;

P.20 Certificate of Antibiotics tanggal 21 Januari 2025;

P.21 Certificate of Qualiti tanggal 21 Januari 2025;

P.22 Beneficiary’s Certificate tanggal 21 Januari 2025;

P.23 Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 142/PMK.010/2017 tanggal

23 Oktober 2017;

P.24 Statement Letter tanggal 21 Januari 2025;

P.25 Material Safety Data Sheet;

P.26 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.02/MEN/2010

tanggal 8 Februari 2010;

P.27 Peraturan Pemerintah RI nomor 49 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022; P.28 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Central Proteina Prima Tbk. Nomor

62 Tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dimeteraikan kemudian;

P.29 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-

AH.01.09-0121689 tanggal 26 Maret 2024 yang telah dimeteraikan kemudian;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 00200/WBC.11/SUB/2025 tanggal 1 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. PERMASALAHAN

1. Segi Formal

bahwa pengajuan keberatan atas SPTNP nomor: 002768/WBC.11/ KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 telah memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan dan telah diterbitkan KEP-00672;

2. Segi Materi

a. bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-00672 melalui surat nomor 134/CPP-PP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Indra Sakti selaku Direktur;

b. bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan tarif PPN atas jenis barang berupa SQUID LIVER POWDER (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) tidak dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN dan dipungut PPN sebesar 12% (dua belas persen) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor267/PMK.010/2015 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

c. bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci dalam penjelasan lebih lanjut;

B. KRONOLOGI, FAKTA, DAN DATA HUKUM TERKAIT SENGKETA

1. bahwa Pemohon Banding melakukan kegiatan impor barang berupa SQUID LIVER POWDER (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED), sesuai PIB nomor 024012 tanggal 20 Februari 2025, diberitahukan dengan pos tarif 2309.90.90 dan diberitahukan mendapatkan pembebasan PPN;

2. bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak menetapkan barang tarif bea masuk sesuai SPTNP nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, sehingga mengakibatkan kurang bayar PDRI

dengan total sebesar Rp293.686.078,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah);

3. bahwa atas penetapan tersebut Pemohon mengajukan keberatan dilampiri dengan:

a. bukti pelunasan sebesar tagihan yang harus dibayar, sesuai BPN dengan NTPN nomor: 58DFC6P4OHIJ8FIL;

b. fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang diajukan keberatan;

4. bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta, data dan bukti yang ada, Terbanding memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-00672;

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau penyerahan jasa kena pajak tertentu dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/ 2015 tentang Kriteria dan / atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk

Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-25/BC/2022 tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

D. ANALISIS

1. bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding sesuai yang tercantum pada surat banding nomor 134/CPP-PP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025;

2. bahwa kewenangan Pemungutan PPN Barang Impor Menggunakan Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP);

a. bahwa Terbanding membantah dalil-dalil Pemohon Banding pada huruf A dan huruf B Surat Bandingnya, yang pada intinya menyatakan bahwa Terbanding cacat formal/salah objek penetapan menurut Pasal 16 UU Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006;

b. bahwa sebelumnya, perlu kiranya Terbanding sampaikan dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (kewenangan atribusi) kepada Terbanding untuk melakukan pemungutan PPN;

c. berdasarkan hukum positif Indonesia, terminologi dan konsep kewenangan atributif/ atribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: Pasal 1 angka 22 menyatakan:

“atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang”;

Pasal 12 menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

(3) Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

Adapun unsur tersebut jika disandingkan dengan perkara in casu adalah sebagai berikut:

• Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

• Undang-Undang yang memberikan wewenang Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 (UU PPN);

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor barang kena pajak” Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b:

“Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda dengan penyerahan Barang Kena Pajak pada huruf a, siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenai pajak’;

Pasal 11 ayat (1):

“Terutangnya pajak terjadi pada saat: b. impor barang kena pajak” Penjelasan Pasal 11 ayat (1):

“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akural, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak”; Pasal 12 ayat (3):

“Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

• Tanggang jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan (dhi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai): hal tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya pelaksanaan terkait pemungutan PPN ini berada penuh di bawah kewenangan DJBC.

d. bahwa berdasarkan uraian pada di atas, sudah jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan konsep kewenangan atributif, Terbanding mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan PPN;

e. bahwa setelah mengetahui adanya kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU PPN kepada Terbanding, maka akan dijelaskan mekanisme untuk melaksanakan kewenangan dimaksud;

f. bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan pada UU PPN, tidak ditemukan mekanisme atau batasan terkait tata cara pemungutan PDRI tersebut, maka berdasarkan Pasal 17 UU PPN dijelaskan dan ditegaskan sebagai berikut:

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundangundangan lainnya.

g. bahwa ketentuan Pasal 17 tersebut senada dengan asas hukum yang berbunyi Generalia Sunt Praeponenda Singularibus (General Things are to Precede Particular Things, General Laws are to Precede Particular

laws) yang artinya, undang-undang yang bersifat umum dapat diadopsi dan diterapkan pada undang-undang yang bersifat khusus;

h. bahwa mengingat dalam ketentuan khusus terkait PPN dalam hal ini UU PPN tidak mengatur terkait pemungutan PPN dalam rangka impor, maka berdasarkan Pasal 17 dan asas hukum di atas dapat diadobsi ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait impor secara umum yaitu ketentuan dalam undang-undang kepabeanan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 13 menyatakan:

“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”; Pasal 6 ayat (1):

“Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

“Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakkannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”;

i. bahwa selanjutnya, muncul pertanyaan “kenapa menggunakan SPTNP?”, hal tersebut dapat dijawab dengan kembali menggunakan logika hukum sebagai berikut:

1) bahwa segala sesuatu yang menyangkut importasi Barang Kena Pajak harus tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam undang- undang kepabeanan, termasuk di dalamnya mengenai tata cara penetapan, perhitungan, dan pembayaran atas pungutan impor yang meliputi Bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor;

2) bahwa mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan adalah SPTNP dan SPKTNP yang kedua bentuk penetapan tersebut digunakan terhadap objek yang sama yaitu Pemberitahuan Impor Barang, pembedanya hanya batasan waktu penggunaannya, jika masih dalam 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean

menggunakan SPTNP, sedangkan jika sudah melewati waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean menggunakan SPKTNP;

3) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor.”

Pasal 2 ayat (1a) menyatakan:

“Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal Tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.”

Pasal 2 ayat (2) menyatakan:

“Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean impor”;

Pasal 2 ayat (3) menyatakan:

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, Tarif yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.”;

Pasal 5 ayat (2) menyatakan:

“Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

b. pemberitahuan; dan

c. penagihan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Importir;

4) bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya SPTNP merupakan mekanisme yang dapat digunakan oleh Terbanding dalam memungut PPN Impor, dengan argumen sebagai berikut:

- pada perkara in casu, pada dasarnya telah dilakukan penetapan tarif terhadap barang yang diimpor, akan tetapi tarif yang diberitahukan dalam pemberitahuan adalah sesuai, sehingga tidak timbul kekurangan pembayaran tarif Bea Masuk (vide Pasal 2 ayat (3) UU PPN);

- Kesalahan dalam perkara in casu, hanya terdapat dalam kesalahan pemberitahuan PPN, maka tagihan yang timbul hanya atas kekurangan pembayaran PPN, dan penagihannya menggunakan SPTNP (vide Pasal 2 ayat (1a) UU PPN);

- Mengingat salah satu fungsi dari SPTNP menurut Pasal 5 ayat

(2) UU PPN adalah sebagai pemberitahuan dan penagihan, dalam hal ini adalah terkait kekurangan PPN, maka sudah tepat jika pemungutan PPN atas perkara in casu menggunakan mekanisme SPTNP;

3. Konsep Pembebasan PPN Impor atas bahan pakan ternak / bahan pakan ikan;

a. bahwa Pemohon Banding sesuai PIB nomor 024012 tanggal 20 Februari 2025 melakukan impor barang berupa SQUID LIVER POWDER (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED), yang diberitahukan pada pos tarif 2309.90.90 dan dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 142/PMK.010/2017;

b. bahwa barang berupa SQUID LIVER POWDER (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) diberitahukan dalam HS Code 2309.90.90 merupakan Tepung Gandum atau Tepung Meslin, dengan struktur sebagai berikut:

c. bahwa uraian barang dan pos tarif sesuai pemberitahuan Pemohon tidak tercantum dalam Lampiran I / Lampiran II PMK Nomor 142/PMK.010/ 2017 yang memuat dan mengatur kriteria dan / atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

d. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142PMK.010/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 267 /PMK.010/2015 tentang kriteria dan/ atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;

Pasal 5:

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini

Pasal 6:

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini.

e. Unsur Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3)

- Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;

- dapat diberikan fasilitas dibebaskan sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

- Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini.

f. bahwa unsur Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3)

- Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;

- dapat diberikan fasilitas dibebaskan sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

g. bahwa berdasarkan unsur pasal di atas, dapat diartikan bahwasanya pemenuhan unsur pembebasan harus bersifat kumulatif, yaitu keempat unsur di atas harus terpenuhi. Semisal, dalam importasi sebuah barang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (bebas dari negara penyakit dan seterusnya), namun belum terdapat perubahan pada peraturan menteri yang mengakomodir barang impor in casu, pemberian pembebasan PPN tidak dapat diberikan;

E. SIMPULAN

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Terbanding sudah benar dalam memungut Tarif PPN terhadap barang yang diimpor Pemohon Banding;

2. bahwa dalam memungut PPN atas barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 024012 tanggal 20 Februari 2025 Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

F. PERMOHONAN/SARAN

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa seluruh dalil yang disampaikan Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.

- Menguatkan Keputusan Terbanding nomor KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/ 2025 tanggal 01 Juli 2025;

bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya, Terbanding tidak melampirkan dokumen/bukti pendukung apa pun;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 006437.45.2025/PAN/2025 tanggal 21 Oktober 2025 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025

tanggal 11 Maret 2025;

Bukti P-2. SPTNP Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret

2025;

Bukti P-3. Surat Keberatan Tanpa Nomor tanggal 6 Mei 2025;

Bukti P-4. Bukti Penerimaan Negara Nomor 000090433171 tanggal 25 April 2025

sebesar Rp293.686.078,00 yang telah dimeteraikan kemudian; Bukti P-5. Billing DJBC nomor 640250301300309 tanggal 11 Maret 2025 sebesar

Rp293.686.078,00 yang telah dimeteraikan kemudian;

Bukti P-6. Pemberitahuan Impor Barang Nomor 024012 tanggal 20 Februari

2025;

Bukti P-7. Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan nomor

0355/DJPB.3/PB.340/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;

Bukti P-8. Softcopy Certificate of Insurance tanggal 23 Januari 2025;

Bukti P-9. Commercial Invoice, Packing List nomor Invoice S4-SCP162-SB35

tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-10. Bill of Lading nomor KMTCKPO0262733;

Bukti P-11. Certificate of Feed Analysis nomor DAN 2024-33098-1 tanggal 26

Desember 2024;

Bukti P-12. Quality Certificate tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-13. Sanitay (Health) Certificate nomor P12-2025-22 tanggal 22 Januari

2025;

Bukti P-14. Certificate of Origin nomor K043-25-0045631;

Bukti P-15. Certificate of Free Melamine tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-16. Certificate of Anti Salmonella tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-17. Certificate of Heavy Metal tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-18. Certificate of Weight tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-19. Container Cleanliness Certificate tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-20. Certificate of Antibiotics tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-21. Certificate of Qualiti tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-22. Beneficiary’s Certificate tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-23. Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 142/PMK.010/2017

tanggal 23 Oktober 2017;

Bukti P-24. Statement Letter tanggal 21 Januari 2025;

Bukti P-25. Material Safety Data Sheet;

Bukti P-26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor

PER.02/MEN/2010 tanggal 8 Februari 2010;

Bukti P-27. Peraturan Pemerintah RI nomor 49 Tahun 2022 tanggal 12 Desember

2022;

Bukti P-28. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Central Proteina Prima Tbk.

Nomor 62 Tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat oleh Yulia, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dimeteraikan kemudian;

Bukti P-29. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor

AHU-AH.01.09-0121689 tanggal 26 Maret 2024 yang telah dimeteraikan kemudian;

Bukti P-30. Formulir 1721-A1 a.n. Alvin Kurnia;

Bukti P-31. Bukti Penyampaian SPT Elektronik a.n. Alvin Kurnia;

Bukti P-32. Surat Kuasa Khusus Nomor 268/CPP-PP/XII/2025 Tanggal 8

Desember 2025 a.n. Alvin Kurnia;

Bukti P-33. Surat Keterangan Nomor 0263/HR-B1/CPP/SKET-03/VIII/2025

Tanggal 12 Agustus 2025;

Bukti P-34. Bukti Penyampaian SPT Elektronik a.n. Muhammad Ridwan;

Bukti P-35. Kartu NPWP a.n. Muhammad Ridwan;

Bukti P-36. Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhammad Ridwan;

Bukti P-37. Surat Kuasa Khusus Nomor 275/CPP-PP/XII/2025 Tanggal 8

Desember 2025 a.n. Muhammad Ridwan;

Bukti P-38. Pakta Integritas Tanggal 8 Desember 2025 a.n. Indra Sakti;

Bukti P-39. Penjelasan Tertulis Pengganti Bantahan Nomor 189/CPP-TAX/X/2025

Tanggal 6 November 2025;

Bukti P-40. Penjelasan Tertulis sekaligus Closing Statement Nomor 015/CPP-

TAX/I/2026 Tanggal 23 Januari 2026;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 sebagai berikut:

Bukti T-1. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif Nomor 000110-

M/WBC.11/KPP.MP.01/2025 Tanggal 11 Maret 2025;

Bukti T-2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 142/PMK.010/2017 Tanggal 23

Oktober 2017;

Bukti T-3. Penjelasan Tertulis Nomor S-12/WBC.1100/KBP/2026 Tanggal 3

Februari 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00672/BC/ WBC.11/KBT/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP- 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 134/CPP-PP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp293.686.078,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Sengketa: Klasifikasi Barang dan Pembebanan PPN Impor

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan penetapan sesuai Keputusan Terbanding No. KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025 dengan alasan barang impor Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed), yang diberitahukan pada PIB No. 024012 tanggal 20 Februari 2025, pos tarif 2309.90.90, BM 0% (AKFTA), PPN bebas, PPH 2,5%, diklasifikasikan sesuai dengan pos tarif pemberitahuan, BM 0% (AKFTA), PPh 2,5%, tidak tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau rincian ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PMK 267/PMK.010/2015), sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No.142/PMK.010/2017 (selanjutnya disebut PMK 142/PMK.010/2017), sehingga atas importasinya dikenakan PPN 12%.

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding tersebut dengan alasan:

1. bahwa penerbitan KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025 atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP No. 002768/WBC.11/ KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 salah objek karena melampaui kewenangan Terbanding berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan;

2. bahwa pengenaan PPN atas barang Impor berupa Squid Liver Powder, yang merupakan bahan baku pakan ikan, bukan pakan imbuhan, yang mendapatkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 0355/DJPB.3/PB.340/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER-02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan, dan sesuai

dengan kegiatan industri Pemohon Banding memproduksi pakan ikan dan udang, melanggar ketentuan Pasal 16B UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, karena barang impor in casu termasuk barang strategis, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022, yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan pengimporannya telah memenuhi ketentuan PMK 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 142/PMK.010/ 2017;

3. bahwa Kementerian Keuangan tidak sepenuhnya menjalankan amanat Pasal 1 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, karena pada setiap import bahan baku pakan ikan, Pemohon Banding selalu mendapatkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana disyaratkan dalam ayat (2) Pasal 5 dan Pasal 6 PMK 142/PMK.010/2017, dimana Rekomendasi a quo salah satunya ditembuskan (dikoordinasikan) kepada Terbanding (Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan);

4. bahwa administrasi PPN berada sepenuhnya pada Dirjen Pajak bukan pada Dirjen Bea dan Cukai (Terbanding), karena koreksi yang dilakukan Terbanding juga dikoreksi oleh Dirjen Pajak berdasarkan kuasa UU KUP, sehingga Pemohon Banding sangat dirugikan dengan dilakukannya 2 (dua) kali koreksi oleh Kementerian Keuangan;

5. bahwa barang berupa Squid Liver Powder diklasifikasikan pada pos tarif 2309.90.90, BM 0% (AKFTA), PPh 2,5%, pada Lampiran II PMK 142/PMK.010/ 2017 atas importasinya dibebaskan dari pengenaan PPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah:

1. penetapan klasifikasi barang impor Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed), yang diberitahukan pada PIB No. 024012 tanggal 20 Februari 2025 pada pos tarif 2309.90.90, BM 0% (AKFTA), PPh 2,5%, dan dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai yang tercantum pada Lampiran II PMK 142/PMK.010/ 2017, dan ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif sesuai pemberitahuan, BM 0% (MFN), PPh 2,5%, dan dikenakan PPN 12% karena barang impor in casu

tidak tercantum pada Lampiran II PMK 142/PMK.010/2017;

2. penerbitan KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025 atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP No. 002768/WBC.11/ KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025 cacat formil, sehingga harus dibatalkan, karena melampaui kewenangan Terbanding berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan, dan pengenaan PPN atas barang Impor in casu melanggar ketentuan Pasal 16B UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, karena barang impor in casu termasuk barang strategis, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022, yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dan pengimporannya telah memenuhi ketentuan PMK 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 142/PMK.010/2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti yang diserahkan oleh para pihak, Pengadilan Pajak berpendapat, sebagai berikut: Identifikasi Barang

bahwa berdasarkan PIB Nomor No. 024012 tanggal 20 Februari 2025, pengirim/penjual Woojin SF Co. Ltd. Korea, importir/pemilik barang Pemohon Banding, uraian barang Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed), pos tarif 2309.90.90, BM 0% (menggunakan Certificate of Origin/CO), PPN 0%, PPh Ps 22 2,5%, negara asal Korea, dikemas dalam Bag 25 Kg, total quantity 171 MT, pada lembar lanjutan antara lain tercantum CO dan PMK 142/PMK.010/2917;

bahwa berdasarkan invoice/Packing List, uraian barang Squid Liver Powder (Raw Material for Animal Feed), dan tercantum HS Code 2309.90;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, Certificate of Origin (CO) yang trercantum pada PIB a quo bukan merupakan CO (Form AK) untuk mendapatkan tarif preferensi; bahwa berdasarkan Certificate of Feed Analysis tanggal 26 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Korea Feed Ingredients Association Feed Research Institute untuk Woojin Industrial Co. Ltd. Korea (manufacturer), atas barang impor yang tercantum pada invoice yang diberitahukan pada PIB a quo, komoditi Squid Liver Powder, dengan hasil analisa, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Certificate of Antibiotics tanggal 21 Januari 2025, yang diterbitkan oleh Woojin Industrial Co. Ltd. Korea (manufacturer) atas barang impor yang tercantum pada invoice yang diberitahukan pada PIB, komoditi Squid Liver Powder dijelaskan, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan No. 0355/DJPB.3/PB.340/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dinyatakan Squid Liver Powder sebagaimana tercantum pada invoice yang diberitahukan pada PIB, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelusuran pada beberapa sumber antara lain dijelaskan squid liver powder adalah pakan tambahan yang ideal untuk budidaya ikan dan udang sebagai atraktan, dan untuk meningkatkan pertumbuhannya (It is ideal feed additive for fish and schrimp farming to ach as attractant, and to promote its growth

greatly), sebagai berikut:

- https://agrocommodityasia.com/shop/marine-protein/squidliverpowder/korean- squid-liver-powder/:

1. Squid Liver Powder is rich in squid flavor promotes the appetite and growth of hatchery fish such as shrimps, black rockfish, halibuts as well as livestock. A highly efficient feed with abundant nutritional components, this feed additive has been designed to replace fish meal;

2. Product Features:

a. Effectively attracts fish and cattle making feed efficiency high

b. Richer in DHA and EPA than other products

c. Contains high quality fat and protein

d. Made of only squid intestines and soybean cake or rapeseed meal.

e. Rich in essential amino acids, minerals and cholesterol

f. Can be used as an additive to both fish and livestock feed

3. kandungan:

a. Protein: 45% Min;

b. Moisture: 10% Max;

c. Fat: 20% Max

d. Ash: 10% Max

e. TVN: 380 Max

f. Acid Value: 50mg KOH/g

g. FFA: 50% Max

h. Salt and Sand: 5% Max;

- http://oxensg.com/squid-liver-powder/

1. Product Introduction

Squid liver powder is perfect main supply source of fat and protein produced by the processes of dissolving, heating, separation, concentration, absorption from fresh by –product of Korean squid.

This product is very easy to be digested and absorbed with plenty of DHA, EPA, Cholestrol and Taurine. These ingredients greatly promote fast growth and strong immune system of young animal and fish. Unlike other fish meals that easily decayed. Our Squid liver powder has well configured fatty acid and it can maintain the freshness of product for long term.

It is ideal feed additive for fish and shrimp farming to act as attractant and to promote its growth greatly. Squid liver powder also can be used as livestock feed additive for production of DHA, EPA branded functional meat products from livestock animals such as chicken and pigs.

2. Product Description

Color: Yellow – Brown

Form: Powder

Composition: Pure squid liver Paste & Oil 60% + Soybean – meal

40%

Packing: 20Kg BAG, 25Kg BAG, TONE BAG

3. Product Specification

bahwaberdasarkanpenjelasanpadalamanhttp://ejournal- balitbang.kkp.go.id/index.php/ma/article/view/394#:~:text=Ikan%20cepat%20meres pons%20pakan%20yang,Senyawa%20tersebut%20dikenal%20sebagai%20atrakt an. dijelaskan atraktan adalah senyawa yang terkandung pada pakan ikan untuk merangsang indera penciuman ikan karena adanya mekanisme kemoreseptor, yang berguna sebagai salah satu faktor utama untuk mempengaruhi laju pertumbuhan dan kesehatan ikan, sebagai berikut:

Salah satu faktor utama yang memengaruhi laju pertumbuhan dan kesehatan ikan adalah pakan, baik aspek kandungan nutrisi maupun kuantitas. Pakan buatan berkualitas memiliki tingkat palatabilitas, yang tinggi. Ikan cepat merespons pakan yang memiliki senyawa yang merangsang indera penciumannya karena adanya mekanisme kemoreseptor. Senyawa tersebut dikenal sebagai atraktan. Berbagai senyawa yang memiliki sifat atraktan, baik yang bersifat alami maupun sintetis, telah digunakan pada pakan buatan. Penggalian potensi sumber senyawa atraktan terus dilakukan secara intensif. Artikel ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai beberapa jenis bahan atraktan dan penggunaannya pada beberapa komoditas ikan budidaya.

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat barang impor berupa Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed) diidentifikasi sebagan bahan baku pakan ikan/udang, sesuai Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan No. 0355/DJPB.3/PB.340/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dihasilkan dari proses pelarutan, pemanasan, pemisahan, pemekatan, penyerapan dari produk samping

cumi-cumi (Korea) segar, merupakan sumber pasokan utama protein (Crude Protein 43,23%) dan lemak (Crude Fat 19,74%) dalam komposisi pakan ikan, serta kandungan lain (antara lain Crude Ash, Moisture, dan Acid Value), tidak mengandung antibiotik, berguna sebagai attractant, untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan sistem kekebalan yang kuat pada hewan muda dan ikan (young animal and fish), berbentuk powder yang diimpor dalam kemasan bag (kantong) berukuran 25 kg;

Klasifikasi Barang

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) menjelaskan, sebagai berikut:

(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

a. Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

b. barang Impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

bahwa Pasal 14 UU Kepabeanan menjelaskan, sebagai berikut:

(1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.

(2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (selanjutnya disebut PMK 26/PMK.010/2022), menjelaskan, sebagai berikut:

(1) Menetapkan sistem klasifikasi barang yang meliputi:

a. Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. catatan bagian, catatan bab, dan catatan subpos sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan; dan

c. struktur klasifikasi barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom angka 1 sampai dengan kolom angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

bahwa Catatan 1 dan Catatan 6 Ketentuan Umum untuk Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) menyatakan bahwa:

1. Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain.

6. Untuk keperluan hukum, klasifikasi barang dalam subpos dari suatu pos harus ditentukan berdasarkan uraian dari subpos tersebut dan Catatan Subpos bersangkutan, serta Ketentuan di atas dengan penyesuaian seperlunya, dengan pengertian bahwa hanya subpos yang setara yang dapat diperbandingkan. Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, untuk keperluan ketentuan ini diberlakukan juga Catatan Bagian dan Catatan Bab bersangkutan.

bahwa dalam BTKI 2022, Pemohon Banding dan Terbanding mengklasifikasikan barang-barang impor in casu pada pos tarif 2309.90.90, sebagai berikut:

23.09Olahan dari jenis yang digunakanPreparations of a kind used in

untuk makanan hewan.animal feeding.

2309.10 dst. - Makanan anjing atau kucing,- Dog or cat food, put up for retail sale: ...disiapkan untuk penjualan eceran:

2309.90- Lain-lain:- Other:

- - Makanan lengkap:- - Complete feed:

2309.90.11- - - Dari jenis yang cocok untuk- - - Of a kind suitable for poultry

unggas

2309.90.12- - - Dari jenis yang cocok untuk babi- - - Of a kind suitable for swine 2309.90.13- - - Dari jenis yang cocok untuk udang - - - Of a kind suitable for prawns 2309.90.14- - - Dari jenis yang cocok untuk- - - Of a kind suitable for primates

primata

2309.90.19- - - Lain-lain- - - Other

2309.90.20- - Premix, suplemen makanan atau- - Premixes, feed supplements or feed

tambahan makananadditives

2309.90.90- - Lain-lain- - Other

bahwa Catatan 1 Bab 23 (Residu dan sisa dari industri makanan; olahan makanan hewan) menjelaskan, sebagai berikut:

1.- Pos 23.09 meliputi produk dari jenis yang digunakan untuk makanan

hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain, diperoleh dengan pemrosesan bahan nabati atau hewani sedemikian rupa sehingga hilang karakter utama dari bahan aslinya, selain sisa nabati, residu nabati dan produk sampingan dari pemrosesan tersebut.

bahwa Pemohon Banding dan Terbanding mengklasifikasikan barang impor in casu pada subpos 2309.90 (olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, selain makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran);

bahwa terdapat pos lain yang mencakup tepung yang digunakan untuk makanan

hewan, yaitu pos 23.01 (subpos 2301.20), namun barang tersebut dapat juga digunakan untuk tujuan lain (seperti fertilizer), sebagaimana Explanatory Notes (EN) Sixth Edition (2022), Volume 1, Section (Bagian) IV, Heading (Pos) 23.01, halaman IV-2301-1, yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO), sebagai berikut

This heading covers:

(1) Flours and meals, unfit for human consumption, obtained by processing either the whole animal (including poultry, marine mammals, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates) or animal products (such as meat or meat offal) other than bones, horns, shells, etc. These products (obtained mainly from slaughter houses, floating factories which process fishery products, canning or packing industries, etc.) are usually steam-heated and pressed or treated with a solvent to remove oil and fat. The resultant product is then dried and sterilised by prolonged heating, and finally ground.

The heading also covers the above products in the form of pellets (see the General Explanatory Note to this Chapter).

The flours, meals and pellets of this heading are used mainly in animal feeding, but may also be used for other purposes (e.g., as fertilisers).

bahwa barang impor in casu secara spesifik diidentifkasi sebagai bahan pakan ikan, sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada pos 23.09 (subpos 2309.90);

bahwa EN Sixth Edition (2022), Volume 1, Section (Bagian) IV, Heading (Pos) 23.09, halaman IV-2309-1, yang diterbitkan oleh WCO menjelaskan, sebagai berikut:

This heading covers sweetened forage and prepared animal feeding stuffs consisting of a mixture of several nutrients designed:

(1) To provide the animal with a rational and balanced daily diet (complete feed);

(2) To achieve a suitable daily diet by supplementary the basic farm-produced feed with organic or inorganic substances (supplementary feed); or

(3) For use in making complete or supplementary feeds.

This heading includes products of a kind in animal feeding, obtained by processing vegetable or animal meterials to such an extent that they have lost the essential characteristics of the original material, for example, in the case of products obtained from vegetable materials, those which have been treated to such an extent that the characteristic cellular structure of the original vegetable material is no longer recognisable under a microscope.

bahwa selain dari kegunaan makan lengkap (complete feed) sesuai definisi tersebut di atas (to provide the animal with a rational and balanced daily diet), EN Sixth Edition (2022), Volume 1, Section (Bagian) IV, Heading (Pos) 23.09, halaman IV-2309-1 dan

IV-2309-2, yang diterbitkan oleh WCO, juga menjelaskan makanan lengkap harus memenuhi 3 (tiga) kolompok nutrisi, yaitu nutrisi untuk penambah tenaga ("Energy" nutrients), mineral atau nutrisi pembentuk tubuh ("Body-building" protein-rich nutrients or minerals), dan nutrient, sebagai berikut:

(A) PREPARATIONS DESIGNED TO PROVIDE THE ANIMAL WITH ALL THE

NUTRIENT ELEMENTS REQUIRED TO ENSURE A RATIONAL AND

BALANCED DAILY DIET (COMPLETE FEEDS)

The characteristic feature of these preparations is that they contain products from each of the three groups of nutrients described below:

(1) "Energy" nutrients, consisting of high-carbohydrate (high-calorie) substances such as starch, sugar, cellulose, and fats, which are "burned up" by the animal organism to produce the energy necessary for life and to attain the breeders' aims. Examples of such substances include cereals, half-sugar mangolds, tallow, straw.

(2) "Body-building" protein-rich nutrients or minerals. Unlike energy nutrients, these nutrients are not "burned up" by the animal organism but contribute to the formation of animal tissues and of the various animal products (milk, eggs, etc.). They consist mainly of proteins or minerals. Examples of the protein- rich substances used for this purpose are seeds of leguminous vegetables, brewing dregs, oil-cake, dairy by-products.

The minerals serve mainly for building up bones and, in the case of poultry, making egg-shells. The most commonly used contain calcium, phosphorus, chlorine, sodium, potassium, iron, iodine, etc.

(3) "Function" nutrients. These are substances which promote the assimilation of carbohydrates, proteins and minerals. They include vitamins, trace elements and antibiotics. Lack or deficiency of these nutrients usually causes disorders.

bahwa berdasarkan komposisinya barang impor in casu tidak memenuhi ketentuan makanan lengkap (complete feed) sebagaimana penjelasan pos 23.09 EN 2022 tersebut di atas, karena hanya mengadung salah satu unsur makanan lengkap, yaitu nutrisi untuk penambah tenaga ("Energy" nutrients), dengan kandungan utamanya adalah protein (Crude Protein) dan lemak (Crude Fat), dan kegunaannya sebagai attractant, untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan sistem kekebalan yang kuat pada hewan muda dan ikan, bukan untuk memenuhi makanan harian yang rasional dan seimbang (to provide the animal with a rational and balanced daily diet), sehingga barang impor in casu tidak dapat diklasifikasikan sebagai makanan lengkap (complete feed);

bahwa barang impor in casu, sebagaimana pendapat Pengadilan Pajak atas identifikasi barang tersebut di atas, sesuai Catatan 1 Bab 23 BTKI 2022 dan EN pos

23.09 tersebut di atas, termasuk pakan tambahan (feed supplementary) untuk ikan dan udang, yang dihasilkan dari proses pelarutan, pemanasan, pemisahan, pemekatan, penyerapan dari produk samping cumi-cumi (Korea) segar, mengadung Crude Protein, Crude Fat, Crude Ash, Moisture, dan Acid Value, yang berguna sebagai attractant untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan sistem kekebalan yang kuat pada hewan muda dan ikan (young animal and fish);

bahwa Explanatory Notes (EN) Sixth Edition (2022), Volume 1, Section (Bagian) IV, Heading (Pos) 23.09, halaman IV-2309-2 dan IV-2309-2, yang diterbitkan oleh WCO menjelaskan pakan tambahan (supplementary feed), sebagai berikut:

(B) PREPARATIONS FOR SUPPLEMENTING (BALANCING)

FARM-PRODUCED FEED (FEED SUPPLEMENTS)

Farm-produced feed is usually rather low in proteins, minerals or vitamins. The preparations devised to compensate for these deficiencies, so as to ensure a well-balanced animal diet, consist of proteins, minerals or vitamins plus additional-energy feeds (carbohydrates) which serve as a carrier for the other ingredients.

Although, qualitatively, these preparations have much the same composition as those described in paragraph (A), they are distinguished by a relatively high content of one particular nutrient.

This group includes:

(1) Fish or marine mammal solubles in liquid or viscous solutions or in paste or dried form, made by concentrating and stabilising the residual water (containing water-soluble elements, viz. proteins, vitamins B, salts, etc.), and derived from the manufacture of fish or marine mammal meal or oil.

(2) Whole green leaf protein concentrate and green fraction leaf protein concentrate, obtained from alfalfa (lucerne) juice by heat treatment.

(C) PREPARATIONS FOR USE IN MAKING THE COMPLETE FEEDS OR SUPPLEMENTARY FEEDS DESCRIBED IN (A) AND (B) ABOVE

These preparations, known in trade as "premixes", are, generally speaking, compound compositions consisting of a number of substances (sometimes called additives) the nature and proportions of which vary according to the animal production required. These substances are of three types:

(1) Those which improve digestion and, more generally, ensure that the animal makes good use of the feeds and safeguard its health: vitamins or provitamins, amino-acids, antibiotics, coccidiostats, trace elements, emulsifiers, flavourings and appetisers, etc.

(2) Those designed to preserve the feeding stuffs (particularly the fatty components) until consumption by the animal: stabilisers, anti-oxidants, etc.

(3) Those which serve as carriers and which may consist either of one or more organic nutritive substances (manioc or soya flour or meal, middlings, yeast,

various residues of the food industries, etc.) or of inorganic substances (e.g., magnesite, chalk, kaolin, salt, phosphates).

The concentration of the substances described in (1) above and the nature of the carrier are determined so as to ensure, in particular, homogeneous dispersion and mixing of these substances in the compound feeds to which the preparations are added.

Provided they are of a kind used in animal feeding, this group also includes:

(a) Preparations consisting of several mineral substances.

(b) Preparations consisting of an active substance of the type described in (1) above with a carrier, for example products of the antibiotics manufacturing process obtained by simply drying the mass, i.e. the entire contents of the fermentation vessel (essentially mycelium, the culture medium and the antibiotic). The resulting dry substance, whether or not standardised by adding organic or inorganic substances, has an antibiotic content ranging generally between 8 % and 16 % and is used as basic material in preparing, in particular, "premixes".

The preparations of this group should not, however, be confused with certain preparations for veterinary uses. The latter are generally identifiable by the medicinal nature and much higher concentration of the active substance, and are often put up in a different way.

bahwa sesuai Catatan 1 Bab 23 dan Explanatory Notes (EN) Sixth Edition (2022), halaman IV-2309-2 dan IV-2309-2 tersebut di atas, barang impor in casu merupakan pakan tambahan (supplementary feed), dengan kandungan utama protein (Crude Protein 43,23%) dan lemak (Crude Fat 19,74%), serta kandungan lain (antara lain Crude Ash, Moisture, Pepsin, dan Acid Value), tidak mengandung antibiotik, berguna sebagai attractant, untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan sistem kekebalan yang kuat pada hewan muda dan ikan (young animal and fish), sehingga sesuai struktur Pos 23.09 BTKI 2022 serta Catatan 1 dan Catatan 6 KUMHS, Pengadilan Pajak berpendapat diklasifikasikan pada pos tarif 2309.90.90;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/ 2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 2309.90.90 dikenakan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 0%;

PPN Impor

bahwa terkait kewenangan yang diajukan banding dalam KEP-00672/BC/WBC.11/ KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025, Terbanding antara lain menyatakan, sebagai berikut:

a. Terminologi dan konsep kewenangan atributif/atribusi diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

Pasal 1 angka 22:

“Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang”

Pasal 12:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.

(3) Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

b. Adapun unsur tersebut jika disandingkan dengan perkara in casu adalah sebagai berikut:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);

b. Undang-Undang yang memberikan wewenang: Undang-Undang 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN):

- Pasal 4 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya;

- Pasal 11 ayat (1) beserta penjelasannya;

- Pasal 12 ayat (3);

c. Tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan (dhi. DJBC): hal tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya pelaksanaan terkait pemungutan PPN ini berada penuh di bawah kewenangan DJBC;

3. Tidak ditemukan mekanisme atau batasan terkait tata cara pemungutan PDRI tersebut pada UU PPN, maka berdasarkan Pasal 17 UU PPN dijelaskan dan ditegaskan sebagai berikut:

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundangundangan lainnya.

4. ketentuan Pasal 17 UU PPN senada dengan azas hukum yang berbunyi Generalia Sunt Praeponenda Singularibus (General Things are to Precede Particular Things, General Laws are to Precede Particular laws) yang artinya, undang-undang yang bersifat umum dapat diadopsi dan diterapkan pada undang-undang yang bersifat khusus.

5. berdasarkan Pasal 17 UU PPN dan asas hukum tersebut di atas dapat diadopsi ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait impor secara umum yaitu ketentuan dalam UU Kepabeanan, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 13

“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.”

- Pasal 6 ayat (1)

“Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1):

“Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakkannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

6. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.04/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai mengatur hal sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1)

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan Tarif atas barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean Impor.”

- Pasal 2 ayat (1a)

“Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis hanya dalam hal Tarif yang diberitahukan berbeda dengan hasil penelitian dan mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor.”

- Pasal 2 ayat (2)

“Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean

impor”

- Pasal 2 ayat (3)

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai tidak menerbitkan penetapan secara tertulis, Tarif yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean impor diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai.”

- Pasal 5 ayat (2)

“Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

1. penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

2. pemberitahuan; dan

3. penagihan atau dasar pengembalian atas kelebihan pembayaran kepada Importir.

bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN dan PPNBM), menyatakan:

Pasal 1 angka 9:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Pasal 4 ayat (1) huruf b:

(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

b. impor Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b:

Pajak juga dipungut pada saat impor Barang Kena Pajak. Pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 11

(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat:

a. penyerahan Barang Kena Pajak;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau

h. ekspor Jasa Kena Pajak.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1)

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor Barang Kena Pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui electronic commerce tunduk pada ketentuan ini. Pasal 12

(3) Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM, untuk barang impor terutang pajak terjadi pada saat impor Barang Kena Pajak, dan terutang pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan) menyatakan:

Pasal 2:

(1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Pasal 5

(1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

(2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 UU Kepabeanan, disimpulkan bahwa barang impor terutang bea masuk pada saat dimasukkan ke dalam daerah pabean, namun pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean;

Pasal 6 ayat (1):

(1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Ayat ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 28:

Ketentuan dan tata cara tentang:

a. bentuk, isi, dan keabsahan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

b. penyerahan dan pendaftaran pemberitahuan pabean;

c. penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

d. pendistribusian dan penatausahaan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean;

e. penggunaan dokumen pelengkap pabean,

diatur oleh Menteri.

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Kepabeanan, dinyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanan, dimana berdasarkan Pasal 28 UU Kepabeanan kewajiban penyelesaian kewajiban pabean dengan pemberitahuan pabean;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 201/PMK.PMK.04/2019, merupakan pelaksanaan Pasal 28 UU Kepabeanan, menyatakan:

Pasal 2

(1) Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik.

Pasal 3

(1) Pemberitahu bertanggung jawab terhadap isi Pemberitahuan Pabean.

(2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dinyatakan sah dan mengikat setelah mendapatkan nomor dan tanggal

pendaftaran dari Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean.

bahwa PMK 26/PMK.010/2022, menyatakan:

Pasal 3

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor atau barang ekspor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap klasifikasi barang yang digunakan di bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, perdagangan, industri, dan investasi.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 26/PMK.010/2022 disimpulkan bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang digunakan dalam ketentuan di bidang tarif dan non tarif, termasuk bidang kepabeanan dan perpajakan, diberlakukan terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan UU Kepabeanan;

Pasal 10B:

(1) Impor untuk dipakai adalah:

a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

(2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:

a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;

b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau

c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat

(4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya

disebut PMK 190/PMK.04/2022), merupakan pelaksanaan Pasal 10B ayat (5) UU Kepabeanan, menyatakan:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

14. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

15. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pernyataan yang dibuat Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean Impor.

24. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang selanjutnya disingkat SPTNP adalah penetapan terkait Tarif dan/atau nilai pabean atas barang Impor yang menyebabkan kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau PDRI.

31. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

32. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.

33. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor barang yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor).

Pasal 4:

(1) Importir membuat PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang.

Pasal 15:

(1) Importir wajib melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai untuk Impor BKC yang Pelunasan Cukainya dengan pembayaran, dan/atau PDRI yang terutang berdasarkan PIB yang telah disampaikan ke Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) clan Pasal 12 ayat (1).

Pasal 17

(1) Importir bertanggung jawab atas Bea Masuk, Cukai untuk Impor BKC yang Pelunasan Cukainya dengan pembayaran, dan/atau PDRI yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB.

Pasal 21:

(1) Pengenaan Tarif atas barang Impor untuk Dipakai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang Impor.

(2) Pembebanan tarif PDRI atas barang Impor untuk Dipakai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan merupakan Tarif dan tarif PDRI yang berlaku pada saat PIB mendapatkan Nomor Pendaftaran di Kantor Pabean.

Pasal 43

Ketentuan mengenai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengeluaran barang Impor untuk Dipakai ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-2/BC/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai (selanjutnya disebut PER-2/BC/2023), merupakan pelaksanaan Pasal 43 PMK 190/PMK.04/2022, menyatakan:

Pasal 17

(3) Klasifikasi dan pembebanan barang impor berlaku ketentuan pada saat PIB mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean.

Pasal 16 ayat (1)

Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan, dinyatakan bahwa penetapan yang dilakukan Terbanding (Pejabat bea dan cukai) atas tarif dan nilai pabean yang diberitahukan pada PIB dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PIB a quo;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pengadilan Pajak berpendapat bahwa keputusan Terbanding No. KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025 yang merupakan penetapan klasifikasi barang yang berimplikasi pada penetapan tarif BM (MFN) dan Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI (termasuk PPN) merupakan kewenangan Terbanding sesuai ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayau (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya; bahwa UU PPN dan PPNBM menyatakan:

Pasal 16B

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu Dari Luar Daerah Pabeam (selanjutnya disebut PP 49/2022), merupakan pelaksanaan Pasal 16B ayat

(1) UU PPN dan PPNBM;

bahwa PP 49/2022, menyatakan:

Diktum Menimbang:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak dan nonobjek pajak serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah;

b. bahwa pengaturan pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2O0O tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O03 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor L46 Tahun 2O0O tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pqiak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O2t tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2Ol9 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai belum menyesuaikan pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang pajak pertambahan nilai dan penyederhanaan regulasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas lmpor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari luar Daerah Pabean;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

10. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2:

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

b. Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 6

(1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

h. bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

Pasal 9

Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, huruf 1, dan huruf n sampai dengan huruf v serta ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dan huruf

q sampai dengan huruf t tidak menggunakan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 30:

(1) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat sementara waktu atau selamanya.

(2) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap penerimaan negara.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak danlatau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut yang diberikan atas Barang Kena Pajak yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan Bea Masuk mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 36:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

b. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5750) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 20 15 tentang Impor danl atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6549);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 38:

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

bahwa PP 49/2022 diundangkan tanggal 12 Desember 2022;

bahwa PMK No. 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Ternak,

Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak Dan Pakan Ikan Yang Atas Impor Dan/Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 142/PMK.010/2017, merupakan merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang antara lain menyatakan:

Pasal 1

Ternak, bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4

Bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi kriteria:

a. berasal dari negara yang bebas dari penyakit ikan dan penyakit hewan menular serta bebas dari hama penyakit tanaman;

b. dilengkapi dengan phytosanitary certificate danlatau health certificate; dan

c. dilengkapi dengan certificate of origin, dan certificate of analysis.

Pasal 6

(1) Rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Dalam hal terdapat bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan yang tidak termasuk dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, atas bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan dimaksud dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang untuk bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Penyesuaian ketentuan mengenai pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Menteri ini;

bahwa Lampiran II PMK No.142/PMK.010/2017 menyatakan, sebagai berikut:

Lampiran II

Daftar Rincian Bahan Pakan Ikan Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

bahwa barang impor in casu tidak tercantum pada Lampiran II PMK No.142/PMK.010/2017, namun Pemohon Banding menyatakan barang impor in casu sebagai bahan pakan ikan, bukan imbuhan pakan, yang dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 4 Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pakan Ikan (selanjutnya disebut Permen KKP No 4/2023):

Pasal 1:

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

6. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan.

7. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan.

9. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.

10. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, yang dapat dikonsumsi oleh Ikan baik dalam bentuk hidup maupun mati.

12. Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan Ikan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan Ikan

13. Imbuhan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam Pakan Ikan, yang ditambahkan dengan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan Ikan dan kesehatan Ikan.

bahwa berdasarkan identifikasi barang tersebut di atas barang impor in casu diidentifikasi sebagai bahan baku pakan ikan/udang, sesuai Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan No. 0355/DJPB.3/PB.340/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, yang dihasilkan dari proses pelarutan, pemanasan, pemisahan, pemekatan, penyerapan dari produk samping cumi-cumi (Korea) segar, merupakan sumber pasokan utama protein (Crude Protein 43,23%) dan lemak (Crude Fat 19,74%) dalam komposisi pakan ikan, serta kandungan lain (Crude Ash, Moisture, Pepsin, dan Acid Value), tidak mengandung antibiotik, berguna sebagai attractant, untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan sistem kekebalan yang kuat pada hewan muda dan ikan (young animal and fish), dengan demikian barang impor in casu tidak secara alami terdapat dalam pakan ikan (bukan pakan ikan alami), namun ditambahkan pada pakan ikan untuk memacu pertumbuhan ikan dan kesehatan Ikan, sesuai dengan kegunaannya untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan sistem kekebalan yang kuat pada hewan muda dan ikan (young animal and fish), sehingga berdasarkan Permen KKP No 4/2023 barang impor in casu dikategorikan sebagai imbuhan pakan, yang atas importasinya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat barang impor in casu, tidak termasuk dalam rincian bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan asal impor yang dibebaskan dari

pengenaan PPN karena:

- tidak tercantum dalam rincian bahan pakan ikan yang dibebaskan dari pengenaan PPN pada Lampiran II PMK No. 142/PMK.010/2017;

- walaupun memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK No. 267/PMK.010/2015 beserta perubahannya, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK a quo, bahan pakan untuk pembuatan pakan ikan harus tercantum pada Lampiran PMK, jika tidak tercantum pada Lampiran PMK dapat dibebaskan dari pengenaan PPN apabila dilakukan perubahan PMK sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK a quo;

- berdasarkan Permen KKP No 4/2023, barang impor in casu dikategorikan sebagai imbuhan pakan, yang atas importasinya tidak dikecualikan dari pengenaan PPN;

- Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan No. 0355/DJPB.3/PB.340/II/ 2025 tanggal 11 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budi Daya, Ditjen Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagaimana tersebut di atas, ditembuskan kepada Terbanding (Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan) sebagai surat keterangan/izin pemasukan dan penggunaan bahan baku pakan ikan/udang asal impor, bukan merupakan koordinasi dari kementerian terkain (dalam hal ini KKP) kepada Terbanding untuk pembebasan PPN (impor) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK No. 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 142/PMK.010/2017;

- PP 49/2022 berlaku sejak tanggal 12 Desember 2022, dengan demikian ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai mengikuti ketentuan dalam PP 49/2022, namun sesuai ketentuan pasal 36 PP 49/2022, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015, termasuk PMK No. 267/PMK.010/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 142/PMK.010/2017, selama tidak bertentangan dengan PP 49/2022, masih tetap berlaku;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat barang impor in casu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16B UU PPN dan PPNBM yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h PP 49/2022 beserta peraturan terkait lainnya;

bahwa pasal 7 ayat (1) a Bab IV (Pajak Pertambahan Nilai) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), menjelaskan sebagai berikut:

(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;

2. sebesar 12% (dua beas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa barang impor Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed), yang diberitahukan pada PIB No. 024012 tanggal 20 Februari 2025, pos tarif 2309.90.90, dibebaskan dari pembayaran PPN, dan penerbitan Keputusan Terbanding No. KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025, yang menguatkan SPTNP No. 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, melampaui kewenangan Terbanding berdasarkan Pasal 16 UU Kepabeanan, sehingga terdapat alasan hukum yang cukup untuk menolak banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan menetapkan barang impor Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed), yang diberitahukan pada PIB Nomor 024012 tanggal 20 Februari 2025, pos tarif 2309.90.90, tarif bea masuk sebesar 0% (MFN), tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5%,

dengan pembebanan tarif PPN sebesar 12% (Bayar), dan penerbitan KEP- 00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025, yang menguatkan SPTNP No. 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, sesuai ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayau (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya, sehingga tagihan BM dan PDRI (termasuk PPN) yang masih harus dibayar sebesar Rp293.686.078,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah), sebagai berikut:

Bea Masuk: Rp0,00

PPN: Rp 293.686.078,00

PPh Pasal 22: Rp0,00

Jumlah: Rp 293.686.078,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MENGADILI:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, atas nama PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., NPWP 01.002.946.0-054.000, beralamat di Treasury Tower 8th Floor - District 8 SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta Selatan.

2. Menetapkan barang impor Squid Liver Powder (Raw Material For Animal Feed), yang diberitahukan pada PIB Nomor 024012 tanggal 20 Februari 2025, pos tarif 2309.90.90, tarif bea masuk sebesar 0% (MFN), tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5%, dengan pembebanan tarif PPN sebesar 12% (Bayar).

3. Menetapkan penerbitan KEP-00672/BC/WBC.11/KBT/2025 tanggal 01 Juli 2025, yang menguatkan SPTNP No. 002768/WBC.11/KPP.MP.01/2025 tanggal 11 Maret 2025, sesuai ketentuan Pasal 16 UU Kepabeanan jo. Pasal 1 angka 9, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayau (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) UU PPN dan PPNBM beserta peraturan terkait lainnya.

4. Menyatakan tagihan BM dan PDRI (termasuk PPN) yang masih harus dibayar sebesar Rp293.686.078,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026 oleh Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H. dan Paulus Hatigoran Pangaribuan, S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 23 April 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yosef Hendriyansah, S. Kom., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Wahyu Tri Mulyo, S.E., S.H.Hafsah Febrianti, S.H., LL.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Paulus Hatigoran Pangaribuan, S.E., M.M

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Yosef Hendriyansah, S.Kom., M.M.