PUT-006935.10/2024/PP/M.IXB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-006935.10/2024/PP/M.IXB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa Banding pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai secara elektronik melalui E-Tax Court banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2020 Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 006935.10/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT INDO DHEA INTERNUSA, NPWP 02.070.736.0-009.000, beralamat di Jl. Mabes Hankam GG, Sawo II Lt.2 No 71 RT 001 RW 005 Cipayung Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Nurhaeni, jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

Nama: Ade Maulana,

Jabatan: Komisaris,

Surat Kuasa Khusus: IDI/144/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Azhari Bambang P / 19761018 199903 1 001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

2. Nama/NIP: Sigit Eko Suharno / 19750312 199511 1 001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

3. Nama/NIP: Johannes Halashon / 19831001 200901 1 009, Jabatan: Penelaah Keberatan,

4. Nama/NIP: Abdul Rozaq / 19860325 200710 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur;

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1127/WPJ.20/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1502/PP/BR/2024 tanggal 5 Desember 2024,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 0084/IDI- SBP/VIII/24 tanggal 09 Agustus 2024,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 158/SUB/WPJ.20/2024 tanggal 22 Oktober 2024,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 00138/IDI- SBT/XI/2024 tanggal 20 November 2024,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak November 2020 Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan perhitungan sebagai berikut:

kol URAIAN ; | PEMBAHASAN

WAJIB PAJAK FISKUS | AKKIR

! DISETUSUI

1 | Penghasian Kena Pajak Casar Pengenaan Pajak | 0 71.975.805 0

2 | PPh Pasal 21 yang terutang | 9 8.092.914! i)

3 | Kredit Pajak:

Da. PPR Ditanggung Pemerintah 9 3 9

> +b, Setoran masa 0 5 0

* 16. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0

: d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak... oi 0 Q

! a. Uane Tebusan yang 'elah dibayar 0 0 O

7, PPh Final atas Pergungkapan Harta Bersik yang telah dibayar 9 Oi 0

[| g. Lain-lain | ? Di 0 h. Kompensasi kelebinan ke Masa Pajak ........... q 9 Q

Lama pajak yang danat dikradixan(at+b+e+d+e+ftg-n)} 0 3 Q

4 Paiak yang tidak/kurang dibayar (2-31) 0 8.092.574 Q

5 | Sanksi administratif:

a, Bunga Pasal 13 (2) KUP | 3.457.293 0

} h. Kenaikan Pasai 13 (3) huruf b KUP | | 0! 0

Lg, Kenaikan Pasal 13 (3) hurud d KLP : Gt 0

: |, Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP | G| g i Je, Jumlah sanksi administratif ta # brc) 3.457.263 j o

Jumlah PPh yang masih narus dibayar (4 + 5.5)

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 0060/IDI-SKB/VIII/23 tanggal 15 Agustus 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Tesargkan marun gin Peak ssteruste aras SKS SS Fess 2° Ve

SOUZA 20°. 20,008.25 werssnut ece.en MISI, kerana Dasar PSrgsrean Fak At

ML 005.620 terserut elas Se. kerana sem ue Kan puan PT once Dose ste-ruse tex

‘BU ELE" aan Tar Kayangan Isak isian man Ki Saji cdloeves I7KE Sargass'an

Ek Kena aah. Karara FT 05 Dose Internusa Sergoakan rausarann (TNTEKIGT setagan besar seyevenrya adala «xerever “Udex TSe0 Eng

DTSKST EAE” SEVERAL ata CLOVES Saja.

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024, menyatakan Menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 0084/IDI-SBP/VIII/24 tanggal 09 Agustus 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 (melalui E-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 0084/IDI-SBP/VIII/24 tanggal 09 Agustus 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. SKPKB Pasal 21 Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diatas diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan atas tahun pajak 2020 yang menyatakan sebagai berikut;

Penghasilan Kena Pajak

1Dasar Pengenaan Pajak71.075.800

2PPh Pasal 21 Terutang8.092.914

Bahwa atas SKPKB tersebut diatas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui surat No.0060/IDI-SKB/VIII/23. Dalam Surat Keberatan tersebut Pemohon Banding telah mengajukan koreksi atas PPh 21 tersebut adalah Nihil. Hal ini didasari atas pengenaan Penghasilan Kena Pajak tersebut yang Terbanding lakukan adalah Gaji. Sedangkan karyawan Pemohon Banding memiliki gaji dibawah PTKP;

B. Surat Keputusan Keberatan No. KEP-00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan No.KEP- 00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024, keberatan Pemohon Banding atas atas SKPKB PPh Pasal 21 tersebut dinyatakan ditolak;

Bahwa atas Koreksi hasil pemeriksaan Terbanding tersebut, yang menjadi dasar PKP sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah adanya transfer dana

kepada pegawai tidak tetap berdasarkan transfer dana dari rekening Wajib Pajak pada Bank Mandiri No Rekening 12900010310692 kepada sejumlah nama diluar dari daftar Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Pemohon Banding pada masa pajak November 2020;

C. Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, karena sesuai dokumen dan penjelasan Pemohon Banding kepada pihak Terbanding, bahwa benar ada dana yang ditransfer ke nama-nama tersebut, Pemindahan dana tersebut adalah untuk pembayaran ke pihak vendor atau supplier berupa pembelian material dan juga pembayaran tenaga lepas tukang harian dalam pengerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji D4 Pondok Gede No Kontrak B- 1030/Ah.04.4/KS.01.1//08/2019 (Copy Kontrak terlampir);

Tanggal No. COA coA Keterangan Debit

23 Movember 2020 71106704 PP Lain ladiira P Pengurusan Dokamer Terder 10 002.002.600

OO Movember 2220 7120004 PPP Lain ArdteaswW bisova Biaya Teader 2,500.000.00

29 hevember 2920 7120004 PP Lain Oia Wer aa Peaggart’an Bawa Traasportasi 2.060.000.00

20 hevember 2020 7120004 FPP Lain Tri Ucar Gaya Markesisg 7,000.000.00

22 hevember 2920 7120004 PF Lain Tri Utari” = Giaya Markesisg 5 500,000.00

24 Kevember 2220 7110004 IPP Lain Samsul Riza Be i Thrner 343,805.00

2d hevember 2070 7120004 PPP Lain M BK TRF CASA «0 Heri bardayari untuk pembeliar $satenagatucarg ST pak Lpc 2,478,000.00

98 hevember 2520 7120004 PP Lain M BK TRF CASA «0 Heri bardayari untuk pembeliar cate kali 350,000.00

Dg hevember 2020 1120003 Pucarglain a’ M BK TRF CA/SA «0 Heri bardayari untuk pembayarar kasber pak imron 15,400.000.00

10 hevember 2520 7120001 IPP Barang Jani: M BK TRF 04/54 <0 Heri bardayari untuk pembeliar taro pak ivrroa 2, 4.000.060

10 Kevember 2020 7120001 [PP Barang Jani: M BK TRE C4/SA «0 Heri bardayari untuk pembeliar rasa L 250.000.00

12 Kevembcer 2020 7120001 PP Barang Jani: M BK TRF CA/SA <0 Heri bardayari untuk pembeliar rare sa pak irroa L 350.000.00

17 Kevembar 2920 7120004 PF Lain M BK TRF CA/SA «0 Heri bardayari untuk pembeliar races starless 291800000

1? Kevember 2920 2120017 Baya Perbaikan M BK TRE CA/SA «0 Heri bardayari untuk pembayarar perbaikan keraaa rawa 10, 358,000.00

25 Kesembcer 2920 7120004 PP Lain M BK TRF CA/SA «0 Heri bardayani untuk pembayarar tenaga tusar g takang pemelih 9, 00.000.00

Bahwa sebagai kelengkapan atas permohonan banding Pemohon Banding, bersama ini Pemohon Banding lampirkan data-data dan dokumen-dokumen terkait sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keputusan Keberatan Pajak Nomor: KEP- 00135/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024

2. Foto Copy SKPKB PPh Pasal 21 No. 0012/201/20/009/23 tanggal 23 Mei 2023

3. Foto Copy SKEB No. 0060/IDI-SKB/VIII/23 tanggal 16 Agustus 2023

4. Foto Copy Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji D4 Pondok Gede No Kontrak B-1030/Ah.04.4/KS.01.1//08/2019.

Bahwa demikianlah surat banding ini Pemohon Banding sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu Pemohon Banding ucapkan banyak terima kasih;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. SalinanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024;

2. Salinan Surat Keberatan Nomor 0060/IDI-SKB/VIII/23 tanggal 15 Agustus 2023;

3. Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023;

4. Salinan Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji D4 Pondok Gede No Kontrak B-1030/Ah.04.4/KS.01.1//08/2019;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 158/SUB/WPJ.20/2024 tanggal 22 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.ANALISA POKOK SENGKETA

Bahwa setelah membaca surat banding. mempelajari Laporan Penelitian Keberatan. berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding. dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa :

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,00

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UndangUndang KUP) antara lain mengatur:

1) Pasal 12:

a) Ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutangsesuaidenganketentuanperaturan perundangundanganperpajakan,dengantidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

b) Ayat (2), bahwa Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

c) Ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

2) Pasal 13:

a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

(1) Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

(3) Terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

(4) Terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

(5) Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); atau (6) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

b) Ayat (2), Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

c) Ayat (2a), Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

d) Ayat (2b), Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima

belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;

e) Ayat (3), Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

(1) Bunga dari Pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;

(2) Bunga dari Pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;

(3) Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

(4) Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

f) Ayat (3a), Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaiakan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya g) Ayat (3b), Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan h) Ayat (3c), Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung

berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;

i) Ayat (4), Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud j) Ayat (5), dihapus k) Ayat (6), Tata cara penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

3) Pasal 25:

a) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau (5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

b) Ayat (2), bahwa Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

c) Ayat (3), bahwa Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

d) Ayat (3A), bahwa Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan

4) Pasal 28:

a) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan b) Ayat (3), bahwa Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

c) Ayat (5), bahwa Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

d) Ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

5) Pasal 29:

a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

b) Ayat (3), bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

(1) Huruf a, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

(2) Huruf b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau (3) Huruf c, memberikan keterangan lain yang diperlukan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1) Pasal Pasal 32 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

2) Pasal 32 ayat (2), Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:

a) pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutangsesuaidenganketentuanperaturan perundangundangan di bidang perpajakan;

b) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau

c) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

(1) penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau (2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang PPh)

1) Pasal 4 ayat (1) huruf g bahwa Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2) Pasal 21:

a) Ayat (1), bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

(1) Huruf a, pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

(2) huruf b, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

(3) huruf c, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;

(4) huruf d, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan (5) huruf e, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

b) Ayat (2), bahwa Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

c) Ayat (3), bahwa Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak;

d) Ayat (4), bahwa Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

e) Ayat (5), bahwa Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah;

f) Ayat (5a), bahwa besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Data dan Fakta a. Bahwa terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesarRp71.075.800,00berdasarkanLaporanHasil Pemeriksaan nomor LAP-00211/RIKSIS/KPP.2008/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2020;

2) Bahwa berdasarkan hasil pengujian yag dilakukan berdasarkan dokumen sumber dengan teknik ekualisasi Objek PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT dengan pos-pos biaya dan pos-pos neraca adalah sebagai berikut:

Sun padan hho. ‘risicany Ref Mosuaruat Koressi Rp3

Way Pajak (Hp3 Perinsa Rp to fltrqawwar Ietaju mn Na Mais Be BA OA

P Parang YA Bean Ae al n n ad

Bo lQnqeava Indak Irtar ata Irmaga mn mn a

Kone bps

A (Bukan Prrglawat

Fe Da ale Maal cand Mona lin n n a b Petugans Doi Lamar Asasi Q Q Qo

© Revise Geran Cagangan a a a a Tenaga Ahi a a a ve Duka Puguwa yang Menara a u ln)

Irevboca cart wong Dersilat

Der aus an burngun bo AAA rawan pal Menerima n Ta TERE (TEM Tadila han CHE D5

Iribaruri wang Tidak Ders'ut

Dens narnburngun

Bo langyata Dewec Krim sari Aa n n is}

Iwan Peigewas yang Lirlak

Be ee SabAg AI Pegal Irta

Mo Jevtariteni Pengenaan yang Me turina Jaman a u ln)

Png SI, Tadi, Ha AAL

F Pedawa wang Me akaka Peran ka a a o

Dana Peisiuan

6 [Peseta Keg ati u u o

8. [Peng ris Penghasilan sang D potony u a a

PP Pagu 21 Tidak Cones La reyes

A0 (Pegawa /Pumiberi JanaaP seer ris u a a

Kegiatan Peng ris Persik Bourke os

Sebagai Walia Puskas Loar Negeri

Po Tama an. S65] 8711 NIK S65

Bahwa berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding sebesar Rp5.711.038.565, untuk Masa Pajak November 2020 adalah sebesar Rp71.075.800,-;

3) Bahwa koreksi Terbanding didasarkan pada hasil uji arus uang pada rekening Pemohon Banding pada Bank Mandiri No

1290010310692. Data transaksi pada rekening tersebut didapatkan berdasarkan surat permintaan data rekening koran Pemohon Banding nomor: SR-53/IBK/WPJ.20/KP.08/2022 dan telah direspon dengan nomor DJP.20220424.25595 tanggal respon 24 April 2022 melalui aplikasi IBK. Hasil Pemeriksaan terhadap rekening tersebut menunjukkan terdapat 3425 transaksi dengan total nilai transaksi credit Rp15.841.226.871,- dan debit Rp22.724.399.553,-;

4) Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap transaksi yang terjadi pada nomor rekening di atas, diketahui terdapat transfer kepada penerima dengan detil sebagai berikut:

5) Bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen kepada pemeriksa dan terhadap Pemohon Banding telah dikirimkan:

- Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S- 63/WPJ.20/KP.0800/2022,

- Surat Peringatan I melalui surat nomor S- 72/WPJ.20/KP.0800/2022,

- Surat Peringatan II melalui surat nomor S- 78/WPJ.20/KP.0800/2022.

6) Bahwa berdasarkan temuan tersebut, dan mempertimbangkan tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2020, serta tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen oleh Pemohon Banding. Terbanding berpendapat bahwa atas transfer dana tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Lebih lanjut Terbanding mengidentifikasi saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan saat dilakukannya transfer ke penerima penghasilan, sebagai berikut:

i an . . 1 i Bana 44.40 S09]

1 1 , atap ' ! : , , cl

Mo ang ta aa 1 | A

Kasam peer | ' , q

Ue why

Po anna Ve Pty ade

" pa If 1 en ee EUR MC LA MEN " ‘ 1 if . vote oon 8 5 ' | In un bone ' , TOS SET

Ma Taha ana sa . 4 4 z am IHIF! Bee Irta oe ‘ ‘ LI hd 1 ; Es

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan Objek PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020, diketahui bahwa objek pajak menurut Terbanding adalah sebesar Rp5.711.038.565,- sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0, dengan demikian terdapat koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp5.711.038.565,-. Sedangkan koreksi Objek PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak November 2020 adalah sebesar Rp71.075.800,-. Detil penerima penghasilan dan perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut:

b. Bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan Pemohon Banding selama proses penelitian Surat Keberatan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon Banding dalam alasan keberatannya menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp71.075.800,- adalah atas gaji, dan gaji yang diberikan kepada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap besarannya dibawah PTKP;

2) Bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen usulan gaji untuk Masa Pajak November 2020, sebagai berikut:

Sm Go PT. INDO DHEA INTERNUSA MEN Kana, on bese foal ape}

: Fy Uh Genesal Contractor & Supptier pon BERR tases BGR)

Sg Ae? 2 OOPRTODD UM CUO ARI LOH ORL SEL RNG MECHANIC SD A BLPOURICAD PAR es oe i

PT. INDO DHEA INTERNUSA

PENGAJUAN GAH BULAN APRIL 2020

NO i NAMA | JABATAN i JUMLAH i

SEE Se ee Pe

1 (Gunawan Subyantoro Direktur Utama Rp 5,690,050

1 amen em:

2 Heni Handayani Direktur Rp 4,600,000 ia NS

3 iSiti Rohmani Staif Ro 3,400,000

4 Ita Ayu Aulia Staff Rp 3,400,000

5 i Misbah Staff Rp 3,490,000

TOTAL PENGAJUAN GAJI Rp 20,480,000

Jakarta, 3 April 2626

ERTS

Pa YA

: AH Hj i Ge ie

GRR Yaa 3

3) Bahwa Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk mengidentifikasi transfer ke rekening penerima sebagaimana temuan Terbanding, dengan format sebagai berikut:

Tangga Ja-iz boc mil Ccku-en Faterenuen “Tereacei | rersassi Perda.

Namun sampai dengan penelitian dibuat Pemohon Banding tidak memberikan jawabannya.

4) Bahwa Pemohon Banding menyampaikan daftar pengurus selama tahun pajak 2018 s.d. 2022 dengan detil sebagai berikut:

Daftar Pengurus PT, Indo Dhea Interriusa “TT NAMA ° ewe - SN katak ™~—~—SSSCSCSCi‘iYSCS keterangan ™

OT, a eterangan 2018 | 2010 | 2020 2021 2022 | 8 a EN SER opo oo.

Gunawan Subyantoro 24,504,567,7-009.000 | D rextr Utama) Direktur Utama) O rekzar Utara | O'rektur Utama aman | fee Sar Gene Cet Da MAN

Heni Handayani 6.000.000.0080.003} Direktur | Drretsur Dirsstr Direkcur ene ge en be mma

Fresid de | Presice! Pres cen Gi tskup 2022 aca percaha:

Ir Lody Satadin Basri bo.oe6.c00.c-c0.0ng | Freier | Presiden Heer rescen | tue tama [ol aut ' peruaahan

Kossars | Komisass 0 Kemisars Komiseri susan pengurus perserdan ae mnmamnamimaamaea pp ee -n— ee

Rasatinda Fiteyaal . H !

24437077.1029.601 | Kornisars | Kornisar’s Kornsaris Kom seri

Sutrisno | i

PE noah

Suyoto Ariyanto | serasa saman | | | | Direkt | shun 29 bere Sahan

! ! | Ikutan perg. ca perseroan

, cag , | . Isi tabun 2022 28a peri ahan

Ade Mautana 2,582,539, 438.500 Dicektus (susunan berguru perseroan ha aa aa aa Mena Pn Pan aann Nana aan

5) Bahwa Pemohon Banding selama tahun pajak 2018 s.d. 2019 mendapatkan paket pekerjaan sebagai berikut:

tamun PEMBERI TUGAS

" LAMA PEKERJAAN Sawa PPK LOKASI SONTRA NILAIKOS BAN

9 NAMA PEKERJAA pi pexetuman DOK NO KONTRAK AKON ppx ALAMAT

Benang Beni junan Gadim . poste sae eee “ anne en sa eres ppt ji rian

Bahwa berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2020 diketahui Pemohon Banding memiliki Peredaran Usaha sebesar Rp6.586.931.818,-;

3. Pendapat Terbanding

Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa yang menjadi sengketa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023 adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,-;

b. Bahwa alasan Pemohon Banding dalam keberatan adalah “Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,- adalah atas gaji, dimana gaji yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak

Tetap dibawah PTKP sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21” c. Bahwa dalam dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding nilai usulan pembayaran gaji yang dibuat untuk Masa Pajak November 2020 hanya sebesar Rp20.490.000 untuk 5 (lima) orang pegawai saja, dengan detil sebagai berikut:

athe PE INDO DHEA INTERNUSA OPE aa OT ennec i! maa a EF “iy General Conuacer & Sunplice ' . Bei pee eee 1} a eae 5 PETROLEUN CL AMCTMIbCHILL RE IN LA GRL RE UT LAN MA Phi RIMA Kn IDCAS 5 ene Ri roan

PT. INDO DHEA INTERNUSA

PENGAJUAN GAH BULAN NOVEMBER 2020

PT ajo aa

NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH

H wo (IOI

1 }Gunawan Subyantoro lDirektur Litama Rp 5,690,006

——i—————————————————j———— —— OS TTT

! 2 IiHeni Handayani _jereser Rp 4,660,000

Lo a Ann i 3 Siti Rohmani 1Statf Rp 3,460,000 t ————— ajo ne —

4 jila Ayu Aulia Istaff Rp 3,400,000

5 Misbah jStatt Rp 3,400,000

ALA ”— me AU

TOTAL PENGAJUAN GAH Rp 20,4¢0,000

Jakarta, 5 Movember 27020 le, gees ls

KAN Oe, “Sit REA 3:

HAD Dept.

d. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam alasan keberatannya, serta dokumen pengajuan gaji bulan November 2020 tidak sesuai dengan temuan Terbanding pada rekening Bank Mandiri No 1290010310692 atas nama Pemohon Banding. Dalam temuan Terbanding, diketahui bahwa selama Masa Pajak November 2020 terdapat transfer kepada Orang Pribadi dengan detil sebagai berikut:

Sehingga apabila disebandingkan terdapat perbedaan sebagai berikut:

e. Bahwa pada saat penelitian keberatan, Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk mengidentifikasi jenis transaksi kepada masing-masing Orang Pribadi sesuai daftar temuan Terbanding, namun Pemohon Banding belum memberikan jawabannya;

f. Bahwa dari 10 (sepuluh) penerima penghasilan dalam tabel di atas, hanya 2 (dua) orang yang terdaftar sebagai pengurus Pemohon Banding;

g. Bahwa selama tahun 2020 Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 sehingga tidak diketahui jabatan dari masing- masing penerima penghasilan, selain itu Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan jabatan masing-masing penerima penghasilan dalam pembahasan sengketa perpajakan dengan Terbanding;

h. Bahwa selama tahun pajak 2018 s.d. 2019 Pemohon Banding memiliki 6 (enam) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp148.372.055.480 namun Pemohon Banding tidak melakukan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, namun berdasar temuan Terbanding terdapat transfer sejumlah

uang kepada Orang Pribadi dimana Pemohon Banding tidak pernah memberikan penjelasan atas transaksi tersebut;

i. Bahwa Pasal 21 UU PPh menyatakan “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh Pemberi Kerja” j. Bahwa atas surat banding, Terbanding melakukan penelitian terhadap alasan yang disampaikan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon Banding dalam surat banding berbeda dengan alasan Pemohon Banding dalam keberatan.

2) Bahwa dalam surat keberatannya, pemohon banding menyatakan alasan semua karyawan Pemohon Banding baik karyawan tetap dan karyawan tidak tetap memiliki gaji dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Pemohon Banding merupakan perusahaan kontraktor sebagian besar karyawannya adalah karyawan tidak tetap yang dipekerjakan sewaktu ada proyek saja.

3) Bahwa Pemohon Banding dalam surat banding menyatakan sesuai dokumen dan penjelasan pemohon banding kepada pihak terbanding, bahwa benar ada dana yang ditransfer ke nama-nama tersebut, Pemindahan dana tersebutadalah untuk pembayaran ke pihak vendor atau supplier berupa pembelian material dan juga pembayaran tenaga lepas tukang harian dalam pengerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji D4 Pondok Gede No Kontrak B- 1030/Ah.04.4/KS.01.1/08/2019 (copy kontrak terlampir).

- Lx ae , ay “ Th. * '

oes mae he ‘

Hoeta te Fa pan a k. Bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,- telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

II.KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan penelitian surat banding. data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas. maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding nomor 0084/IDI-SBP/VIII/24 tanggal 09 Agustus 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi ketentuan formal;

2. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2020 Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023 atas nama Pemohon Banding;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Tanda terima Surat Keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 00138/IDI-SBT/XI/2024 tanggal 20 November 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Surat Nomor B-006935.10.2024/PAN/2024 perihal Permintaan Surat Bantahan atas SUB dan Salinan Surat Uraian Banding dari Terbanding NomorS-158/SUB/WPJ.20/2024. Pemohon Banding dengan ini mengajukan surat Bantahan dengan uraian sebagai berikut :

1. Melampirkan bukti tanggal penerimaan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024 Dikirim tanggal : 20 Mei 2024 oleh Kanwil DJP Jakarta Timur Diterima tanggal : 21 Mei 2024 oleh Pemohon Banding;

2. Melampirkan Akta Perubahan Terakhir Pemohon Banding yang terdapat nama NURHAENI sebagai penandatangan Surat Banding dan dokumen pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut:

Bukti P.1. SalinanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024,

Bukti P.2. Salinan Surat Keberatan Nomor 0060/IDI-SKB/VIII/23 tanggal 15 Agustus 2023;

Bukti P.3. Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor

00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023;

Bukti P.4. Salinan Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji D4 Pondok Gede No

Kontrak B-1030/Ah.04.4/KS.01.1//08/2019;

Bukti P.5. Bukti tanggal penerimaan Surat Keputusan Keberatan;

Bukti P.6. Salinan Bermeterai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar

Biasa Para Pemegang Saham PT Indo Dhea Internusa Nomor 19 tanggal 10 Juni 2024, dibuat di hadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor;

Bukti P.7. Salinan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT

Indo Dhea Internusa, Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU- AH.01.09-0212550 tanggal 11 Juni 2024;

Bukti P.8. Softcopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP a.n. Ade Maulana sebagai Komisaris;

Bukti P.9. Softcopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para

Pemegang Saham PT Indo Dhea Internusa Nomor 27 tanggal 30 Mei 2023, dibuat di hadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor;

Bukti P.10. Softcopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para

Pemegang Saham PT Indo Dhea Internusa Nomor 37 tanggal 21

Februari 2024, dibuat di hadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor;

Bukti P.11. Softcopy Pakta Integritas an Nurhaeni, ST sebagai Direktur tanggal 17 Desember 2024;

Bukti P.12. Softcopy Pakta Integritas an Ade Maulana tanggal 17 Desember 2024;

Bukti P.13. Softcopy Surat Kuasa Siti Rochmani, jabatan Direktur Utama kepada

Ade Maulana, jabatan Komisaris nomor IDI/144/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;

Bukti P.14. Softcopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP a.n. Siti Rochmani sebagai Direktur Utama;

Bukti P.15. Softcopy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP a.n. Nurhaeni sebagai

Direktur;

Bukti P.16. Softcopy Akta Perseroan Terbatas PT Indo Dhea Internusa Nomor 70 tanggal 23 April 2001, dibuat di hadapan H. Dana Sasmita, S.H., notaris di Jakarta;

Bukti P.17. Softcopy Matriks Sengketa;

Bukti P.18. Softcopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para

Pemegang Saham PT Indo Dhea Internusa Nomor 13 tanggal 10 Mei 2025, dibuat di hadapan H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor;

Bukti P.19. Softcopy SPT Tahunan 2018;

Bukti P.20. Softcopy SPT Tahunan 2019;

Bukti P.21. Softcopy SPT Tahunan 2020;

Bukti P.22. Softcopy Profile Perusahaan;

Bukti P.23. Softcopy Maping Sengketa;

Bukti P.24. Softcopy Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P.25. Softcopy Bukti pada Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P.26. Softcopy Kesimpulan Akhir tanggal 14 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:

Bukti T.1. Softcopy Tanda terima Surat Keberatan;

Bukti T.2. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T.3. Salinan Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T.4. Salinan Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T.5. Salinan Mapping Sengketa;

Bukti T.6. Salinan Matriks Sengketa Banding;

Bukti T.7. Salinan Revisi Matriks Sengketa PPh Final Masa November 2019; Bukti T.8. Salinan Revisi Matriks Sengketa PPh Final Masa Desember 2020; Bukti T.9. Salinan Tabel Matriks Excel Potongan Pegawai dan Non Pegawai; Bukti T.10. Softcopy Pendapat Akhir Nomor S-434/WPJ.20/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

Bukti T.11. Softcopy Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2020 Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 0084/IDI-SBP/VIII/24 tanggal 09 Agustus 2024 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp.71.075.800,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp.71.075.800,00 dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 00211/RIKSIS/KPP.2008/2023 tanggal 26 Mei 2023 diketahui terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp.71.075.800,00;

2. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 diketahui bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2020.

3. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan Objek PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020, diketahui bahwa objek pajak menurut Terbanding adalah sebesar Rp5.711.038.565,00 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0, dengan demikian terdapat koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp5.711.038.565,00. Sedangkan koreksi Objek PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak November 2020 adalah sebesar Rp.71.075.800,00. Detil penerima penghasilan dan perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut:

4. bahwa berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding sebesar Rp5.711.038.565,00, untuk Masa Pajak November 2020 adalah sebesar Rp.71.075.800,00

5. bahwa pada saat proses pemeriksaan, Pemohon Banding tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen kepada Terbanding dan terhadap Pemohon Banding telah dikirimkan:

•Surat Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen nomor S- 63/WPJ.20/KP.0800/2022,

•Surat Peringatan I melalui surat nomor S-72/WPJ.20/KP.0800/2022,

•Surat Peringatan II melalui surat nomor S-78/WPJ.20/KP.0800/2022.

6. bahwa berdasarkan temuan tersebut, dan mempertimbangkan tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2020, serta tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen oleh

Pemohon Banding. Terbanding berpendapat bahwa atas transfer dana tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Lebih lanjut Terbanding mengidentifikasi saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan saat dilakukannya transfer ke penerima penghasilan;

7. bahwa alasan Pemohon Banding dalam keberatan adalah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,00 adalah atas gaji, dimana gaji yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap dibawah PTKP sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21;

8. bahwa dalam dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding nilai usulan pembayaran gaji yang dibuat untuk Masa Pajak November 2020 hanya sebesar Rp20.490.000,- untuk 5 orang pegawai saja, dengan detil sebagai berikut:

» “3 fe. PY. INDO DHEA INPERNUSA PTE Haan) OF canes OF Tempa"

TE Pa ia eh iy IRAMA a tite ace J meas! More! oa dear

PT. INDO DHEA INTERNUSA

PENGAJUAN GAH BULAN NOVEMBER 2026 a a aa ae

; NO | NAMA ! JARATAN | JUMLAH

1 (surawan Subyantaro Direktur Ltama Rp 5,660,000

2 |Heni Handayani Direktur Rp 4,660,000 an aa

3 Sisi Rohmani staff Rp 3,400,060

: - Ta aa AS

2 ja Ayu Aulia Staff Rp 3.420.000

UU VER nm —— — — i 5 Misbah {Staff Rp 3,460,000

DP PR nm Damn nm LA i TOTAL PENGAJUAN GAK | Rp 20,490,000

Jakarta, 5 November 2020

LA gan

Ki In is Sof Jf

Bi Sea

HRD Dept.

9.bahwa hal yang disampaikan Pemohon Banding dalam alasan keberatannya, serta dokumen Pengajuan gaji bulan November 2020, tidak sesuai dengan temuan pemeriksa pada rekening Bank Mandiri No 1290010310692 atas nama Pemohon Banding. Dalam temuan Terbanding, diketahui bahwa selama Masa Pajak November 2020 terdapat transfer kepada Orang Pribadi dengan detil sebagai berikut :

10. Pemohon Banding dalam alasan keberatannya menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp71.075.800,- adalah atas gaji, dan gaji yang diberikan kepada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap besarannya dibawah PTKP.

1) Pemohon Banding memberikan dokumen usulan gaji untuk Masa Pajak November 2020, sebagai berikut:

‘hes PT. INDO DHEA INTERNUSA Pase maan | SP ian IE nan

- Sp % General Contractor & Supplier oe imap | oo papan oh shnea

& wes Bo OPETRAL EUR CINE ROTI HORNY Rh OES KIA MENERIMA PA NU REG Ag) Bens easy od “dean jt

PT. INDO OREA INTERNUSA

PENGAJUAN GAH BULAN NGVERIBER 2026 nr er rrr nr pool no | NAMA | JABATAN | JUMLAH i ma oi, KH vw—bbb ———i —.

1 | Sunawan Subyantoro Direktur Lilama Rp 5,686,000

FP ‘neni Handavar i 2 iHeni Handayani Direktur Rp 4,600,000 i ee Pe — Hn,

! 3 isis Rohmani Staff Rp 3,460,000

A jie Ayu Aulia Staff Rp 3,406,060

' eave natin an i 5 [misbah {Stat | Rp 3,4G0,000

TOTAL PENGAJUAN GAH Rp 20,450,000

Jakarta, 5 Movember 2020

Aa ES, for” Fe NBN (2) sai lo. gees igi ean raf “SE ASHPRS oh

HRD Dept.

2) Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk mengidentifikasi transfer ke rekening penerima sebagaimana temuan Terbanding, dengan format sebagai berikut:

Namun sampai dengan penelitian dibuat Pemohon Banding tidak memberikan jawabannya.

3) Pemohon Banding menyampaikan daftar pengurus selama tahun pajak 2018 s.d. 2022 dengan detil sebagai berikut:

Daftar Pengurus PT. Indo Dhea Internusa

—~---. ue wen To EA Te

NAMA NPWP Ma ee. Keterangan

! 2018 L 2019 | 2026 2021 2022 | ang

—_ a ne ete en nn aa un

Gunawan Subyantoro 24,506,9597.7-009.000 } D rektur Utama! Cirektur Utama} Direktur Utama | Direktur Utama

———4 aca eae —— ih. ———

Heni Handayani | 99,006 .0000.6- 000,000 | Direktur Direktur Diroxtas Direkrur ef fe eh 1 en ——

. Fresioer Presiden! Presicer Presicen , Si tabun 2022 ada perubaha,

, Lody Satadin Basri 09.000 al meer nog ress ecb pirektur dtama (PEN peruhahan

Komsars | Komisaris Komisars Komisaris SusUNAP pengurus perseroan

Hoven erect eee ener am aa ie — — ee es

Rosalinda Fiteyani H !

" mea 24437.077.1-009.001 $ Kormisars 1 Korisars ft Kerusaris Kom saris

Sutrisno i | L

SEE nomnom an men mana aman paman aan ea jon ana _—_—____..

: | i Di tahun 2022 adap E

Suyote Ariyanto | 05.4 /3.730.5-005.900 1 ! | | | D'raktus | atuh perubahan i { Isusunar pergurus perseroan

Ln nee ene een nen ee ama a: ne ——— pee i. . ! . Ditarin 2022 suap

Ade Maulana 2.81,539.7-438.000 | | : Div ektun " 2 aa perubahan

! | | | susunar pengurus perseroan

EU no oa mma aan ainun aon

4) Pemohon Banding selama tahun pajak 2018 s.d. 2019 mendapatkan paket pekerjaan sebagai berikut:

TAHUN PEMBERI TLGAS

ND NAMA PEKERJAAN SAWA PPK -OKASI NO KOKTRAK NILAI KSSTR AT

DEKERJAAN

ALAMAT

Den pip Man oy JAMA 2555 Pes BO Peraga Beenie eee ini Kan gann feel tang TF FEE 269,900.00

Efearrr | ~~ pone ee _ rec | - =

Ppa ee ee ee oe

Berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun Pajak 2020 diketahui Pemohon Banding memiliki Peredaran Usaha sebesar Rp6.586.931.818,-.

11. Berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa yang menjadi sengketa dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023 adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,-;

b. Bahwa alasan Pemohon Banding dalam keberatan adalah “Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,- adalah atas gaji, dimana gaji yang dibayarkan

Pemohon Banding kepada Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap dibawah PTKP sehingga tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21” c. Bahwa dalam dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding nilai usulan pembayaran gaji yang dibuat untuk Masa Pajak November 2020 hanya sebesar Rp20.490.000 untuk 5 (lima) orang pegawai saja, dengan detil sebagai berikut:

apr PT. INDO DHEA INTERNUSA PSS? anean dd bE sores dl oo nent a Aa “Lo General Contractor & Supplier AT —

% we a PENGEN CISL — ARCTI POEL RE IN BRG O MENU LAMA ed LURIK AN 3 IReAS | cas | a Scan jf

Sere Do Sdika bankas Gt Sawo Pde F Ne TI POT Koay 1113 pet Seru Ree, Cipayuny Tabarta Tian DU LA TN mana era

PT. INDO DHEA INTERNUSA

PENGAJUAN GAH BULAN NOVERIBER 2026 nae na MEN

NO | NAMA i JABATAN | JUMLAH

! 1 |Sunawan Subyantoro Direktur Litama Rp 5,666,000 i 2 'Heni Handayani Direktur Rp 4,660,000

L__ pa ei ee nf er en nn

3 sni Rohmani staff Rp 3,400,000

4 ia Ayu Aulia Istart Rp 3,406,000

: Nu su i 5 Iaaken {Staff Rp 3,460,000 i who. 5——

TOTAL PENGAJUAN GAN | Rp 20,490,000

Jakarta, 5 Movember 2020

LO TS

SIA RGRBS A)

HRD D¢pt.

d. Bahwa alasan yang disampaikan Pemohon Banding dalam alasan keberatannya, serta dokumen pengajuan gaji bulan November 2020 tidak sesuai dengan temuan Terbanding pada rekening Bank Mandiri No 1290010310692 atas nama Pemohon Banding. Dalam temuan Terbanding, diketahui bahwa selama Masa Pajak November 2020 terdapat transfer kepada Orang Pribadi dengan detil sebagai berikut:

Sehingga apabila disebandingkan terdapat perbedaan sebagai berikut:

e. Bahwa pada saat penelitian keberatan, Terbanding telah meminta Pemohon Banding untuk mengidentifikasi jenis transaksi kepada masing-masing Orang Pribadi sesuai daftar temuan Terbanding, namun Pemohon Banding belum memberikan jawabannya;

f. Bahwa dari 10 (sepuluh) penerima penghasilan dalam tabel di atas, hanya 2 (dua) orang yang terdaftar sebagai pengurus Pemohon Banding;

g. Bahwa selama tahun 2020 Pemohon Banding tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2020 sehingga tidak diketahui jabatan dari masing-masing penerima penghasilan, selain itu Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan jabatan masing-masing penerima penghasilan dalam pembahasan sengketa perpajakan dengan Terbanding;

h. Bahwa selama tahun pajak 2018 s.d. 2019 Pemohon Banding memiliki 6 (enam) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp148.372.055.480 namun Pemohon Banding tidak melakukan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, namun berdasar temuan Terbanding terdapat transfer sejumlah uang kepada Orang Pribadi dimana Pemohon Banding tidak pernah memberikan penjelasan atas transaksi tersebut;

i. Bahwa Pasal 21 UU PPh menyatakan “Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh Pemberi Kerja” j. Bahwa atas surat banding, Terbanding melakukan penelitian terhadap alasan yang disampaikan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon Banding dalam surat banding berbeda dengan alasan Pemohon Banding dalam keberatan.

2) Bahwa dalam surat keberatannya, pemohon banding menyatakan alasan semua karyawan PT Indo Dhea Internusa baik karyawan tetap dan karyawan tidak tetap memiliki gaji dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

PT Indo Dhea Internusa merupakan perusahaan kontraktor sebagian besar karyawannya adalah karyawan tidak tetap yang dipekerjakan sewaktu ada proyek saja.

3) Bahwa Pemohon Banding dalam surat banding menyatakan sesuai dokumen dan penjelasan pemohon banding kepada pihak terbanding, bahwa benar ada dana yang ditransfer ke nama-nama tersebut, Pemindahan dana tersebut adalah untuk pembayaran ke pihak vendor atau supplier berupa pembelian material dan juga pembayaran tenaga lepas tukang harian dalam pengerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan Asrama Haji D4 Pondok Gede No Kontrak B-1030/Ah.04.4/KS.01.1/08/2019 (copy kontrak terlampir).

“ho ve

: cn OP boe a rape

Woon IP be a aioe

Moy | Nan

. fa ton fr ue tuk Kan Kisa k. Berdasarkan data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800,- telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. bahwa Terbanding memberikan pendapat atas proses Uji Bukti sebagai berikut:

• Bahwa sengketa sebesar Rp71.075.800 terjadi karena adanya mutasi uang dari rekening Pemohon banding ke beberapa rekening orang pribadi dibulan November 2020 yang belum dipungut PPh 21.

• Pemohon banding menyampaikan dokumen pembuktian yang menurut Pemohon banding merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana Heni Handayani di tahun 2020.

• Tidak ada pertanggungjawaban dana dari nama-nama lainnya ditahun 2020.

• Bahwa terhadap sengketa November 2020 sebesar Rp71.075.800 terdapat dokumen yang disampaikan Pemohon Banding senilai Rp73.466.800.

• Nilai dokumen sebesar Rp73.466.800 atas nama Heni Handayani terdiri dari:

Row LabelsGrand Total

Heni Handayani73.466.800

Gaji tukang23.194.000

Nota pembelian material30.568.000

Toilet19.704.800

Grand Total73.466.800

• Pemohon banding tidak melaporkan SPT masa PPh 21 selama tahun 2020.

• Dokumen yang ditunjukkan saat Uji Bukti berupa fotokopi nota pembelian material, kasbon internal tanpa menunjukkan dokumen asli.

• Bahwa berdasarkan dokumen dan argumentasi Pemohon Banding tersebut, Terbanding tetap berpendapat untuk mempertahankan seluruh nilai sengketa sebesar Rp71.075.800

13. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Terbanding berpendapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp71.075.800 telah tepat

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp71.075.800 dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa PT Indo Dhea Internusa memiliki karyawan tetap dan tidak tetap, semua karyawan memiliki gaji dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Karyawan PT Indo Dhea Internusa sebagian besar adalah karyawan tidak tetap yang hanya dipekerjakan saat ada proyek saja, dan jika tidak ada proyek karyawan tersebut tidak dipekerjakan lagi sehingga PPh Pasal 21 tersebut tidak dilaporkan.

2. bahwa pasa saat proses uji bukti Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti berupa nota pembelian materil, dan data kasbon internal. Terhadap sengketa November 2020 sebesar Rp71.075.800 tidak terdapat dokumen yang disampaikan sebagai dokumen pembuktian.

Menimbang bahwa berdasarkan berkas banding dan fakta persidangan, menurut Majelis berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur:

Pasal 12:

(1). bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

(2). bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan;

(3). bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang

terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan: “Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan” bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagiamana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur:

Pasal 21 ayat (1)

(1). Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan

e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002

Tentang Pengadilan Pajak menyebutkan :

Pasal 69 ayat (1)

(1) Alat bukti dapat berupa:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan ahli;

c. keterangan para saksi;

d. pengakuan para pihak; dan/atau

e. pengetahuan Hakim

Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 69 Ayat (1) ketentuan a quo menyebutkan: Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

bahwa berdasarkan berkas banding, fakta persidangan, dan hasil uji bukti serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan pokok sengketa Pengadilan Pajak berpendapat:

1. bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp71.075.800 karena terjadi adanya mutasi uang dari rekening Pemohon banding ke beberapa rekening orang pribadi dibulan November 2020 yang belum dipungut PPh 21.

2. bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp71.075.800 karena semua karyawan Pemohon Banding baik tetap maupun tidak tetap penghasilannya masih di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

3. bahwa dalam proses uji bukti, dari jumlah sengketa sebesar Rp71.075.800 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dengan memberikan dokumen pembuktian;

4. bahwa dengan demikian, dari nilai sengketa sebesar Rp71.075.800 Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen bukti yang cukup sehingga Pengadilan Pajak tidak dapat meyakininya.

5. bahwa dengan demikian, atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp71.075.800 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga jumlah koreksi sebesar Rp71.075.800 tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto menurut Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00135/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak November 2020 Nomor 00012/201/20/009/23 tanggal 29 Mei 2023, atas nama PT INDO DHEA INTERNUSA, NPWP 02.070.736.0-009.000, beralamat di Jl. Mabes Hankam GG, Sawo II Lt.2 No 71 RT 001 RW 005 Cipayung Jakarta Timur, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh Muhammad Amin, S.E., S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, R. Aryo Hatmoko, S.IP., S.T., S.H., M.H., M.M., dan Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum secara elektronik melalui e-Tax Court pada hari Jumat, 31 Oktober 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ajeng Loshita Sari, S.S.T., Ak.,M.Ak. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik R. Aryo Hatmoko, S.IP., S.T., S.H., M.H.,Muhammad Amin, S.E., S.H., M.Si.

M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Ajeng Loshita Sari, S.S.T., Ak.,M.Ak.