PUT-007014.99/2025/PP/M.VIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-007014.99/2025/PP/M.VIIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai gugatan terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007014.99/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV PAPUA PROSPER MANDIRI, NPWP 0860703123951000, beralamat Jalan Basuki Rahmat KM. 8,5, RT000/RW000, Klasabi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98415, yang diwakili oleh Oswalt Nico Situmorang jabatan Direktur, yang telah hadir dalam beberapa kali persidangan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Kanafi/19811009 200312 1 002,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

2. Nama/NIP: Silvia Anas/19851024 200901 2 007

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

3. Nama/NIP: Yongki Setiawan/19801023 200212 1 002 Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-5426/PJ.07/2025 tanggal 16 Desember 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 1079/PP/BR/2025 tanggal 14 Oktober 2025 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-173/PP/Prb/2025 tanggal 17 Desember 2025;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00018/STG- CT/WPJ.18/2025 tanggal 11 September 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00713/107/22/951/22 tanggal 25 Mei 2022 Masa Pajak Januari 2022 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (yang kedua) dengan Surat Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat dengan Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat tidak setuju dengan Keputusan a quo sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. bahwa surat gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Surat Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB- CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025, yang diterima Penggugat pada tanggal 24 Juni 2025;

c. bahwa terhadap 1 (satu) Surat Keputusan diajukan 1 (satu) Gugatan.

3. Pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a. Bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Oswalt Nico Situmorang jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 21 tanggal 17 September 2018;

b. bahwa Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat;

bahwa dengan demikian surat gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. Mengenal Objek Gugatan

1. bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Nomor KEP- 00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang diterbitkan oleh Tergugat;

2. bahwa atas KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan Penghapusan Sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang KUP kepada Tergugat melalui Surat Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 tersebut di atas;

3. bahwa atas surat penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang isinya menolak permohonan Penggugat;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

bahwa Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 telah Penggugat masukkan pada tanggal 25 Januari 2025 di KPP Pratama Sorong. Surat permohonan penghapusan sanksi tersebut diterima Kanwil DJP Papua di Jayapura tanggal 19 Mei 2025 yang dianggap telah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Tergugat Nomor KEP-02343/NKEB/PJ/WPJ.18/2024 tanggal 08 November 2024; bahwa Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat karena tanggal 25 Januari 2024 Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 telah dimasukkan tetapi pada saat itu Petugas KPP

Pratama Sorong yang bernama Sekar Anastasya Mutiara Fani yang melayani Penggugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa dokumen Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 belum bisa di- input karena masih ada migrasi dari sistem DJP ke sistem Coretax. Hal ini yang Penggugat simpulkan menjadi penyebab Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 menjadi terlambat dan melewati batas waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan;

IV. Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan Pasal 41 UU Pengadilan Pajak;

2. Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Nomor 21/PPS/PPM/I/2025 yang telah diserahkan tanggal 25 Januari 2024 belum terlambat dan masih ada di dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02343/NKEB/PJ/WPJ.18/2024 tanggal 08 November 2024.

Selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis agar:

Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S- 00018/STG-CT/WPJ.18/2025 tanggal 11 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 05 Agustus 2025, diketahui hal-hal berikut:

a. bahwa Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa Gugatan TIDAK diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;

c. bahwa terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;

d. bahwa Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

e. bahwa Gugatan diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan yang diterima tanggal 24 Juni 2025;

f. bahwa Surat Gugatan dilampiri salinan dokumen yang digugat;

g. bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Oswalt Nico Situmorang. yang bertindak selaku Pengurus yang berkedudukan di Indonesia;

h. bahwa penandatanganan Surat Gugatan berkedudukan di Indonesia;

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka pengajuan Gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal dengan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas Surat Keputusan PenghapusanSanksiAdministrasiNomorKEP-00277/NKEB- CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025;

b. bahwa Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi tersebut dikirimkan kepada Penggugat melalui aplikasi Coretax (Taxpayer Account Management) pada tanggal 24 Juni 2025;

c. bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dan diterima di Pengadilan Pajak tanggal 05 Agustus 2025;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

e. bahwa dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa permohonan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal karena telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada poin d di atas;

Uraian Mengenai Objek Gugatan

bahwa Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor KEP- 00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papu Barat, dan Maluku berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif nomor LAP-00467/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 16 Juni 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Semula Dikurangkan: Dikurangkan: Menjadi

IDR Dihapuskan Dihapuskan IDR

Pertama Kedua

Pajak yang tidak' U kurang dibayar

Jumlah pajak yang 300.000 0 500.000 masih harus dibayar

Uraian Uraian Surat Gugatan

bahwa terhadap Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor KEP- 00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025 dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada Surat Gugatan a quo;

Tanggapan atas Gugatan

bahwa setelah membaca Surat Gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat sebagai berikut:

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Pasal 36 ayat (1) huruf a: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak Dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan Dan Pembatalan di Bidang Perpajakan;

- Pasal 24 ayat (1): Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.

- Pasal 24 ayat (3): Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua, permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.

- Pasal 24 ayat (4): Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Direktur Jenderal Pajak;

- Pasal 26 ayat (1) huruf b: Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau

permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3), untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua.

- Pasal 26 ayat (2): Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.

- Pasal 26 ayat (3): Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.

- Pasal 27 ayat (1): Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti.

2. Data dan Fakta a. bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi yang pertama Nomor KEP-2530/NKEB/PJ/WPJ.18/2024 tanggal 26 November 2024;

b. bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua nomor 21/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong melalui Bukti penerimaan Surat nomor BPS- 22539/CT/KPP.1803/2025 tanggal 19 Mei 2025;

c. bahwa terhadap permohonan yang kedua tersebut, tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi administrasi nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 dan telah disampaikan kepada penggugat;

d. bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan Surat Pengembalian atas permohonan penggugat nomor 21/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025;

3. Tanggapan Tergugat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) PMK 118 Tahun 2024, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim;

b. bahwa apabila permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka permohonan tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PMK 118 Tahun 2024, Tergugat akan menyampaikan surat pengembalian kepada Penggugat atas setiap permohonan yang tidak dipertimbangkan tersebut;

d. bahwa dengan demikian, terkait alasan penggugat yang berasumsi bahwa surat permohonan penghapusan sanksi administrasi nomor 21/PPS/PPM/I/2025 terlambat dan melewati batas waktu 3 bulan yg ditentukan, tidaklah benar karena tergugat tidak pernah menerbitkan surat pengembalian permohonan kepada penggugat;

e. bahwa atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua yang diajukan oleh penggugat nomor 21/PPS/PPM/I/2025 tanggal 21 Januari 2025, telah ditindaklanjuti oleh tergugat dengan melakukan penelitian;

f. bahwa hasil penelitian atas permohonan tersebut telah dituangkan dalam laporan penelitian nomor LAP-00467/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 16 Juni 2025, dimana permohonan penggugat dianggap telah memenuhi ketentuan formal, termasuk ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur bahwa permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim;

g. bahwa berdasarkan laporan penelitian tersebut, tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi nomor KEP- 00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 melalui aplikasi coretax (Taxpayer Account Management) pada tanggal 24 Juni 2025;

Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan:

a. bahwa Surat Gugatan Penggugat berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal sepanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor KEP- 00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

Usul:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Majelis untuk:

a. menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi ketentuan formal;

b. menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang bahwa kepada Penggugat telah disampaikan Salinan Surat Tanggapan Tergugat melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor BG- 007014.99.2025/PAN/2025 tanggal 12 September 2025, dengan permintaan agar Penggugat menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

Bukti P-1.Surat Keputusan Tergugat mengenai Penghapusan Sanksi

Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib

Pajak Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025,

Bukti P-2.Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV PAPUA PROSPER

MANDIRI Nomor 21 tanggal 17 September 2018, yang dibuat oleh Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH., Notaris di Kota Sorong;

Bukti P-3.Kartu Tanda Penduduk atas nama Oswalt Nico Situmorang; Bukti P-4.Pakta Integritas atas nama Oswalt Nico Situmorang;

Bukti P-5.Surat Keterangan Nomor 503/68/SWG-SU/2024 tanggal 26 September 2024;

Bukti P-6.Peraturan Walikota Sorong Nomor 2 Tahun 2022;

Bukti P-7.Surat Nomor S-00077/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sebagai berikut:

Bukti T-1.Penjelasan Tertulis yang disampaikan tanggal 5 November 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa Gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 (Melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak), sedangkan keputusan Tergugat Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 diterbitkan tanggal 24 Juni 2025, yang diterima Penggugat tanggal 24 Juni 2025 (halaman 2 Surat Gugatan), sehingga apabila dihitung dari tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025, permohonan gugatan Penggugat melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00713/107/22/951/22 tanggal 25 Mei 2022 Masa Pajak Januari 2022, sehingga memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan yang digugat sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, memuat alasan-alasan gugatan yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan yaitu tanggal 24 Juni 2025, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 15/SG/PPM/VIII/2025 tanggal 4 Agustus 2025, ditandatangani oleh Oswalt Nico Situmorang jabatan Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV PAPUA PROSPER MANDIRI Nomor 21 tanggal 17 September 2018, yang dibuat oleh Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH., Notaris di Kota Sorong, sehingga Surat Gugatan ditandatangani oleh pengurus yang berhak untuk menandatangani Surat Gugatan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 1 angka 11

Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

Pasal 1 angka 12

Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Pasal 40 ayat (3)

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.

Pasal 40 ayat (4)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti dan penjelasan yang terungkap dalam persidangan, maka kesimpulan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa Surat Gugatan diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 (Melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak), sedangkan keputusan Tergugat yang diterima oleh Penggugat tanggal 24 Juni 2025,

sesuai pernyataan Penggugat dalam halaman 2 Surat Gugatan, maka Pengadilan Pajak berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa menurut Pengadilan Pajak, Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan keadaan di luar kekuasan Penggugat, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa Surat Gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1), namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan keadaan di luar kekuasan Penggugat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya permohonan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Nomor KEP-00277/NKEB-CT/WPJ.18/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama CV PAPUA PROSPER MANDIRI, NPWP 0860703123951000, beralamat Jalan Basuki Rahmat KM. 8,5, RT000/RW000, Klasabi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98415, tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 oleh Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A., sebagai Hakim Ketua, Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M. dan Paulus Hatigoran Pangaribuan, S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada Hari Senin tanggal 29 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aditya Kusuma

Rachman, S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

Hary Kesowo Wibowo, S.Sos., M.M.Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., CA.

Ditandatangani Secara Elektronik

Paulus Hatigoran Pangaribuan, S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik

Aditya Kusuma Rachman, S.E.