—
Pasal 1t (3;
dalam hel Gugalandan momutus songiola alas pelaksanaan pafek atau Keputusan pembotulan atau Kopulusan kalanya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomer 6 Tatun 1983 tantang Ketentuan Umum dan Tala Carasobagaimonn folah-boberopa kali dikbah teraklir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 danperundang-undangan perpajakan yang berlaku", bahwa monurut Majols Kelentuan yang diatr Gelam Pasal 1 angka 7 dan Pascal 31 ayat (3) pada prinsipnya sama yallupadsdalam UU KUP yang mongatur lontong Gugatan yakni Pasal 23 nya! (2) yang barbunyi:
“Gugatan Wafb Pajak atau Penanggung Pajok larhadap:
a. Polakssnaan Surat Paksa, Surat Porinteh Molaksanakan Panyilaan atau Pengumuman Lelang,
b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak
& Keputusan yang berkatan dangan pelaksansan keputusan perpyakan, seolah yang
ditotapkan datam Pasal 25 xyul (1) den Pasal 26; atau
a. Penesbian surat ketetepan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penorbiannya tidak sosual dengan prosadur elau tala cam yang (sish diatur dalam kotentuan peraturan parundang-undangan perpajakan.
hanya dapatkepada badan peradian
menunt Majols dasar hukum yangbaik oloh Torgugat maupun Penggugat terkalt dengangugatan Ini adalah Pasal 23 (2) huruf ¢ yaitu "keputusan yang
dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sela'n yangdalam Pasci 25 ayal {J} dan Pasat 28", sohingga Maps akan membahasyang terkandung
ketentuan tersebutsobagai. bahwa dalam Undang-undang Namor 5 Tahun 1995 tentang Perovian Tata Usaha Negsm
tolah disbah dongan Undang-undong Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatix antara lain sebagai berikut
Pasat 1:
Angka 1 : “Tata Usaha Negara adalah Administradi Nogere yang melaksanakanuntuk
urusan pemerintahan baik of pusal maupun dacrah’;| : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Nogaro andalah BadanPejabat yang| melaksanakan trusanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
Angka3 + "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tartufs yang dikejuarkan|
olah Badan atau Pejabat Tala Usala Negara yangtindakan hukum| Usaha Negara yang berdasarkan paraliran porundang-undangan yang boriaku, yang borsifat konkret,dan final, yangakibat hukum bagi| sesgorang atau badan hukum|
Bahwa dalam Ponjolasan Posol 1 dsebutkor:|
poretapan lertuls Terutama monunjuk kepada Isi dan bukan kepadakoputusan| yang dikeluarkan olah Badan atau Pajabal Tate Usaha Negara",
individual arlinya Keputusan Tata Usako Negara itu Udak ditujukan untuk umum, tolapi baik alamat maupun hal yang days
“Borsfot final artinya sudahdan korenanya dapat menimbulkan akibat hukum",
bahwa berdasarkan ketentuan di ntasberpandapat bahwa keputusan Tata Usaha. Nogaraberbentukalau sural yong Memenuhitortulls, Individual, final dan mompunyat akibat hukum, datana Tergugat sebogsl Pojabat Tala Usolia Negara telah. menocbiikan keputusan borupa Surat Nomonyang didual secara
dilukikanPonggugat,dari mompunynl akibat hukum terhadap Ponggugal, yaku Penggugat dak dapat molakukan tancaksi bisnisnya karena,
rekening oleh Targugat, sehingga memenuhi kelontuan sebogal keputusan
bahwa dangan demiklan Majella berkosknpulan balma Surat Tergugat Nomors
KP.0172017 tanggal 22017 paral Tanggapan SuratShariy Agustina Nugroho selaku Penanggung Pajak PT. Muara Manggalinds, meupakan koputusan yang dapat diafu
gugatan sebagainana dimaksud Pasal 23 oya! (2) huruf o UU KUP dan Pasal 31 ayat (3)
Pengadian Pajak, sehingga gugatan Penggugatpersyaratan formal sebagai =
Gugatan, dan dapatunluk memenksa songkels mater; ~~
be 31 ded 5SPU00301 TAP MUKA Turun 019
Shety Aging
f