——
34 ayat (3k
"Pengadian Pajak dalem hal Gugalan memoriksa dan memutus songkota afas pelaksanaan penagihanatau Koputusan pembetidan sio Kepulusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomer 8 Tabun 1983 tantang Kotonluan Umum dan Tate Cura Parpalakan sebagaimanabekait diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2000 dan peraturanundangan perpajakan yang
batwa monurut Majofs ketentuan yangdalam Pasal 1 ongka 7 dan Pasal 31 ayat (3)
4
pada prinsipnya sama yaltpada ketentuan dalam UU KUP yang mongatur
Gugatan yard Pasal 23 ayat (2) yang barbunyi:
“Gugatan Wafb Pajak atau Penanggung Pajak torkadap:
a. Polaksanaan Surat Paksa, Sura! Porinteh Melaksanakan Panyitaan atau Pengumuman Lelang,
Db. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak,
& Keputusan yang berkedan dangan pelaksansan keputusan perpajakan, sofain yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pazol 26; afau
a Penarbilan surat katelapan pajak olev suratkebernion yang dalam
tidak sosumi dengan prosodur olay lala cara yang telah diatur dalam kotentwan peraturan porumdang-undangan.
hanya dapat dinjukan kepada badan peradian
bahwa menurut Majals dasar hukum yang dipugunakan baik olah Torgugat maupun Penggugat terkait dangan sengkota gugulan Ini adalah Pasal 23 ayat (2) huruf o yaltur "keputusan yang barkaltan dongan pelaksanaanperpajakan, selan yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pazat 25% echingga Najels akan membahas pongertian yang terkandung dalam ketontuan icescbut yaitu sebagai berikut::. bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangTata Usoha Negam sobagamans telah diubah dongan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatx antam lain sebagal berikut
Pascal 4;
Angka 1 : “Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksarakan fungsi unluk
menyolenggarakan urusan pomeriniahan baik dimaupun
Angka2 : "Badan afau Pejabat Tata Usaha Nogara adalah Badan atau Pojaba? yang
melaksonaken urusan pomerintahan berdasarkan peraiuran perundang-undengen yang berlaku"
Angka3Toto Usaha Neparo eda'ah sualutartufs yang dikeluarkan
Oleh Badan olay Pejabat Teta Usahw Nogara yang berisi Undakan hukum Tstz Usaha Negara yangperaturan parundang-undsngan yang
yangkonkrel Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi sesyorang alau badan hukum perdata"
Bahwa dalam Panjolasan Pasal 1 Ssebulkan:
‘sian ponelapan lertuismonunjuk kepada Is! dan bukan kepada bentuk koputusan yang dikeluarkan oloh Badan atau Pefaba! Tele Usaha Nagan
individual artinya Keputusan Tata UsahaIu tidakuntuk umum, tolopi terlantu bak alamat rnaupun hal yang
Gnal artinya sudahdandepot menimbelkan alubat hukum"
bahwa berdasarkan ketentuan di alas Meja berpendapat bahwa koputusan Tata Usaha Nogara dapal berbanlukalau surat yang memenuki kritadaIndividual, final dan mompunyal akibat hukum, darang Tergugat sebagai Pejabal Tata Usaha Negara telah monarbikan keputusan berupa Surat Nomor SAGGSWPI.21/KP.01/2017 yang dibual secara tortul’s, dilujukan kopada Penggugal, bersifat delinitf dan mompunyal akibat hukum terhadap Ponggugal, yaitu Ponggugal tidak dapat melakukan trancokel bisnisnya karena, pomblokkan rekening alah Targugat, sehingga memenuhi kelantuan=~
bahwa dangan demiklanberkoskmpulan Lainya Surat Tergugat Nomer:
KP.012017 tanggal2017 perihal Tanggapan Surat Skl Sherly Agustina Nugroho selaku Penangaung Palak PT, Muara Manggalindo, merupakan kopulusan yang dapat dis!
sebagaimana dimaksud Pasa! 23 ayat (2) huruf ¢ UU KUP don Pasal 31 ayat (3)
Pangadian Palak, sehinggu gugatan Penggugat memenuhiformal sebagai
gugatan, dan dapat dilanjulkan untuk memeriksa sengketa malari,
ke 31 dad 43DNAN FPA Titan 2019
ShotyNucroha