PUT-009156.16/2025/PP/M.VB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-009156.16/2025/PP/M.VB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui e-Tax Court mengenai banding terhadapKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/19/062/24 tanggal 30 Juli 2024 Masa Pajak November 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009156.16/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT DARMEX AGRO NPWP 016892267063000 / 0016892267063000

NITKU 0016892267063000000000, beralamat di Gedung Palma Tower Lt. 22 Jl. R.A Kartini II-S Sektor II, Blok Kav. 06, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, dalam hal ini diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting, jabatan Direktur (darmexagro06@gmail.com),

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1 Nama/NIP: Yunanto Eko Waskitho / 19780615 200012 1

002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1,

2 Nama/NIP: Yosep Fianto / 19780903 199903 1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1,

3 Nama/NIP: Ahmad Zulharmin Fariza / 19810506 200212

1 001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan 1, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1370/WPJ.04/2026 tanggal 16 April 2026,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 61/PP/BR/2026 tanggal 27 Januari 2026;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 001052/BDG-PPN-NOV-2019/DA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025,

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor S-00332/SUB- CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Desember 2025,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/19/062/24 tanggal 30 Juli 2024 Masa Pajak November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I dengan perhitungan sebagai berikut:

J

umlah Rupiah Menuru

t

Pembahasan Akhir No

.Uraian

PKP

Pemeriksa

disetujui (Rp)

(Rp)

(Rp) 1

Dasar Pengenaan Pajak :

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.1. Ekspor

0

0

0 a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

91.721.407.064

94.093.553.464

91.721.407.064 a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

0

0

0 a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

5.175.873.194

5.175.873.194

5.175.873.194 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

0

0

0 a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

96.897.280.258

99.269.426.658

96.897.280.258

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

0

0

0

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)

96.897.280.258

99.269.426.658

96.897.280.258

d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan

PajakOlehPemungutPajak/KegiatanMembangun

Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula

Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak

seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab

Renteng:

d.1. Impor BKP

0

0

0 d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

0

0

0 d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

0

0

0 d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

0

0

0 d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

0

0

0 d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula

Tidak Untuk Diperjualbelikan

0

0

0 d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau

tidak dipungut

0

0

0 d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng

0 0

0

d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7

atau d.8)

0

0

0 2

Perhitungan PPN Kurang Bayar

0

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)

9.172.140.707 9.172.140.707

9.409.355.346

b. Dikurangi :

0 b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

0

0

0 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5.007.235.284 5.007.235.284

5.007.235.284

b.3. STP (pokok kurang bayar)

0

0

0 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

0

0

0 b.5. Lain-lain

8.599.323.656

8.599.323.656

8.599.323.656 b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

13.606.558.940

13.606.558.940

13.606.558.940

c. Diperhitungkan :

0 c.1. SKPPKP

0

0

0

d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)

13.606.558.940

13.606.558.940

13.606.558.940

e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)

(4.434.418.233)

(4.197.203.594)

(4.434.418.233) 3

Kelebihan Pajak yang sudah :

0

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

4.434.418.233

4.434.418.233

4.434.418.233

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ……….. (pembetulan)

0

0

0

c. Jumlah (a+b)

4.434.418.233

4.434.418.233

4.434.418.233 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)

4

0

237.214.639

0 5

Sanksi administrasi

0

a. Bunga Pasal 13 (2) KUP

0

0

0

b. Kenaikan Pasal 13 (2a) KUP

0

0

0

c. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP

0

177.910.980

0

d. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

0

0

0

e. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP

0

0

0

f. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN

0

0

0

g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)

0

177.910.980

0 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)

6

0

415.125.619

0 Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon

Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001402/KEB-PPN-

NOV-2019/DA/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

(Dalam R

p )

Diajukan No

Uraian

W

ajib Pajak

Fiskus

Keberatan 1

Dasar Pengenaan Pajak

a. Ekspor

830474634000

489464634000

099090000000

b. PPN yang harus dipungut sendiri

9

1.721.407.06

9

4.093.553.46

2.372.146.40

c. PPN yang dipungut Pemungut PPN

d. PPN yang tidak dipungut

5.175.873.19

5.175.873.19

e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN

f. Jumlah DPP ( a + b + c + d + e )

96

.897.280.25

99

.269.426.65

2.372.146.40 5723468

PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri

9.172.140.70

9.409.355.34

237.214.63 PPN Masukan yang dapat diperhitungkan

5.007.235.28

5.007.235.28

Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya

8.599.323.65

8.599.323.65

PPN Kurang (Lebih) Bayar ( 2 - 3 - 4 )

-4

.434.418.23

-4

.197.203.59

237.214.63 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

4.434.418.23

4.434.418.23

PPN Kurang (Lebih) Dibayar ( 5 + 6 )

237.214.63

237.214.63 Sanksi Administrasi :

a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP

0

0

0

b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP

0

177.910.98

0

177.910.98

0 9

PPN YMH Dibayar ( 7 + 8a + 8b )

0

415.125.61

9

415.125.61

9 Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut,

Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025, menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah/

Semula

Menjadi Ura

ian

(Dikurangi)

(Rp)

(Rp) (Rp)

adbc.... PSSJdPN

kK

urang/(Lebih

) B

a

ya

r

237.214.6

38

90

-

237.214.6

38 90

an

s

i Bunga

177.910.9

-

177.910.9 an

klsa

i Kenaikan

-

-

- um

h Pajak yang

m

a

sih

harus/(lebih)

415.125.6

1

9

-

415.125.6

1 9

iba

ya

r

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 001052/BDG-PPN- NOV-2019/DA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa, 14 Oktober 2025 (diterima secara elektronik melalui e-Tax Court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001052/BDG-PPN-NOV-2019/DA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rp)

aa, Uraian | Pemohon Danding | Terbanding Kore xsl

i Do Jasa Peat ait Paria

i ‘A. Fa spar ns a a 0 "1

Ta PES yeas Tachi ERP Sesali ta ULAR UG ee NT BALA a Lan AO

a. PRM wee rh panu Fc mania NN too a ! in) gq

1 le Tur Ka Ak uu —— Lb. Bed. Tai TOO ES RAT "

'£ Jumlah DPP ja brc“d-e) [ 96.897-280.258 | 99.269.426.658 | 2.372.145.400

Pf RAN Belocman yang lari dipungut mearha | UY VAL FOR Fat) ASS 346 AAV Tb 9

i - Pamen LL —————-4....o ——— SL -L.

1 Asa Sa Mg dapa Gie tier ay T HOO lb ed | BMP ALAN n

Ken perasaan cari Manna Pena atte un na SAO ARA ed BOO as a

S_PPN Kurang (Lebih) Bayar (2-3-4) k 4.434.418.2393 | -4.197.205-894 |" Bar.214.83a9

Go Mikompensasickarn ke ties. Puja Tas ana II BAN 1 SALA A11 11

2A Kana Anin ai

‘a Re dead Pasal 774 fal Pal KEE ane _ Peo Oar Vie G10 Ag

D PPM YMH Dibayarg 7 + Ba + Eb] : o 425.125.6195 415.125.6149

Dengan demikian, pokok sengketa yang diajukan banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp2.372.146.400,00

Uraian lebih lanjut atas dasar hukum dan alasan pengajuan permohonan banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp2.372.146.400,00

DPP Penyerahan Barang dan Jasa

Sat Oiyek [Rp

Me nurkt SPT WP Rp 90,897 280. 258

Menurut Pemeriksa Ep 99 2OU 426. 638

Rp 2.372.146.400

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp2.372.146.400,00, dengan alasan sebagai berikut:

1) Alasan Formal

Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam menetapkan koreksi dan jumlah pajak yang terhutang, Terbanding hanya berdasarkan pada asumsi dengan alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) beserta Penjelasan dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan (UU KUP).

- Selain itu Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea 3 UU KUP.

- Pasal 31 ayat (1) UU KUP.

- Terbanding juga seharusnya mempertimbangkan Pasal 8 huruf c PMK 17/2013 dan Pasal 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 (“PER 23”).

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat dan kesimpulan untuk melakukan koreksi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun demikian koreksi yang dilakukan Terbanding hanya berdasarkan asumsi semata dan tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Sesuai dengan amanat Pasal 92 PMK 17/2013, Direktur Jenderal Pajak telah mengatur lebih lanjut standar pemeriksaan melalui PER-23. Terkait dengan transaksi Pemohon Banding yang memiliki hubungan istimewa selanjutnya diatur lebih lanjut dalam SE-50.

- Pasal 4 huruf C PER 23

- Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, jelas bahwa pembuktian yang didasarkan bukti yang kuat dan kompeten harus dilakukan Terbanding dan sangat penting dalam hukum pajak.

- Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

184/PMK.03/2015 (“PMK-17/2013”), PER-22/PJ/2013 (“PER-22”) dan SE-50/PJ/2013 (”SE-50”) Pemeriksaan wajib dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan, sebagai berikut:

Bab II huruf A PER-22:

“Dalam Pemeriksaan transfer pricing, tahapan persiapan dilakukan sesuai dengan tata cara Pemeriksaan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan adalah Tim Pemeriksa Pajak seharusnya mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak terkait hubungan istimewa dengan lawan transaksinya.”

Bab I SE-50:

“Penyelesaian kasus pada contoh yang terdapat dalam Surat Edaran ini, dilakukan dengan asumsi tersedia data dan informasi baik dari pihak Wajib Pajak maupun pihak eksternal. Pada praktiknya, penyelesaian atas kasus Pemeriksaan transfer pricing sangat tergantung dengan fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Oleh karena itu, Tim Pemeriksa Pajak harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan mempertimbangkan fakta dan kondisi yang terdapat pada setiap kasus.”

- Berdasarkan SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan.

- Berdasarkan peraturan tersebut di atas menyatakan bahwa apabila Terbanding menggunakan lebih dari satu teknik pemeriksaan, maka hasil penggunaan teknik tersebut hanya sebagai pendukung teknik pemeriksaan yang lain, melainkan bukan sebagai penambahan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat double Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding.

- Selain itu, bahwa alasan Pemohon Banding tidak menggunakan metode harga tunggal dan memilih memakai penetapan rentang harga wajar:

1) Rentang Harga Wajar merupakan Metode Penentuan Harga yang lebih tepat untuk digunakan

bahwa berdasarkan Per-DJP No. 43/PJ/2010 stdd Per-DJP No. 32/PJ/2011 Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2); bahwa dalam penentuan harga, Pemohon Banding menentukan dalam bentuk rentang harga wajar (Arm’s Length Range). Bahwa harga wajar Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 13 Per-DJP No. 43/PJ/2010 stdd Per-DJP No. 32/PJ/2011 sebagai berikut:

a. Data pembanding yang digunakan Pemohon Banding merupakan data pembanding yang dapat diandalkan. Pemohon Banding memiliki ketersediaan data pembanding eksternal berupa harga pasar komoditas dari Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) terkait CPO yang diperbandingkan. Bahwa berdasarkan Pasal 4A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-DJP No. 43/PJ/2010 stdd Per-DJP No. 32/PJ/2011 dijelaskan data pembanding eksternal dapat diperoleh dari database komersial atau database lainnya dimana harga KPBN yang digunakan oleh Pemohon Banding merupakan data pembanding eksternal yang sesuai dijelaskan dalam peraturan tersebut.

b. Penetapan Harga Tunggal tidak dapat dilakukan pada transaksiPemohonBandingPemohonBanding dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Harga Komoditas CPO dari KPBN sudah termasuk Biaya Ongkos Angkut, sedangkan harga jual yang ditetapkan oleh Pemohon Banding terdapat penyesuaian Ongkos Angkut berdasarkan syarat penyerahannya apakah ongkos angkut ditanggung oleh penjual atau pembeli;

- Pada harga Komoditas CPO Pemohon Banding mengakomodir penyesuaian terhadap mutu komoditas,

apabila kualitas CPO di bawah standart yang telah disepakati berdasarkan kontrak.

bahwa Pemohon Banding memenuhi syarat untuk menetapkan harga wajar dalam dalam bentuk rentang harga wajar (Arm’s Length Range). Rentang Kewajaran Pemohon Banding menggunakan rentang interkuartil yaitu rentang harga kuartil pertama hingga kuartil ketiga.

bahwa berdasarkan uraian mengenai alasan formal di atas, dapat disimpulkan bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga koreksi Terbanding seharusnya dibatalkan.

2) Alasan Material

Selain alasan formal di atas, Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas DPP PPN yang Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp2.372.146.400,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Koreksi DPP PPN yang harus dipungut sendiri atas Harga Wajar Penjualan CPO (Lokal) sebesar Rp2.372.146.400,00

Bahwa pada saat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Terbanding melakukan koreksi karena Menurut Terbanding harga transfer penjualan CPO yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dengan nilai harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) Kementerian Perdagangan.

Bahwa kemudian pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Terbanding mengganti data pembanding menjadi

harga KPBN dengan hasil pengujian dapat dilihat pada (Lampiran 6). Bahwa dengan dilakukannya penggantian data pembanding tersebut, Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi perubahan koreksi.

Bahwa menurut Pemohon Banding Pengujian Transfer Pricing yang dilakukan oleh Terbanding tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

• Pemohon Banding telah menerapkan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha (PKKU)

- Bahwa pendapat Terbanding yang menyatakan Transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tidak menerapkan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha (PKKU) adalah tidak tepat.

- Bahwa Pemohon Banding telah menerapkan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha yang mengacu pada PER- 32/PJ/2011 terkait pedoman harga transfer. Sesuai dengan PMK-213 ini, dokumen penentuan harga transfer terdiri dari: ▪ Dokumen Induk;

▪ Dokumen Lokal; dan/atau

▪ Laporan per Negara

- Bahwa di dalam TP Documentation yang sudah Pemohon Banding serahkan kepada Terbanding, diketahui bahwa rata-rata tertimbang harga satuan CPO yang dijual oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi berada di antara rentang interkuartil harga kuotasi komoditas CPO yang menjadi pembanding dalam hal ini Harga Pasar yang tersedia di Dinas Perkebunan Kementerian Pertanian dengan hasil pengujian sesuai dengan halaman 57-58 TP Documentation sebagai berikut:

Tabel 20 : Rata-rata Tertimbang Harga CPO dan/atau PK/Kg

ee ee — yO it‘“=y

lL. | Penjualan PO | AGP ORIAIS SUB] O3, 757.765 2017

BP Penjualan Palma feral | Le MIA 73,590 LAB Gu 3.543

Tabel 21 : Rentang Harga Pasar Komoditas Crude Palm Oil Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Keke | 8.154,88

5514 Kesmpuan

Berdasarkan analisis yang telah diakukar, berikut adalah kesirapulan yan

euperoleh:

x et 1 . . me J or Rr San AN G4 eed emma t— .

CeO 7.07 S4 Di dalam sertang

kewajaran

erni i 3.543 Cidalara sestang

Dergar dernik an, Narga petgualan produk kelapa sawi yoru d lakukan oleh PDA

derpan Aneka Tiasi Geah sesuai dengan oinsip kewa rat cen kelasitat toate

LA senat Prince

- Berdasarkan Pasal 13 Per-DJP No. 43/PJ/2010 stdd Per- DJP No. 32/PJ/2011.

- Dengan demikian, pengujian kewajaran transaksi menggunakan rentang harga wajar merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang timbul bila menggunakan Harga Tunggal (single price). Dapat disimpulkan bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam perspektif transfer pricing di Indonesia.

• Pengujian Kewajaran Transaksi Berdasarkan Harga Pasar Lainnya

Untuk menambah keyakinan mengenai hasil pengujian di atas, Pemohon Banding juga melakukan pengujian menggunakan data harga KPBN dan Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada periode Jan-Des 2019, sebagai berikut:

Pe

rh

itu

n

gan

P

e

n

g

ujian Ke

wa

ajaran

eTransaks

i Berda

sarkan Data Harga

KPBN d

n Bapp

bti Tahu

n 2019

Harga Rata- Re

n

tWa

na

g H

a

r

g

a

K

P

BN

Bapp

ebti

Rata Penjualan jar

CPO Per Unit Q3

7.6

559

0,75

8.27

7,88

7.017,00 Q2

7.0

6,00

6.73

4,77

Q1

6.7

1,25

6.51

1,36

Berdasarkan rentang harga wajar di atas, maka harga rata-rata per unit dari seluruh penjualan CPO selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 7.017,00/Kg berada diantara rentang harga wajar (arm's length range).

Atau dengan kata lain, berada pada rentang Q1 dan Q3. Dengan demikian, harga rata-rata per unit dari penjualan CPO tahun 2019 telah memenuhi prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa.

• Pengujian Kewajaran Transaksi Berdasarkan Harga Referensi Crude Palm Oil Kemendag yang menjadi Acuan Terbanding Pemohon Banding juga melakukan pengujian menggunakan data harga Referensi Crude Palm Oil Kemendag yang menjadi acuan Terbanding dalam koreksi berdasarkan prinsip kewajaran pada periode Jan-Des 2019, sebagai berikut:

Transaksi

Total Harg

a)

Ju

a

l

Volume

Rata-rata Tertimbang No

.

Afiliasi

(US$

(MT)

Harga per Kg (US$) (1)

(2)

(1):(2) 1

Penjua

lan Lokal CPO

36.2

5

8.9

2

2

63.623

569,90

Harga

Referensi CPO

Period

e

Kemendag

(USD)/MT

JFMAMJJASOND

anuari

742,94

ebruari

565,40

aret

595,98

pril

568,12

ei

573,31

uni

547,17

uli

542,45

gustus

532,20

eptember

555,55

ktober

574,86

ovember

571,13

esember

650,18

QQQRTWC

a123

553,46

569,63

580,14

ta-rata

ertimban

gk

569,90

ajib Paja

-

PO

bahwa berdasarkan rentang harga wajar di atas, maka harga rata-rata per unit dari seluruh penjualan CPO selama tahun 2019 adalah sebesar US$ 569,90/MT berada diantara rentang harga wajar (arm's length range).

bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka koreksi pengujian Transfer Pricing Penjualan Lokal Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp2.372.146.400,00 adalah tidak tepat dan seharusnya dibatalkan.

II. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

Tana i oo ~ — Ne ae

No| Uraian Pemohon Banding

1 Pan Pergaiautta Petak 0 - | Nan

Po PES ya bas depan sendisr | . OTT Oy una

fe PtP yang dhbutnsat 11 tlungpast PER t— | a

(Po OPEN wang tidak ekpaauatat SLY S ST Td!

re PPN warp eh be eestor hag pengunaan Flos Oo Tn

1 Jumlah DPP (a-brerdte) —————— 96.897.280.258 ©

JPN Kelor sang harus dipan Senada KA LAN FT

S 'PPN Kurang (Lebih) Bayar (2-.3-4) 4.434.418.233

SB Drkeompensasthan ee Masa Boga twertkutisa RUE TRG

PPN Kurang (Lebih) Dibayar (5 +6) So 1 | Oo

Vy We dparplesth Due Paya ASP KSP a

9 PPN YMH Dibayar (7 + 8a- Bb) . o

3. MembatalkanKeputusanTerbandingNo.KEP- 00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-00332/SUB-CT/WPJ.04/2025 tanggal 19 Desember 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Analisa Pokok Sengketa

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan dokumen lain yang diterima dan dipertimbangkan Terbanding, pokok sengketa Banding untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2019 adalah sebagai berikut:

Uraran Menurut — Menurut 7 Koreksi

Pemohan Banding Terbandmg

la) 1 (bj (c} = tb) — tai

Penyerahas yang FPN-nya iacus UI. 751.407 .UB4 | 94. 149.553.454 2.372.146.400

dipungut sendiri

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Madya Jakarta Selatan I nomor LAP-298/RIKSIS/KPP.0411/2024 tanggal 25 Juli 2024 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum

- Pasal 3 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26A, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU KUP).

- Pasal 1A ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 A ayat (2), Pasal 4 A ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 A ayat

(1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).

- Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 (PMK-9/PMK.03/2013).

- Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 11, Pasal 3, Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib

Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 (PER-43/PJ/2010 s.t.t.d. PER-32/PJ/2011).

b. Data dan Fakta

- Bahwa berdasarkan data di sistem DJP (master file), diketahui:

1) Pemohon Banding terdaftar sejak 11 November 1994.

2) Pemohon Banding dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 26 Januari 2008.

3) Jenis usaha Pemohon Banding adalah (KLU 10411) Industri Minyak Mentah Dan Lemak Nabati.

- Bahwa Pemohon Banding dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Jakarta Selatan I untuk Tahun Pajak 2019. Atas hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-298/RIKSIS/KPP.0411/2024 tanggal 25 Juli 2024.

- Bahwa atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2019 telah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00092/207/19/062/24 tanggal 30 Juli 2024 Masa Pajak November 2019 sebesar Rp415.125.619,00.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Madya Jakarta Selatan I yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 298/RIKSIS/KPP.0411/2024 tanggal 25 Juli 2024, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Masa Pajak November 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1) Terbanding melakukan koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan koreksi Masa Pajak November 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Menurut Menurut Koreksi Disetujui WP Sengketa

SPT Pemeriksa dalam Keberatan

Pembahasan

; a BEN __Akhir

a b c=b-a d e

Penyerahan yariy PPN- 21.721 407.084 24.093.553. ded 2.372.148 499 21.721 497.CE4 2.372.146 490

nya harus ciperget

sericiri

2) Dalam proses Keberatan Tim Peneliti telah melakukan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan peminjaman buku, catatan, data dan informasi yang melalui Surat Nomor S-398/PJ/WPJ.04/2024 tanggal 29 April 2024.

- Tim Peneliti Keberatan telah mengundang Tim Pemeriksa untuk hadir dalam rangka rapat pembahasan sengketa perpajakandenganSuratUndanganNomor ND-73/WPJ.046/2025 tanggal 22 Januari 2025.

- Pemeriksa telah menghadiri undangan pembahasan tersebut dan atas pembahasan dengan Pemeriksa telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemeriksa Nomor BA-13/WPJ.046/2025 tanggal 3 Februari 2025.

- Tim Peneliti Keberatan telah mengundang Pemohon Banding untuk hadir dalam rangka pembahasan sengketa perpajakandenganSuratUndanganNomor S-151/WPJ.04/2025 tanggal 6 Februari 2025.

- Pemohon Banding menghadiri undangan pembahasan tersebut dan atas pembahasan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan dengan nomor tanggal BA-41/WPJ.046/202521 Februari 2025.

3) Bahwa data dan dokumen yang diberikan Terbanding dalam proses keberatan adalah sebagai berikut:

Data dari KPP

Data dari Pemohon Banding

c. Tanggapan Terbanding atas Surat Banding

Hasil Penelitian oleh Terbanding atas sengketa:

1) Bahwa sengketa koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk Masa Pajak November 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian Menurut Menurut Kereksi Disetujui WP Sengketa

SPT Pemeriksa dalam Keberatan

Pembahasan

Akhir

. a bo | c=b-a d e

Penyerahan yariy PPN- 21.721. 407 084 94.093.553.ded 2.372.148 400 01.721 407.CE4 2 72148 499

nya harus cipurget |)

seritiri

2) Bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemohon Banding merupakan pemeriksaan dengan kriteria Pemeriksaan Rutin PL.

Berdasarkan hasil penelitian atas fakta berdasarkan data dan/atau dokumen pada saat proses pemeriksaan, Terbanding berpendapat bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPP Madya Jakarta Selatan I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3) Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.372.146.400 sesuai dengan surat permohonan keberatan no. 001402/KEB-PPN- NOV-2019/DA/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan uraian sebagai berikut:

. Uraian | “Menurut Menurut . Koreksi — Disetujui WP Sengketa

SPT Pemohon Pemeriksa dalam Keberatan

Banding Pembahasan

Akhir

a b c=b-a d e

Penyerahan yang PPN- 91.721.407.064 94.093. 553.4ed | 2A721dE40G M1.721497.CE4 2.372.146 409

yd harus cipurget

sericiri

4) Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, koreksi Terbanding dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 298/RIKSIS/KPP.0411/2024 tanggal 25 Juli 2024, diketahui terdapat koreksi sebagai berikut:

OPP Penyerahan Barang dan Jasa IKKP NJ

Penguy as berumah

> SKI Tahunan Per Hadar dan Laporan keruangan

SF! Mass PPN

Data SIDIF dan AFPPORTS..

Peran yang d lakukar

Detruriksaar lakukan tebadap GOT Mara SOM asa pajak daratan SA Mesem ter Faktur fue Blasuker der Kelasa SES

Gan Lust mendusung lainiggs, seta whole eq aligns antara peNyeantan dalan SAT Mass PPN der Serena ay Linafa aan Ge

Vahuian PPh Fara

Simp Wan

aa Mn Na teen TO MERLE _ OO

LR teh WS TES SALAK PEYER RSA kesana :

. Ep Ep _ vind

Terie PEN

at Peppa _ ST IRA stl SA EF Sat OTR Sos Wags aan

al Per yeahan gara PSM nya varus S45 P00 518248 BLS SO, Tae Ha So SBE SUR Tan

I a tat Hi ——— —— ———— ——— ——— ——

20 Peeyecatan yang OPM Aya ay £ al

kepo ngot an Prapat PER . AN _ . 0

G2 Peryeranan yang FEN Iga Pou Kant TA Ans alu san 1

drs arit .

3.5 Penyerahan yar g dinebasbar jar r. 7 Zo

pengenaan SBM

(2 Cicak Ternary PPM Fa Lk —

2 Linlah penyerahan . 520.376,265,323 $84,453.273.036 54.076,407.76”

Penjelasan :

- Poi hea ng dea BRIG) A buidssenear cote hewa,aad dec kelam maA atas ransaksi kepada pihas yang mam ik

Matur gan nu Tee

(0 RerbaSSrae) desi Terie DS TPB NA trans) eer er power aan Senen Bip. SA ce gan Pert -

osu hakim Basa IP ayat LL alo

Lo Rasa & ayat LI eta

Ho PASAL Dapat LAN ST

- Pemohon Banding tidak setuju koreksi Terbanding yang disampaikandalamSuratPemberitahuanHasil Pemeriksaan atas Penyerahan yang PPN-nya harus

dipungut sendiri untuk Masa Pajak November 2019 sesuai dengansurattanggapannomor000326/TANG- SPHP/DA/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

- Bahwa Terbanding melakukan penghitungan ulang koreksi DPP penyerahan CPO sersuai hasil perhitungan harga wajar penjualan CPO lokal dan ekspor pada pos koreksi Peredaran usaha sebagai berikut:

Ket Masa DPP DPP wajar Koreksi

Ekspar deni Mad FO | DOT OR PN LATAR DAR 213 NN

(Jumlah ekspor 57.139.899 525 | 59.838.284.025 2.698.364.500

Pungut Sendiri Wetan ng Sob sil Is | a nan Sui Sos SES bn

Kelas EN 45 Sanam He OTL S JS5.620

Asustus 7 SS She SA Sal mE SO PELs BN eh PD

Loesggee ner , Se TU Pag FL ATAP AA ANA Le 0

Jumlah pungut sendiri| 444.736.485.100 | 454.600.818.484 9.804.353.384

“Total, 501.926.384.625 514.489.082.509 123.562.697.384

sehingga total DPP Penyerahan Barang dan Jasa Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

URAIAN Rat —— MENURUT oo 7 KOREKSI (Rp

SPTIWP ERD) | PEMERKSAKRAI

DPP Penyerahan Barang Dan Jasa | | oo 7

a lerutang PEN

al Ekspor N2 Ay 189999 Eee BO ESR Pad 26 22049 486 500

a7 Penyerahan vary PP Mer ya Psiug dipungut gern s “3 440,005 SIK tad) BER Ads Ba! 1 Wid Yi 284

a Penyerahan yarg PEM aya sumut cah Perurgat BEY, ‘4 5 ig )

AA Penyuanun yang PPM aya ida d pungut A a gh) 96) Mera ARE SEL 4)

an Perperanar yang cisesaskan dar tengenasr SEX NE | | 1 y

Tidak Tentang FAP NS i a 0

5) Koreksi Peredaran Usaha dilakukan karena berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas transaksi penjualan kepada pihak afiliasi tidak memenuhi prinsip kewajaran kelaziman usaha.

6) Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemohon Banding dalam penentuan harga transfer telah memenuhi prinsip kewajaran kelaziman usaha.

7) Memperhatikan Dasar Koreksi Pemeriksa dan alasan yang disampaikanolehPemohonBanding,Terbanding menyimpulkan bahwa sengketa yang terjadi merupakan sengketa pembuktian dalam menentukan apakah selisih Peredaran Usaha atas penjualan kepada afiliasi merupakan Peredaran Usaha yang belum dilaporkan atau tidak.

8) Dalam alasannya Pemohon Banding memisahkan perhitungan dan alasan terkait Koreksi Harga Wajar Penjualan CPO (lokal) dengan Koreksi Harga Wajar CPO (ekspor) akan tetapi setelah dibaca kembali rician alasannya, Terbanding menyimpulkan bahwa alasan yang disampaikan untuk kedua koreksi itu adalah sama.

9) Dari alasan yang disampaikan Pemohon Banding serta Kertas Kerja Transfer Pricing yang dibuat oleh Terbanding, diketahui hal sebagai berikut:

10)PengujianPemeriksaterhadapFaktor-FaktorYang

Memengaruhi Kesebandingan

Dalam transaksi penjualan CPO, faktor-faktor yang memengaruhi kesebandingan harga antara lain sebagai berikut:

a. Tanggal transaksi

Perbedaan tanggal transaksi berpengaruh pada perbedaan harga satuan CPO. Oleh sebab itu, tanggal transaksi CPO dengan tanggal publikasi harga kuotasi harus sama. Harga kuotasi CPO dari KPBN dipilih berdasarkan tanggal kontrak penjualan CPO pada transaksi yang diuji.

Pada tabel berikut disajikan checklist mengenai perlu atau tidaknya dilakukan penyesuaian.

Tanggal trarsaksi Tasasal <oitead “argze kastrak Trae

Kamporen PPN Tidak 22 sara: FRY “red tervesL4 OF Tose

Syarat senyeranan Tasha S8YRS0E5L7 oo “Simards cave argelt | Tak

Berdasarkan analisis kesebandingan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi penjualan CPO kepada pihak afiliasi dengan pihak independen adalah dalam kondisi yang sebanding sehingga tidak perlu dilakukan lagi penyesuaian atas harga jual data pembanding.

11)Bahwa dari alasan yang disampaikan dalam surat keberatan

dan surat banding, dapat disimpulkan Pemohon Banding tidak keberatan terhadap penggunaan data Pembanding dari KPBN. Menurut Pemohon Banding jika metode penentuan harga transfer dilakukan dengan bentuk rentang harga wajar dengan data yang diperoleh dari PT KPBN, transaksi yang dilakukan

Pemohon Banding tetap masih dalam rentang wajar dan telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan kelaziman Usaha.

12)Menurut Pemohon Banding, koreksi ini timbul karena

Terbanding menggunakan metode penentuan harga transfer dalam bentuk harga tunggal (single price) sedangkan Wajib Pajak menggunakan bentuk Rentang Harga Wajar (Arm’s length range/ALR).

13)Terkait dengan kondisi tersebut diatas, Terbanding meneliti

kembali aturan-aturan yang terkait, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 11, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat

(3) dan Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011.

b. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

14)Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode Penentuan Harga Transfer berupa CUP dapat ditentukan dalam bentuk harga tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar (arm's length range/ALR).

- Rentang Harga Wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan berupa transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan dan didukung dengan bukti-bukti dan

penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga tunggal tidak dapat dilakukan.

- Dan dalam hal persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat dipergunakan.

- DokumenPenentuanHargaTransfer,wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi

15)Bahwa setelah meneliti alasan dan dokumen yang disampaikan

dalam proses keberatannya, Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam dokumen transfer pricing-nya Pemohon Banding menggunakan Metode Transfer Pricing berupa Metode CUP (Comparable Uncontrolled Price) dengan Penentuan Harga Transfer dalam bentuk Rentang Harga Wajar (Arm’s length range/ALR).

b. Pada halaman 57-58 Dokumen Lokal Pemohon Banding dapat dilihat analisis CUP untuk penjualan menggunakan harga pasar komoditas terkait CPO yang tersedia di Dinas Perkebunan Kementerian Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

20 Sar ran Testi Tara TP Sana a

eee ID woe -——»— — 4

rt BL Rete eet Tier Sa at tien Deetes Bere leh Paces Fae

En Ana AA Bere

In lan e

ees Oe _ 5

c. Bahwa dari penelitian terhadap dokumen transfer pricing Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat menemukan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga tunggal

tidak dapat dilakukan sehingga akhirnya Pemohon Banding memilih Rentang Harga Wajar.

d. Di dalam dokumen transfer pricing dan lampirannya juga tidak dapat ditemukan data Dinas Perkebunan Kementerian Pertanian yang menjadi pembentuk rentang harga (kuartil Q1, Q2 dan Q3).

e. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) PER-43/PJ/2010 s.t.d.d. PER-32/PJ/2011 maka penetapan rentang harga wajar yang dipakai oleh Pemohon Banding dalam dokumen transfer pricing tidak dapat dipergunakan.

16)Bahwa Terbanding menggunakan harga tunggal yang mengacu

kepada tanggal kontrak dan disandingkan dengan data PT KPBN. Harga PT KPBN dianggap paling sesuai karena PT KPBN merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan harga kuotasi dan Harga CPO yang dipublikasikan dan diperoleh dari mekanisme tender perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Dengan demikian, harga CPO dari KPBN merefleksikan harga pasar yang diperoleh dari hasil interaksi permintaan dan penawaran perusahaan-perusahaan independen.

17)Terkait alasan bahwa Pemohon Banding juga telah melakukan

pengujian kewajaran transaksi berdasarkan harga KPBN dan Bappebti dengan menggunakan Metode CUP dengan Penentuan Harga Transfer dalam bentuk Rentang Harga Wajar dan didapat data bahwa harga Wajib Pajak berada diantara rentang Wajar, Terbanding menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) PER-43/PJ/2010 s.t.d.d. PER-32/PJ/2011, penetapan Rentang Harga Wajar yang dipakai oleh Pemohon Banding dalam dokumen transfer pricing tidak dapat dipergunakan karena tidak terdapat penjelasan kenapa harga tunggal tidak dapat dipakai.

b. bahwa perhitungan kuartil Q1, Q2 dan Q3 bersumber dari data kuotasi harga berdasarkan tanggal kontrak yang disandingkan dengan data KPBN/Bappeti. Menurut Terbanding, metode perhitungan kuartil Q1, Q2 dan Q3 tidak dapat mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya karena data pembentuk rentang harga yang digunakan Wajib Pajak menggunakan rentang waktu yang terlalu lama (terdapat kontrak dari Tahun 2017 s.d. Tahun 2019).

c. Terbanding berpendapat bahwa Harga Komoditas CPO merupakan Harga komoditas yang berfluktuasi signifikan dari tahun ke tahun. Sehingga jika rentang data yang dibentuk terlalu lama, maka kuartil (Q1, Q2 dan Q3) yang terbentuk menjadi tidak menggambarkan kondisi yang wajar.

18)Bahwa Pasal 4 UU PPN.

19)Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PPN.

20)Bahwa menurut Terbanding, alasan-alasan yang dikemukakan

dalam permohonan banding tidak memuat substansi baru, melainkan hanya pengulangan argumentasi yang telah disampaikan pada saat pengajuan keberatan tanpa tambahan fakta materiil ataupun bukti baru yang relevan.

21)Bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan data, informasi,

maupun bukti baru yang mempunyai nilai pembuktian untuk menunjukkan bahwa koreksi Terbanding tidak tepat. Dokumen dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding sepenuhnya sama dengan yang telah diajukan pada tahap keberatan, dan seluruhnya telah dipertimbangkan serta dinilai oleh Terbanding pada saat penerbitan keputusan keberatan.

22)Berdasarkan data, fakta dalam uraian di atas, Terbanding

berpendapat bahwa alasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat diterima.

bahwa sehubungan dengan hasil penelitian di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku maka jumlah koreksi

menurut Pemohon Banding, Terbanding (Tim Pemeriksa), dan Terbanding (Tim Peneliti) adalah sebagai berikut:

Nan Uraian Menurut | Menurut Menurut Koreksi

Pemohon Terbanding Terbanding (Tim

Banding (Tim Pemeriksa) Peneliti)

ta) | to) ic) {a} = (ce) (I

Penyerahan yang PPN-nya | SI. 701407 Ib4 94 093.553.484 Gd 093.555.464 -

narus dipangut send “i

II. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Surat Banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Sepanjang tidak ditemukan data dan informasi lain, Surat Banding Nomor 001052/BDG-PPN-NOV-2019/DA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi Terbanding (Pemeriksa/Penelaah Keberatan) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

MenolakpermohonanbandingPemohonBandingdan mempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00092/207/19/062/24 tanggal 30 Juli 2024 Masa Pajak November 2019 atas nama PT Darmex Agro.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P dengan rincian sebagai berikut:

Bukti P-1. Akta Perubahan Terakhir No. 119 Tanggal 18 Oktober 2024 yang

merupakan akta yang mencantumkan nama penandatangan surat banding salah satu pengurus;

Bukti P-2. Salinan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN

Barang dan Jasa;

Bukti P-3. Salinan Surat Pengajuan Keberatan;

Bukti P-4. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00115/KEB/WPJ.04/2025

tanggal 18 Juli 2025;

Bukti P-5. Hasil Pengujian harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO)

Kementerian Perdagangan oleh Terbanding;

Bukti P-6. Hasil Pengujian harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO)

KPBN oleh Terbanding;

Bukti P-7. Harga Pasar KPBN;

Bukti P-8. Harga Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Bappebti);

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T dengan rincian sebagai berikut:

Bukti T-1LHP, KKP dan LPK;

Bukti T-2Matriks Sengketa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/19/062/24 tanggal 30 Juli 2024 Masa Pajak November 2019 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 001052/BDG-PPN-NOV-2019/DA/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa pokok sengketa dalam perkara banding a quo adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak November 2019 sebesar Rp2.372.146.400,00, yang berasal dari koreksi harga wajar penjualan CPO lokal kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Koreksi tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan KPP Madya Jakarta Selatan I;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan hasil pengujian kewajaran transaksi dengan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), Terbanding menggunakan harga pembanding tunggal (single price) yang bersumber dari harga kuotasi PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Harga KPBN dipandang merefleksikan harga pasar karena ditetapkan melalui mekanisme tender antara pihak-pihak yang independen dan dipublikasikan secara rutin. Berdasarkan pengujian tersebut, harga jual CPO yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi dinilai lebih rendah daripada harga wajar, sehingga terdapat peredaran usaha yang belum sepenuhnya dilaporkan dan berpengaruh terhadap DPP PPN;

bahwa Pemohon Banding berpendapat transaksi penjualan CPO lokal kepada pihak afiliasi telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Pemohon Banding menggunakan metode CUP dengan pendekatan rentang harga wajar (Arm’s Length Range) sebagaimana diatur dalam PER-43/PJ/2010 jo. PER-32/PJ/2011. Menurut Pemohon Banding, penggunaan ALR merupakan metode yang paling tepat karena penetapan harga tunggal tidak mencerminkan kondisi transaksi yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian atas alat bukti, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan penilaian atas bukti-bukti yang relevan dengan sengketa secara baik dan benar diperlukan ketersediaan bukti yang sah dan meyakinkan dalam jumlah yang cukup disertai dengan penjelasan yang memadai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah memanggil Pemohon Banding secara patut untuk hadir dalam persidangan dengan Surat Pemberitahuan/ Panggilan sidang sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Sidang Nomor PEMB-026/PAN.052/2026 tanggal 27 Januari 2026 untuk persidangan tanggal 4 Februari 2026;

2. Panggilan Sidang Nomor PANG-058/PAN.052/2026 tanggal 5 Februari 2026 untuk persidangan tanggal 25 Februari 2026;

3. Panggilan Sidang Nomor PANG-104/PAN.052/2026 tanggal 25 Februari 2026 untuk persidangan tanggal 22 April 2026;

bahwa namun demikian, Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan yang sah mengenai ketidakhadirannya ataupun mengirimkan penjelasan tambahan dan atau dokumen pendukung yang dapat memperkuat alasan bandingnya;

bahwa ketidakhadiran Pemohon Banding tersebut mengakibatkan dalil-dalil permohonan bandingnya tidak dapat diklarifikasi dan diuji kebenarannya secara langsung dalam persidangan, sehingga Pengadilan Pajak tidak dapat meyakini dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding atas DPP PPN – Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp2.372.146.400,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diatur antara lain sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf e

Alat bukti dapat berupa pengetahuan hakim, yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal. Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan pendapatnya terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00115/KEB/WPJ.04/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00092/207/19/062/24 tanggal 30 Juli 2024 Masa Pajak November 2019 atas nama PT DARMEX AGRO NPWP 016892267063000 / 0016892267063000 NITKU 0016892267063000000000, beralamat di Gedung Palma Tower Lt. 22 Jl. R.A Kartini II-S Sektor II, Blok Kav. 06, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310,

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Rabu, 22 April 2026 oleh Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D. sebagai Hakim Ketua, Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., S.H., M.M. dan Dr. Agus Suharsono, S.H., M.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui e- Tax Court) pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Linda Napitupulu, S.E., Ak., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Murni Djunita Manalu, S.E., Ak., S.H., M.M. Ahmad Komara, Ak., M.A., Ph.D.

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. Agus Suharsono, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Linda Napitupulu, S.E., Ak., M.M.