PUT-009388.16/2024/PP/M.XIIA Tahun 2025

PUTUSAN

Nomor PUT-009388.16/2024/PP/M.XIIA Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 29 Juli 2024, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2021 Nomor 00164/207/21/097/23 tanggal 4 Agustus 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009388.16/2024/PP, antara:

PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI, NPWP 01.135.341.4-007.000, beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Pulo Ayang Raya Blok OR-1, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Benedictus Koento Helyanto Jabatan Direktur, berdasarkan Akta Notaris Nomor 5 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh Nurhasanah, S.H. M.Kn di DKI Jakarta, domisili elektronik: andalas.aal2@gmail.com, yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Handyka Galuh Iriana Putra

Izin Kuasa Hukum: KEP-1279/PP/IKH/2023 tanggal 22 September 2023

2. Nama: Febrian Ramadhan

Izin Kuasa Hukum: KEP-518/PP/IKH/2023 tanggal 18 April 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: FIN-TAX/00017/A/SK- PLB/EXT/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 dan FIN-TAX/00028/A/SK- PLB/EXT/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor: 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP: Sahrul Alam/19681231 199603 1 002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

2. Nama / NIP: Mustansir Fitriansyah/ 9840630 200312 1 005, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,

3. Nama / NIP: Hadi Surahman/19840707 200602 1 003,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur,

Berdasarkan Surat Tugas ST-1196/WPJ.20/2025 tanggal 20 Agustus 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak PEN-175/PP/BR/2025 tanggal 12 Februari 2025 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 41/PP/PrbSM/2025 tanggal 17 April 2025;

Telah membaca Surat Permohonan Banding Nomor FIN- TAX/0747/A/PLB/EXT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding (SUB) Nomor S- 25/SUB/WPJ.20/2025 tanggal 7 Januari 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2021 Nomor 00164/207/21/097/23 tanggal 4 Agustus 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur dengan perhitungan sebagai berikut.

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor FIN-TAX/0502/A/PLB/EXT/IX/2023 tanggal 14 September 2023 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 29 Juli 2024, memutuskan Menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor FIN- TAX/0747/A/PLB/EXT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 (secara online melalui e-taxcourt);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor FIN- TAX/0747/A/PLB/EXT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini.

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/207/21/097/23 Tanggal

04 Agustus 2023 Masa Pajak April Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pajak, selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut: I. PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL

I.I Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

I.I.I Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur

Jenderal Pajak atas suatu:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

a) Bahwa keberatan diajukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/207/21/097/23 Tanggal 04 Agustus 2023 Masa Pajak April Tahun 2021;

b) Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan sudah memenuhi ketetentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009;

I.I.II Pemenuhan Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009:

a) Bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.”

b) Bahwa keberatan ini kami ajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia c) Bahwa dalam surat keberatan ini kami mengemukakan jumlah pajak Kurang Bayar menurut perhitungan kami;

d) Bahwa dalam surat ini kami menyampaikan alasan dasar perhitungan pajak Kurang Bayar;

e) Bahwa dengan demikian surat pengajuan keberatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

I.I.III Pemenuhan Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009:

a) Bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.”

Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/207/21/097/23 Tanggal 04 Agustus 2023 Masa Pajak April Tahun 2021 masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang KUP atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman surat ketetapan pajak tersebut dengan Pengajuan Keberatan ini belum lewat batas waktu sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

I.I.IV Berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa

Pengajuan Keberatan ini sudah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oleh karena itu kami mohon agar Pengajuan Keberatan ini dapat diterima;

I.II Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pasal 27 :

Ayat (1): Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Ayat (3) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut;

Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35 :

Ayat (1) : Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Ayat (2) : Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Ayat (3) : Jangka waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi

karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding; Pasal 36 :

Ayat (1) : Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding; Ayat (2) : Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas,

dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Ayat (3) : Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang

dibanding;

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

2. Permohonan banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan diajukan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Surat ini diajukan oleh Pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak melalui sekretariat Pengadilan Pajak yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat. Kemudian, surat permohonan banding inipun dibuat dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3. Permohonan banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU PP;

Permohonan banding ini diajukan atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang

diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 01 Agustus 2024. Oleh karena itu, pengajuan banding ini masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

4. Permohonan dibuat dalam 1 Surat Banding untuk 1 keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- undang Pengadilan Pajak;

Surat yang Pemohon Banding ajukan adalah terhadap 1 Keputusan Terbanding, yaitu: KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024, sehingga memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (1) Undang- undang Pengadilan Pajak;

5. Permohonan banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang- undang Pengadilan Pajak;

Surat permohonan banding ini menyertakan alasan-alasan yang jelas dan juga mencantumkan tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024. Oleh karena itu, permohonan banding ini telah memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak;

6. Permohonan banding diajukan dengan melampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Pemohon Banding telah melampiri salinan keputusan yang dibanding, yaitu: salinan Keputusan Terbanding Nomor: KEP- 00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak;

7. Permohonan banding dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak;

Bahwa yang diajukan permohonan banding adalah untuk Masa Pajak April Tahun 2021, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU PP berkorelasi dengan ketentuan Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) UU KUP yaitu jumlah yang disetujui Pemohon Banding dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Bahwa dalam hal ini, jumlah Kurang Bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah sebesar Rp0,-. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Pajak telah dipenuhi oleh Pemohon Banding

8. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak; Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Benedictus Koento Helyanto dengan jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Perubahan Terakhir PT Perkebunan Lembah Bhakti Tahun 2024;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP- 00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

II. MENGENAI KETETAPAN SEMULA DAN KEPUTUSAN YANG

DIBANDING

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00164/207/21/097/23 Tanggal 04 Agustus 2023 Masa Pajak April 2021 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

pm ea Tinta

‘lo. Uraiar = " -

[2 |[teserPengeneenPajek pp'pppG 5 €€ #”::-hhMl aa NN NN Aa

Yep 'p'' $$ M WC mm en ——————— ae ema

Dee aa NN In In oOJaitesen satuan oo Jesmaminl|usmaman| 0.

aa an aa

Fa an a a eer a eee ree oo.

Ae OC“ An

Ne “viii

Pfeifer tee we eee tee .

Pf se arum tae ieee teres oo Yo 5 5 5

Ua a ee tees oo Ke TI “3

Lo eee MEN DEA BEE

Oo of eitesepeg vate bebe mena Lo PO 5 51

Neni II $'@a hm

Aa | An

[ |: Pees Pare eile oo Do alas) alam) oo.

Neng gn ooOJaitantasseaemananea Douamanta| iors asam eta AA opa ett

Ep pp $pIpI$pIp'' MAF mM PT.

(ea SE ss Et pe eee oo “ -————P3— ops oo Tee]

Poe sonata aa oo Pose jamamis| oO pois. sce peg ete eect assenne| asam pi fesse asean oo IK“ “— I”3———-AI —

[panne evans)

Oe OE

FR Ea Od oo p= [Pesce feeb EEE TLE

Ps [eect mmmm——mX oppo akar oo GC

Poise tes eee arm)

Poses sete ee

Poise geet ee NA

Pe fh tt. erecas cre cree be ii an

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak dengan surat Nomor: FIN- TAX/0502/A/PLB/EXT/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

UraianMenurut

3. Atas Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP- 00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 Tanggal 29 Juli 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

III. MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Sengketa Mengenai Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Sebesar Rp16.763.728,-;

1.1. Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Sebesar Rp16.763.728,-. dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha tidak tepat. Berdasarkan rincian pajak masukan yang menjadi koreksi semua transaksi tersebut merupakan pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, manajemen maupun yang bersifat administratif dengan rincian sebagai berikut:

Hassan Posts fest asa ae Pivebemeeen tne fgets

[ee ee www“

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh pembelian diatas merupakan pembelian yang berkaitan dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, sehingga atas Faktur Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemenuhan Ketentuan Pasal 9 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PPN) jo Pasal 9 PMK No. 151/PMK.03/2013 jo Pasal 5 PER DJP No. 24/PJ/2012;

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU PPN diatur sebagai berikut: Pasal 9

Ayat (2)

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.”

Ayat (2) b

“Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).”

Ayat (8)

”Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. dihapus;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan material serta tidak termasuk dalam kategori pengeluaran yang diatur pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Terkait persyaratan formal, Wajib Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

Pasal 13

Ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak; Ayat (9)

“Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.”

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang diatur UU PPN;

a. Pemenuhan Pembuktian Pajak Masukan Telah Dibayarkan kepada PKP Penjual;

Bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN yang dibuat PKP Penjual yang melakukan penyerahan atas objek PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 UU PPN sebagai berikut:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak”;

Selanjutnya Faktur Pajak yang diterbitkan Pengusaha Kena Pajak Penjual berfungsi sebagai bukti telah dibayarkannya PPN terutang oleh Pembeli kepada PKP Penjual. PPN yang telah dibayarkan Pembeli tersebut diakui sebagai Pajak Masukan sebagaimana didefinisikan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UU PPN sebagai berikut:

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean”

Bahwa Pajak Masukan yang telah dibayarkan Pemohon Banding dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap Pajak Keluaran untuk menghitung PPN terutang di suatu Masa Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan merupakan hak dari Pemohon Banding yang telah membayar PPN terutangnya untuk perhitungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak yang diterima oleh Pemohon Banding adalah bukti beban pajak yang harus dipikul atas pembelian barang atau perolehan jasa yang terutang PPN. Faktur Pajak tersebut merupakan bukti sah yang menyatakan bahwa telah dilunasinya PPN terutang untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam rangka menghitung PPN kurang/lebih bayar di suatu Masa Pajak;

Untuk membuktikan telah dilunasinya PPN terutang termasuk pemenuhan persyaratan formal dan material atas Faktur Pajak yang menjadi sengketa maka Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung berupa Bukti Pengeluaran Kas yaitu dokumen internal yang diterbitkan Pemohon Banding sebelum dilakukannya pembayaran dimana dalam terdapat beberapa dokumen/lampiran yaitu kertas kerja perhitungan pembayaran, giro, nota perhitungan, invoice, kwitansi, berita acara pekerjaan, berita acara serah terima, surat jalan, purchase order, tanda terima gudang, kontrak dan dokumen lainnya;

b. Penerbitan Faktur Pajak dan Penyetoran PPN Terutang Merupakan Tanggung Jawab PKP Penjual;

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 dalam Pasal 3A ayat (1) sebagai berikut:

“Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f huruf g dan huruf h, kecuali Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Wajib Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang”;

Bahwa ketentuan UU PPN diatas mengatur bahwa kewajiban pemungutan PPN yang terutang merupakan kewajiban PKP Penjual. Dengan demikian, konsekuensi dari tidak dilaksanakannya kewajiban untuk memungut PPN yang terutang terletak pada PKP Penjual, bukan PKP Pembeli. Artinya, penetapan dan penagihan atas PPN yang terutang yang belum dipungut seharusnya dibebankan kepada PKP Penjual selaku pihak yang memiliki kewajiban sesuai UU PPN untuk melakukan Pemungutan PPN yang terutang;

Bahwa dengan demikian penerbitan Faktur Pajak sebagai wujud pemungutan PPN sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PKP Penjual berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU PPN menyatakan bahwa:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.”

Selanjutnya, bahwa PKP pembeli dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pembayaran PPN terutangnya hanya apabila terjadi kondisi:

a. PPN yang terutang tidak dapat ditagih kepada PKP Penjual dan

b. Pemohon Banding pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran PPN kepada PKP Penjual;

Bahwa hal demikian sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 16F UU PPN yang menjelaskan sebagai berikut:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.”

Penjelasan Pasal 16F UU PPN

“... oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”; Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan PPN tanggung jawab secara renteng Pasal 16F UU PPN, maka seharusnya dimintakan pertanggungjawaban adalah pihak penjual dan bukan Pemohon Banding selaku pihak pembeli mengingat Pemohon Banding dapat membuktikan telah dibayarkannya PPN kepada PKP Penjual;

c. Pembeli Tidak Dapat Diminta Mempertanggungjawabkan Pembayaran PPN ke Kas Negara

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE- 30/PJ.5/1989 tanggal 29 Juni 1989 jo butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989 tentang tanggung jawab renteng Pasal 33 UU KUP menyatakan sebagai berikut:

“...pembeli tidak diminta mempertanggung jawabkan pembayarannya PPN- nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari Penjual.”

Lebih lanjut dalam Butir 4 dikatakan sebagai berikut:

“Faktur Pajak dapat digunakan sebagai bukti pengkreditan atau permintaan restitusi pajak masukan apabila diisi secara lengkap, nama, alamat, dan NPWP pembeli dan oleh Penjual”;

Bahwa ketentuan diatas dengan jelas mengatur bahwa atas Faktur Pajak asli dan sah dari PKP Penjual dapat ditunjukan maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah bukan PKP Pembeli melainkan PKP Penjual. Adapun atas Faktur Pajak tersebut apababila telah diisi secara lengkap maka Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan bahwa sehingga berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan sebesar Rp16.763.728,- dapat dibatalkan dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding;

IV. KESIMPULAN DAN USUL PEMOHON BANDING

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

Sehubungan dengan Sengketa atas Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Sebesar Rp16.763.728,- yang belum dilakukan pemungutan oleh Pemohon Banding bahwa Objek PPh Pasal 21 yang telah dilakukan pemungutan dan pelaporan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Pemohon Banding telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

*disalin sesuai asli surat banding

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding; bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 25/SUB/WPJ.20/2025 tanggal 7 Januari 2025 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut.

I. URAIAN MENGENAI KETETAPAN SEMULA, KEBERATAN, DAN

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00164/207/21/097/23 tanggal 04 Agustus 2023 Masa Pajak April 2021 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur nomor LAP-00175/RIKSIS/KPP.2010/2023 tanggal 02 Agustus 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

b. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat nomor FIN-TAX/0502/A/PLB/EXT/IX/2023 tanggal 14 September 2023 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur tanggal 31 Oktober2023berdasarkanLPADnomorFORM- 05004284/BPS/KPP.201003/2023 tanggal 3 November 2023;

c. Atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 29 Juli 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

Ditambah/

SemulaMenjadi Uraian(Dikurangi) (Rp.)(Rp.) (Rp.)

II. ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi atas Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Sebesar sebesar Rp16.763.728

- Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UndangUndang KUP) antara lain mengatur:

1) Pasal 1 angka 23:

Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang;

2) Pasal 12:

a) Ayat (1), bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan,dengantidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

b) Ayat (2), bahwa Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

c) Ayat (3), bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

3) Pasal 13:

a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

(1) Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;

(2) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

(3) Terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

(4) Terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

(5) Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); atau

(6) Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Msukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya b) Ayat (2), Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

c) Ayat (2a), Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;

d) Ayat (2b), Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi;

e) Ayat (3), Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

(1) Bunga dari Pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;

(2) Bunga dari Pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;

(3) Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar;

(4) Kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor;

f) Ayat (3a), Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaiakan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya g) Ayat (3b), Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan h) Ayat (3c), Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh

persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi i) Ayat (4), Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud j) Ayat (5), dihapus k) Ayat (6), Tata cara penerbitan Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

4) Pasal 25:

a) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

(1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

(2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

(3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

(4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau (5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

b) Ayat (2), bahwa Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;

c) Ayat (3), bahwa Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

d) Ayat (3A), bahwa Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan

5) Pasal 28:

a) Ayat (1), bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan b) Ayat (3), bahwa Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

c) Ayat (5), bahwa Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas;

d) Ayat (11), bahwa buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

6) Pasal 29:

a) Ayat (1), bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

b) Ayat (3), bahwa Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

(1) Huruf a, memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

(2) Huruf b, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau (3) Huruf c, memberikan keterangan lain yang diperlukan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

1) Pasal Pasal 32 ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;

2) Pasal 32 ayat (2), Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan:

a) pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang

terutangsesuaidenganketentuanperaturan perundangundangan di bidang perpajakan;

b) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau c) pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

(1) penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau (2) Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Undang-Undang PPN)

1) Pasal 1 angka 15

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini

2) Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

3) Pasal 4 ayat (1), bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

4) Pasal 9 Ayat (2), bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

5) Pasal 9 ayat (2b), bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

6) Pasal 9 Ayat (8), bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. dihapus;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

c. dihapus;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib

Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. dihapus;

i. dihapus; dan j. dihapus;

7) Penjelasan Pasal 9 Ayat (8) huruf b, bahwa Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

8) Pasal 9 ayat (9), bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini;

9) Pasal 13 ayat (5), bahwa Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memeuat:

a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

10) Pasal 13 Ayat (6), bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

11) Pasal 13 ayat (9), Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

12) Penjelasan Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6);

Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena

Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

13) Pasal 16F, bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar;

2. Data dan Fakta a. Bahwa terdapat koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP- 00175/RIKSIS/KPP.2010/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebesar Rp16.763.728 sebagai berikut:

1) Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak April 2021 sebesar Rp16.763.728;

2) Bahwa koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak April 2021 sebesar Rp16.763.728 terbagi atas 2 kriteria:

• Rp15.319.128 berupa Faktur Pajak Masukan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Wajib Pajak;

• Rp1.444.600 berupa Pengkreditan SSP JKPLN melebihi 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak;

3) Bahwa Rincian koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak April 2021 adalah sebagai berikut:

b. Berdasarkan Sistem Informasi DJP diketahui sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPT PPN Masa Pajak April 2021 (pembetulan ke-2) sebagai berikut:

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI FORMULIR 1111 (SPT MASA PPN)

KEMENTERIAN EMM Sah Ri Dacolar tevesit rorcla Besa Tatap Decne TTS Mla TTU Oka tocca anon catan pang basa Pemuas

I WESTGRS” JEMDENAL Pain Bat isa

MANIS SKP PEFR BEC IS LE BA- Bete TI LAMP ph peranan

RATA Tide "et ve sae ve Bara vas

TILER, alt ertrrer er Laden Tenten tepi vee TNI Pun tatelen se 2 tetas “hart PPNBM

PERIYERAHAN BARANG DA! JASA DPP PPI

" Tecutacg BEY bo Pecyemeac ang Pot. cpa sipacget ihc Pecacger FT ze BR 4

Bo Recpeacac ag PEN ca tira pcacget =: SITTER ESL ha Be Mona EES ing lever PE tnial pati at Be TLbEuerdey Up IL DE saeree

Bo Yaa. Tangan KEK te &

1 PENGAIIUJINGAN PPN KUKANG BAYAR: BIH BAYAR

Do Pay Pa at Sa MIN ana Lang REA gan II Re GL naa

Do Paya Macaca" pang dana anna ngan aa pe annaga ang

DPD wang ora bare saja We WE WS Pe ‘bag ite day

PPn ta. latin aye ewer pa sran dan IL ALE! ue Na NN Int Ha

Beri naa lesi ATA La Laga. bt

— PEN Intan daa aga

G0 Seat Su: estas nal SET cuka Pemretila- #2 Lees ane Pe Ber ci cala~ cat SET Tem antatas ales 21 EF] Pere aesstier SF ata 2 Satar Sir bana aja er kpn maa unta 03 TU) Tage setae ce Maa Papa certs shee [=] eee peranan ce Mana Pane HLT!

25 (| Seemtalns- Deratas.

REKAP:TULASI PENYERAHAK DAN PEROLEHAN Da AS [ll

Pap ita Be werer 1

A Fever BAP fave aeSR= Taek Bera ae 17 ;

Bo lecpeetas Dele eget

Kg ngan PO Fas age Daratan ee pee en Iu ET TT 1 pala

Do Alarm IBI UBB BI NN — — . PER

DANA SMA PU ha lapel pac Eng IIS li. SI Ka

2) Bahwa berdasarkan Formulir 1111 B2 SPT PPN Masa Pajak April 2021 (pembetulan ke-2) diketahui bahwa atas Faktur Pajak Masukan yang diajukan banding sebesar Rp16.763.728 telah dilaporkan dengan perincian berikut:

DAFTAR PAJAK HASLAM YANG DAPAT CIMREGITICAH ATAS PEROLEHAN SKP.JKP DALAM HEGERL JUL he Perta Brey. PAF hee Ting Ral Mola Perta In RPE Pra FP Rote Tan dar Pasar Pa eile . a BAN Tana Dn TN '

se od Takan aah " "

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKRELITAN ATAS PEROLEHAH BKP JKP DALAM KEGERI JEPARA

Fat Lap Dre Terra sil Hae: Pena Ex amp Aang tt DANA Fe Sei ae Lp aoa ai he tea Ber hat Bug

L BRP Tea: Bina MP ES en RP ue Mete ta ice oer Tania Bupian Rupa Rupa SE ianan betah

ALLE - Ap we 1 ry Am : :

aur tp :

“ DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG CAPAT CIKRELITKAN ATAS PEROLEHAH PKP/JAP DALAM NEGERI . La u NRE tee B te bo Per Per agteh 3 ae Gen belas Berat ar | ore FF oP Boles Ba Th

OP Seti Berani Tenten BP abam eneng Taj sarangan Tea | Fiat: Raat Sane wag kaga dea

Pa ri - Fi , ii a ata oe sie ue

» | DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT CIKRECITMAN ATAS PEROLEHAN BKP JXP DALAM NEGERI OMA B

Pen Tega Tera ns Lima Fer sal BS es fire Rely: Hela Zenit ar ree Fa, SPaET arte cer Lc Kanal Seay

ME HRP Tas Borat Bec tes AF ne i 7 Tinta | lah HB. hap 27 “arp agave ate seredan ten Feu [fT mn _ = tas coy ae DAP TAR C2124 VaSLitah YANG Bata" DL RENT ap ota s PERS S454 SO ek DALAM NEGERI AL Ra .

c. Berdasarkan penelitian terhadap Aplikasi PK PM pada Portal DJP diketahui bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp16.763.728 telah dilaporkan lawan transaksi, dengan hasil sebagai berikut:

pp . DO0L000D0- Or. 660

Ten . O+6843nrssO084s0 4

NAMA VP ALAMAT eens TPT EFI. STIOR AL TER LI: FST PLES FLAC EK NK be RP FLEL ELA CE F0 Of

Ents SETORAN . Bi Dalam Teja BR Va or luar Basah Tahan i Lama S11Dp11 1051

NQ.SKP — coooercdogeagaag

MASA PEHBAYARAN _ a pansaori

TANGGAL BAYAR an 15 02 21

TANGGAL BUKU . 15 0-2 21

UMLAH BAYAR . MR — Lees 600

‘BANK SPOS PEMBAYARAN . ~ ~~ — EL ni FER A

CABANc BANK/POS . — ~ ~ Borzpocossa

‘KODE KANTOR PBB . ~~ — —

‘KODE KANTOR PRATANA . an —

STATUS DATA = — Kata MS So

IO BILLING oe D2S179573421164

TANGGAL REKON . 204 202:

(KPP ADMINISTRASI . on

PEMBUAT BILLING . Rlisesslace e-fece - See BU. LEMESLh EKLI.II

VALIDASI PPHIE .

URAIAN BILLING . —

CEK di APPROWER . a

Pemindahbukuan surah 51 SEL szbanv al ¢ dengan nilai Lumularif a

PPM Pki . DM-AR- ET ATEGIS

Suket PPS .

d. Dalam proses keberatan Pemohon Banding menyerahkan data, dokumen, dan informasi (dalam bentuk softcopy) antara lain berupa:

1) Bukti Pengeluaran Kas (BPK)

2) Invoice

3) Faktur Pajak

4) Purchase Order

5) Printout Rekening Koran Bank Permata

6) Detail Bulkpayment

7) Perjanjian cash pooling

3. Pendapat Terbanding

Berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan penjelasan serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan Masa Pajak April 2021 sebesar Rp16.763.728 karena berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa terdapat Faktur Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dan SSP JKPLN dikreditkan melebihi 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat;

b. Bahwa Pasal 1 angka 24 UU PPN telah mengatur, bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

c. Bahwa Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang PPN telah mengatur, bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN;

d. Bahwa Pasal 9 Ayat (8) huruf b, bahwa Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak

atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

e. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (8) huruf b, bahwa Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

f. Bahwa Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN, bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

g. Bahwa koreksi Faktur Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp15.319.128 merupakan faktur pajak yang diterbitkan oleh CV Agro Globalindo, PT Bintang Turbo Indonesia, CV Global Jaya Safety, PT Sandisarana Perkasa dan CV Rahmat;

h. Berdasarkan penelitian terhadap Aplikasi Persandingan Data Faktur PKPM pada Portal DJP diketahui bahwa masing-masing lawan transaksi Wajib Pajak telah melaporkan seluruh PPN sebesar Rp15.319.128, sedangkan PPN JKPLN sebesar Rp1.444.600 telah benar disetor ke kas negara dengan NTPN DA6F43ICS4DG42DG tanggal 15 April 2021;

i. Bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding telah menyampaikan data, dokumen dan informasi berupa Bukti Pengeluaran Kas (BPK), invoice, Faktur Pajak, Puschase Order, Printout Rekening Koran Bank Permata, rincian (detail bulkpayment) dalam bentuk softcopy serta Perjanjian Cash Pooling;

j. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas dokumen Perjanjian Cash Pooling nomor LECO/031/PKS/AAL-PLB/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 diketahui bahwa Pemohon Banding dan PT Astra Agro Lestari melakukan perjanjian program “Cash Pooling” sehingga pemindahan/pembayaran atas nama Pemohon Banding menggunakan dana yang terdapat pada Rekening Pooling. Perjanjian Cash Pooling berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Pemohon Banding menyatakan tidak ada perubahan sehingga perjanjian tersebut tetap berlaku pada tahun 2021;

PER. ANSON CASH POOLING

. S> LECOOIUPSS SAL-PLB 112220 ate tywtes Meera tage TT Demos Cer Ska FOSS RUE LN en ne bed aoe

— aan oe ——————- aan . .

Fo FENKEBUNAK LEVBAH Belia 7 .

Seemed cone Con enakan Token tig aga Faye BAM lt Fama caus Sua mares imac Wi Pra

POST ity NT OAT ALES TA Pee ytd pod ba Car Leta etal peta tee dete el

Sede banar Ler ariel Kangin anta foe tote

Sa Ra SMAN Babee ek Cee pet Te Seep Dee AA aa RA doe GT Qnty eee Tne Bar era og

Tate aT eet feo ae ca Pe cia hat tan eee pee es es Peet et bs ke Cee gat meee)

TA ee tae or ea le EC pe tea et Thee werd le se roe la ta ea Pee tee Be ced one cera voy aya Ty Taka bet ag soe tye aoe sat a eS DT i Ya ae Fa ae Be tenga Pe tie pets tects gat lat ee ae ee a Pa ee “ted Tara DT tate wae tee ee Pea Rada a ee ee ae TAN eres tae IA ett Pee ore Rake, ee ea hoe Seat ab: MTA tee ete ee yh ee

Patent Sere a ae er pee eter tet nee TA tl Free at LA ara Ba aan Teas oe sean Dare Sep cera tet oy Beat MU were rege get ae pt der Teegarden ae

DSTA TOBE ba teed Bass cera Feta a as Mies occ tat it ae tec Maman

Mengantar an Beban Pa bee cee at OMA NT Tega IA Ce aS Tata atte

Sup AA an TA RR "

PPAS cara othe Tedesco be Po BOLA PM AT AM reenter, crae

SMM cet cme pees ban mag SiMe Sa ad ager com tee ces nya Tana aan wegen pray rm ant. Fleer ae am So aT tage Mee ae ree na mae

EA TA PT Se ee Ag | a | Pari ee ee ee apr oe eT | Pete

Kerta eed et Beer comet At ge a PE Tabah ke ea en owe rn et Le EA tine RM OS wt rere oo ek Seca ae tees Reger

Be ba Lara ie ie ee ed pede eee bey .

DA TOR a TA TG Lak abg AA DAA Se Pp Ha AA rep er

Pet orang Magpts picts festa co Pitas AT sage op Se KALI tags Dae

Sat, cP ores pra ot ba na Pempang en a Cm Te Deca sea ate ae ee.) AB Sai ear Soa ae edd eee Davey bee Meret ens

Aa MR Aa pai OWE sca ped eee ree cetp re irs it ae Tae ee ran Dok tae Revere oe wa teedas Celera Bae. tee ret ear ood Bly,

ME EA EN ama Sen Au ai ah da oe oe Tangan Ma ea Pan

Pe Pee ames Ha Mere Tama ethos Re até seo tonal aan dan gn bree Fay

Pama Cor bE ma AA an ba ey eee Ph cet mer get Caen bie Sp oc Pap ae cee

Teepe A a Det Tete ia PAM Na et TR

FIRS Sa ce Sa ote cee et ye ed eet dee et te fete «et dedi ae tae

SE Le Saal cae Pat A ae ea Sa PLAT AAS ee eh ae dk ee i Pree Fa

TTT TENS Sat CRT eoBa rotan Lalat, Tran Parle ace cece ie Scepter cer year Ika

BOT ORE CaS Bde TEMA be TERS PRA eed yet fesayp teens PAI Lah

TE eT EN ce Peas SEA deed Aa gt che bag gee Serta peti ee

Ve, ret a esse rep ce Dae coe nail ecko dae srt a andes reap Sau

Fea an ema teres ee sat pater ee hace. Teast Sat ee oe fle stupa TA Ketam RL ee etc ee te eta Setar Fe a ade aD ea tke

Diets a eat tek AA ae te oa pat TA Tart PETROV oe ogee Tatton

Mamasa fag be ao bed. Pa Tee eT eat ee ede tar ae ge Oa ORS LAI TA Seat bat = ara Haruan RP nahan pada ae an aan herp ls ap ge Wane Foot ra

OED Bg MA ag te Ta Ped aa aga SI PA Parts F

TE Tam iba Sa TES ea PA pa Se ae an Fan Pan an Aa Pp ro Ia fi

To gan ha Boma . {

BAREL SEA Ron fan an Bihaan bara Yana Pon pena ee ces Pena IR ka ar

Nees Dace, et daa roe Dy pt Biar Tan en Sena Ta ad Tapa

MM Pang Pihak apr EM Saga Drain Mega cee oe drape Lites ceca

Aster Cuter eke pesos siz. perigee uit a eth Papar cet Desai UR KA

CRT bang Bae Paman eat a Me MA Daa Dae Got

Tae na ath) en apaan gang berarti 7 st AD rape tt bl pena pata 2 ok ae aa ESA apa See mt Peng ete Ea,

Aa PE eae AM Panen ena

BE RN tlt GUCCI da ane aa feo Pan jt Ao een ety PA toe

SUL COAT Oe ee ola ES Ade at ade faba poy ite

Sea CRT ETaeT Qk TR a ae eta bee LY da EN eles Ce ber aa Getrag angan na hath faa AS ELAS COPA OR SP Ta ae, a oe eT

MA eater ee rT RE ee TATE De UTR ee EN RON UN AA A la Am ha bor a a Ne ent sO ergy See na in Po ST et.

SOR e aga rhe tak wt ke Mba dapa decease es sa ena he

Bean a tere ec Me ote a lea tai eh ne? one Se Mitte pg Her

Pom Berna. a ate Mas da a ete Sa ge on Ae a3

Tut deity

Titer Wk MAAN OW raga ES Ana ce ein alu aS bar Qa aa PA Taj PA

Panjat Tet tea erangan RI HARI Cah Pet? AA er ee en aa badan Data Par at aa pa man oa He data Daan Beg py lang Gen WoT anh PA

An Sang tpt MAMA SER aa .

Pp hati a

PN 7 LAI pot aa a, ; Naa MN Aa has

: . Tap te rats er 4 ad

B3 Lot Beat hav halt, SERA PL toda, DPT PERSE LSA LM En

4 . tet if . 0 Li ht brt ng 9 AN na Pa f eee Tama FT LE A Be IS Te, oo ASM .

ra pif

: - _ - le, - ee . 2. wee

Berdasarkan perjanjian cash pooling tersebut maka pembayaran dilakukan oleh rekening Permata Bank a.n. PT Astra Agro Lestari;

k. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas dokumen Bukti Pengeluaran Kas (BPK) dan dokumen pendukungnya serta berdasarkan penjelasan dan keterangan Pemohon Banding, Terbanding menyampaikan hasil penelitian tersebut dalam Kertas Kerja Penelitian sebagai berikut:

Tidak CVAGRO

202.443.957.2-113.0001000121248512604/14/20211.125.000112.500 SesuaiBerhubungan

GLOBALINDO

Langsung

l. Bahwa terkait dengan koreksi pengkreditan atas SSP JKPLN, diketahui Wajib Pajak melakukan penyetoran PPN JKP LN terhadap tagihan broker fee dari penjualan ekspor;

Diketahui berdasarkan LHP dan KKP Pemeriksaan, setoran PPN JKPLN merupakan tagihan broker fee dari penjualan ekspor dengan rincian sebagai berikut:

19.6 Te dan Sargraa ntenatonal Pte Lid nomer DN SAAS BUANZO CO? tangga! C2 Apt 2220

Woe Gan Saveraa internat onal Pte Lid momer DN SAAS B JUNZ0 C92 tangga 18 Jun: 2025 m. Bahwa Pasal 4 PMK 40/PMK.03/2010, mengatur saat terutangnya PPN terjadi pada saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean;

Saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah saat yang diketahui terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini (Pasal 5 ayat (1) PMK 40/PMK.03/2010):

• Saat BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;

• Saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

• Saat harga jual BKP tidak berwujud dan/atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau

• Saat harga perolehan BKP tidak berwujud dan/atau JKP tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

n. Bahwa berdasarkan LHP, KKP Pemeriksaan, Invoice dari Savera International Pte Ltd diterbitkan pada tanggal 2 April 2020 dan 18 Juni 2020;

19.6 Te dan Savetaa ntenatonal Pte Lid nomer DN SAAS BUANZO COP tanggal C2 Api 2220.

WOle Gan Saveraa internat onal Pte Lid nomor DN SAAS JUN2C C92 tangga: 19 Jun: 2025 o. Bahwa di surat keberatan dan banding Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mengemukakan alasan ketidak setujuan atas koreksi terkait pengkreditan atas SSP JKPLN karena dikreditkan melebihi 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sebesar Rp1.444.600;

p. Bahwa tidak terdapat bukti/dokumen pendukung saat proses keberatan yang diberikan oleh Wajib Pajak terkait koreksi pengkreditan atas SSP JKPLN tersebut;

q. Bahwa berdasarkan hasil penelitian atas koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp16.763.728 Masa Pajak April 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

• Pajak Masukan tidak terkait dengan Penyerahan yang terutang PPN sebesar Rp15.319.128.

TOTAL153.191.27515.319.128

• Bahwa saat dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah pada tanggal 2 April 2020 dan 18 Juni 2020;

Dengan demikian, PPN JKPLN sebesar Rp1.444.600 tidak dapat dikreditkan di Masa Pajak April 2021 karena pengkreditannya telah melebihi 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat;

r. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN beserta penjelasannya:

1) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah

pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi. pemasaran, dan manajernen dan ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha;

2) Bahwa agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

s. Dengan demikian berdasarkan penjelasan dan ketentuan tersebut di atas maka Terbanding berpendapat koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp16.763.728 sudah tepat;

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding. data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas. maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding nomor FIN-TAX/0747/A/PLB/EXT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 29 Juli 2024 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas. maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak memenuhi ketentuan formal;

2. Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak a quo;

Menimbang bahwa kepada Pemohon Banding telah dikirimkan salinan Surat Uraian Banding melalui Surat Panitera Pengadilan Pajak Nomor B- 009388.16.2024/PAN/2025 tanggal 11 Januari 2025 dengan permintaan agar Pemohon Banding menyampaikan Surat Bantahan, namun sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak tidak menerima Surat Bantahan dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

Bukti P-1 SoftcopySuratKeputusanTerbandingNomorKEP-

00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Bukti P-2 Softcopy Surat Keberatan Nomor FIN-TAX/0502/A/PLB/EXT/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dan diterima oleh KPP Madya Dua Jakarta Timur tanggal 31 Oktober 2023;

Bukti P-3 Softcopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa Masa Pajak April 2021 Nomor 00164/207/21/097/23 tanggal 4 Agustus 2023;

Bukti P-4 Softcopy Akta Notaris Nomor 5 tanggal 01 April 2024 yang dibuat oleh

Nurhasanah, S.H. M.Kn di DKI Jakarta;

Bukti P-5 Softcopy Pakta Integritas atas nama Mohamad Hadi Sugeng

Wahyudiono selaku Presiden Direktur;

Bukti P-6 Softcopy Pakta Integritas atas nama Handyka Galuh Iriana Putra selaku

Kuasa Hukum;

Bukti P-7 Softcopy Surat Kuasa Khusus Nomor: FIN-TAX/00017/A/SK-

PLB/EXT/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 atas nama Handyka Galuh Iriana Putra;

Bukti P-8 Softcopy Izin Kuasa Hukum Nomor: KEP-1279/PP/IKH/2023 tanggal 22 September 2023 atas nama Handyka Galuh Iriana Putra;

Bukti P-9 Softcopy Pakta Integritas atas nama Febrian Ramadhan selaku Kuasa

Hukum;

Bukti P-10 Softcopy Surat Kuasa Khusus Nomor: FIN-TAX/00028/A/SK-

PLB/EXT/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 atas nama Febrian Ramadhan;

Bukti P-11 Softcopy Izin Kuasa Hukum Nomor: KEP-518/PP/IKH/2023 tanggal 18 April 2023 atas nama Febrian Ramadhan;

Bukti P-12 Softcopy matriks sengketa;

Bukti P-13 Kesimpulan Akhir;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah dicocokan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Bukti T-1 Softcopy Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-2 Softcopy matriks sengketa;

Bukti T-3 Softcopy penjelasan tertulis tanggal 2 Juni 2025;

Bukti T-4 Penjelasan tertulis tanggal 11 September 2025

Bukti T-5 Kesimpulan Akhir

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024, tanggal 29 Juli 2024 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2021 Nomor 00164/207/21/097/23 tanggal 4 Agustus 2023 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding FIN-TAX/0747/A/PLB/EXT/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sejumlah Rp16.763.728,00

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp16.763.728,00. Koreksi ini didasarkan pada Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, dengan alasan bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. Terbanding berpendapat bahwa barang- barang yang ditransaksikan (seperti Tali Speedometer, Pisau Cutter, Helm, dan jasa terkait) bersifat penunjang atau pelengkap yang ketiadaannya tidak menghalangi berlangsungnya kegiatan usaha produksi. Terbanding juga mengonfirmasi bahwa PPN tersebut telah dilaporkan oleh lawan transaksi.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut. Pemohon Banding menegaskan bahwa seluruh pembelian barang dan jasa yang disengketakan (yang diklaim sebagai pembelian/pengadaan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, manajemen, maupun administratif) sangat berkaitan dan mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan operasional Pemohon Banding. Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit yang mengolah TBS menjadi CPO dan Kernel. Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 9 juncto Pasal 13 UU PPN. Secara spesifik, Pemohon Banding mengaitkan: (1) Sparepart kendaraan pengangkut TBS (Tali Speedometer, Cross Member, Pisau Cutter) sebagai bagian dari kegiatan produksi/distribusi, dan (2) Obat-obatan (PT Legenda Utama) serta Instalasi Jaringan Listrik (CV Rahmat) sebagai penunjang kegiatan manajemen dan operasional pabrik yang memberi added value pada BKP yang dihasilkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah:

1. Apakah Pajak Masukan sejumlah Rp16.763.728,00 atas perolehan BKP/JKP telah memenuhi kriteria "mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha" Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN?

2. Apakah Pemohon Banding dapat membuktikan secara faktual bahwa pengeluaran tersebut relevan dan menunjang fungsi produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen dalam konteks usaha Pemohon Banding?

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat yuridis dan pembuktian. Yuridis: terkait interpretasi kriteria "hubungan langsung dengan kegiatan usaha" yang mencakup fungsi manajemen dan penunjang. Pembuktian: terkait verifikasi faktual apakah barang/jasa yang dikoreksi (spare parts, obat-obatan, instalasi listrik) benar- benar mendukung fungsi esensial bisnis Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa terkait permasalahan yuridis Pengadilan Pajak akan mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan terkait sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang PPN, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha, dan pengeluaran tersebut harus berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat:

1. Bahwa interpretasi terhadap frasa "hubungan langsung dengan kegiatan usaha" tidak boleh dipersempit hanya pada biaya yang secara fisik terintegrasi langsung dengan produk akhir, tetapi harus mencakup seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk mendukung empat fungsi utama bisnis: produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

2. Bahwa dalam konteks industri perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO, kegiatan logistik (transportasi TBS ke pabrik), keselamatan kerja, dan penyediaan fasilitas esensial bagi karyawan di lokasi terpencil (kesehatan/manajemen SDM) merupakan komponen vital yang secara fungsional dan logis mendukung kelancaran produksi dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, faktur pajak yang timbul dari pengeluaran yang mendukung fungsi-fungsi ini, sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material, wajib dikreditkan.

3. Bahwa penentuan kebenaran sengketa ini harus didasarkan pada pembuktian faktual yang menunjukkan keterkaitan pengeluaran spesifik (BKP/JKP yang disengketakan) dengan salah satu atau lebih dari empat fungsi bisnis utama Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Pajak Masukan sebesar Rp16.763.728,00 tidak tepat karena seluruh transaksi tersebut adalah pembelian barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, manajemen, maupun yang bersifat administratif. Pemohon Banding merinci bahwa barang/jasa tersebut, seperti spare parts dan obat-obatan, digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan memberikan added value pada BKP yang dihasilkan, sehingga memiliki hubungan langsung dengan usaha Pemohon Banding. Bahwa atas dalil Pemohon Banding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan, bahwa koreksi tersebut dipertahankan karena barang-barang yang ditransaksikan (yang meliputi Tali Speedometer, Cross Member, Pisau Cutter, Obat-obatan, Instalasi Jaringan Listrik, Helm, dan Tali Helm) dinilai hanya bersifat penunjang atau pelengkap yang tidak harus ada dalam kegiatan produksi. Terbanding berpendapat bahwa tanpa barang-barang tersebut, kegiatan usaha produksi untuk menghasilkan CPO dan Kernel tetap dapat berlangsung sesuai prosedur. Terbanding juga telah meneliti dan mengonfirmasi bahwa PPN sebesar Rp16.763.728,00 telah dilaporkan oleh

lawan transaksi (Terbanding merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Penelitian Keberatan (LPK) sebagai bukti primernya).

Bahwa untuk membantah tanggapan Terbanding di atas, Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti berupa dokumen transaksi komersial dan administrasi, antara lain Bukti Pengeluaran Kas (BPK), Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order (PO), dan dokumen pembayaran seperti Printout Rekening Koran Bank Permata, detail Bulkpayment, serta Perjanjian Cash Pooling. Bukti-bukti ini diajukan untuk menunjukkan adanya transaksi yang sah, pembayaran PPN, dan memenuhi persyaratan formal serta material Faktur Pajak.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa rincian transaksi Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding dan klasifikasi perolehan barangnya (merujuk pada Matriks Rincian Transaksi Pemohon Banding dan informasi dari Terbanding) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Fakta Hukum terkait Barang Penunjang Produksi dan Distribusi (Spare Parts dan Utilitas)

Koreksi Pajak Masukan mencakup perolehan Tali Speedometer, Cross member, Pisau Cutter dari CV Agro Globalindo, dan Instalasi Jaringan Listrik dari CV Rahmat. Pemohon Banding adalah perusahaan yang mengangkut TBS ke pabrik. Spare parts kendaraan/mesin (Tali Speedometer, Cross member) dan peralatan pabrik (Pisau Cutter) adalah komponen yang diperlukan untuk memastikan mesin/kendaraan yang terlibat dalam rantai logistik dan produksi (dari kebun ke pabrik hingga pengolahan) berfungsi secara optimal. Demikian pula, instalasi dan pemeliharaan jaringan listrik (CV Rahmat) merupakan prasyarat mutlak bagi operasi pabrik (produksi) dan kantor (manajemen). Karenanya, pengeluaran untuk mempertahankan dan mendukung fungsi inti produksi dan distribusi ini adalah pengeluaran yang secara fungsional memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, terlepas dari apakah barang tersebut merupakan bahan baku utama atau tidak.

2. Fakta Hukum terkait Safety dan Manajemen SDM.

Koreksi juga mencakup pembelian Helm dan Tali Helm (PT Kingindo Sukses Abadi) serta Obat-obatan (PT Legenda Utama). Pembelian peralatan keselamatan (Helm) merupakan pemenuhan standar manajemen risiko dan kewajiban hukum untuk menjaga keamanan pekerja. Sementara, perolehan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi karyawan, khususnya di lokasi perkebunan yang terpencil, merupakan fungsi manajemen esensial untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sehat dan menjaga kelancaran operasional perusahaan. Biaya yang mendukung fungsi manajemen operasional dan SDM secara langsung berbanding lurus dengan kemampuan perusahaan menghasilkan penyerahan BKP yang terutang PPN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp16.763.728,00 tidak dapat dipertahankan. Pendapat Pengadilan Pajak didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip yuridis pengkreditan Pajak Masukan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN mengecualikan pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Penjelasan Pasal tersebut mendefinisikan hubungan langsung mencakup empat pilar: produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

2. Bahwa Pemohon Banding, sebagai entitas bisnis yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan CPO/Kernel, telah berhasil membuktikan secara faktual bahwa pengeluaran yang menjadi objek sengketa (seperti spare parts logistik, safety gear, dan medical supplies) merupakan biaya overhead yang secara fungsional dan logis mendukung kelangsungan fungsi Produksi dan Manajemen.

3. Bahwa argumen Terbanding yang menyatakan bahwa "produksi tetap dapat berlangsung tanpa barang-barang tersebut" merupakan interpretasi yang terlalu restriktif dan tidak sejalan dengan konsep bisnis modern, di mana biaya manajemen, logistik, dan kepatuhan keselamatan (yang diwakili oleh helm dan obat-obatan) adalah integral dan esensial untuk

menjaga keberlanjutan operasi serta menghasilkan penyerahan yang terutang PPN. Menolak pengkreditan atas biaya operasional penunjang yang esensial melanggar filosofi PPN sebagai pajak konsumsi berganda yang seharusnya tidak membebani rantai produksi hingga penyerahan akhir.

4. Bahwa oleh karena faktur pajak yang disengketakan secara faktual terbukti mendukung kegiatan produksi dan manajemen Pemohon Banding dalam rangka menghasilkan penyerahan terutang PPN, dan tidak terdapat bukti yang menyatakan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan material (bahkan PPN-nya telah dilaporkan oleh lawan transaksi), maka Pajak Masukan sebesar Rp16.763.728,00 tersebut seharusnya dapat dikreditkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan dalil bantahannya atas koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp16.763.728,00.

Bahwa karena itu, Pengadilan Pajak berkesimpulan terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp16.763.728,00 tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, rekapitulasi Pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Pengadilan Pajak berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menurut Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut

1Rp 11.661.087.435,00

Terbanding

Koreksi tidak dipertahankan Pengadilan PajakRp16.763.728,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut

Rp 11.677.851.163,00 Pengadilan Pajak bahwa dengan demikian, perhitungan menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00249/KEB/PJ/WPJ.20/2024 tanggal 29 Juli 2024, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2021 Nomor 00164/207/21/097/23 tanggal 4 Agustus 2023, atas nama PT PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI, NPWP 01.135.341.4-007.000, sehingga jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., C.A., sebagai Hakim Ketua, Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M., dan Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Anang Bagus Giarto, S.E., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.

Hakim-Hakim AnggotaHakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Ditandatangani secara elektronikDitandatangani secara elektronik Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M.,

M.Hum., C.A.

Ditandatangani secara elektronik

Mardonius Irawan Profianto, S.E., S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ditandatangani secara elektronik Anang Bagus Giarto, S.E., M.M.