PUT-009574.15/2024/PP/M.IXA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-009574.15/2024/PP/M.IXA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yang MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009574.15/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT SINAR JAYA SINERGI, NPWP 02.140.831.5-325.000,

beralamat di Jl. IR. Sutami KM.11 Lematang, Tanjung Bintang, Kab Lampung Selatan, Lampung, 35561, yang diwakili oleh Zita, Jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Fungsiwati

Izin Kuasa Hukum : KEP-1199/PP/IKH/2023 tanggal 4

September 2023

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SJS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

2. Nama: Tjhai Fung Njit

Izin Kuasa Hukum : KEP-66/PP/IKH/2024 tanggal 6

Mei 2024

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SJS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

3. Nama: Henviani

Izin Kuasa Hukum : KEP-889/PP/IKH/2023 tanggal 4

Juli 2023

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SJS/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: AhmadTaufiqZuhdi/ 198107212001121002

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

2. Nama/NIP: Fajar Malvinas / 198209182009011006 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

3. Nama/NIP: Syafrinaldi / 198403182009011013 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding

4. Nama/NIP: Kusumastuti / 198503152007012002 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-3985/PJ.07/2025 tanggal 15 September 2025;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-201/PP/BR/2025 tanggal 19 Februari 2025 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-33/PP/PrbSM/2025 tanggal 10 April 2025 juncto Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-158/PP/Prb/2025 tanggal 28 November 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 47WPJ.28/2025 tanggal 13 Januari 2025;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 001/SJS/II/2025 tanggal 11 Februari 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandar Lampung dengan perhitungan sebagai berikut :

PEMOHON

. -—— Dana —. BANDING ERBANDING | —

Hg kali as 107

par pan

pan ant

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 002/SJS/XI/2023 tanggal 14 November 2023 dengan perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Mba i Bork bsg ct . Mfg mo 2 i

Pergbaesian Nero daiar se co: Cg BRED OT aR AE

: Pengtbasiar Neta dalan Meus

lalianya. Fenghasilan gam ao Ba

7 (Feo roy ee lc aa Siskai

i . i sea

Be mn .. 4— - — — .

onta Pn gg BE Lage Tasik LA TA ta

a oe rmdah Pengnasilan Neier | lige RE SR AO

Pemghasian Kena Pa.uk Dag bo dee oT Lg

: Pajak Persuyhasilan (PPh; Te 1..t7 Gg

: onlen Pajak vga dapat akon ur «.: TO esse OR te

Por esuiriacea/ Lebih, Bana

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 (melalui e-tax court);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023 yang dikeluarkan oleh Terbanding dengan uraian sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 (UU KUP), yaitu mengajukan Banding atas Keputusan Keberatan;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. bahwa Surat Banding ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat keputusan Keberatan Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024, diterima pada tanggal 14 Agustus 2024;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

b. bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

c. bahwa pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Zita, jabatan selaku Direktur, yang dibuktikan dengan Akta Nomor 18 tanggal 5 Maret 2021;

bahwa dengan demikian surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadapsuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024, telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

— ee ee aa seo ena aa

tre as

ria UM

Gotta Ne

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp9.110.675.174,00

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp13.207.104.342,00

Koreksi Biaya Usaha lainnya sebesar Rp6.212.733.721,00

Koreksi Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp89.008.445,00

Koreksi Biaya dari luar usaha sebesar Rp174.555.621,00

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp76.668.266,00

Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp202.134.798,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Laporan Keuangan Audit yang dilakukan oleh KAP Richard Risambessy dan Budiman yang memberikan opini wajar dengan pengecualian dan telah ditandatangani oleh direktur Pemohon Banding. Terbanding menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar koreksi pemeriksaan;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (29), Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Bahwa Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini telah memberikan data- data laporan keuangan seperti buku besar (GL), neraca, laba rugi yang mana telah sesuai dengan SPT Tahunan yang telah dilaporkan. Dengan demikian, Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan dengan benar;

bahwa berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (25), menyebutkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa pemeriksa hanya menggunakan data Audit yang salah, dan tidak melakukan pengujian terhadap data yang diberikan oleh Wajib Pajak sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang maksud dan definisi dari Pemeriksaan Pajak sehingga harus dikesampingkan;

bahwa Auditor yang sama (Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA) telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, yaitu Perbaikan atas kesalahan pada laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan restatement. Berdasarkan PSAK 25 tahun 2018, penyajian kembali laporan keuangan perusahaan (restatement) dapat dilakukan dengan tetap menaati aturan dan kaidah yang ada di dalam standar akuntansi keuangan. Laporan Restatement tahun 2019 dan 2020 telah disampaikan kepada pemeriksa pajak pada tanggal 24 Juli 2023;

bahwa sejak adanya restatement atas Laporan Audit Tahun 2020 pada tanggal 7 Juli 2023, maka seyogianya Laporan Audit Tahun 2020 sebelumnya menjadi batal (invalid), sehingga harus diabaikan. Logika hukum yang sama juga terjadi jika Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan pembetulan, baik secara jabatan maupun atas permintaan Wajib pajak, maka SKP semula menjadi batal (invalid), dan selanjutnya yang bisa dijadikan obyek sengketa (jika ada) adalah atas SKP Pembetulan tersebut; bahwa untuk mendukung kebenaran SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan kebenaran restatement atas Laporan Audit Tahun 2020, tersebut Wajib Pajak Telah memberikan data pendukung antara lain berupa:

LAU KA mL eee KI eee NN eee

. 0 DBM 1 Tn aan — 0

baru gara .

RIT einen an : - i.

bahwa di samping itu, Pemeriksa juga telah datang ke kantor Pemohon Banding dan mengambil data/dokumen langsung dari komputer milik Pemohon Banding (digital forensik);

bahwa seyogianya, berdasarkan data yang ada, Terbanding dapat menguji kebenaran atas SPT Tahunan Tahun 2020 yang disampaikan oleh Pemohon Banding, mau pun kebenaran dari Laporan Audit Tahun 2020 (sebelum restatement vs sesudah restatement), secara objektif dan profesional sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, Pasal 1 angka (25) tentang Pemeriksaan;

bahwa berdasarkan Pasal 35 UU KUP:

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur

Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

bahwa kemudian berdasarkan Pasal 41A UU KUP:

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa Terbanding mempunyai kewenangan untuk memaksa akuntan publik untuk hadir dan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 41A UU KUP, sehingga keterangan Terbanding sebagai berikut:

“...

bahwa laporan keuangan audit tersebut nilainya berbeda secara signifikan dengan Laporan keuangan non audit yang dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sebagai dasar pelaporan SPT; bahwa untuk memperoleh keterangan atas Laporan Keuangan Audit tersebut, Pemeriksa telah mengirimkan surat Panggilan Pertama Kepada KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan Surat Nomor 5- 35/WPJ.284/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 9 Juni 2023 agar hadir pada hari Kamis tanggal 11 September 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dikarenakan pihak dan KAP Richard Risambessy tidak hadir, maka Pemeriksa mengirimkan surat Panggilan Kedua dengan Surat Nomor S-35/WP J. 284/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 16 Juni 2023 untuk hadir

pada han Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung;

bahwa pada panggilan kedua pihak dari KAP tidak hadir juga untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 sehingga dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran. Permintaan keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020;

bahwa sampai dengan dibuatnya Kertas Kerja Pemeriksaan pihak KAP ataupun yang mewakilinya tidak hadir memberikan keterangan oleh karena itu Pemeriksa menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar Koreksi pemeriksaan, alasannya adalah karena Laporan Keuangan Audit tersebut telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut; ...”

bahwa adalah tidak berdasarkan hukum dan menyia-nyiakan kewenangan yang diberikan oleh UU. Padahal Terbanding mengetahui bahwa “...keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020...”;

bahwa baik Laporan Keuangan Audit yang pertama maupun restatement atas Laporan Keuangan Audit tersebut: sama-sama telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP yang sama dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut. Sehingga Pemeriksaan dan/atau Penelaah Keberatan yang hanya copy paste dari Laporan Keuangan Audit sebagai dasar Koreksi pemeriksaan, tanpa melakukan pengujian secara objektif

dan profesional adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan;

bahwa walaupun yang mempunyai kewenangan untuk meminta akuntan publik untuk hadir dan memberikan keterangan adalah Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU KUP, Pemohon Banding telah menghadirkan akuntan publik untuk memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 jam 10:00 WIB;

bahwa kemudian Penelaah Keberatan tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa adalah jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan;

bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang hanya berdasarkan Laporan Audit Tahun 2020 yang telah menjadi batal (invalid) sejak adanya restatement pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut; bahwa Laporan yang benar adalah sesuai dengan SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 yang telah dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 dan isinya sama dengan isi dari Laporan Audit Tahun 2020 (sesudah restatement) pada tanggal 7 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

bes vie Ns “> fata | - - 7

“ » .. : Pos be :

ow, . tty vet :

rey tae ‘

or . +t 4 aa 1

bahwa dengan demikian, seluruh koreksi Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum dan seharusnya dibatalkan;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraikan di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. bahwa Pemohon Banding telah melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan Seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding.

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-47WPJ.28/2025 tanggal 13 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penelitian Persyaratan Formal

Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 31 Oktober 2024 diketahui hal-hal sebagai berikut:

Ya Tidak

a. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada [

Pengadilan Pajak:

b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat [

keputusan yang dibanding:

c. Banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan karena keadaan di luar Ll)

kekuasaan Pemohon Banding dengan dilampiri bukti pendukung adanya

keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding:

d. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding:

e. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas:

f. Banding diajukan dengan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12

Agustus 2024 yang diterima tanggal 12 Agustus 2024:

g. Surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding. yaitu Surat [

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024

tanggal 12 Agustus 2024:

h. Bukti Pembayaran:

- Surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus Ll) L

dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan:

- Surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak karena tidak ada pajak L

yang masih harus dibayar yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan:

IL. Surat Banding ditandatangani oleh Zita bertindak selaku: IN

Pengurus yang berkedudukan di Indonesia:

j. Penandatanganan surat banding:

Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sepanjang tidak ada data, dokumen, atau informasi lain yang ditemukan dalam persidangan, maka permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini

disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Menurut Terbanding

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 3

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (2)

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pasal 28 ayat (2)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

………..

s. surplus Bank Indonesia

Pasal 9 ayat (1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan

pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

…….

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang- undangan di bidang perpajakan.

Data dan fakta

bahwa berdasarkan data profil utama Pemohon Banding pada Sistem Informasi DJP diperoleh data bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 5 Januari 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 5 Januari 2012;

bahwa Tim Peneliti telah mengirimkan surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kepada Pemohon Banding Nomor S- 188/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 30 April 2024 dan Wajib Pajak telah merespon surat tersebut dengan meminjamkan sebagian data/dokumen; bahwa Tim Peneliti telah mengundang pemeriksa untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan melalui Nota Dinas Pemanggilan pembahasan sengketa perpajakan Nomor ND- 408/WPJ.28/2024 tanggal 2 Februari 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan / Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA- 21/WPJ.28/BD.06/2024 tanggal 2 Februari 2024;

bahwa Tim Peneliti juga telah mengundang Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan melalui Surat Nomor S- 190/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 30 April 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan / Klarifikasi Sengketa Perpajakan Nomor BA-70/WPJ.28/BD.06/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Tanggapan Terbanding

bahwa pokok sengketa banding karena terdapat koreksi peredaran usaha, koreksi harga pokok penjualan, koreksi biaya usaha lainnya, koreksi penghasilan dari luar usaha, koreksi biaya dari luar usaha, koreksi penyesuaian fiskal positif dan koreksi penyesuaian fiskal negatif;

bahwa berdasarkan hasil pengujian berupa data yang terdapat pada laporan keuangan yang diaudit terdapat koreksi sebagaimana dimaksud diatas;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui latar belakang dan kronologis sebagai dasar dilakukan koreksi yang berdasarkan data Laporan Keuangan Audit KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan uraian sebagai berikut:

1. bahwa untuk tahun pajak 2020 Wajib Pajak telah diaudit oleh KAP Richard Risambessy dan Budiman Hal ini sesuai dengan lampiran Nota Dinas tersebut berupa Laporan Keuangan Audit tahun 2020 bentuk pdf yang diperoleh KPP Madya dan KAP Richard Risambessy dan Budiman;

2. bahwa pada Laporan Keuangan Audit tersebut terdapat opini auditor sesuaidenganLaporanAuditorIndependennomor 00040/30430/AU2/05/1496-1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 ditandatangani oleh Budiman S Silaban Ak CA CPA menyatakan opini wajar dengan pengecualian laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemohon Banding tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;

3. bahwa pada Laporan Keuangan Audit tersebut telah terdapat Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh ibu ZITA selaku Direktur Pemohon Banding dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 pada tanggal 27 Mei 2021;

4. bahwa laporan keuangan audit tersebut nilainya berbeda secara signifikan dengan Laporan keuangan non audit yang dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sebagai dasar pelaporan SPT;

5. bahwa untuk memperoleh keterangan atas Laporan Keuangan Audit tersebut, Pemeriksa telah mengirimkan surat Panggilan Pertama Kepada KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan Surat Nomor 5- 35/WPJ.284/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 9 Juni 2023 agar hadir pada hari Kamis tanggal 11 September 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dikarenakan pihak dan KAP Richard Risambessy tidak hadir, maka Pemeriksa mengirimkan surat Panggilan Kedua dengan Surat Nomor S- 35/WPJ.284/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 16 Juni 2023 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung;

6. bahwa pada panggilan kedua pihak dari KAP tidak hadir juga untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020, sehingga dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Permintaan keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020;

7. bahwa sampai dengan dibuatnya Kertas Kerja Pemeriksaan pihak KAP ataupun yang mewakilinya tidak hadir memberikan keterangan oleh karena itu Pemeriksa menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar koreksi pemeriksaan. Alasannya adalah karena Laporan Keuangan Audit tersebut telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audit tersebut terdapat opini auditor sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00040/3.0430/AU.2/05/1496-1/1/V/2021tanggal27Mei2021 ditandatangani oleh Budiman S Silaban Ak CA CPA pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat perbedaan signifikan dengan data laporan keuangan yang disampaikan di SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 dengan informasi sebagai berikut:

Catatan 2020

PENJUALAN BERSIH 212 112 BES, 722 TER LAAN ol

BEBAN POKOK PENJUALAN 2113 102 241.851 420 3

LABA (RUGI) KOTOR 0. 11.611.362.336 SAS =

BEBAN USAHA:

Batan Ade nstas dan Ju 21 5,995 348.753

Jumlah beban usaha 0 8695.848 782

LABA USAHA 4,616.013,583

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Perdapatan ia n-lan 15 157 S42 257

Setan an: ala 15 0 Bed 34600

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain

Bersih (2.456.900.853)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 2.159.112.730

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Pau ani ar :

LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 2,159,112,730

bahwa berdasarkan data diatas dan ditelusuri secara detil dalam laporan keuangan audit diketahui terdapat perbedaan data peredaran biaya, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha yang bersumber dari data internal Wajib Pajak berupa Laporan Keuangan Audit tersebut terdapat opini auditor sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00040/3.0430/AU.2/05/1496- 1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatan hanya menyinggung validitas laporan audit dan menyatakan bahwa Auditor yang sama (Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA) telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, yaitu perbaikan atas kesalahan pada laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan restatement. Berdasarkan PSAK 25 tahun 2018, penyajian kembali laporan keuangan perusahaan (restatement)

dapat dilakukan dengan tetap mentaati aturan dan kaidah yang ada di dalam standar akuntansi keuangan. Laporan Restatement tahun 2019 dan 2020 telah disampaikan kepada pemeriksa pajak pada tanggal 24 Juli 2023;

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan atau keterangan tertulis yang disertakan bukti atau data pendukung alasan telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, termasuk pembukuan yang menjadi sumber data Laporan Auditor Independen Nomor 00040/3.0430/AU.2/05/1496- 1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang datanya berbeda dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sehingga dilakukan restatement atas Laporan Audit;

bahwa Terbanding telah menyampaikan surat permintaan keterangan atau bukti kepada auditor KAP Richard Risambessy & Budiman dengan Surat Nomor S-315/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 11 Juni 2024 untuk dapat hadir/ bertemu pada hari Kamis tanggal 11 September 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung namun tidak hadir. Bahwa Tim peneliti berpendapat menghadirkan KAP untuk diminta keterangan atau bukti terkait audit baik proses, kertas kerja, rencana audit dan sebagainya dapat membuat terang tentang kebenaran laporan tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP dinyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

bahwa Pasal 28 UU KUP mengamanahkan pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik, oleh karena itu, Peneliti berpendapat itikad baik Wajib Pajak merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam meneliti keberatan Wajib Pajak;

bahwa menurut Siti Ismijatie Jenie dalam bukunya 'Itikad Baik, Perkembangan dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum di Indonesia' (2007), pengertian subjektif itikad baik yaitu kejujuran, sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu kepatutan;

bahwa berdasarkan Pasal 3 UU KUP dinyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; bahwa Pemohon Banding melalui Auditor yang sama (Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA) telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018 setelah dilakukan pemeriksaan, padahal sejak Laporan Auditor Independen Nomor 00040/3.0430/AU.2/05/1496-1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 sampai tanggal 24 Juli 2023 waktu yang cukup untuk melakukan restatement apabila beritikad baik diakui adanya data yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tanpa menunggu adanya pemeriksaan;

bahwa berdasarkan data dmsviewerdjp diketahui bahwa Pemohon Banding melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak PPh Badan Tahun 2020 dengan lampiran laporan keuangan non audit sedangkan data laporan keuangan audit tersebut nilainya berbeda secara signifikan dengan Laporan keuangan non audit yang dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak PPh Badan Tahun 2020, padahal yang seharusnya SPT tersebut diisi dengan benar, lengkap dan jelas;

bahwa Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan harus disusun secara professional, angka- angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan harus dapat diandalkan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan secara umum,

bukan untuk kepentingan yang berbeda-beda dengan angka-angka yang berbeda-beda sesuai peruntukannya;

bahwa penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, mengatur bahwa Bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan, yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja;

bahwa selama proses penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan dan bukti yang memadai terkait dengan dilakukannya restatement laporan keuangan tahun 2020;

bahwa Terbanding tidak dapat memperoleh kertas kerja auditor terkait dengan laporan restatement tersebut. Dengan demikian, Terbanding menyimpulkan laporan restatement tidak didukung dengan bukti dan kertas kerja yang memadai terkait alasan dan penyebab dilakukannya restatement, sehingga tidak dapat dipercayai kebenarannya;

bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan data dan informasi yang ada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terbanding berpendapat bahwa koreksi peredaran usaha, koreksi harga pokok penjualan, koreksi biaya usaha lainnya, koreksi penghasilan dari luar usaha, koreksi biaya dari luar usaha, koreksi penyesuaian fiskal positif dan koreksi penyesuaian fiskal negatif untuk dipertahankan dan menolak banding Wajib Pajak dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha

Menurut SPT/WPRp104.743.047.592,00

Menurut PemeriksaRp113.853.722.766,00

Menurut Peneliti KeberatanRp113.853.722.766,00

Koreksi Harga Pokok Penjualan

Menurut SPT/WPRp89.034.756.088,00

Menurut PemeriksaRp102.241.860.430,00

Menurut Peneliti KeberatanRp102.241.860.430,00

Koreksi Biaya Usaha Lainnya

Menurut SPT/WPRp13.208.582.474,00

Menurut PemeriksaRp6.995.848.753,00

Menurut Peneliti KeberatanRp6.995.848.753,00

Koreksi Penghasilan dari luar usaha

Menurut SPT/WPRp276.640.412,00

Menurut PemeriksaRp365.648.857,00

Menurut Peneliti KeberatanRp365.648.857,00

Koreksi biaya dari luar usaha

Menurut SPT/WPRp2.449.994.089,00

Menurut PemeriksaRp2.624.549.710,00

Menurut Peneliti KeberatanRp2.624.549.710,00

Koreksi penyesuaian fiskal positif

Menurut SPT/WPRp277.045.139,00

Menurut PemeriksaRp353.713.405,00

Menurut Peneliti KeberatanRp353.713.405,00

Koreksi penyesuaian fiskal negatif

Menurut SPT/WPRp34.935.142,00

Menurut PemeriksaRp237.069.940,00

Menurut Peneliti KeberatanRp237.069.940,00

Kesimpulan dan Usul

Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan:

a. bahwa sepanjang tidak terdapat data, dokumen, atau informasi lain yang ditemukan dalam persidangan maka Surat Banding Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa keputusan Terbanding Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa koreksi pemeriksa/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keberatan

Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 9/1/2023 Masa Pajak 2020 atas nama Pemohon Banding NPWP 02.140.831.5-325.000;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 001/SJS/II/2025 tanggal 11 Februari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan Surat Uraian Banding Nomor S- 47/WPJ.28/2025 tanggal 13 Januari 2025, atas surat permohonan banding Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023 Tahun Pajak 2020, dengan ini Pemohon Banding sampaikan surat bantahan atas Surat Uraian Banding tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

Ketentuan Formal

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Zita, jabatan selaku Direktur, yang dibuktikan dengan fotokopi bermaterai Akta Nomor 18 tanggal 5 Maret 2021 yang merupakan salah satu lampiran dari Surat Permohonan Banding;

bahwa permohonan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Ketentuan Materiil

• bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan data dan/atau dokumen terkait selama proses pemeriksaan dan keberatan;

• bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

0. MH an ANN

PM NS

ap! a11 | 4

Wo ath

SOL ye de cab ive

“ey Oe. -

2 Oo 2G

Av UT SA,

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha SebesarRp9.110.675.174,00 Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesarRp13.207.104.342,00 Koreksi Biaya Usaha lainnya sebesarRp6.212.733.721,00 Koreksi Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp89.008.445,00

Koreksi Biaya dari luar usaha sebesarRp174.555.621,00

Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp76.668.266,00

Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif sebesar Rp202.134.798,00

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Laporan Keuangan Audit yang dilakukan oleh KAP Richard Risambessy dan Budiman yang memberikan opini wajar dengan pengecualian dan telah ditandatangani oleh direktur Pemohon Banding. Terbanding menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar koreksi pemeriksaan;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (29), Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Bahwa Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini telah memberikan data- data laporan keuangan seperti buku besar (GL), neraca, laba rugi yang mana telah sesuai dengan SPT Tahunan yang telah dilaporkan. Dengan demikian, Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan dengan benar;

bahwa berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (25), menyebutkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa pemeriksa hanya menggunakan data Audit yang salah, dan tidak melakukan pengujian terhadap data yang diberikan oleh Wajib Pajak sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang maksud dan definisi dari Pemeriksaan Pajak sehingga harus dikesampingkan;

bahwa Auditor yang sama (Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA) telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, yaitu Perbaikan atas kesalahan pada laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan restatement. Berdasarkan PSAK 25 tahun 2018, penyajian kembali laporan keuangan perusahaan (restatement) dapat dilakukan dengan tetap menaati aturan dan kaidah yang ada di dalam standar akuntansi keuangan. Laporan Restatement tahun 2019 dan 2020 telah disampaikan kepada pemeriksa pajak pada tanggal 24 Juli 2023;

bahwa sejak adanya restatement atas Laporan Audit Tahun 2020 pada tanggal 7 Juli 2023, maka seyogianya Laporan Audit Tahun 2020 sebelumnya menjadi batal (invalid), sehingga harus diabaikan. Logika hukum yang sama juga terjadi jika Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan pembetulan, baik secara jabatan maupun atas permintaan Wajib pajak, maka SKP semula menjadi batal (invalid), dan selanjutnya yang bisa dijadikan obyek sengketa (jika ada) adalah atas SKP Pembetulan tersebut; bahwa untuk mendukung kebenaran SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan kebenaran restatement atas Laporan Audit Tahun 2020, tersebut Wajib Pajak Telah memberikan data pendukung antara lain berupa:

1. ILaporan Keuangan 2020

2. |General Legder 2020

Rekening Koran 2020 :

1. BCA0200706122 (JAN-DES)

2. BNI 7787789780 (FEB-DES)

3. CIMB NIAGA 806111199900 (JAN-DES)

3. 14.HSBC 860053438075 (JAN-NOV)

5. HSBC 860053438117 (JAN-SEP dan NOV)

6. MANDIRI 1140000666670 (JAN-DES)

7. OCBC 330800004377 (JAN-DES)

8. OCBC 330800009798 (JAN-DES)

4 |Daftar Aktiva Tetap 2020

5 |Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya

6 IBuku atas Kas dan Bank 2020

7 |Bukti Laporan Audit 2020

8 IDokumen atas Penjualan dan Pembelian (Invoive, PO, dan Faktur Pajak) 2020

bahwa di samping itu, Pemeriksa juga telah datang ke kantor Pemohon Banding dan mengambil data/dokumen langsung dari komputer milik Pemohon Banding (digital forensik);

bahwa seyogianya, berdasarkan data yang ada, Terbanding dapat menguji kebenaran atas SPT Tahunan Tahun 2020 yang disampaikan oleh Wajib Pajak, mau pun kebenaran dari Laporan Audit Tahun 2020 (Sebelum restatement vs sesudah restatement), secara objektif dan profesional sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, Pasal 1 angka (25) tentang Pemeriksaan;

bahwa berdasarkan Pasal 35 UU KUP:

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur

Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

bahwa kemudian berdasarkan Pasal 41A UU KUP:

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa Terbanding mempunyai kewenangan untuk memaksa akuntan publik untuk hadir dan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 41A UU KUP, sehingga keterangan Terbanding sebagai berikut:

“...

bahwa laporan keuangan audit tersebut nilainya berbeda secara signifikan dengan Laporan keuangan non audit yang dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sebagai dasar pelaporan SPT; bahwa untuk memperoleh keterangan atas Laporan Keuangan Audit tersebut, Pemeriksa telah mengirimkan surat Panggilan Pertama Kepada KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan Surat Nomor 5- 35/WPJ.284/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 9 Juni 2023 agar hadir pada hari Kamis tanggal 11 September 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dikarenakan pihak dan KAP Richard Risambessy tidak hadir, maka Pemeriksa mengirimkan surat Panggilan Kedua dengan Surat Nomor S-35/WP J. 284/2023 tanggal 16

Juni 2023 yang dikirikan via pos tercatat tanggal 16 Juni 2023 untuk hadir pada han Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung;

bahwa pada panggilan kedua pihak dari KAP tidak hadir juga untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 sehingga dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran. Permintaan keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020;

bahwa sampai dengan dibuatnya Kertas Kerja Pemeriksaan pihak KAP ataupun yang mewakilinya tidak hadir memberikan keterangan oleh karena itu Pemeriksa menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar Koreksi pemeriksaan, Alasannya adalah karena Laporan Keuangan Audit tersebut telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut; ...”

Adalah tidak berdasarkan hukum dan menyia-nyiakan kewenangan yang diberikan oleh UU. Padahal Terbanding mengetahui bahwa “...keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020...”

bahwa baik Laporan Keuangan Audit yang pertama maupun restatement atas Laporan Keuangan Audit tersebut: sama-sama telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP yang sama dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut. Sehingga Pemeriksaan dan/atau Penelaah Keberatan yang hanya copy paste dari Laporan Keuangan Audit sebagai

dasar Koreksi pemeriksaan, tanpa melakukan pengujian secara objektif dan profesional adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan;

bahwa walaupun yang mempunyai kewenangan untuk meminta akuntan publik untuk hadir dan memberikan keterangan adalah Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU KUP, Pemohon Banding telah menghadirkan akuntan publik untuk memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 jam 10:00 WIB;

bahwa kemudian Penelaah Keberatan tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa adalah jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan;

bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, kami tidak setuju atas seluruh koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang hanya berdasarkan Laporan Audit Tahun 2020 yang telah menjadi batal (invalid) sejak adanya restatement pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut;

bahwa Laporan yang benar adalah sesuai dengan SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 yang telah dilaporkan pada tanggal 27 April 2021 dan isinya sama dengan isi dari Laporan Audit Tahun 2020 (sesudah restatement) pada tanggal 7 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Bruto 104 F745 0447 S92

=a Harga Pokok Penjualan BO Sd Yoe O88 &

5 Laba Erat 15. TOS 201 =-o4

A Baya Lsaha 135.208.5858 2.474

= Pe ngasi iban Neto dam Negeri ZF 400 TOY nso

Pe nghasilan Neto dal mNegeri

aa anna Penghasitln dad huarusaha

+ Penyesuaian Fi khak

Pen we suaian Fiskal Positif 2 Ot SS 1 ao

Penwe suatan Fiskal Meg atif S44 05 5 1-2

FT Jumoih Penyesuaian Fis hal STAD LO OOT

3 Junmih Penghasilan Neto S08 4s + =O

3 Hompe naa si he uga na o

1a Penghasilan Kena Pajak S608 4605 4320

11 Pa ja kh Pengohas thn (PPh) Terutang

12 Jumlah Pajak yg da pat dilwe dthan 125 Oot soo

13 PPh KurangALebih) Bayar o

bahwa dengan demikian, seluruh koreksi Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum dan seharusnya dibatalkan;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraikan di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. bahwa Surat Permohonan Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. bahwa Pemohon Banding telah melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan Seluruhnya Banding yang diajukan Pemohon Banding;

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-69 sebagai berikut:

Bukti P-1. KeputusanTerbandingNomorKEP-

00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024; Bukti P-2. Surat Keberatan Nomor 002/SJS/XI/2023 tanggal 14

November 2023;

Bukti P-3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Tahun Pajak 2020 Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023;

Bukti P-4. Akta Nomor 18 tanggal 5 Maret 2021 tentang Berita Acara

Rapat Pemohon Banding yang dibuat oleh Vitta Nogosannyono, S.H.;

Bukti P-5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP Direksi a.n Zita; Bukti P-6. Pakta Integritas Direksi a.n Zita;

Bukti P-7. Pakta Integritas Kuasa Hukum a.n Henviani;

Bukti P-8. Pakta Integritas Kuasa Hukum a.n Fungsiwati;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SJS/X/2024 tanggal 17

Oktober 2024 a.n Henviani;

Bukti P-10. Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SJS/X/2024 tanggal 17

Oktober 2024 a.n Tjhai Fung Njit;

Bukti P-11. Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SJS/X/2024 tanggal 17

Oktober 2024 a.n Fungsiwati;

Bukti P-12. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-1199/PP/IKH/2023 tanggal 4

September 2023 a.n Fungsiwati;

Bukti P-13. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-66/PP/IKH/2024 tanggal 6 Mei

2024 a.n Tjhai Fung Njit;

Bukti P-14. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-889/PP/IKH/2023 tanggal 4 Juli

2023 a.n Henviani;

Bukti P-15. Matriks Sengketa dan Penjelasan Tertulis atas Sengketa

SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2020 PT Sinar Jaya Sinergi; Bukti P-16. Penjelasan Tertulis Pemohon Banding atas sengketa SKPKB

PPh Badan Tahun Pajak 2020 tanggal sidang 27 Mei 2025; Bukti P-17. Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan

dengan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-16/WPJ.284/2023 tanggal 5 April 2023;

Bukti P-18. Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen

Nomor S-00019/RIKSIS/WPJ.284/Pa.Pj2.2023 tanggal 6 April 2023;

Bukti P-19. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-

8/RIKSIS/WPJ.28/2023 tanggal 4 April 2023;

Bukti P-20. Bukti Tanda terima peminjaman dokumen dalam pemeriksaan

Pemohon Banding Tahun Pajak 2020;

Bukti P-21. Berita Acara Perolehan Data Elektronik tanggal 9 Mei 2023;

Bukti P-22. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor S-

00049/RIKSIS/WPJ.284/2023 tanggal 2 Agustus 2023; Bukti P-23. Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Tanggapan Tertulis

tanggal 10 Agustus 2023;

Bukti P-24. Surat Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan (SPHP) tanggal 15 Agustus 2023;

Bukti P-25. Surat Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor

S-55/WPJ.284/2023 tanggal 18 Agustus 2023;

Bukti P-26. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 23

Agustus 2023;

Bukti P-27. Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor

01045/107/20/329/23 tanggal 01 September 2023;

Bukti P-28. Surat Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi

Sengketa Perpajakan Nomor S-190/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 30 April 2024;

Bukti P-29. Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa

Perpajakan Nomor BA- /WPJ.28/BD.06/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Bukti P-30. SuratPemberitahuanuntukHadirNomorS-

459/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 18 Juli 2024;

Bukti P-31. Surat Permohonan Reschedule tanggal 29 Juli 2024;

Bukti P-32. Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 5 Agustus 2024; Bukti P-33. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; Bukti P-34. Laporan Keuangan Auditor Independen FINAL untuk Tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Bukti P-35. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2020; Bukti P-36. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KM.1/2012

tanggal 20 Februari 2012 tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Tjhin Tjiap Lung dan Rekan;

Bukti P-37. CV atau Daftar Riwayat Hidup a.n Tjhin Tjiap Lung, SE., SH.,

MM., BKP., CPA;

Bukti P-38. SuratPernyataanAkuntanPublikNomor

SK.SJS/RRB/037/2025;

Bukti P-39. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 1366/KM.1/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Tjhin Tjiap Lung, S.E., M.M., CPA;

Bukti P-40. Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Tjhin Tjiap Loeng;

Bukti P-41. Penjelasan Tertulis Pemohon Banding tanggal 26 Agustus

2025;

Bukti P-42. Buku Besar (General Ledger) Pemohon Banding Tahun Pajak

2020;

Bukti P-43. Rincian Rekening Koran Pemohon Banding Tahun Pajak 2020; Bukti P-44. Faktur Pajak Pemohon Banding Masa Pajak Januari s.d

Desember 2020;

Bukti P-45. Invoice dan Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding Masa

Pajak Januari s.d Desember 2020;

Bukti P-46. Rincian Dokumen PEB Pemohon Banding Masa Pajak Januari

s.d Desember 2020;

Bukti P-47. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk

tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-48. Laporan Final Keuangan dan Laporan Auditor Independen

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-49. LaporanAuditorIndependenNomor

00001/2.1275/AU.2/05/1496.1/0/III/2020 tanggal 16 Maret 2020;

Bukti P-50. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen untuk

tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-51. Rincian Laporan Keuangan Neraca Pemohon Banding Masa

Pajak Januari s.d Desember 2020;

Bukti P-52. Rincian Rekening Giro Pemohon Banding Masa Pajak Januari

s.d Desember 2020 (atas Kas dan Bank);

Bukti P-53. Pemberitahuan Indikasi Persyaratan dan Kondisi Fasilitas

Kredit tanggal 10 Desember 2019;

Bukti P-54. Rincian Legalitas Usaha PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-55. Rincian Bukti Penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan

Pasal 25 Masa Pajak Januari s.d Desember 2020 PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-56. Rincian Bukti Penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan

Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Desember 2020 PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-57. Rincian Bukti Penerimaan Negara atas Pajak Penghasilan

Pasal 23 Masa Pajak Febuari s.d Oktober 2020 PT Sinar Jaya Sinergi;

Bukti P-58. Rincian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan

Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember 2020;

Bukti P-59. Rincian Daftar Aktiva Pemohon Banding Tahun Pajak 2020; Bukti P-60. Excel Rekapitulasi Penjualan (Pajak Keluaran) dan Pembelian

(Pajak Pemasukan) Pemohon Banding Tahun Pajak 2020; Bukti P-61. Excel Laporan Posisi Stock Pemohon Banding Tahun Pajak

2020;

Bukti P-62. Addendum Kedua Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Bandar

Lampung antara PT Pupuk Kujang dengan Pemohon Banding Nomor 172/PK/SP/UK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020;

Bukti P-63. Faktur Pajak atas Sewa Gudang PT Pupuk Kujang tanggal 01

April 2020;

Bukti P-64. Invoice atas Sewa Gudang PT Pupuk Kujang Nomor

90883133/SJS/IV/20 tanggal 01 April 2020;

Bukti P-65. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan

dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Nomor 2020/07/00004/PPH42 tanggal 31 Juli 2020;

Bukti P-66. Surat Setoran Pajak & Bukti Penerimaan Negara Pajak

Pertambahan Nilai atas Faktur Sewa Gudang;

Bukti P-67. Transkrip Keterangan Saksi Ahli yang disampaikan pada

Sidang Majelis IX A pada tanggal 22 Juli 2025 atas Saksi Ahli

Tjhin Tjiap Loeng SE., SH., MM., BKP., CPA;

Bukti P-68. Kesimpulan Akhir terkait sengketa Banding SKPKB PPh Badan

Tahun Pajak 2020 tanggal 16 September 2025;

Bukti P-69. Daftar Bukti terkait Sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2020

tanggal 15 September 2025;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut:

Bukti T-1. Laporan Penelitian Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB

PPhBadanTahunPajak2019NomorLAP- 4800/WPJ.28/2024 tanggal 6 Agustus 2025;

Bukti T-2. Kertas Kerja Pemeriksaan Pemohon Banding Masa Pajak

Januari s.d Desember 2020;

Bukti T-3. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemohon Banding Nomor LAP-

00018/RIKSIS/WPJ.28/2023 tanggal 25 Agustus 2023; Bukti T-4. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen Final

Pemohon Banding Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (restate);

Bukti T-5. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen

Pemohon Banding Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

Bukti T-6. Matriks Pokok Sengketa Banding Pemohon Banding PPh

Badan Tahun Pajak 2020;

Bukti T-7. Penjelasan Tertulis terkait sidang Banding PPh Badan Tahun

Pajak 2020 untuk sidang tanggal 27 Mei 2025;

Bukti T-8. Penjelasan Tertulis Sidang Banding tanggal 26 Agustus 2025; Bukti T-9. Kesimpulan Akhir Terbanding sehubungan dengan sidang

Banding atas Sengketa PPh Badan Nomor S- 5857/PJ.07/2025 tanggal 28 Agustus 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023, termasuk sengketa Pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 002/SJS/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk 1 (satu) Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Laporan Keuangan Audit yang dilakukan oleh KAP Richard Risambessy dan Budiman yang memberikan opini wajar dengan pengecualian dan telah ditandatangani oleh direktur Pemohon Banding. Terbanding menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar koreksi pemeriksaan;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (29), Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan

dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan Menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Bahwa Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini telah memberikan data- data laporan keuangan seperti buku besar (GL), neraca, laba rugi yang mana telah sesuai dengan SPT Tahunan yang telah dilaporkan. Dengan demikian, Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan berdasarkan pembukuan yang telah dilakukan dengan benar;

bahwa berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (25), menyebutkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa pemeriksa hanya menggunakan data Audit yang salah, dan tidak melakukan pengujian terhadap data yang diberikan oleh Wajib Pajak sehingga bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang maksud dan definisi dari Pemeriksaan Pajak sehingga harus dikesampingkan;

bahwa Auditor yang sama (Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA) telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, yaitu Perbaikan atas kesalahan pada laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan restatement. Berdasarkan PSAK 25 tahun 2018, penyajian kembali laporan keuangan perusahaan (restatement) dapat dilakukan dengan tetap menaati aturan

dan kaidah yang ada di dalam standar akuntansi keuangan. Laporan Restatement tahun 2019 dan 2020 telah disampaikan kepada pemeriksa pajak pada tanggal 24 Juli 2023;

bahwa sejak adanya restatement atas Laporan Audit Tahun 2020 pada tanggal 7 Juli 2023, maka seyogianya Laporan Audit Tahun 2020 sebelumnya menjadi batal (invalid), sehingga harus diabaikan. Logika hukum yang sama juga terjadi jika Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan pembetulan, baik secara jabatan maupun atas permintaan Wajib pajak, maka SKP semula menjadi batal (invalid), dan selanjutnya yang bisa dijadikan obyek sengketa (jika ada) adalah atas SKP Pembetulan tersebut;

ST SMAS JAYA 3 NERG

ASIA Pos SI KELANGAN SESA0A PH OOESSVSES Ao 208

Dsavi ipamatam Kep Toga as

. Hg roe sage

Mernn > agen: $7 y8Su00 Ir Panas? enna ect:

Seet

Aser Trs Liar

Io as Ager ie BAe Begin Ih Ta: 12:33 lei get

AT SARA S SEAS

AGAN 43455

SAN RE DE TE al Geser Pa:

. dal ~ ie. wnat

SERANG CTC (dhe Bb Dipa ti: {Pig alt a? Bab ge.

TEFEN BARA

BA EEHA BPR BUR al Jar dah AG Pa apa

JET A IATA PESAN AIM HIS

APA SESE 1 FAJAK JESGHES AS pi la al Mn MEN Bear:

PENGHASILAN SES SEJAK PESGALS LAs

BA FESS 4 PE“ OGE BSR IAA gm la Ia bila ERA ae guint, 1 sta i+:

bahwa untuk mendukung kebenaran SPT Tahunan Tahun Pajak 2020 dan kebenaran restatement atas Laporan Audit Tahun 2020, tersebut Wajib Pajak Telah memberikan data pendukung antara lain berupa:

2. | General Legder 2020

Rekening Koran 2025.

1. ACA 00070612? HAN-DES)

2 BMI 7787739780 [FEB-DES)

RL CIMB NIAGA 806111199900 (IAN-DESI

3. (4.HSBC 860053438075 JAN-NDV)

5. ISBC 56005343811 AJAN-SCP dan NOV)

b. MANDIRI 1140000666670 JAN-DESI

OCBC 330800004437 7 (AN-GES}

#. OCBC 330800009798 LAN -DES)

4 | Laftar Aktiva Tetap 2020

5 | Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahannya

6 (Buku atas Kasdan Bank 2020

5 | Cekurmen atas Penjualan dan Pembelian (loyvoive, PG, dan Faktur Pajak) 2020

bahwa di samping itu, Pemeriksa juga telah datang ke kantor Wajib Pajak dan mengambil data/dokumen langsung dari komputer milik Wajib Pajak (digital forensik);

bahwa seyogianya, berdasarkan data yang ada, Terbanding dapat menguji kebenaran atas SPT Tahunan Tahun 2020 yang disampaikan oleh Wajib Pajak, mau pun kebenaran dari Laporan Audit Tahun 2020 (Sebelum restatement vs sesudah restatement), secara objektif dan profesional sebagaimana dimaksud dalam UU KUP, Pasal 1 angka (25) tentang Pemeriksaan;

bahwa berdasarkan Pasal 35 UU KUP:

(1)Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

(2)Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.

bahwa kemudian berdasarkan Pasal 41A UU KUP:

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa Terbanding mempunyai kewenangan untuk memaksa akuntan publik untuk hadir dan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 41A UU KUP, sehingga keterangan Terbanding sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding Laporan keuangan audit tersebut nilainya berbeda secara signifikan dengan Laporan keuangan non audit yang dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sebagai dasar pelaporan SPT.

bahwa untuk memperoleh keterangan atas Laporan Keuangan Audit tersebut, Pemeriksa telah mengirimkan surat Panggilan Pertama Kepada KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan Surat Nomor 5- 35/WPJ.284/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 9 Juni 2023 agar hadir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dikarenakan pihak dan KAP Richard Risambessy tidak hadir, maka Pemeriksa mengirimkan surat Panggilan Kedua dengan Surat Nomor S-35/WPJ.284/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikirikan via pos tercatat tanggal 16 Juni 2023 untuk hadir pada han Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung.

bahwa pada panggilan kedua pihak dari KAP tidak hadir juga untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 sehingga dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran. Permintaan keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020.

bahwa sampai dengan dibuatnya Kertas Kerja Pemeriksaan pihak KAP ataupun yang mewakilinya tidak hadir memberikan keterangan oleh karena

itu Pemeriksa menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar Koreksi pemeriksaan, Alasannya adalah karena Laporan Keuangan Audit tersebut telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut; bahwa menurut Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum dan menyia- nyiakan kewenangan yang diberikan oleh UU. Padahal Terbanding mengetahui bahwa “...keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020. bahwa menurut Pemohon Banding baik Laporan Keuangan Audit yang pertama maupun restatement atas Laporan Keuangan Audit tersebut: sama-sama telah dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP yang sama dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut. Sehingga Pemeriksaan dan/atau Penelaah Keberatan yang hanya copy paste dari Laporan Keuangan Audit sebagai dasar Koreksi pemeriksaan, tanpa melakukan pengujian secara objektif dan profesional adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan;

bahwa menurut Pemohon Banding walaupun yang mempunyai kewenangan untuk meminta akuntan publik untuk hadir dan memberikan keterangan adalah Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU KUP, Pemohon Banding telah menghadirkan akuntan publik untuk

memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 jam 10:00 WIB;

bahwa menurut Pemohon Banding kemudian Penelaah Keberatan tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa adalah jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan;

1) Bahwa meskipun Kantor Akuntan Publik tidak dapat hadir dalam persidangan, namun Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA telah memberikansuratpernyataanakuntanpublikNo. SK.SJS/RRB/037/2025 yang telah kami sampaikan pada persidangan tanggal 22 Juli 2025, sebagai berikut:

A 4: RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN

La PEGS TOICD Post oa NANT A BO LUNA

SURAT SERNYATAAN ARUNTAN Parlik

agpada Ocak yang Berkapsutiryan

et dat et 2 Poo ee Bsa

wept db be

booth Se Taka as Ann Bil seus

Pl UN Pe SR ae! Ti.

ee es ee Soy Pent Lape do eet pet aa

ath e att et fool bee tet. cade ih pote ety

Meet name beng eta Feb ad Magna

That, rt ' nd

, mop en ne HN 1 pe ferris tert, "

ae Ce a op PE tt peo BL Mel :

oa aa TA 2 rae past DN IN Dita Saga Na atte “det

ACNTOR ARNT AN ELIS IA

KI MAROS SAMA SSP Bobihlah

bidan S Silaban Ah. ote TPA

PAT sat

ne I iba TS ed Tet

bahwa Pemohon Banding telah menghadirkan perwakilan dari Kantor Akuntan Publik untuk memberikan keterangan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 jam 10.00 WIB bertempat di Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dengan berita acara sebagai berikut: (PB-17 Serah Terima KAP)

NIC HARD RAGA MIE CGY & BUDIMAN

BTA SAR UP UNM TR IMA Donna

moa . dero

Hees Wy "

' hoarse w

, me an ' 1 5

paha | Pena stan

. ra biick hot

' 1 noo prog , i 1

No dou, Roos PN “Bali SERIAL. 4 pandu ue

i era Re ba duet LM :

. | rn eT a a

rere re | pe et Siete te °

: pis tte Ww . mia Ef my oe : .

Bi ' ' fal coat ta ye sow

: ate 4 7

reel !

Joe Se orden Limo ig Re

bahwa dengan demikian, Pemohon banding telah memberikan data yang cukup, dan juga menghadirkan perwakilan dari KAP untuk memberikan keterangan dan dokumen pendukung berupa kertas kerja pemeriksaan sehingga tidak ada alasan Terbanding tidak dapat melakukan pengujian lebih lanjut. Bahwa meskipun Pemohon banding telah memenuhi permintaan data dan menghadirkan KAP, Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa adalah jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang Pemeriksaan.

bahwa menurut Pemohon Banding melihat pada kenyataannya, laporan keuangan yang sudah diaudit juga tetap bisa dilakukan koreksi oleh Pemeriksa/Terbanding. Pemohon Banding rasa ini adalah fakta yang diketahui oleh semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa laporan audit tidak dapat menjadi pedoman dan dasar koreksi, jika tidak ada bukti-bukti yang lain. Laporan audit seharusnya hanya menjadi data awal yang perlu diuji lebih lanjut dengan bukti-bukti yang lain.

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan UU KUP, Pasal 1 angka (25), menyebutkan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa pemeriksa hanya menggunakan data Audit yang salah, dan tidak melakukan pengujian terhadap data yang diberikan oleh Wajib Pajak sehingga bertentangan

dengan Pasal 1 angka (25) UU KUP tentang maksud dan definisi dari Pemeriksaan Pajak sehingga harus dikesampingkan.

bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan data yang diminta sebagaimana dapat dilihat pada bukti Nomor PB-04 tanda terima Pemeriksaan, yaitu:

• Akta pendirian dan akta perubahan

• Dokumen-dokumen voucher Bank

• Buku Besar

• Stock (Persediaan)

• SPT Masa PPh 21, 23, PPN

• Rekening Koran

• SPT dan Laporan Keuangan Tahun 2020 & 2019

• Dokumen terkait ekspor

• Daftar Aktiva Tetap

• Faktur Pajak Keluaran, Invoice dan Faktur Pajak Masukan, PEB dan kelengkapannya

• Laporan Audit Pemohon Banding Restate 2020

bahwa Laporan Audit 2020 Restate telah disampaikan pada tanggal 24 Juli 2023 kepada pemeriksa dan kami lampirkan kembali pada saat menyampaikan tanggapan SPHP. Bahwa Laporan Keuangan Audit Restate disampaikan sebelum SPHP diterbitkan. Jika menjalankan prosedur pemeriksaan dengan benar dan itikad baik, Pemeriksa memiliki waktu untuk melakukan pengujian atas kebenaran SPT yang dilaporkan.

bahwa Pemeriksa juga telah melakukan penarikan data elektronik secara langsung ke kantor Pemohon Banding pada tanggal 9 Mei 2023 sebagaimana tertuang pada Berita Acara Perolehan Data Elektronik (PB- 05).

bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembukuan atau pencatatan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), dan juga tercermin dari seluruh data laporan keuangan, rekening koran dan bukti transaksi lainnya yang telah diberikan oleh Pemohon banding. Bahwa Terbanding seharusnya melakukan pengujian data-data tersebut dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang benar. Bahwa satu-satunya kekhilafan Pemohon banding adalah membuat laporan keuangan audit sesuai dengan keinginan bank agar kredit tetap dapat diperpanjang, yang pemohon banding tidak tau dapat memberikan efek yang tidak baik dari segi perpajakan. Karena yang pemohon banding pahami adalah pemohon banding telah melakukan pelaporan yang benar atas seluruh transaksi termasuk penjualan dan keuntungan dan menyetorkan Pajak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Negara.

bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang hanya berdasarkan Laporan Audit Tahun 2020 yang telah menjadi batal (invalid) sejak adanya restatement pada tanggal 7 Juli 2023 tersebut; bahwa menurut Terbanding berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui latar belakang dan kronologis sebagai dasar dilakukan koreksi yang berdasarkan data Laporan Keuangan Audit KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan uraian sebagai berikut:

1. bahwa untuk tahun pajak 2020 Pemohon Banding telah diaudit oleh KAP Richard Risambessy dan Budiman Hal ini sesuai dengan

lampiran Nota Dinas tersebut berupa Laporan Keuangan Audit tahun 2020 bentuk pdf yang diperoleh KPP Madya dan KAP Richard Risambessy dan Budiman;

2. bahwa pada Laporan Keuangan Audit tersebut terdapat opini auditor sesuaidenganLaporanAuditorIndependenNomor 00040/30430/AU2/05/1496-1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 ditandatangani oleh Budiman S Silaban Ak CA CPA menyatakan opini wajar dengan pengecualian laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan Pemohon Banding tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;

3. bahwa pada Laporan Keuangan Audit tersebut telah terdapat Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh ibu ZITA selaku Direktur Pemohon Banding dan ditandatangani diatas materai Rp10.000,00 pada tanggal 27 Mei 2021;

4. bahwa laporan keuangan audit tersebut nilainya berbeda secara signifikan dengan Laporan keuangan non audit yang dilampirkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sebagai dasar pelaporan SPT;

5. bahwa untuk memperoleh keterangan atas Laporan Keuangan Audit tersebut, Pemeriksa telah mengirimkan surat Panggilan Pertama Kepada KAP Richard Risambessy dan Budiman dengan Surat Nomor 5-35/WPJ.284/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 9 Juni 2023 agar hadir pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung dikarenakan pihak dan KAP Richard Risambessy tidak hadir, maka Pemeriksa mengirimkan surat Panggilan Kedua dengan Surat Nomor S-35/WPJ.284/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dikirimkan via pos tercatat tanggal 16 Juni 2023 untuk hadir pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 bertempat di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung;

6. bahwa pada panggilan kedua pihak dari KAP tidak hadir juga untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020, sehingga dibuatkan Berita Acara Ketidakhadiran Permintaan keterangan dari pihak KAP sangatlah penting untuk mengklarifikasi dan memberikan informasi terkait Laporan Keuangan Audit Pemohon Banding tahun 2020 yang berbeda signifikan dengan laporan keuangan yang dilampirkan di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020;

7. bahwa sampai dengan dibuatnya Kertas Kerja Pemeriksaan pihak KAP ataupun yang mewakilinya tidak hadir memberikan keterangan olen karena itu Pemeriksa menggunakan nilai yang terdapat dalam Laporan Keuangan Audit sebagai dasar koreksi pemeriksaan. Alasannya adalah karena Laporan Keuangan Audit tersebut telah

dicantumkan opini wajar dengan pengecualian oleh KAP dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggungjawab atas laporan keuangan audit tersebut;

bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan selanjutnya disebut (UU KUP) menyebutkan bahwa:

Pasal 3

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pasal 12 ayat (3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (2)

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pasal 28 ayat (2)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU PPh) menyebutkan bahwa:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

s. surplus Bank Indonesia

Pasal 9 ayat (1)

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

bahwa berdasarkan data diatas dan ditelusuri secara detil dalam laporan keuangan audit diketahui terdapat perbedaan data peredaran biaya, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha yang bersumber dari data internal Wajib Pajak berupa Laporan Keuangan Audit tersebut terdapat opini auditor sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00040/3.0430/AU.2/05/1496- 1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatan hanya menyinggung validitas laporan audit dan menyatakan bahwa Auditor yang sama (Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA) telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, yaitu perbaikan atas kesalahan pada laporan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan restatement. Berdasarkan PSAK 25 tahun

2018, penyajian kembali laporan keuangan perusahaan (restatement) dapat dilakukan dengan tetap mentaati aturan dan kaidah yang ada di dalam standar akuntansi keuangan. Laporan Restatement tahun 2019 dan 2020 telah disampaikan kepada pemeriksa pajak pada tanggal 24 Juli 2023;

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan atau keterangan tertulis yang disertakan bukti atau data pendukung alasan telah melakukan restatement atas Laporan Audit tahun 2019, 2020 dan 2021 sesuai dengan PSAK 25 tahun 2018, termasuk pembukuan yang menjadi sumber data Laporan Auditor Independen Nomor 00040/3.0430/AU.2/05/1496- 1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang datanya berbeda dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020 sehingga dilakukan restatement atas Laporan Audit;

bahwa Terbanding telah menyampaikan surat permintaan keterangan atau bukti kepada auditor KAP Richard Risambessy & Budiman dengan Surat Nomor S-315/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 11 Juni 2024 untuk dapat hadir/ bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 di Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung namun tidak hadir. Bahwa Tim peneliti berpendapat menghadirkan KAP untuk diminta keterangan atau bukti terkait audit baik proses, kertas kerja, rencana audit dan sebagainya dapat membuat terang tentang kebenaran laporan tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP dinyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan atau pencatatan tersebut

harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

bahwa Terbanding tidak dapat memperoleh kertas kerja auditor terkait dengan laporan restatement tersebut. Dengan demikian, Terbanding menyimpulkan laporan restatement tidak didukung dengan bukti dan kertas kerja yang memadai terkait alasan dan penyebab dilakukannya restatement, sehingga tidak dapat dipercayai kebenarannya.

bahwa menurut Terbanding pada persidangan Majelis meminta Pemohon Banding untuk menghadirkan Budiman S. Silaban Ak., CA., CPA selaku Auditor yang mengaudit Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Audit untuk dimintakan keterangan sebagai saksi, namun Pemohon Banding tidak menghadirkan hal ini menunjukan bahwa tidak ada iktikad baik Pemohon Banding untuk menyelesaikan sengketa. Dengan tidak hadirnya auditor maka tidak ada saksi atau bukti yang menunjukan bahwa Laporan Keuangan restatemen telah benar.

bahwa menurut Terbanding berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Dirjen Pajak Nomor 23/PJ/2013 menyebutkan bahwa bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya Iebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Dengan demikian Laporan Keuangan Audit yang diperoleh dari Auditor Independen merupakan bukti yang validitasnya tinggi karena diperoleh dari Pihak Ketiga yang independen.

bahwa menurut Terbanding dengan mempertimbangkan data dan informasi yang ada dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Terbanding berpendapat bahwa koreksi

peredaran usaha, koreksi harga pokok penjualan, koreksi biaya usaha lainnya, koreksi penghasilan dari luar usaha, koreksi biaya dari luar usaha, koreksi penyesuaian fiskal positif dan koreksi penyesuaian fiskal negatif untuk dipertahankan dan menolak banding Pemohon Banding dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Koreksi Peredaran Usaha

Menurut SPT/WPRp104.743.047.592,00

Menurut PemeriksaRp113.853.722.766,00

Menurut Peneliti KeberatanRp113.853.722.766,00

Koreksi Harga Pokok Penjualan

Menurut SPT/WPRp89.034.756.088,00

Menurut PemeriksaRp102.241.860.430,00

Menurut Peneliti KeberatanRp102.241.860.430,00

Koreksi Biaya Usaha Lainnya

Menurut SPT/WPRp13.208.582.474,00

Menurut PemeriksaRp6.995.848.753,00

Menurut Peneliti KeberatanRp6.995.848.753,00

Koreksi Penghasilan dari luar usaha

Menurut SPT/WPRp276.640.412,00

Menurut PemeriksaRp365.648.857,00

Menurut Peneliti KeberatanRp365.648.857,00

Koreksi biaya dari luar usaha

Menurut SPT/WPRp2.449.994.089,00

Menurut PemeriksaRp2.624.549.710,00

Menurut Peneliti KeberatanRp2.624.549.710,00

Koreksi penyesuaian fiskal positif

Menurut SPT/WPRp277.045.139,00

Menurut PemeriksaRp353.713.405,00

Menurut Peneliti KeberatanRp353.713.405,00

Koreksi penyesuaian fiskal positif

Menurut SPT/WPRp34.935.142,00

Menurut PemeriksaRp237.069.940,00

Menurut Peneliti KeberatanRp237.069.940,00

bahwa Laporan Audit I memiliki kelemahan signifikan yang berbeda cukup besar dengan SPT telah diperbaiki oleh auditor yang sama melalui laporan Audit Restatement.

bahwa meskipun Terbanding mencurigai motif restatement, tugas Terbanding adalah melakukan pengujian secara objektif dan profesional sesuai Pasal 1 angka 25 UU KUP.

bahwa terhadap data yang diberikan Wajib Pajak baik itu berupa hasil audit restatement dan data pendukungnya berupa : GL, Rekening Koran, KKA Restate. Fakta ini menunjukkan Pemohon Banding telah menyerahkan Laporan Hasil Audit Restatement dan KKA-nya saat proses pemeriksaan/keberatan.

bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 harus melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dimana prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Pasal 3 yaitu : menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB; dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif sehingga sebagai bagian dari eksektuif.

bahwa dalam UUAP diatur tentang asas-asas yang harus dilakukan oleh Pejabat Adminsitrasi dalam hal ini termasuk Tergugat dalam melakukan penetapan atau koreksi antara lain asas kepastian hukum dan asas kecermatan dimana maksud dari asa tersebut adalah :

• Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

• Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

bahwa UUAP sebagai pengaturan yang bersifat lex generali juga sudah diatur secara implisit dipengaturannya lex spesialis-nya yaitu di UU KUP. Pasal 1 angka 25 memberikan penjelasan maksud dari Pemeriksaan: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa dalam Undang-Undang KUP Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 29 UU KUP, serta diperkuat dalam peraturan teknis seperti PMK Nomor 184/PMK.03/2015 prinsip ini menegaskan bahwa Tergugat wajib menggali fakta yang sebenarnya dari laporan dan data yang diperoleh sebelum menerbitkan SKP;

bahwa Penjelasan Pasal 29 KUP memberikan penjelasan bagaimana pemeriksaan seharusnya dilakukan dimana menjelasakan sebagai berikut:

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak….

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa menurut Pengadilan Pajak berdasarkan pengaturan-pengaturan hukum a quo dapat dipahami secara filosofi bahwa penetapan Terbanding harus didasarkan pada kebenaran materiil atas bukti-bukti nyata/riil yang dapat dipertanggungawabkan serta didasarkan prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan:

Pasal 10

b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat:

1) penugasan Pemeriksaan;

2) identitas Wajib Pajak;

3) pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

4) pemenuhan kewajiban perpajakan;

5) data/informasi yang tersedia;

6) buku dan dokumen yang dipinjam;

7) materi yang diperiksa;

8) uraian hasil Pemeriksaan;

9) ikhtisar hasil Pemeriksaan;

10)penghitungan pajak terutang; dan

Pasal 28

(1).Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan.

c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada:

1) Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau

2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak.

(2).Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa Pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

b. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksa Pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. (3) Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara

elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau ayat (2) huruf c wajib diserahkan kepada Pemeriksa Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak surat p

bahwa pengaturan-pengaturan a quo menunjukan bahwa konsep pemeriksaan pajak didasarkan pada pertimbangan kebenaran materiil yang juga disebutkan dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa dalam rangka kebenaran materiil tersebut maka Wajib Pajak diperintahkan untuk melaksanakan pembukuan sesuai Pasal 28 ayat (1) UU KUP.

bahwa dari ketentuan di atas jelas prinsip penetapan pajak penerbitan Surat Ketetapan Pajak harus didasarkan pada Pemeriksaan atau Penelitian yang dilakukan DJP dan tidak dapat hanya didasarkan pada Laporan Audit Independen Wajib Pajak, berakar kuat pada asas legalitas dan prinsip kebenaran materiil dalam UU KUP.

bahwa sesuai asas wetmatigheid (asas legalitas) maka Penetapan pajak adalah tindakan hukum administrasi negara yang harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam konteks perpajakan Indonesia, dasar hukum penerbitan SKP harus merujuk pada ketentuan UU KUP dan peraturan pelaksananya.

bahwa menurut Pasal 13, 15, dan 17 UU KUP, SKP diterbitkan setelah DJP melakukan serangkaian tindakan yang terstruktur dan diatur Undang- Undang, yaitu Pemeriksaan atau Penelitian. Demikian pula dalam PMK Nomor 80/PMK.03/2023 yang merupakan PMK terbaru tentang Tata Cara Penerbitan SKP) secara eksplisit mengatur bahwa Nota Penghitungan

yang menjadi dasar penerbitan SKP dibuat berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Hasil Pemeriksaan Ulang.

bahwa menurut Majelis Laporan Audit bertujuan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PSAK). Sementara itu, Pemeriksaan Pajak berfokus pada:

1. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perpajakan

2. Penemuan bukti-bukti kompeten yang cukup dan relevan untuk perhitungan pajak.

Sehingga koreksi dan temuan dalam Laporan Audit untuk keperluan akuntansi belum tentu sama dengan koreksi fiskal untuk keperluan pajak. bahwa menurut Majelis jika Terbanding hanya mendasarkan penerbitan SKP pada Laporan Audit tanpa melalui prosedur Pemeriksaan atau Penelitian yang diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku maka SKP tersebut dapat dianggap cacat prosedur atau cacat hukum.

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo maka Majelis berketetapan untuk membatalkan penetapan yang dilakukan Terbanding karena telah melanggar prosedur yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil Pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan Penghasilan Neto menjadi sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

M E N G A D I L I:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00102/KEB/PJ/WPJ.28/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 Nomor 00006/206/20/329/23 tanggal 1 September 2023 atas nama PT SINAR JAYA SINERGI, NPWP 02.140.831.5-325.000, beralamat di Jl. IR. Sutami KM.11 Lematang, Tanjung Bintang, Kab Lampung Selatan, Lampung, 35561, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 oleh R. Aryo Hatmoko, SIP, S.T., S.H., M.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Amin, S.E., S.H., M.Si., dan Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Tin Wajiroh, S.E., Ak., M.M., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan

dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

R. Aryo Hatmoko, S.IP., S.T., S.H., M.H., Muhammad Amin, S.E., S.H., M.Si.

M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. Drs. Mokhamad Khifni, Ak., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik

Tin Wajiroh, S.E., Ak., M.M.