PUT-009612.12/2024/PP/M.XA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-009612.12/2024/PP/M.XA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023, sebagaimana dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 009612.12/2024/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT OBSIDIAN STAINLESS STEEL, NPWP: 76.386.869.2- 411.000/0763868692411000, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lantai 27 Suite 2701 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Sdr. Wu Wennan, Jabatan: Direktur, selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Arinda Hutabarat

Izin Kuasa Hukum Nomor : KEP-507/PP/IKH/2024 tanggal 23 Juli

2024

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 884/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024,

2. Nama: Binsar I. K. Telaumbanua

Izin Kuasa Hukum Nomor : KEP-1154/PP/IKH/2023tanggal4

September 2023

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 944/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024,

3. Nama: Rudy Zamrudin

Izin Kuasa Hukum Nomor : KEP-1392/PP/IKH/2023 tanggal 18

Oktober 2023

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1004/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024,

, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Yuyu Yuliana/197502151996022001,

Jabatan: Kepala Seksi,

Unit Organisasi : Kanwil DJP Jakarta Selatan II,

2. Nama/NIP: Alifah/ 197801082000012001;,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kanwil DJP Jakarta Selatan II,

3. Nama/NIP: Hemi Setyowati/ 19770612000012001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kanwil DJP Jakarta Selatan II,

4. Nama/NIP: Septavian Krisnaninganggaayudha/

198509032009011002,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi : Kanwil DJP Jakarta Selatan II,

berdasarkan Surat Tugas terakhir dengan Nomor ST-3066/WPJ.30/2025 tanggal 23 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding; Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor

141/PP/BR/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagaimana telah diubah dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-53/PP/PrbSM/2025 tanggal 1 Oktober 2025;

Telah membaca, Surat Banding Pemohon Banding Nomor

824/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024;

Telah membaca, Surat Uraian Banding TerbandingNomor S-

278/SUB/WPJ.30/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Telah membaca, Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 071/OSS-

Pengadilan/Bantahan/I/2025 tanggal 23 Januari 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam

persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya

yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon

Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 145/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut,

Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024, menyatakan Mengabulkan Sebagian dan Menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 824/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 (diantar langsung);

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor

824/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan.

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak):

a. Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

b. Surat Banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang diterima pada tanggal 29 Juli 2024.

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

a. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

b. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

4. Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak: Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Wu Wennan dengan jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta nomor 52 tanggal 28 November 2023.

Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap SuratKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1. Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 yang diterbitkan berdasarkan

hasil Pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

2. Atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan surat Nomor 145/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

3. Atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan SuratKeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sengketa atas Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp145.644.557.395 dan PPh Pasal 23 Terutang sebesar Rp2.912.891.153

Menurut Terbanding

Proses Pemeriksaan Pajak

bahwa pada proses Pemeriksaan Pajak, Terbanding (dahulu Tim Pemeriksa) menyimpulkan:

1. Berdasarkan hasil pengujian, terdapat objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding (dahulu Wajib Pajak).

2. Bahwa Terbanding mempertahankan sebagian koreksi dengan alasan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang kompeten dan penjelasan yang cukup dan membatalkan sebagian koreksi yang terbukti disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan pada tahun berikutnya.

Proses Keberatan Pajak

bahwa berdasarkan data dan hasil penelitian terkait Koreksi Objek PPh Pasal 23, Terbanding (dahulu Tim Peneliti) menyimpulkan:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi Objek PPh Pasal 23 Masa Januari s.d Desember 2021 sebesar Rp1.428.001.761.397 hasil pengujian yang dilakukan Terbanding (dahulu Tim Pemeriksa) antara Objek PPh Pasal 23 dengan Laporan Keuangan dan SPT PPh Masa Pasal 23. Atas selisih koreksi tersebut, Terbanding (dahulu Tim Pemeriksa) kemudian membagi secara merata 12 (dua belas) bulan menjadi sebesar Rp119.000.146.783.

2. Bahwa Terbanding (dahulu Tim Peneliti) membatalkan sebagian koreksi Terbanding (dahulu Tim Pemeriksa), yakni atas akun sebagai berikut:

a. Koreksi akun Manufacturing Cost – Taxes and Licences sebesar Rp5.873.452.600 atas PPh 23 nya telah dipotong dan dilaporkan di tahun pajak 2022;

b. Koreksi akun Capex – Travelling Expenses – Domestic sebesar Rp13.635.998.340 bukan merupakan objek PPh Pasal 23.

3. Pemohon Banding hanya memenuhi sebagian Permintaan Peminjaman Buku, Catata, Data, dan Informasi.

4. Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding (dahulu Tim Pemeriksa) telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh disebutkan bahwa Atas penghasilan yang dibayarkan sebagai imbalan sehubungan dengan jasa Teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenai PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto;

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

c. Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5 PMK-141/PMK.03/2015, atas pembayaran kepada pihak penyelenggara jasa, dapat dikeluarkan dalam perhitungan DPP PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan:

1) Faktur Pembelian atas pengadaan barang/material yang dibayarkan oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan kegiatan jasa yang diberikan;

2) Faktur taihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis atas pembayaran kepada Pihak Ketiga yang dibayarkan melalui Penyedia Jasa terkait jasa yanga diberikan oleh Penyedia Jasa;

3) Faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penyedia Jasa kepada pihak ketiga dalam hal terkait atas reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga;

Dalam hal dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan, maka DPP PPh Pasal 23 dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran yang dibayarkan Wajib Pajak kepada pihak penyedia jasa.

5. Bahwa dalam permohonan Keberatannya, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas akun-akun yang menjadi dasar koreksi Terbanding (dahulu Tim Pemeriksa), selain bukan merupakan objek PPh Pasal 23, terdapat juga yang merupakan objek PPh 23, namun dilaporkan di tahun pajak yang berbeda.

6. Terbanding (dahulu Tim Peneliti) melakukan penghitungan ulang atas PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2021 dengan acuan general ledger yang disampaikan Pemohon Banding, sekaligus menghitung besarnya sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP yang seharusnya.

7. Berdasarkan hasil penelitian terhadap data, fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku, Terbanding (dahulu Tim Peneliti) mengabulkan sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak sebesar Rp19.509.450.940 dan mempertahankan koreksi pemeriksa sebesar Rp1.408.525.270.957 (untuk masa Januari-Desember 2021).

8. Peneliti menghitung ulang PPh Pasal 23 terutang untuk setiap masanya dengan menggunakan tarif atas PPh 23 Jasa Lainnya sebesar 2%.

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya terkait koreksi atas Objek PPh Pasal 23 yang dipertahankan dan ditambahkan oleh Terbanding untuk masa Agustus 2021 sebesar Rp145.644.557.395 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa adapun argumentasi Pemohon Banding untuk setiap koreksi atas pos- pos di atas adalah sebagai berikut:

1) Pos-Pos Laporan Rugi Laba sebesar Rp125.334.961.036

Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya terkait koreksi Objek PPh Pasal 23 pada Pos Laporan Rugi Laba, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa adapun penjelasan Pemohon Banding atas koreksi di atas adalah sebagai berikut:

a. Manufacturing Cost,00 Welfare,00 Others (制造费用-福利费-其他福利费) – 4101020007 sebesar Rp177.936.776

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp177.936.776 karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya-biaya sehubungan dengan biaya vaksin, tes PCR, dan klaim medical pegawai atas akomodasi isolasi/karantina untuk pegawai yang terpapar virus COVID-19.

Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi sebesar Rp177.936.776 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu:

Sebagai salah satu contoh, dokumen pendukung untuk koreksi atas dokumen PS 2108010144 sebesar Rp62.336.776 adalah sebagai berikut:

\

Adapun beberapa daftar pegawai yang mendapatkan vaksin Covid-19, adalah sebagai berikut:

Adapun atas pembayaran sebesar Rp169.399.966 dialokasikan pada beberapa akun, dengan rincian berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

b. Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Sparepart Maintenance (制 造费用-维修费-设备维修) – 4101080001 sebesar Rp122.403.628.391

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp122.403.628.391 karena atas akun yang dikoreksi bukan merupakan Objek PPh Pasal 23. Akun tersebut merupakan Journal Entry atas pencatatan pengalokasikan biaya dalam akun 4101080001,00 Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Sparepart Maintenance (制造费用-维修费-设备维修) yang berasal dari akun 4101080002,00 Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance (制造费用-维修费-其他维修). Adapun PPh Pasal 26 telah dipotong oleh Pemohon Banding di dalam akun akun 4101080002,00 Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance.

Pemohon Banding dapat memberikan contoh sebagai berikut:

Jurnal pencatatan pembayaran kepada vendor:

4101080002Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance 1050010001VAT IN

2050010007Other Payable,00 RMB

Jurnal pengalokasian biaya:

4101080001Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Sparepart Maintenance

4101080002Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance Berikut Pemohon Banding dapat sampaikan contoh pencatatan dan pemotongan, sebagai berikut.

Jurnal pencatatan pembayaran kepada vendor sebesar USD 8.515.627 eqv. IDR 122.522.847.175:

Jurnal pengalokasian biaya sebesar USD 8.515.627 eqv. IDR 122.403.628.391:

Adapun jumlah sebesar USD 8.515.627 eqv. Rp122.522.847.175 tersebut telah dipotong PPh Pasal 26 pada tangkapan bukti potong sebagai berikut:

Adapun selisih sebesar IDR 217.863.175 atas jumlah GL sebesar IDR 122.522.847.175 dengan jumlah DPP PPh Pasal 26 sebesar IDR 122.304.984.000 merupakan selisih kurs yang dikarenakan kurs GL menggunakan kurs SAP, sedangkan kurs DPP PPh Pasal 26 menggunakan kurs KMK, dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan agar tidak menimbulkan pengenaan objek pajak ganda.

c. Capex,00 Labor Protection Expense （劳动保护费）- 5020030009 sebesar Rp448.915.000

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp448.915.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya tes PCR dan biaya transportasi.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

d. Capex,00 Shipping and Warehousing （仓储运输装卸费）- 5020040001 sebesar Rp2.255.368.126

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp15.974.995.334 karena merupakan transaksi yang dibayarkan pada tahun pajak 2022, sehingga dipotong PPh Pasal 23 pada tahun pajak 2022, sehingga terdapat perbedaan waktu pemotongan pajak.

Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi sebesar Rp2.255.368.126 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu:

Sebagai contoh, koreksi atas PS 220401300 sebesar Rp1.083.480.075 merupakan tagihan dari PT Lautan Bahari Nasional dengan tangkapan layar invoice sebagai berikut:

Atas transaksi tersebut, telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23 pada April 2022, dengan tangkapan layar bukti potong sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan agar tidak menimbulkan pengenaan objek pajak ganda.

e. Opex,00 Internet Expense (网络使用费) – 6010020005 sebesar Rp20.000

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Rp20.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya printing dan meterai diluar dari tagihan internet pada invoice. Hal ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan tangkapan layar invoice sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas penyediaan jasa internet yang sudah dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding, dimana jumlah DPP PPh Pasal 23 tersebut sama dengan jumlah DPP pada Faktur Pajak sebagai berikut:

1. Tangkapan Layar atas Faktur Pajak

2. Tangkapan Layar atas Bukti Potong

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

f. Opex,00 Leaseline (软件维护费) – 6010050004 sebesar Rp10.000 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp10.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya meterai, dengan tangkapan layar berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

g. Opex,00 Other operating expenses (其他管理费) – 6010060026 sebesar Rp49.082.743

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp49.082.743 tersebut karena merupakan biaya reimbursement atas biaya gaji tenaga kerja. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

2) Pos-Pos Neraca sebesar Rp20.309.596.359

Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya terkait koreksi Objek PPh Pasal 23 pada Pos Neraca, dengan rincian sebagai berikut:

bahwa adapun penjelasan Pemohon Banding atas koreksi di atas adalah sebagai berikut:

a. Advance for Landed Cost – 1060010001 sebesar Rp10.674.220

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp10.674.220 karena bukan merupakan transaksi Objek PPh Pasal 23, melainkan biaya dokumen, dan biaya demurrage.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

b. Advance payment – 1060010004 sebesar Rp3.914.913.485

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp3.914.913.485 disebabkan karena Pemohon Banding telah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan Objek PPh Pasal 23 pada akun 2050010001,00 Other payable – IDR. Dengan demikian, apabila tetap dilakukan pengenaan Objek PPh Pasal 23, akan menyebabkan Objek PPh Pasal 23 ganda.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

c. Trade Payable – Unbilled – 2010010002 sebesar Rp(10)

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp(10) karena bukan merupakan biaya yang menjadi objek PPh 23, melainkan rounding (pembulatan).

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

d. Other payable – IDR,00 2050010001 sebesar Rp16.384.008.664 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp16.384.008.664 karena atas transaksi tersebut telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23 pada akun biaya terkait, seperti Manufacturing Cost,00 Heavy Equipment Rental, Capex,00 Other Rental Expense, Manufacturing Cost,00 Vehicle Fee,00 Vehicle Rental Fee, dll. Dengan demikian, apabila Terbanding tetap mengenakan objek PPh 23 atas seluruh nilai akun 2050010001,00 Other payable – IDR, akan menyebabkan Objek PPh 23 ganda.

Adapun koreksi sebesar Rp62.396.074.246 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu:

Atas kedua transaksi di atas, memiliki rincian sebagai berikut:

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sebesar Rp16.384.008.664 adalah termasuk nilai PPN. Adapun PPh Pasal 23 atas tagihan di atas telah dipotong dan dilapor pada SPT PPh Pasal 23 periode Agustus 2021, dengan tangkapan Bukti Potong berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. Berdasarkan fakta, penjelasan dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena Pemohon Banding telah mengikuti ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal yang dipersyaratkan.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.

3. Membatalkan seluruh koreksi pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 serta seluruh koreksi yang dipertahankan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP- 00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024;

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-

278/SUB/WPJ.30/2024 tanggal 20 Desember 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ANALISA POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat-menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, dan surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding adalah:

Sengketa atas koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp145.644.557.395 dan koreksi PPh Pasal 23 yang terutang sebesar Rp2.912.891.153 untuk Masa Pajak Agustus 2021

Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Pasal 13 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, BagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut: a. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar.

2) PT Obsidian Stainless Steel, mengatur antara lain:

Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;

2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;

3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yangtelah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;

b. dihapus;

c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. ****

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ****)

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);

b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;

c. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang d. dihapus;

d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;

e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

f. dihapus; dan

g. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.****

3) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 UU PPh.

b. Tanggapan Terbanding

1) Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 Masa Pajak Agustus 2021 diterbitkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan nomor LAP- 00174/RIKSIS/KPP.3010/2023 tanggal 10 April 2023, dimana Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp1.428.001.761.397,00 (Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021). Koreksi Terbanding pada saat Pemeriksaan untuk tiap masanya adalah dengan membagi total koreksi untuk 1 (satu) tahun dengan 12 bulan sehingga diperoleh nilai koreksi per masa pajak adalah Rp119.000.146.783,00.

Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 tersebut, kemudian diajukan Keberatan seluruhnya oleh Pemohon Banding, dan telah diterbitkan Keputusan Keberatan Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang isinya mengabulkan sebagian dan menghitung ulang besarnya koreksi dengan menyesuaikan per masa pajak sesuai data tanggal pada general ledger yang diberikan Pemohon Banding saat proses Pemeriksaan, sehingga diperoleh perubahan perhitungan besarnya koreksi dalam proses Keberatan sebagai berikut:

2) Bahwa faktanya, DALAM PROSES PEMERIKSAAN, Pemohon Banding hanya memenuhi sebagian buku, catatan dan dokumen yang diminta. Untuk sengketa PPh Pasal 23, Pemohon Banding tidak meminjamkan dokumen berupa:

• Bukti Pendukung atas Perhitungan Kredit Pajak PPh Badan dan WHT baik SSP dan Bukti Pemotongan.

• Dokumen-dokumen Pendukung Atas Biaya (Perolehan BKP/JKP) berupa Kontrak, Invoice, BP WHT dan Bukti Bayar.

Dalam tanggapan atas SPHPnya, Pemohon Banding menyatakan akan memberikan dokumen pendukung pada saat Pembahasan Akhir. Namun pada saat Pembahasan Akhir, dokumen yang disampaikan Pemohon Banding baru sebagian, dan itupun belum seluruhnya menjawab koreksi Terbanding. Adapun dokumen yang disampaikan Pemohon Banding hingga dilakukan Pembahasan Akhir adalah hanya terkait atas 22 akun sebagaimana dapat dilihat pada screen shoot berikut:

Dalam pembahasan akhir Pemeriksaan, atas koreksi yang dapat disanggah Pemohon Banding dengan menunjukkan bukti bukti pendukung yang valid dan kompeten, telah dibatalkan oleh Terbanding. Namun atas koreksi yang tidak dapat dibuktikan, tetap dipertahankan oleh Terbanding. Sehingga dari semula koreksi berdasarkan SPHP (masa pajak Januari-Desember 2021) sebesar Rp,00 dibatalkan sebagian menjadi Rp1.428.034.721.897,00 dalam Pembahasan Akhir, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

Dengan rincian untuk setiap pos nya sebagai berikut:

3) Bahwa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 masa pajak Agustus 2021 tersebut, Pemohon Banding mengajukan Keberatan seluruhnya, dengan alasan Keberatan untuk setiap akun, pada intinya sebagai berikut:

4) Bahwa DALAM PROSES KEBERATAN, Terbanding telah meminta dokumen pendukung alasan Keberatan Pemohon Banding, melalui Surat Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi nomor S- 8/WPJ.30/WPJ.306/2024 tanggal 25 Januari 2024, dan juga meminta Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut:

Atas surat permintaan doumen tersebut, Pemohon Banding hanya memberikan:

a. Tanda terima peminjaman Berkas WP ke Pemeriksa

b. Dokumen terkait:

- Manufacturing Cost atas Taxes and License;

- Manufacturing Cost atas Welfare,00 Others

Tanpa memberikan penjelasan secara lengkap dan detil atas ketiga hal yang Terbanding pertanyakan tersebut.

Selanjutnya Terbanding Kembali mengirimkan Surat Permintaan Peminjaman Tambahan Buku, Catatan, Data dan Informasi nomor S-422/WPJ.30/2024 tanggal 15 Mei 2024, dan meminta kepada Pemohon Banding untuk mengisi informasi terkait atas akun-akun koreksi yang diajukan Keberatan. Namun, sampai dengan batas akhir pemenuhan permintaan tambahan data, Pemohon Banding TIDAK memberikan tambahan dokumen pendukung atas akun-akun koreksi dan TIDAK mengisi tabel penjelasan sebagaimana yang diminta, sehingga dibuatlah Berita Acara tidak memenuhi sebagian permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan nomor BA- 198/WPJ.30/BD.06/2024 tanggal 03 Juli 2024.

Pada saat Pembahasan Akhir, Pemohon Banding menyampaikan Tanggapan atas SPUH dengan disertai sebagian dokumen pendukung untuk 12 akun, sebagai berikut:

Bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding cenderung memperlambat pemberian dokumen dalam proses Keberatan. Bahwa seharusnya Ketika Pemohon Banding mengajukan Keberatan, Pemohon Banding sudah menyiapkan sebaik-baiknya dokumen-dokumen pendukung pengajuan Keberatannya.

Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh, Terbanding membatalkan sebagian koreksi hasil Pemeriksaan, karena dari data dan dokumen yang ada, atas akun nomor 5020060001 (Capex,00 Travelling expenses – Domestic) memang dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding, bahwa bukan merupakan objek PPh 23 dan atas akun 4101020010 (Manufacturing cost,00 Taxes and Licences) sebagian atas nilai koreksi dapat dibuktikan memang beda waktu. Berikut perkembangan nilai koreksi berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Keberatan:

5) Bahwa dalam surat bandingnya, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju seluruhnya atas koreksi Terbanding. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya tersebut, sama dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Keberatannya. Oleh karena itu, dapat Terbanding sampaikan alasan Terbanding mempertahankan koreksi, yakni:

A. Pos-Pos Laba Rugi sebesar Rp1.152.278.176.457, yang terdiri atas:

a. Manufacturing Cost-Welfare,00 Others (4101020007) sebesar Rp1.208.430.559,00

- Menurut Pemohon Banding, dalam akun 4101020007 tersebut terdiri atas biaya transaksi biaya vaksin, tes PCR, dan klaim medical pegawai.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding hanya memberikan dokumen berupa invoice dari PT Albatros Global Travelindo. Namun, dari invoice tersebut, tidak terdapat informasi besarnya jasa yang dikenakan oleh Albatros selaku pihak agen atas kegiatan Medical & Funeral tersebut. Karena tidak dapat diketahui besarnya komponen biaya jasa yang dibayarkan kepada Albatros, maka DPP PPh 23 dihitung dari keseluruhan nilai tagihan yang diterbitkan oleh PT Albatros Global Travel selaku agen kepada Pemohon Banding.

- Dalam proses Keberatan, Pemohon Banding memberikan tambahan dokumen antara lain berupa: invoice, tagihan tiket pesawat dari LION AIR, tagihan dari RS, dan tagihan pembelian peti mati. Namun tidak terdapat penjelasan dari Pemohon Banding atas pembelian- pembelian tersebut, terkait atas invoice yang mana, dan bagaimana skema penghitungan imbalan jasa yang diterima oleh Albatros Global Travelindo selaku pihak penyedia jasa.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3, 4,dan 5 PMK-141/PMK.03/2015, atas pembayaran kepada pihak penyelenggara jasa, dapat dikeluarkan dalam perhitungan DPP PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan:

1) Faktur Pembelian atas pengadaan barang / material yang dibayarkan oleh Penyedia Jasa sehubungan dengan kegiatan jasa yang diberikan;

2) Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis atas pembayaran kepada Pihak Ketiga yang dibayarkan melalui Penyedia Jasa tekait jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa;

3) Faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh Penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam hal terkait atas reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga;

Dalam hal dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan, maka DPP PPh pasal 23 dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran yang dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak penyedia jasa.

- Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas akun Manufacturing Cost – Welfare – Others – 4101020007 sebesar Rp1.208.430.559 sebagai Objek PPh Pasal 23 yang belum dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding.

b. Manufacturing Cost,00 Taxes and Licences (4101020010) sebesar Rp8.680.352.600,00

- Menurut Pemohon Banding, dalam akun 4101020010 terdiri atas biaya legalisasi dokumen VISA bagi tenaga kerja asing dan permit dan biaya terkait sertifikasi ISO dimana tidak berhubungan dengan biaya jasa sebagai Objek PPh 23.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Terbanding tidak menemukan dokumen terkait pembayaran PNBP yang dibayarkan oleh PT Laman Davindo Bahman yang kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding, sehingga Terbanding berpendapat bahwa atas tagihan dari PT Laman Davindo Bahman seharusnya menjadi objek PPh Pasal 23 atas keseluruhan pembayaran (tidak termasuk PPN) sesuai dengan Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5 PMK-141/PMK.03/2015.

- Dalam proses Keberatan, Pemohon Banding memberikan dokumen atas akun 4101020010, dalam softcopy folder berjudul “Beda Waktu”, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa dari dokumen dokumen yang disampaikan tersebut, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa sebesar Rp5.873.452.600,00 telah diterbitkan bukti potong PPh 23 dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 di tahun 2022. Oleh karena itu, dari total atas akun 4101020010 semula sebesar Rp8.680.352.600, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp2.806.900.000,00 karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas transaksi tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atau sudah dipotong PPh Pasal 23 namun bukan di tahun 2021.

c. Manufacturing Cost – Sparepart Maintenance (4101080001) sebesar Rp1.049.656.591.805,00

- Menurut Pemohon Banding dalam akun 4101080001 terdiri atas biaya pemeliharaan oleh perusahaan, net off, dan pencatatan reklasifikasi akun.

- Bahwa dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses Pemeriksaan, hanya terdapat 3 file Png yang berisi screen shoot tabel excels terkait rincian akun sebagai berikut:

Bahwa atas screen shoot file yang diberikan Pemohon Banding tersebut belum dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa akun

4101080001 merupakan biaya pemeliharaan oleh perusahaan, net off, dan pencatatan reklasifikasi akun, sehingga bukan merupakan objek PPh 23.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding atas akun Manufacturing Cost – Sparepart Maintenance (4101080001) ini.

d. Manufacturing Cost,00 Transportation Fee (4101120001) sebesar Rp13.520.163,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp13.520.163 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 4101120001 terdiri atas biaya transportasi dan voucher taksi.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena tidak ada dokumen pembuktian apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk menunjukkan bahwa akun ini merupakan biaya transportasi dan voucher taxi.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding atas akun Manufacturing Cost,00 Transportation Fee (4101120001) sebesar Rp13.520.163,00 ini.

e. Manufacturing Cost – Freight Expenses (4101160013) sebesar Rp2.507.648.590,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp2.507.648.590 dikenakan atas nilai tersebut, telah dilakukan pemotongan PPh 23nya di tahun 2022 (timing difference).

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena dalam Pembahasan Akhir, Pemohon Banding menyatakan atas transaksi tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23 pada tahun 2022. Pemohon Banding menyertakan pembayaran pada tanggal 17 Desember 2021 kepada Sukses Harmoni Energi Sejati, namun dengan nilai transaksi yang berbeda yaitu nilai pembayaran Rp3.000.000.000. Walaupun Pemohon Banding memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 pada bulan Januari 2022 dengan nomor

2000900130 dengan nilai DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp2.507.648.590, Terbanding melakukan pengecekan kembali pada rincian General Ledger yang dijadikan koreksi oleh Objek PPh Pasal 23 oleh Pemeriksa, diketahui bahwa invoice yang diberikan oleh Pemohon Banding dengan nomor SHES- OSS/015/Xl/2021 tidak termasuk didalam akun Manufacturing Cost

– Freight Expenses.

f. Manufacturing Cost – Handling Charge (4101160014) sebesar Rp14.163.277.940,00

- Pemohon Banding tidaksetuju ataskoreksisebesar Rp14.163.277.940 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Ada pun dalam akun 4101160014 terdiri atas biaya stevedoring (bongkar muat), pembayaran PNBP, pencatatan reklasifikasi akun dan timing different.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi atas akun ini tetap dipertahankan oleh Terbanding, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk atas akun 4101160014 ini.

g. Capex – Repair & Maintenance Plant & Machine (5020030001) sebesar Rp74.215.000,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp74.215.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020030001 terdiri atas biaya transportasi.

- Dalam proses Pemeriksaan maupun Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa akun 5020030001 bukan objek PPh Pasal 23.

h. Capex – Repair & Maintenance Vehicle (5020030003) sebesar Rp104.198.000,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp104.198.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020030003 terdiri atas biaya pemeliharaan kendaraan oleh Pemohon Banding.

- Dalam proses Pemeriksaan maupun Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa akun 5020030003 bukan objek PPh Pasal 23. Sehingga tetap tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp104.198.000,00

i. Capex,00LaborProtectionExpense(5020030009) Rp7.231.478.198,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp7.231.478.198 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020030009 terdiri atas biaya tes PCR dan biaya transportasi yang bukan merupakan objek PPh 23.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan relevan terkait akun ini.

- Dalam hal bahwa akun tersebut merupakan biaya tes PCR, menurut Terbanding,tes PCR merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 ayat 6 PMK- 141/PMK.03/2015 mengenai jenis jasa lain yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu Jasa laboratorium dan/ atau pengujian kecuali

yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademi, sehingga merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

- Dalam proses Keberatan, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan dokumen pendukung alasannya tersebut, namun TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa akun 5020030009 bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Sehingga Terbandingtetapmempertahankankoreksisebesar Rp7.231.478.198,00

j. Capex,00ShippingandWarehousing(5020040001) Rp15.974.995.334,00

- Pemohon Banding tidaksetujuataskoreksisebesar Rp15.974.995.334 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020040001 terdiri atas pembayaran PNBP, perbedaan waktu pemotongan Objek PPh 23 di tahun 2022 atas biaya stevedoring dan biaya agen, dan biaya logistik.

- Dalam proses Pemeriksaan, semula besarnya koreksi atas akun 5020040001 berdasarkan SPUH adalah Rp25.102.756.478,00 Saat Pembahasan akhir, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas senilai Rp9.127.761.144 merupakan Time Difference, dimana pemotongan dan pelaporannya terjadi di tahun 2022, sehingga koreksi yang dipertahankan Tebanding saat Pembahasan Akhir Pemeriksaan menjadi Rp15.974.995.334,00

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa akun 5020040001 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atau merupakan objek PPh 23 namun telah dipotong di tahun pajak 2022. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp15.974.995.334,00

k. Capex – Transport Cost (5020040002) Rp5.097.999,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp5.097.999 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020040002 terdiri atas net off dan biaya perjalanan.

- Dalam proses Pemeriksaan, semula besarnya koreksi atas akun 5020040002 berdasarkan SPUH adalah Rp241.797.999,00 Saat Pembahasan akhir, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas senilai Rp236.700.000,00 merupakan Time Difference, dimana pemotongan dan pelaporannya terjadi di tahun 2022, sehingga koreksi yang dipertahankan saat Pembahasan Akhir adalah sisanya sebesar Rp5.097.999,00

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen tambahan apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa atas akun 5020040002 sebesar Rp5.097.999,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atau merupakan objek PPh 23 namun telah dipotong di tahun pajak 2022. Oleh karena itu, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp5.097.999,00

l. Capex – Freight (5020040003) sebesar Rp40.000,000,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp40.000.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020040003 terdiri dari timing different (biaya pengiriman).

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa akun 5020040003 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atau telah dilaporkan namun Beda Waktu. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp40.000.000,00

m.Capex – Other Rental Expenses (5020040005) sebesar

Rp28.670.550.000,00

- Pemohon Banding tidaksetujuataskoreksisebesar Rp28.670.550.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 5020040005 terdiri dari perbedaan waktu pemotongan Objek PPh 23 di tahun 2022 atas biaya sewa.

- Dalam proses Pemeriksaan, semula besarnya koreksi atas akun 5020040005 berdasarkan SPUH adalah Rp44.999.340.000,00 Saat Pembahasan akhir, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas senilai 16.328.790.000 yang merupakan transaksi dengan PT Pegasus Renting Consulting telah dilakukan pemotongan PPh 23 di tahun pajak 2022 (Timing Difference) dengan bukti potong nomor 2000000178, sehingga koreksi yang dipertahankan saat Pembahasan Akhir adalah sisanya sebesar Rp28.670.550.000,00

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun lagi yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa akun 5020040005 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 atau telah dipotong PPh 23, namun bukan di tahun 2021. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp28.670.550.000,00

n. Capex – Taxes and Licences (5020060003) sebesar Rp10.078.123.297,00

- Menurut Pemohon Banding, akun tersebut terdiri atas biaya VISA bagi tenaga kerja asing dari Pemohon Banding.

- Bahwa koreksi ini dipertahankan karena Terbanding tidak menemukan dokumen terkait pembayaran PNBP yang dibayarkan oleh PT Laman Davindo Bahman yang kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding, sehingga Terbanding berpendapat bahwa atas tagihan dari PT Laman Davindo Bahman seharusnya menjadi objek PPh Pasal 23 atas keseluruhan pembayaran (tidak termasuk PPN) sesuai dengan Pasal 1 ayat 3, 4, dan 5 PMK-141/PMK.03/2015.

o. Opex,00 Stationery and Office Expense (6010020001) sebesar Rp15.000,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Rp15.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010020001 terdiri dari rounding.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

p. Opex – Internet Expenses (6010020005) sebesar Rp226.000,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Rp226.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010020005 terdiri dari biaya peralatan kantor.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

q. Opex ,00 Office Equipment Maintenance Fee ( 6010020007) sebesar Rp8.332.475,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp8.332.475 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010020007 terdiri dari biaya peralatan kantor.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

r. Opex ,00 Vehicle Repair and Maintenance Fee (6010030002) sebesar Rp2.393.400,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Rp2.393.400 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010030002 terdiri dari biaya peralatan kantor.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

s. Opex,00 Leaseline (6010050004) sebesar Rp108.016,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp108.016 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010050004 terdiri dari biaya keperluan kantor.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

t. Opex,00 Legal Permit (6010060020) sebesar Rp110.262.650,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp110.262.650 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010060020 terdiri dari biaya VISA.

- Dalam proses Pemeriksaan, Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

u. Opex ,00 Other operating expenses (6010060026) sebesar Rp112.361.055,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp112.361.055 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 6010060026 terdiri dari biaya tenaga kerja.

- Dalam proses Pemeriksaan, semula besarnya koreksi atas akun 6010060026 berdasarkan SPUH adalah Rp3.379.470.839,00 Saat Pembahasan akhir, berdasarkan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding berupa invoice dari PT Pelabuhan Muara Sampara, diketahui bahwa terdapat komponen biaya gaji sebesar Rp3.267.109.784. Sehingga Terbanding membatalkan koreksi atas biaya gaji sebesar Rp3.267.109.784, dan mempertahan sisanya yakni Rp112.361.055,00

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun lagi yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa atas Rp112.361.055 merupakan komponen gaji atas biaya tenaga kerja, sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp112.361.055

B. Koreksi berdasarkan NERACA sebesar Rp275.756.545.440,00 yang

terdiri atas:

a. Advance for Landed Cost (1060010001) sebesar Rp204.409.844,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp204.409.844 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 1060010001 terdiri dari biaya dokumen, biaya Demurrage dan biaya logistic.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan alasannya. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp204.409.844,00

b. Advance payment (1060010004) sebesar Rp16.239.235.206,00

- Pemohon Banding tidaksetuju atas koreksi sebesar Rp16.239.235.206 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 1060010004terdiri dari biaya peralatan kantor, biaya pembelian kendaraan operasional kantor (hilux) dan pembelian material.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan dokumen pendukung alasannya tersebut, namun sampai dengan Laporan Penelitian ini dibuat, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan alasannya. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp16.239.235.206,00

c. Project in progress (1120010001) sebesar Rp20.871.185.442,00

- Pemohon Banding tidaksetujuatas koreksi sebesar Rp20.871.185.442 tersebut karena bukan merupakan transaksi

sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 1120010001 terdiri dari Biaya estimasi biaya tenaga kerja, proyek ICT, dan timing different (biaya perlengkapan ICT).

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan dokumen pendukung alasannya tersebut, namun sampai dengan Laporan Penelitian ini dibuat, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan alasannya. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp20.871.185.442,00

d. Temporary Fixed assets (1120010002) sebesar Rp30.000.000,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp30.000.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23. Adapun dalam akun 1120010002 terdiri dari biaya pengiriman.

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk memberikan dokumen pendukung alasannya tersebut, namun sampai dengan Laporan Penelitian ini dibuat, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan alasannya. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp30.000.000,00

e. TradePayable,00Unbilled(2010010002)sebesar Rp8.765.283.866,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp8.765.283.866 tersebut karena bukan merupakan biaya yang menjadi Objek PPh 23. Pemohon Banding telah mengenakan objek- objek PPh di masing-masing akun akun Biaya terkait, sehinggaakan menyebabkan double objek jika Terbanding

mengenakan objek PPh 23 atas seluruh nilai akun Trade payable- Unbilled (Neraca).

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan alasannya. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp8.765.283.866,00

f. Trade Payable,00 Unbilled for Production (2010010005) sebesar Rp7.094.007.153,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp7.094.007.153 tersebut karena bukan merupakan biaya yang menjadi Objek PPh 23. Pemohon Banding telah mengenakan objek- objek PPh di masing-masing akun akun biaya terkait sehingga akan menyebabkan double objek jika Terbanding mengenakan objek PPh 23 atas seluruh nilai akun Trade payable,00 Unbilled for Production (Neraca).

- Dalam proses Pemeriksaan, koreksi tetap dipertahankan karena Terbanding tidak memberikan data, dokumen dan penjelasan yang memadai dan kompeten terkait akun ini.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan alasannya. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp7.094.007.153,00

g. Other payable (2050010001) sebesar Rp222.552.423.929,00

- Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp222.552.423.929 tersebut karena bukan merupakan biaya yang menjadi Objek PPh 23. Pemohon Banding telah mengenakan objek-objek PPh di masing-masing akun akun biaya terkait sehingga akan menyebabkan double objek jika Terbanding

mengenakan objek PPh 23 atas seluruh nilai akun other payable (Neraca).

- Dalam proses Pemeriksaan, semula besarnya koreksi atas akun 2050010001 berdasarkan SPUH adalah Rp226.653.076.929,00 Saat Pembahasan akhir, berdasarkan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding, dapat dibuktikan bahwa sebesar Rp4.100.653.000 merupakan komponen PPN Masukan dari PT Pegasus Renting Solution sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23, dengan perhitungan sebagai berikut:

Sedangkan untuk koreksi sisanya terkait Other payable- IDR sebesarRp222.552.423.929,00Terbandingtetap mempertahankan koreksi tersebut.

- Dalam proses Keberatan, TIDAK ADA dokumen apapun lagi yang disampaikan Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa atas Rp222.552.423.929,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp222.552.423.929,00

Berdasarkan penelitian tersebut, berikut rincian nilai perubahan

koreksi per akun pada saat SPUH, Pemeriksaan, dan Keberatan:

6) Bahwa dalam proses Pemeriksaan, nilai koreksi terbanding diatribusikan ke tiap masa nya secara pro rata 1/12. Dalam proses Keberatan, menurut Terbanding perhitungan DPP objek PPh 23 menggunakan penggunaan metode prorata dalam perhitungan SKP, kurang tepat, mengingat dalam data general ledger yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan terdapat informasi tanggal. Oleh karena itu, Terbanding dalam proses Keberatan melakukan penghitungan ulang sesuai dengan tanggal posting general ledger yang disampaikan Pemohon Banding, sehingga diperoleh rincian koreksi permasa pajak sebagai berikut:

Dengan rincian koreksi per akun untuk Masa Pajak Agustus 2021 yang dipertahankan dalam Keberatan adalah:

Dan diperoleh perhitungan PPh Pasal 23, sebagaimana tertuang dalam SK Keberatan Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 masa pajak Agustus 2021 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024, sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data, fakta dan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, menurut Terbanding, koreksi DPP PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 terutang untuk masa pajak Agustus 2021 telah tepat;

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding nomor 824/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada, tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun jika Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Surat Banding tersebut ditandatangani di Indonesia, maka ketentuan formal surat banding Pemohon Banding telah terpenuhi;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan KeputusanDirektoratJenderalPajakNomorKEP- 05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

a. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 atas nama NPWP .

b. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon agar Majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor

071/OSS-Pengadilan/Bantahan/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bantahan Pemohon Banding

Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumen Terbanding terkait dengan formal pengajuan seperti yang diuraikan Terbanding, dimana argumentasi Terbanding sangatlah keliru dengan alasan berikut:

1. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Banding, Wu Wennan berada di Indonesia dengan bukti sebagai berikut:

Visa On Arrival Wu Wennan saat tiba di Indonesia pada tanggal 11 September 2024

Tangkapan layar pada situs Direktorat Jenderal Imigrasi yang menunjukan bahwa Wu Wennan sampai di Indonesia pada tanggal 11 September 2024

Tiket pesawat yang menunjukan bahwa Wu Wennan berada di Indonesia pada 11 September 2024

2. Bahwa Terbanding melakukan pembetulan atas Keputusan Keberatan nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan menerbitkan Keputusan Pembetulan Nomor KEP-05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024 dan baru diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 23 Desember 2024.

Lebih lanjut, pembetulan Keputusan Keberatan tersebut diterbitkan setelah Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding.

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapat Terbanding terkait formal pengajuan Surat Banding yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tidak tepat karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding ditandatangani di Indonesia, maka ketentuan formal surat banding Pemohon Banding telah terpenuhi;

Analisa Pokok Sengketa

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas DPP PPh Pasal 23 untuk Masa Pajak Januari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp145.644.557.395,-

Bantahan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan argumentasi Terbanding pada Surat Uraian Banding yang menyatakan:

“bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding cenderung memperlambat pemberian dokumen dalam proses Keberatan. Bahwa seharusnya ketika Pemohon Banding mengajukan Keberatan, Pemohon Banding sudah

menyiapkan sebaik-baiknya dokumen-dokumen pendukung pengajuan Keberatannya.”

Dapat Pemohon Banding jelaskan Pemohon Banding telah mengirimkan kepada Terbanding dokumen pendukung terkait koreksi bersamaan dengan surat tanggapan atas SPUH pada saat proses keberatan. Adapun dalam surat tanggapan atas SPUH, Pemohon Banding telah memberikan penjelasan secara rinci dengan dilengkapi tangkapan layar atas dokumen pendukung untuk mempermudah Terbanding memahami membaca alur dokumen dan penjelasan dari Pemohon Banding.

Selain itu, pada saat proses pembahasan akhir SPUH, Pemohon Banding juga telah memberikan penjelasan secara lisan terkait dokumen-dokumen pendukung yang Pemohon Banding kirimkan dan alasan diajukannya keberatan per pos-pos akun. Walaupun begitu, Terbanding tidak mempertimbangkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding dan tidak membatalkan koreksi-koreksi yang secara nyata telah dibuktikan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak.

Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya terkait koreksi atas Objek PPh Pasal 23 yang dipertahankan dan ditambahkan oleh Terbanding untuk masa Agustus 2021 sebesar Rp145.644.557.395 dengan rincian sebagai berikut:

Perlu diketahui bahwa rincian koreksi di atas merupakan hasil perhitungan ulang yang dilakukan oleh Terbanding yang telah disesuaikan dengan data General Ledger, dimana sebelumnya pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Pemeriksa, koreksi dihitung secara prorata 1/12 bulan. Mengacu pada hal tersebut, Pemohon Banding pun telah menyesuaikan jumlah koreksi per bulan sesuai dengan data General Ledger dalam Surat Banding. Adapun pada Surat Uraian Banding yang diterbitkan oleh Terbanding, Terbanding menggunakan jumlah keseluruhan koreksi dalam satu tahun

untuk menjelaskan argumentasi Terbanding dalam mempertahankan koreksi.

Adapun argumentasi Pemohon Banding untuk setiap koreksi atas pos-pos di atas adalah sebagai berikut:

1) Pos-Pos Laporan Rugi Laba sebesar Rp125.334.961.036

Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya terkait koreksi Objek PPh Pasal 23 pada Pos Laporan Rugi Laba, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun penjelasan Pemohon Banding atas koreksi di atas adalah sebagai berikut:

a. Manufacturing Cost,00 Welfare,00 Others (制造费用-福利费-其他福利费 ) – 4101020007 sebesar Rp177.936.776

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh Terbanding sebesar Rp177.936.776 karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya-biaya sehubungan dengan biaya vaksin, tes PCR, dan klaim medical pegawai atas akomodasi isolasi/karantina untuk pegawai yang terpapar virus COVID-19.

Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi sebesar Rp177.936.776 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu:

Sebagai salah satu contoh, dokumen pendukung untuk koreksi atas dokumen PS 2108010144 sebesar Rp62.336.776 adalah sebagai berikut:

\

Adapun beberapa daftar pegawai yang mendapatkan vaksin Covid-19, adalah sebagai berikut:

Adapun atas pembayaran sebesar Rp169.399.966 dialokasikan pada beberapa akun, dengan rincian berikut:

Dalam Surat Uraian Banding, Terbanding berargumen bahwa terkait transaksi dengan PT Albatros Global Travel, Pemohon Banding tidak menjelaskan bagaimana skema penghitungan imbalan jasa yang diterima oleh PT Albatros Global Travelindo selaku pihak penyedia jasa. Terkait hal ini, Pemohon Banding dapat sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3, 4, dan 5

PMK-141/PMK.03/2015, yaitu tagihan yang diberikan oleh pihak ketiga, tagihan dari pihak PT Albatros Global Travel, serta bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Albatros Global Travel atas jasa yang disediakan oleh pihak ketiga.

Lebih lanjut, Pemohon Banding juga telah memberikan dokumen pendukung lainnya, seperti tagihan dari PT Medika Loka Kendari (RS Hermina Kendari) terkait dengan pembayaran biaya pelayanan vaksin gotong royong, yang juga bukan merupakan Objek PPh 23.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

b. Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Sparepart Maintenance ( 制造费用-维修费-设备维修) – 4101080001 sebesar Rp122.403.628.391 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp122.403.628.391 karena atas akun yang dikoreksi bukan merupakan Objek PPh Pasal 23. Akun tersebut merupakan Journal Entry atas pencatatan pengalokasikan biaya dalam akun 4101080001,00 Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Sparepart Maintenance (制造费用-维修费-设备维修) yang berasal dari akun 4101080002,00 Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance (制造费用-维修费-其他维修). Adapun PPh Pasal 26 telah dipotong oleh Pemohon Banding di dalam akun akun 4101080002,00 Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance.

Pemohon Banding dapat memberikan contoh sebagai berikut:

Jurnal pencatatan pembayaran kepada vendor:

4101080002Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance 1050010001VAT IN

2050010007Other Payable,00 RMB

Jurnal pengalokasian biaya:

4101080001Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Sparepart Maintenance

4101080002Manufacturing Cost,00 Maintenance Fee,00 Other Maintenance

Berikut Pemohon Banding dapat sampaikan contoh pencatatan dan pemotongan, sebagai berikut.

Jurnal pencatatan pembayaran kepada vendor sebesar USD 8.515.627 eqv. IDR 122.522.847.175:

Jurnal pengalokasian biaya sebesar USD 8.515.627 eqv. IDR 122.403.628.391:

Adapun jumlah sebesar USD 8.515.627 eqv. Rp122.522.847.175 tersebut telah dipotong PPh Pasal 26 pada tangkapan bukti potong sebagai berikut:

Adapun selisih sebesar IDR 217.863.175 atas jumlah GL sebesar IDR 122.522.847.175 dengan jumlah DPP PPh Pasal 26 sebesar IDR 122.304.984.000 merupakan selisih kurs yang dikarenakan kurs GL

menggunakan kurs SAP, sedangkan kurs DPP PPh Pasal 26 menggunakan kurs KMK, dengan perhitungan sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan agar tidak menimbulkan pengenaan objek pajak ganda.

Lebih lanjut, dalam Surat Uraian Banding, Terbanding berargumen bahwa dalam proses keberatan, tidak ada dokumen apapun yang disampaikan Pemohon Banding atas akun ini. Terkait hal ini, Pemohon Banding dapat sampaikan bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen pendukung terkait akun ini, sebagaimana tangkapan layar berikut:

Berdasarkan beberapa tangkapan layar di atas, secara jelas dapat dilihat bahwa Terbanding tidak sepenuhnya mempertimbangkan alat bukti berupa penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan dalam proses keberatan. Dengan demikian, sungguh tidak adil jika Terbanding mengabaikan penjelasan yang Pemohon Banding berikan.

c. Capex,00 Labor Protection Expense （劳动保护费）- 5020030009 sebesar Rp448.915.000

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp448.915.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya tes PCR dan biaya transportasi.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

d. Capex,00 Shipping and Warehousing （仓储运输装卸费）- 5020040001 sebesar Rp2.255.368.126

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp15.974.995.334 karena merupakan transaksi yang dibayarkan pada tahun pajak 2022, sehingga dipotong PPh Pasal 23 pada tahun pajak 2022, sehingga terdapat perbedaan waktu pemotongan pajak.

Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa koreksi sebesar Rp2.255.368.126 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu:

Sebagai contoh, koreksi atas PS 220401300 sebesar Rp1.083.480.075 merupakan tagihan dari PT Lautan Bahari Nasional dengan tangkapan layar invoice sebagai berikut:

Atas transaksi tersebut, telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23 pada April 2022, dengan tangkapan layar bukti potong sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan agar tidak menimbulkan pengenaan objek pajak ganda.

e. Opex,00 Internet Expense (网络使用费) – 6010020005 sebesar Rp20.000

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Rp20.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya printing dan meterai diluar dari tagihan internet pada invoice. Hal ini dapat Pemohon Banding buktikan dengan tangkapan layar invoice sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 atas penyediaan jasa internet yang sudah dilakukan pemotongan oleh Pemohon Banding, dimana jumlah DPP PPh Pasal 23 tersebut sama dengan jumlah DPP pada Faktur Pajak sebagai berikut:

3. Tangkapan Layar atas Faktur Pajak

4. Tangkapan Layar atas Bukti Potong

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

f. Opex,00 Leaseline (软件维护费) – 6010050004 sebesar Rp10.000 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp10.000 tersebut karena bukan merupakan transaksi sebagai Objek PPh 23, melainkan biaya meterai, dengan tangkapan layar berikut:

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

g. Opex,00 Other operating expenses (其他管理费) – 6010060026 sebesar Rp49.082.743

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp49.082.743 tersebut karena merupakan biaya reimbursement atas biaya gaji tenaga kerja. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

2) Pos-Pos Neraca sebesar Rp20.309.596.359

Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya terkait koreksi Objek PPh Pasal 23 pada Pos Neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Adapun penjelasan Pemohon Banding atas koreksi di atas adalah sebagai berikut:

a. Advance for Landed Cost – 1060010001 sebesar Rp10.674.220 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp10.674.220 karena bukan merupakan transaksi Objek PPh Pasal 23, melainkan biaya dokumen, dan biaya demurrage.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

b. Advance payment – 1060010004 sebesar Rp3.914.913.485

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp3.914.913.485 disebabkan karena Pemohon Banding telah melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dengan Objek PPh Pasal 23 pada akun 2050010001,00 Other payable – IDR. Dengan demikian, apabila tetap dilakukan pengenaan Objek PPh Pasal 23, akan menyebabkan Objek PPh Pasal 23 ganda.

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

c. Trade Payable – Unbilled – 2010010002 sebesar Rp(10)

Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp(10) karena bukan merupakan biaya yang menjadi objek PPh 23, melainkan rounding (pembulatan).

Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan.

d. Other payable – IDR,00 2050010001 sebesar Rp16.384.008.664 Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp16.384.008.664 karena atas transaksi tersebut telah Pemohon Banding potong PPh Pasal 23 pada akun biaya terkait, seperti Manufacturing Cost,00 Heavy Equipment Rental, Capex,00 Other Rental Expense, Manufacturing Cost,00 Vehicle Fee,00 Vehicle Rental Fee, dll. Dengan demikian, apabila Terbanding tetap mengenakan objek PPh 23 atas seluruh nilai akun 2050010001,00 Other payable – IDR, akan menyebabkan Objek PPh 23 ganda.

Adapun koreksi sebesar Rp62.396.074.246 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu:

Atas kedua transaksi di atas, memiliki rincian sebagai berikut:

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sebesar Rp16.384.008.664 adalah termasuk nilai PPN. Adapun PPh Pasal 23 atas tagihan di atas telah dipotong dan dilapor pada SPT PPh Pasal 23 periode Agustus 2021, dengan tangkapan Bukti Potong berikut:

bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, sudah seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;

Kesimpulan

a. Atas uraian banding yang disampaikan, Pemohon Banding tetap tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Terbanding dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024sebagaimana telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang mana telah Pemohon Banding uraikan dalam surat banding Pemohon Banding Nomor 824/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024.

b. Koreksi Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga harus batal demi hukum.

Penutup

bahwa demikian bantahan atas surat uraian banding ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan

dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

Bukti P-1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-

00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Bukti P-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal

26 No. 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023 Masa Pajak Agustus 2021;

Bukti P-3. Fotokopi bermeterai Akta nomor 52 tanggal 28 November 2023 yang

mencantumkan penandatangan Surat Banding sebagai salah seorang direktur.

Bukti P-4. Fotokopi bermeterai Akta Nomor 20 tanggal 6 September 2022 yang

mencantumkan penandatangan Surat Keberatan sebagai salah seorang direktur.

Bukti P-5. Fotokopi Surat Keberatan No. 145/OSS/X/2023 tanggal 16 Oktober

2023;

Bukti P-6. Fotokopi Surat Setoran Pajak atas pembayaran Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023.

Bukti P-7. Fotokopi Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-

307/SPUH/WPJ.30/2024 tanggal 10 Juli 2024

Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 1004/OSS/IX/2024 tanggal 11

September 2024 atas nama Rudy Zamrudin;

Bukti P-9. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-1392/PP/IKH/2023

tanggal 18 Oktober 2023;

Bukti P-10. Pakta Integritas, Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum, NPWP, dan

KTP, atas nama Rudy Zamrudin;

Bukti P-11. Pakta Integritas atas nama Wu Wennan;

Bukti P-12. Passport dan Tiket Pesawat Wu Wennan;

Bukti P-13. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas Kuasa Hukum, dan Izin Kuasa

Hukum a.n. Sdr. Arinda Hutabarat;

Bukti P-14. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas Kuasa Hukum, dan Izin Kuasa

Hukum a.n. Sdr. Binsar I. K. Telaumbanua;

Bukti P-15. Matriks Sengketa;

Bukti P-16. Dokumen Lokal Penentuan Harga Transfer tahun 2021;

Bukti P-17. Uraian Pokok Sengketa;

Bukti P-18. Penjelasan Tertulis Tanpa Nomor tanggal 23 Juli 2025;

Bukti P-19. Pendapat Akhir Tanpa Nomor tanggal 05 November 2025;

Bukti P-20. Berita Acara Uji Bukti;

Menimbang, bahwa Terbanding menyerahkan dokumen yang telah diberi

meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda Tsebagai berikut:

Bukti T-1. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-2. LaporanHasilPemeriksaanNomorLAP-

00174/RIKSIS/KPP.3010/2023 tanggal 28 Juli 2023;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Matriks Sengketa;

Bukti T-5. Penjelasan Tertulis Tanpa Nomor tanggal 9 Mei 2025;

Bukti T-6. Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak;

Bukti T-7. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I Nomor LAP-43/KPP.3010/2023

tanggal 16 Juni 2023;

Bukti T-8. Pendapat Akhir Nomor S-1319/WPJ.30/2025 tanggal 13Oktober

2025;

Bukti T-9. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00361/KEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 26 Juli 2024 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2021 Nomor 00076/203/21/095/23 tanggal 1 Agustus 2023, sebagaimana dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktorat Jenderal

Pajak Nomor KEP-05546/NKEB/PJ/WPJ.30/2024 tanggal 19 Desember 2024 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan

pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 824/OSS/IX/2024 tanggal 11 September 2024 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Banding

Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa banding a quo adalah koreksi Terbanding atas: 1) Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sejumlah Rp145.644.557.395,00 dan 2) PPh Pasal 23 terutang sejumlah Rp2.912.891.153,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan perincian:

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan

Pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 23 terutang dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

koreksi hasil Pemeriksaan atas DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp134.061.233.162 berasal beberapa akun, selama periode Januari sampai dengan Desember 2021 seluruhnya sejumlah Rp1.428.001.761.397,00 yang dibagi prorata untuk setiap masa pajak sejumlah Rp119.000.146.783,00 dengan perincian:

Terbanding mempertahankan koreksi dengan alasan bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding dianggap hanya memenuhi sebagian permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi, dan tidak memberikan bukti yang kompeten serta penjelasan yang cukup, sehingga mempertahankan koreksi. Dalam proses keberatan Terbanding membatalkan sebagian koreksi sejumlah Rp19.509.450.940,00 karena didukung data dan dokumen atas Akun Manufacturing Cost – Taxes and Licences sebesar Rp5.873.452.600,00 atas PPh 23 yang telah dipotong dan dilaporkan di Tahun Pajak 2022 dan atas Akun Capex – Travelling Expenses – Domestic sebesar Rp13.635.998.340,00 karena bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Pada proses Keberatan, Terbanding melakukan penelitian ulang sesuai dengan General Ledger Pemohon Banding sehingga koreksi menjadi Rp1.408.525.270.957,00 dengan perincian sengketa per masa pajak: