PUT-010254.16/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-010254.16/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00453/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00004/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 Masa Pajak Mei 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 010254.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT KUANSING INTI MAKMUR, NPWP 02.360.785.6-332.000, beralamat di Dusun Tanjung Belit Jujuhan Kab. Bungo Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Raden Yuyu Gumilar jabatan Direktur Utama,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Emanuel Dewo Adi Winedhar,

Izin Kuasa Hukum: KEP-730/PP/IKH/2022 tanggal 10 Agustus 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022,

2. Nama: Dwi Prasetyo,

Izin Kuasa Hukum: KEP-966/PP/IKH/2022tanggal27 September 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022,

3. Nama: Muhammad Noprianto,

Izin Kuasa Hukum: KEP-429/PP/IKH/2022 tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022,

4. Nama: Henny,

Izin Kuasa Hukum: KEP-739/PP/IKH/2021 tanggal 11 Agustus 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022,

5. Nama: Rahmadhani Arinda Valentin,

Izin Kuasa Hukum: KEP-936/PP/IKH/2022tanggal19 September 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022,

6. Nama: Bobby Savero,

Izin Kuasa Hukum: KEP-202/PP/IKH/2023 tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/KIM-TAX/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Yongki Setiawan/198010232002121002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

2. Nama/NIP: Badhowi/197705231999031005,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

3. Nama/NIP: Rindhaswari L.S./198311092004122001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-6364/PJ.07/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 55/PP/BR/2023 tanggal 18 Januari 2023 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-278/PP/Ucp/2025 tanggal 27 November 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 015/KIM- TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 293/SUB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 24 November 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 001/KIM- SUB/APL-I.2023 tanggal 3 Januari 2023,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00004/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 016/KIM-TAX/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00453/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 015/KIM-TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 19 September 2022 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 015/KIM-TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp189.432.832,00

Menurut Pemohon BandingRp0,00

Menurut TerbandingRp189.432.832,00

Selisih/KoreksiRp189.432.832,00

Menurut Terbanding bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas. Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan dokumen atau bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa:

1. bahwa bukti pendukung terkait fixed asset under construction yaitu atas pekerjaan pembangunan bronjong dengan nomor Purchase Order No PO 4750006090 Tanggal 17 Maret 2017, dengan rincian dokumen yaitu kwitansi pembayaran, berita acara pekerjaan pemasangan dan berita acara tambahan disertai dengan foto pekerjaan bronjong area tambang;

2. bahwa bukti pendukung terkait fixed asset under construction yaitu atas pekerjaan pembangunan relocatin wright bridge (jembatan timbang) dengan rincian dokumen yaitu invoice, faktur pajak, berita acara serah terima pekerjaan, purchase order dan foto pekerjaan jembatan timbang;

3. bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa objek pajak fix aset under construction (FUAC) telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012;

bahwa atas alasan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti dan dokumen pendukung yang telah diberikan dalam surat tanggapan kepada Terbanding yang

terlihat jelas bahwa objek dimaksud bukan merupakan objek PPN atas kegiatan membangun sendiri, Terbanding berpendapat:

1. bahwa terdapat screen shoot beberapa email yang diberikan oleh Pemohon Banding atas bukti penyerahan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding. Tetapi berdasarkan bukti tersebut Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding yang dapat membuktikan bahwa objek pajak yang menjadi dasar koreksi Terbanding bukan merupakan objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri;

2. bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Terbanding, Pemohon Banding memberikan daftar rincian nilai fixed asset under construction berjumlah Rp1.905.672.198,00. Sedangkan total nilai dasar koreksi Terbanding atas Kegiatan Membangun Sendiri atas Masa Pajak Januari s.d Desember 2017 adalah sebesar Rp.6.849.844.501. Sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti/dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan dasar koreksi Terbanding;

Dasar Hukum:

● Pasal 16C UU PPN Tahun 2009;

● PMK-163/PMK.03/2012;

● PMK-9/PMK.03/2018;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp189.432.832,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi dasar penetapan koreksi Objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah akun fixed asset under construction dengan nilai DPP sebesar Rp6.849.844.501,00 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017;

2. bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas yang menyatakan:

"(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;dan

c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi)";

3. bahwa Pemohon Banding memberikan data kepada Terbanding (Tim Peneliti Keberatan) pada saat pembahasan tanggal 25 April 2022 berupa PO dan Foto objek bangunan yang dikoreksi oleh Terbanding, yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa objek bangunan tersebut tidak memenuhi syarat secara kumulatif pada PMK-163/2012 sebagai objek PPN KMS;

bahwa berikut adalah PO dan foto objek bangunan yang dikoreksi oleh Terbanding:

TT FEES) ty Pep mele

NIM a) on kel NI AN Ne.

Pata laa ‘ert a ae prana hk ee Tre

KN aa AO ey EL FIT

Talia Hip Iu

Fk . 4 T° “how:

4 to. Woo.) Dare, pal me took moe or ae md = an 1 ". . ' " - "

- ay tm. r - . . .

hook wore ‘or rap. Tata to lvety.

Mal ra 4

. ok 1 1 . moe . 1 .

LA TE NAN D DA DA Na Mi

. 1 oar - PT HN

, pa : ok tek

Beem roe r . up Pe:

. 1 Po=s * ak On oe T 1.

4 yl ss it

Tend

Tie ea Gg Pad KIS U

4 a Ml Hp le ge el ie eee ea)

ST ea a He ee: aT a4 Pa —m

Aa ea Ta ar Mai sea Maya er ar SP ia aa ay sa be “ni per

+= al bia all eels reli, menara amie ena mean pa pie ea PL Lg 2, a - rama r “napa yi kal

. A- 7” Rt. a Fi on hag eae pe‘. 2 | ; : - ial “J , wo ee h

PA Pale :

} i= gis on ahr, .

Speen i se “ ” “Lotte

= ee -F a PN aa

Ge ™ : TF : :

Aa ra an, . ut ' 1 :

bahwa melihat PO dan foto objek bangunan yang dipertahankan oleh Terbanding, dimana bangunan tersebut memiliki luasan kurang dari 200m2 (dua ratus meter persegi), sehingga dapat dikatakan bangunan tersebut tidak memenuhi syarat secara kumulatif pada PMK-163/2012 sebagai objek PPN KMS;

4. bahwa koreksi PPN KMS yang dipertahankan oleh Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan";

bahwa seyogyanya alasan koreksi yang dilakukan Terbanding harus dapat disebutkan dan disampaikan dengan jelas sesuai dengan sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

5. bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding di atas sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat serta tidak dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang benar;

Usul

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang terutang menurut pemohon banding sebesar Rp0 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 293/SUB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 24 November 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ANALISIS POKOK SENGKETA

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terkait Kegiatan Membangun Sendiri sendiri sebesar Rp189.432.832,00

Menurut Terbanding bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang belum dilakukan pemungutan oleh Terbanding dengan uraian sebagai berikut:

ted E:= 5 on a, a - pe bE | rear

FEL | ah Ue Led - fa cae : "J fre

Sa ao wi ad Sel ere cp ee eee Cena Tapa aaa a

; PEE PEIN Ls) OAT Cae AIA

Ve Ts gem Door Page Labret ul Aam ata SR ioe aac)

Ao Jera Baas an be a 1

4. TA ar Kura ng ti Maan 1 Tan nes ea Tek aT

Vg. | SS anang i To.

Bo Sepah far’ oe mk Raney Ma Pate KU 1. org un nana! Aan LAS

Wa Pa ab AL Lag BLT way KA a -| a n wo Mar gar Peed Pn) KUP oa a “ n aed mengikan Para ik KAP pr - : a, uJ he Seep Mam Tes Gt RE eis ees a a

: AP Bart ab En baal MY et KSP By Laga | “ 4 uo? Marg Pata Pa ok aa Sb “pS aay. u Bl

te FRET: ae = - 7 +

B.S Kenalkan Puja (S4) LI tec.) — 4

Meet Phan ryea Kate 1 Cat] BEIT _ KN MANA ) 5. ay 4

JUMLAkt LAE ADR TERASI 1 ple -| att DUBAI AP

Pena rang Inah Harian PAI) 31 Tampar 4 + 1 aa, ron Aa, Tbe! ANA Fae

7. late 1 . : i ai ee eee ee ad | Co 4 a a 2

Changin Pama gp KU ‘ Ta Pam AR a uJ

" Oe ee ees ee : " we es SAN at gl

Co ra Pasa MPa wht Pi orn ae a uy we Wate pew Pesat Ah AN re ay i a

Fo tangy uaal v4 dd KUE pet a. a ka) yo Plan yan Damat TA gn Alan id - 3 7 4

17 | al rie Mi MIE 71 NIA ea maa mei

1 Perendaman ea pre ah aan. tertapak Coles Talk eos magis Me Oa ngan loan rir tis Thea RAL LIL NATA jaran PIL

Se Kerana BSA ntt Malaka tne nod Reatard cab Mlilagan daan ditty (Jak Pe PRES GA praja Peri Me asn

Mena hal Patan

. — er — ra Sa et TF

Pp Cong mage Mba ukk ate

" nett ee Cana oe amd ees

SE Jaman TT ee TE a ae

Vantaa agar ambang Laman Po at ate Pa oe dea pat ma PO AME makes ern) eee anta

Mena Pte te de edie na: ana ' rae ane pee ae METE . inh ee eel an a Fair

Pa ea ai di T Tine seem ees" aur ‘ oe na ea ana ber nda

1 oan

Lama Ina r mise pees uM sat ware mena anda te 2D ara au ui

Dai paar Ar PI > r : : > ‘ c . ” : . : :

Lae Png aan: 5 . . " 1 1 "| 1 : :

pop attra rages > r - : : : © : ” 4 Fi . :

Mama d rar . ka See eee .—- ka q ann na sea ana he rara 2 an la Es pd comet haa! AO dat EN meena adi relist] (any wet sana ban + Tenan , wah Pa AA aa nea Tau! Bm an ea at menit

t Pap tal tet: . . . : : : 3 : 3 : of x

Mena LO . . .: . : : x : + :

homo . . 2 a . * : + :

eee ane: © 6 2 oe . 1 ' :

Sena ba: cE : : A . . In r - 4 . “

Lwin: : : 7 i i i : : : ! i

Merana Pat

TT ana TT ee ce ee MT ne Cae ee ee Aa

MANA teen: Pi : : Pa : : 1 :

ya ' “4 r . 2 — woe ely r PA Pn

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan

bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disertai daftar temuan pemeriksaan diketahui kepada Pemohon Banding telah disampaikan dasar koreksi Terbanding terkait objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri dengan tampilan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan kertas kerja pemeriksan diketahui bahwa dasar koreksi Terbanding dilakukan berdasakan General Ledger Pemohon Banding atas akun fixed assets under construction dengan tampilan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding setelah dilakukan pembahasan dengan tim peneliti keberatan memberikan dokumen pendukung atas koreksi pemeriksa terkait Kegiatan Membangun Sendiri dengan tampilan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data rincian table tersebut diatas diketahui total nilai fixed asset under construction berjumlah Rp1.905.672.198,00. Sedangkan total nilai dasar koreksi pemeriksa atas Kegiatan Membangun Sendiri atas Masa Pajak Januari s.d Desember 2017 sebesar Rp6.849.844.501,00. Sehingga bukti/dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan dasar koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan uraian dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan rincian secara detail atas masing-masing aset yang sedang dalam pembangunan (fixed asset under construction). Sehingga tim peneliti tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait alasan wajib pajak yang menyatakan bahwa atas fixed asset under construction yang menjadi dasar koreksi Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas yang menyatakan:

“(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

a. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

b. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

c. Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi)";

bahwa Pemohon Banding memberikan bukti pendukung berupa salah satu pekerjaan terkait fixed asset under construction yaitu atas pekerjaan pembangunan bronjong dengan nomor Purchase Order No PO 4750006090 Tanggal 17 Maret 2017 dengan rincian berupa kwitansi pembayaran, berita acara pekerjaan pemasangan dan berita acara tambahan disertai dengan foto pekerjaan bronjong area tambang dengan tampilan sebagai berikut:

oa — m - r ee .. MK PK TN LP ae

IMO Lo LK. mera 1m - Pr a or ox -.

7 a peer Mme .

1. oa 1 as be ana

IF Is. rs II TN ht i Pe ports . 4. .

LKTI, SCF

Ba ru oo Bon nape maa maa soe UM HI an epee Deve padded PN ana Tai ste tem Ma Para hola Sea

. Dae pee pe ge eee wos yg

1 one . aan . :

1 Mo anna anna ler - pang Ie oe

Pn tan Han

~ ie Mie een Tab Te TET.

31 . | ht a | i 4“ La to

- 1 3 1 woe, or oe

26 hE oe

‘o_o we a + . " -

‘ sae ". Tar my .

ta . . ut ee 4 “Ton .

reg. , a4, an Pa, .

ice . Tp

‘. . Oo lS eo ' . ng Cot os PN .¥ hee oe l

TPA ag Aa LP Naba

meja OF i rn ine.: NN X ta,

Sea EN AG

' " eS Pe Ta -

bahwa berdasarkan bukti penyerahan dokumen pendukung oleh Pemohon Banding kepada Terbanding, diketahui Pemohon Banding beberapa kali memberikan dokumen pendukung atas objek pajak fix asset under construction (FUAC) sebagaimana tampilan berikut:

Yeni Haryanto «yen karya ya tesin ar maan ri 1g. 3071 Fi. Mar 12. 200° a12 AM ki KUA AaB Shan Asay iilipa shg ad, arian wy jaye k Sendirian an jaranan ar asin gp nan

Ce. wdzza.cja essen con, Su oagra Si honda # suho 9. bend aging Masri ng car. Sera Kurriaan

SSP UAP STS Ting. LAIN

Kepada Yth,

Tim Pemorikee Kanwil NIS S.matora Rarat dan Jambi

1. Apik Ibnul Johan Lupa

? Bpk Fuad sasany - Ketue

3 bpk Rand. Ha'yandu - Avggota

4 Bek Chesye srecsiskus 8 - Anggata

Dengan “orrmat,

Karr iaampaikar cokurreri-cokurren geno kung atas croft SPHP KIM tahun 2C1 da am ravaka pembasasan paca Lerat 18 Warel 2041 sebagai her «lt:

1. invorce, laktur Pa ak, Furcnase Order dan Nota Pembs an yang mer. oaka bukb atas kepemilikan

Aset KIM yang dirranz Aset torsebut ts ah disusutkan sesuai dengan PS4k yang berlaku da" ata: biaya penyusutan tersebut torasus dalarr biaya 3M das tidak daoat dilepas<an da am kegiazan penambasgan IM.

7. iavatre dan Cakcur Pajak torsait daya sowa yang terdiri dasi penta! busing, sebaga, pgn, heavy Panen dan others yang ditazihkan aleh veader kepada KIM untuk cesiatas oprvasiana penambasgan yang di akukas aleh KIM tahun 2017 dan biaya sewa test sermas..k dalam biava 1M yang dapat d Siayakan.

3. invoice dan Faktur Pajas terkait o aya seh. bunga” cergan jasa yang termasuk dalam Professional

Fee others yang ditaaihkan oleh vendor kepada KIM Lituk sepiate* opergsianal pesamba span yang dilek..kan cleh Maly] pada taht" 2077 den hiaya lersebud termnasu 4 dalam biaya IM yasp danat dibiayakan,

Al fayotce, Faklus Pa ak, dari Yuta Peribayaran elas biaya lainnya yang lerei cari biaya telephone, postage, seminar & training, travelling, Repair & Momtengnoe, electricity consumphon ya"

ditagih can oleh vendor kepada KIM tuk mendukung keg aban operasicrial pena mkanpas yank dilak. kan cleh HM tahun 2GL 4 da" atas biaya tersebut termasuk de am bizya 3M yang dapa"

dihisyakan.

5. Invoe, laktur Pa ak dan Peyanjian antara KIM dengan WKS terkait penggunaan dan perawatan jalan akses unt.k keg atan penga sekutan batubzra.

Yeni Haryanto «yen karya ya tesin ar maan ri 1g. 3071 Fi. Mar 12. 200° a12 AM ki KUA AaB Shan Asay iilipa shg ad, arian wy jaye k Sendirian an jaranan ar asin gp nan

Ce. wdzza.cja essen con, Su oagra Si honda # suho 9. bend aging Masri ng car. Sera Kurriaan

SSP UAP STS Ting. LAIN

Kepada Yth,

Tim Pemorikee Kanwil NIS S.matora Rarat dan Jambi

1. Apik Ibnul Johan Lupa

? Bpk Fuad sasany - Ketue

3 bpk Rand. Ha'yandu - Avggota

4 Bek Chesye srecsiskus 8 - Anggata

Dengan “orrmat,

Karr iaampaikar cokurreri-cokurren geno kung atas croft SPHP KIM tahun 2C1 da am ravaka pembasasan paca Lerat 18 Warel 2041 sebagai her «lt:

1. invorce, laktur Pa ak, Furcnase Order dan Nota Pembs an yang mer. oaka bukb atas kepemilikan

Aset KIM yang dirranz Aset torsebut ts ah disusutkan sesuai dengan PS4k yang berlaku da" ata: biaya penyusutan tersebut torasus dalarr biaya 3M das tidak daoat dilepas<an da am kegiazan penambasgan IM.

7. iavatre dan Cakcur Pajak torsait daya sowa yang terdiri dasi penta! busing, sebaga, pgn, heavy Panen dan others yang ditazihkan aleh veader kepada KIM untuk cesiatas oprvasiana penambasgan yang di akukas aleh KIM tahun 2017 dan biaya sewa test sermas..k dalam biava 1M yang dapat d Siayakan.

3. invoice dan Faktur Pajas terkait o aya seh. bunga” cergan jasa yang termasuk dalam Professional

Fee others yang ditaaihkan oleh vendor kepada KIM Lituk sepiate* opergsianal pesamba span yang dilek..kan cleh Maly] pada taht" 2077 den hiaya lersebud termnasu 4 dalam biaya IM yasp danat dibiayakan,

Al fayotce, Faklus Pa ak, dari Yuta Peribayaran elas biaya lainnya yang lerei cari biaya telephone, postage, seminar & training, travelling, Repair & Momtengnoe, electricity consumphon ya"

ditagih can oleh vendor kepada KIM tuk mendukung keg aban operasicrial pena mkanpas yank dilak. kan cleh HM tahun 2GL 4 da" atas biaya tersebut termasuk de am bizya 3M yang dapa"

dihisyakan.

5. Invoe, laktur Pa ak dan Peyanjian antara KIM dengan WKS terkait penggunaan dan perawatan jalan akses unt.k keg atan penga sekutan batubzra.

Yeni Haryanto “ven haram gainarmgarn ring. cori The War23, doz) st It PM be PUTA) HASANY kuat Hasa ida shg ads

Co, Arce er Wi ay Kar SAN Aye] PEN AS Tg. cons, desa enigma. cum. Suhendra Saserara saLhand’a cuhendrsigsingrmaem in rs core Farry ALT agan sherry kn Awara ian re coms

Kepada Yth,

Tim Prenetiksz Kanwil 1? Si matera Rarat dan Janti

1. Apk Ibnu Johan Supervisa®

? Ripk Fuad ~asany - Kata

3 hpk Rani. Heyandu - Annpata

4 Bek Chrsye sressigkus Ko Anggota

Dengan “ormel,

Kari sa mpaikar: Gata, doe men matan kertas kera sebagal anjutan tcarl penyamparan sebelumnya nada Jumat, 19 Maret 2024) penyampa an tanggapan asas droft SPHP KIM tahun 2017, sebagai berikut:

1 Kertas ja "okonsihasi ata. #gualwasi atas obvek PPh Pasal 4 ayat (2) antara laporan keuangan dengan SPT Masa terka t koreksi biaya biaya yang "dianggap" oleh “im Forreriksa belum dilakukan semc:on2a" terkait koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2),

2, Kertas <orja “ekonsiliasi ata. equalisasi atas abyek PPh Pasal 21 antara laparan keuangan deszan

S27 Mara tersait coreksi biaya biaya yang "G anggap” eleh Tim Pemerissa belur dilakukan sernosonga" aemezanga” terkait kareksi atas PPh Pasal 21.

3, Data Rinci dari Fixed Asset Inder Canssr.efian ("FAUC") cerka't koreksi atas PPN dari

Kegiatan Membangun Sendiri (“KMS”)

Dasar fy Kurt oahwa FALIC bukan abyek PPN RMS adalah barcasarcari Pasal ? yet (dj urus ¢ PRY

1632/2012 yang mengatur Kera persyarelar Senpenga" PPN ales RMS dibawah “si, do Konstruksi lainya tercir dari kayu, belur, pasangan batu bata alat datian sejenis, da fala ha dr bo Doerurtukkan gay Lemoal linupal ale. lerr al ceplalan use ha: da"

Ladd keseluruhan paling sedikit 206m due ralus rteter perser |.

Berdasarkan persvaralan luas 200m teak terpenuhi dar PMK-463/2021 tida teroeri Fi, sehingpa

KU termawt obyes yang dikecus ikan dar pengenaan PEN KIM,

Yeni Haryanto “ven haram gainarmgarn ring. cori The War23, doz) st It PM be PUTA) HASANY kuat Hasa ida shg ads

Co, Arce er Wi ay Kar SAN Aye] PEN AS Tg. cons, desa enigma. cum. Suhendra Saserara saLhand’a cuhendrsigsingrmaem in rs core Farry ALT agan sherry kn Awara ian re coms

Kepada Yth,

Tim Prenetiksz Kanwil 1? Si matera Rarat dan Janti

1. Apk Ibnu Johan Supervisa®

? Ripk Fuad ~asany - Kata

3 hpk Rani. Heyandu - Annpata

4 Bek Chrsye sressigkus Ko Anggota

Dengan “ormel,

Kari sa mpaikar: Gata, doe men matan kertas kera sebagal anjutan tcarl penyamparan sebelumnya nada Jumat, 19 Maret 2024) penyampa an tanggapan asas droft SPHP KIM tahun 2017, sebagai berikut:

1 Kertas ja "okonsihasi ata. #gualwasi atas obvek PPh Pasal 4 ayat (2) antara laporan keuangan dengan SPT Masa terka t koreksi biaya biaya yang "dianggap" oleh “im Forreriksa belum dilakukan semc:on2a" terkait koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2),

2, Kertas <orja “ekonsiliasi ata. equalisasi atas abyek PPh Pasal 21 antara laparan keuangan deszan

S27 Mara tersait coreksi biaya biaya yang "G anggap” eleh Tim Pemerissa belur dilakukan sernosonga" aemezanga” terkait kareksi atas PPh Pasal 21.

3, Data Rinci dari Fixed Asset Inder Canssr.efian ("FAUC") cerka't koreksi atas PPN dari

Kegiatan Membangun Sendiri (“KMS”)

Dasar fy Kurt oahwa FALIC bukan abyek PPN RMS adalah barcasarcari Pasal ? yet (dj urus ¢ PRY

1632/2012 yang mengatur Kera persyarelar Senpenga" PPN ales RMS dibawah “si, do Konstruksi lainya tercir dari kayu, belur, pasangan batu bata alat datian sejenis, da fala ha dr bo Doerurtukkan gay Lemoal linupal ale. lerr al ceplalan use ha: da"

Ladd keseluruhan paling sedikit 206m due ralus rteter perser |.

Berdasarkan persvaralan luas 200m teak terpenuhi dar PMK-463/2021 tida teroeri Fi, sehingpa

KU termawt obyes yang dikecus ikan dar pengenaan PEN KIM,

bahwa berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Elshinta A. Benyamin, dkk (2017) diketahui bahwa pengertian bronjong kawat adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK- 163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas yang menyatakan:

(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;dan

c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi)"; bahwa Terbanding berpendapat:

1. bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding kwitansi pembayaran, berita acara pekerjaan pemasangan dan berita acara tambahan disertai dengan foto pekerjaan bronjong area tambang sebagaimana uraian pada angka 6, secara jelas telah menampilkan bahwa pekerjaan pasangan bronjong merupakan konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu yang diperuntukkan sebagai tempat kegiatan usaha dengan luas lahan pada pekerjaan tersebut sebesar 228m2. Sehingga menurut Terbanding pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (4) PMK- 163/2012 secara keseluruhan;

2. bahwa pengertian bronjong kawat sebagaimana yang terlihat dalam foto atas pekerjaan bronjong yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding, menurut Elshinta A. Benyamin, dkk (2017) sebagaimana uraian pada angka 8 bronjong kawat adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis

seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin;

3. bahwa sehingga berdasarkan pengertian tersebut memperkuat bahwa bronjong kawat termasuk kedalam pengertian bahwa bronjong merupakan bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012;

b. bahwa atas alasan Pemohon Banding telah memberikan data kepada Terbanding (Tim Peneliti Keberatan) pada saat pembahasan tanggal 25 April 2022 berupa PO dan Foto objek bangunan yang dikoreksi oleh Terbanding, yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa objek bangunan tersebut tidak memenuhi syarat secara kumulatif pada PMK-163/2012 sebagai objek PPN KMS;

bahwa Terbanding berpendapat:

1) bahwa terdapat screen shoot beberapa email yang diberikan oleh Pemohon Banding atas bukti penyerahan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada pemeriksa sebagaimana uraian pada angka 7. Tetapi berdasarkan bukti tersebut Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding pajak kepada Terbanding yang dapat membuktikan bahwa objek pajak yang menjadi dasar koreksi Terbanding bukan merupakan objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri;

2) bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Terbanding, Pemohon Banding memberikan daftar rincian nilai fixed asset under construction berjumlah Rp1.905.672.198,00. Sedangkan total nilai dasar koreksi pemeriksa atas Kegiatan Membangun Sendiri atas Masa Pajak Januari s.d Desember 2017 adalah sebesar Rp. 6.849.844.501. Sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti/ dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan dasar koreksi Terbanding;

c. bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa :

bahwa koreksi PPN KMS yang dipertahankan oleh Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa seyogyanya alasan koreksi yang dilakukan Terbanding harus dapat disebutkan dan disampaikan dengan jelas sesuai dengan sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

bahwa Tim peneliti berpendapat bahwa:

1) bahwa Pemohon Banding berdasarkan uraian pada angka 3 diatas diketahui bahwa dasar koreksi Terbanding berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa General Ledger terkait akun Fix Asset Under Construction. Atas hal tersebut tim peneliti berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah didasarkan pada pengujian yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 huruf c Per 23/PJ/2013;

2) bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan dasar koreksi pemeriksaan terkait objek pajak Kegiatan Membangun Sendiri melalui pemberitahuan hasil pemeriksaan;

3) bahwa Pemohon Banding diketahui telah memberikan data beberapa kali dalam menanggapi permintaan Terbanding. Serta berdasarkan keterangan yang diperoleh dengan Pemohon Banding pada saat pembahasan yang dilakukan dengan tim peneliti sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dalam rangka penyelesaian keberatan Nomor BA- 97/WPJ.27/BD.06/2022 Pemohon Banding menerangkan beberapa bangunan yang menjadi koreksi PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sehingga Terbanding berpendapat bahwa seyogyanya Pemohon Banding telah paham dasar koreksi Terbanding atas objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri;

d. bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan koreksi Terbanding di atas sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat serta tidak dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang benar, terbanding berpendapat bahwa koreksi terbanding telah

sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c PER- 23/PJ/2013 yang menyatakan bahwa Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan uraian yang disampaikan pada point c angka 1 s.d 8 di atas;

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

a. bahwa Surat Banding berdasarkan hasil penelitian, sementara telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Keputusan Terbanding yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 001/KIM-SUB/APL-I.2023 tanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00453/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Mei 2017 Nomor 00004/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2022;

Bukti P-3. Surat Keberatan dengan Nomor Surat 016/KIM-TAX/VIII/2021 tanggal

19 Agustus 2021;

Bukti P-4. Akta Notaris Hannywati Gunawan, S.H. Nomor 246 tanggal 31 Agustus 2021;

Bukti P-5. Surat Kuasa Khusus, Izin Kuasa Hukum, dan Pakta Integritas a.n.

Henny;

Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Emanuel Dewo Adi Winedhar;

Bukti P-7. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Muhammad Noprianto;

Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n. Dwi

Prasetyo;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Rahmadhani Arinda Valentin;

Bukti P-10. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Bobby Savero;

Bukti P-11. Matriks sengketa;

Bukti P-12. Revisi Matrik sengketa;

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis tanggal 5 April 2023;

Bukti P-14. Pendapat Akhir tanggal 6 September 2023;

Bukti P-15. Berita Acara Uji Bukti dan lampiran dokumen pendukungnya berupa

Kertas Kerja Rincian Transaksi dan Penjelasan terkait Sengketa Objek PPN KMS;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Bukti T-1.Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2.Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3.Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4.Matriks sengketa dan Alasan koreksi Terbanding;

Bukti T-5.Penjelasan Tertulis tanggal 4 April 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00453/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00004/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 Masa Pajak Mei 2017 termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 015/KIM-TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak- Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp189.432.832,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp189.432.832,00 dengan alasan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti yang memadai atas rincian detail masing-masing aset yang sedang dalam pembangunan (fixed asset under construction) yang membuktikan fixed asset under construction bukan merupakan Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) PMK- 163/2012;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan berdasarkan bukti-bukti yang telah Pemohon Banding kepada Terbanding, kegiatan fixed asset under construction yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012, sehingga Pemohon Banding tidak perlu melakukan pemungutan sendiri atas PPN dari Kegiatan Membangun Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah apakah Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Pemohon Banding merupakan Objek PPN KBM atau bukan;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian dan yuridis;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan sengketa a quo Pengadilan Pajak telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti (BA UB);

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa Berita Acara Bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Para Pihak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti menyampaikan bukti pendukung berupa Kertas Kerja Rincian Transaksi dan Penjelasan terkait Sengketa Objek PPN KMS;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Uji Bukti berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa koreksi DPP KMS untuk Masa Pajak Mei 2017, angka sengketa adalah sejumlah Rp189.432.832,00 Pemohon Banding menyatakan bahwa rincian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bronjong/Gabion senilai Rp96.814.097,00 bahwa bronjong/gabion yang dibuat oleh Pemohon Banding merupakan anyaman kawat yang di dalamnya diisi dengan batu-batu berukuran besar yang berfungsi untuk menahan erosi. Bahwa bronjong bukan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan juga tidak diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha seperti yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

2. Drainase Laundry & Canteen senilai Rp92.618.741,00 bahwa koreksi Objek PPN KMS atas bahwa Drainase Laundry & Canteen untuk Masa Pajak Mei 2017 adalah senilai Rp92.618.741,00 yang terdiri dari nilai yang telah ditetapkan Terbanding sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar Rp76.336.818,00 dan Non KMS-Pembelian Barang sebesar Rp16.281.923,00;

bahwa atas koreksi senilai Rp76.336.818,00 ditetapkan sebagai Objek PPN KMS dan juga Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan nilai yang sama. Kemudian atas nilai Rp16.281.923,00 merupakan pembelian Barang. Dengan demikian, seharusnya tidak terdapat lagi Sengketa Objek PPN KMS karena atas objek yang

sama telah ditetapkan oleh Terbanding sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dan sisanya merupakan pembelian barang;

Tanggapan Terbanding:

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti berupa Excel Kertas Kerja rincian transaksi;

bahwa Terbanding melakukan penelusuran ke daftar rincian angka pembentuk nilai koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan. Bahwa untuk sengketa PPN KMS Masa Pajak Mei 2017 rincian transaksinya adalah sebagai berikut:

OR JEANS MANIS PETS KET UNA COME PLTN STE ECORAL S SD bed Heh 2525 Tho 15355 BL

BEE AN HANTAM BED SAT NTR TONDO LT TS SNE OAY SSI M3 PELNI iS MUG RST Sa SO

Pee TS ESD AS PEP eI AS OR RN LN PAP LN seh ih Wilts LM Ida PA HAK Tata

PGN LI AIA WALET Pil AA IM DOLD TI Pat 0 HPS ata allt adele Dik wr tgh

Ia IG TAN ME bts PRU aE UNDR CONS RUD Sik STONE LAN 4.gs0 ut Ea tea ba rena) 4285 fa ahh $1.84 904

EMIS AN Tg Me FED SRST UNDIP KONG LET IN SSONUONG 27 26535 La ah Ian B3 ff 22753 1

Bebi Se lum) MET FED CREEP UNDER CONS SLIT BRONIONG S0 3 SEN 5 38735 isTa8 15 die SE LA Sih

BAM ama MAS PED ET UNDER DONS AJE TN SE Ee Poe HA 2155 IA SB LL doe

BONEKA FED AST UNGTE COMET S5 Tap GIS Pn ara igi? iat EP 1385 638

SANTA BEAT TEA AN PES ASSET AIR PON LET TN RN PIN Slat? BERT? SG YAA ada 05S

BEGAL SLO 95484 DES PL ASET AND SA OMG PLS ROTO ISL IN Na deh Desh Slik Fie

BIL MA ba TEMAN PEN Ank INA OM RRT ON EPA JA “Bd ana Spb heath Via Qo

ILK 0 MOOEL SAS IMEI PES LILIT UNDER LOME RL SMANABON lh sn tad lade 1521 gabe M4 0G!

BYCR 20.7 MAIIIGSSS SIAGA KOES ARIES UNDER TOMET2LIT SN FELISSANDAM BRONONS 28 iv i? iF aba 228 437

SLADE NN SOS SAG EE PEC ASST Un TONS ALIS FEMISSENGAN BROR ONT SS ers 735 Bo 133 125 403

III 7 PLT TIISS82 iblhi RID ASE UNDSE TON ALT TN FEE NGAN ARGO ++ 35.55 35.82 BAS S33 533 Pad

SIAGA PISSSLO582 NAIGISD © ED ASET INDERA CONG AL IT TN FEMASANGAMSRGH CLG AS SEE) P5527 SE IR An Ta

BEAT LENSA RIS PET AS INIT TON DT TN MATA ATA MA TA Tah aon ng Veet RAN di RA

AI IL Hanana! Wale Pook. AKA AND SOMO ELS “OPALIATHOM LICE mane SHES BS Bets AE

ALOR TLL 22 INTRA ANE SOME TA BIOLO NN na TER RARE Mee! Perret ha Bs

BLK San TERI MAKS PEG SIT UAIR TONER 2289 SG SEE SEN PENA “755 S06

SIMI PITTS A Pg SSE JANIDER CONS ILIT TS STALAT.OMAL 78 Beit 303.2 dod BG wee She

MEN dh bahwa sedangkan yang termasuk dalam rincian koreksi PPh Pasal 4 (2) Masa Pajak Mei 2017 adalah sebagai berikut:

DATE oa IDR ust

14/05/2017 BRONIONG 27.36 M3 ae ae | 22,763.463,95 — 1.70449

24/05/2017 BRONIONG 59.280 M3 | 48.916.226,00 673,50

31/05/2017 INSTALLATION 32.78 | 4.105.532,10 20830

31/05/2017 TERPAULIN 2020 | 7.733,906,13 | 520,58

31/05/2017 BRONIONG 97.50 M3 | 78.152.575,27 5.866,87

31/05/2017 INSTALLATION 32.78 (4.105.532,20) [308,20]

31/05/ 200 7[INSTALLATION 32.775 | 4.104.86615 30815

81/05/2017 PEMASANGAN BRONIONG AREA MESS KTT&DMREKSII RETSI) 379675142 78502

31/05/2017 PEMASANGAN BRONIONG AREA MESS KTT&DIREKSI[RETS9%) 528.71049 | 35,65

31/05/2017 PEMASANGAN BRONIONG AREA MESS KTTE&CHREKSI[RETS%) 105.102,69 789

31/05/2017 PEMASANGAN BRONJONG ARES MESS KT TR OTRERSI KETS , 226.457,00 | 17.00

31/05/2017 INSTALLATION 1,75 AU | 216.056,52| 15,22

31/05/2017 TERPAULIN | 594.915,86 44,66

31/05/2017 BRONIONG 6.011.767,30 45130

TOTAL 173.150,902,93 bahwa hasil penelusuran Terbanding menunjukkan bahwa terdapat transaksi pada koreksi PPN KMS yang juga merupakan transaksi pada koreksi PPh Pasal 4(2) yaitu sebesar Rp173.150.908,93. Dengan demikian, jika koreksi PPh pasal 4(2) disetujui

oleh Pemohon Banding, maka dari total koreksi di PPN KMS sebesar Rp189.432.832,00 , seharusnya dibatalkan sebesar Rp173.150.909,00;

bahwa sedangkan terkait sisa nilai Rp16.281.923,00 yang menurut Pemohon Banding merupakan pembelian Barang, Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen pendukung atas argumentasi tersebut sehingga tidak dapat dibuktikan dan diyakini kebenarannya. Sehingga sisa koreksi sebesar Rp16.281.923,00 dipertahankan;

bahwa sebagai kesimpulan, jika koreksi PPh Pasal 4(2) disetujui oleh Pemohon Banding, dari total sengketa PPN KMS Masa Pajak Mei 2017 sebesar Rp189.432.832,00 dipertahankan sebesar Rp16.281.923,00 sedangkan sisanya sebesar Rp173.150.909,00 dibatalkan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi koreksi Terbanding adalah akun FAUC yang terdiri dari saldo awal akun FAUC dan mutasi debet akun FAUC pada tahun berjalan. Bahwa koreksi Terbanding pada akun FAUC sebesar Rp6.849.844.501,00 terdiri dari nilai saldo awal akun FAUC sebesar Rp2.216.616.730,00 ditambah dengan mutasi debet pada tahun berjalan sebesar Rp4.633.227.771,00. Berikut perhitungan atas nilai koreksi Terbanding:

- Saldo Awal akun Fixed asset under construction (1 Masa: Rp2.216.616.730,00 Januari)

- Mutasi debet akun Fixed asset under construction pada Rp4.633.227.771,00 Tahun Berjalan (9 Masa)

Total KoreksiRp6.849.844.501,00 bahwa saldo awal akun Fixed Asset Under Construction sebesar Rp2.216.616.730,00 yang turut diperhitungkan Terbanding merupakan saldo atas akun Fixed Asset Under Construction pada tahun sebelumnya (2016). Penambahan saldo awal tersebut tidak relevan dengan koreksi PPN KMS untuk tahun berjalan (2017) karena saldo awal tersebut merupakan transaksi yang telah dicatat pada pembukuan tahun sebelumnya (2016) dimana untuk tahun pajak 2016 telah

dilakukan pemeriksaan sampai terbit putusan pengadilan pajak yang hasilnya adalah tidak terdapat koreksi Objek PPN KMS;

bahwa apabila Terbanding melakukan koreksi atas DPP Objek PPN KMS atas akun Fixed Asset Under Construction untuk Tahun Pajak 2017, seharusnya yang menjadi koreksi atau yang diperhitungkan hanyalah atas akun Fixed Asset Under Construction tahun berjalan (2017), yaitu senilai Rp4.633.227.771 (Rp6.849.844.501- Rp2.216.616.730) dikurangi juga dengan Objek yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 yang dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perhitungan atas Nilai Sengketa PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN KMS pada akun FAUC

Menurut Terbanding IC

Uraian {A} (B) Menurut

Penetapan Kondisi yang Pemohon

Koreksi PPN KMS seharusnya Banding

Salde Awal Akin FAUC 2.216 616.730

Matas! Debet Akur FAUC (dikurangi sisi A833.227.771| 4.633.227.971] 4632527771 kredit yarg merudakan reklasi

Ikjok PPh P Ara cm Peretar . -.t..

Objek PPh Pasal Idi Cm Penetapan (1.319.526.725j | ji.318,538.725:

Terkandir2

Objek PPh Pasal 23 fm Pemohergarding | | | 097.278.4573

Nor Chiek KMS - Pembe.iar Baran2 cfm o | (2.216.264.5893

Pemahcr Barding "

Selisih/Maksimal Objek PPN KMS yang dapat ditetapkan olen Terbanding 6.849.894.501 3.313.691.046 bahwa berdasarkan tabel di atas dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa saldo akun FAUC ditetapkan oleh Terbanding menjadi objek PPN KMS dan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan sebagaimana pada kondisi A dimana Terbanding menjumlahkan saldo awal dan mutasi Debet akun FAUC sebagai objek PPN KMS;

bahwa seharusnya untuk penetapan KMS (kondisi B), saldo awal akun FAUC dikeluarkan dari perhitungan. Kemudian atas mutasi Debet akun FAUC, seharusnya dikurangkan terlebih dahulu dengan penetapan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Terbanding, sehingga saldo maksimal yang dapat menjadi sengketa untuk objek PPN KMS adalah sejumlah Rp3.313.641.046,00 (Mutasi debet akun FAUC Rp4.633.227.771,00 dikurangi Nilai Penetapan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam akun FAUC Rp1.319.586.725,00);

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa kondisi C adalah kondisi menurut Pemohon Banding yang sebenarnya atas akun FAUC dimana mutasi debet akun FAUC sejumlah Rp4.633.227.771,00 dalam tahun berjalan dikurangkan terlebih dahulu dengan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2017, serta dikurangkan juga dengan Objek PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh Pemohon Banding. Selain itu, pengurangan selanjutnya adalah atas pembelian barang yang merupakan Non Objek PPN KMS sehingga Objek PPN KMS menurut Pemohon Banding adalah NIHIL;

bahwa pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembuktian berupa Kertas Kerja Rincian Transaksi dan Penjelasan terkait Sengketa Objek PPN KMS serta Dokumen Closing Pemeriksaan atas Sengketa Pajak Tahun 2016; bahwa koreksi atas DPP Objek PPN barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp6.849.844.501,00 terdiri atas koreksi 10 (sepuluh) masa pajak dengan rincian sebagai berikut:

Awali

5 Mei 150.432.832 3.788.657

11 | November 1.467.577 078 29) 450.241

Total =| «6,8 49.844.501 | 136.996.890) bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Objek PPN KMS atas akun Fixed asset under construction (FAUC) yang dikoreksi oleh Terbanding dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Laga [Iver | sena Tae papan oo feet LA ALA eee 1 pet waras bahwa penjelasan atas setiap koreksi Objek PPN KMS (sesuai dengan Tabel Kategori Objek PPN KMS di atas) untuk Masa Pajak Mei 2017 dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

1. Bronjong/Gabion sejumlah Rp96.814.097,00 bahwa atas koreksi Terbanding terkait dengan objek PPN KMS atas Bronjong/Gabion, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Adapun pembuktian yang Pemohon Banding sampaikan pada proses Uji Bukti sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding atas kategori Bronjong/Gabion untuk satu tahun pajak (terdistribusi ke dalam 5 Masa Pajak) dapat Pemohon Banding rinci sebagai berikut:

bahwa berdasarkan tabel di atas, koreksi Objek PPN KMS atas Bronjong/Gabion untuk 5 Masa Pajak adalah sejumlah Rp194.811.666,00 yang terdiri dari nilai yang telah ditetapkan Terbanding sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sejumlah Rp171.804.026,00 dan Non KMS-Pembelian sejumlah Rp23.007.640,00;

Tabel penjelasan sengketa Objek PPN KMS atas Bronjong/Gabion berdasarkan Masa Pajak

Objek PPN KMS | Jurrlah

912 ci TB (Pembelian Barang

Ae oo | ss ame) oo paras ye | eae] ama Pa

Sesterser | oo O2esedasel eaee ie] | 2 be asal vee [ an oo Opo menja

Novemzer | Sets aul | ESR a] 2 BOS sak) cte 00 Po 1.886] 171.804.0286] 23.007. 640] 14.811 668] bahwa atas sengketa pajak masa April sampai dengan September berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh sengketa Objek PPN KMS juga menjadi dasar penetapan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2);

bahwa selanjutnya, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk nilai sengketa Masa Pajak April sejumlah Rp96.814.097,00 ditetapkan sebagai Objek PPN KMS dan juga Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan nilai yang sama. Dengan demikian, seharusnya tidak terdapat lagi Sengketa Objek PPN KMS karena atas objek yang sama telah ditetapkan oleh Terbanding sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2). Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon agar penetapan koreksi Objek PPN KMS Masa Pajak Mei sebesar Rp96.814.097,00 untuk dapat dibatalkan seluruhnya;

bahwa bronjong/gabion pada transaksi ini ditujukan sebagai penunjang penahan erosi terkait dengan pembuatan pintu air sedimen pond. Berikut dapat Pemohon Banding sampaikan jurnal reklas bronjong/gabion yang telah Pemohon Banding sampaikan pada proses Uji Bukti Sengketa PPN KMS:

Festirg | Gecurert | au LA Gescriptice tessiptice Salat Komersil Permoher Bar sir

Date Burker |Burker DeketilGR: | CresitilGR; | BalarcerlGr:

ss ss 3 sees eee seem memes Ja heehee oe a eo ase sreen eee canes a na SPA

Sumber: General Ledger (GL) Pemohon Banding bahwa berdasarkan kertas kerja Uji Bukti PPN KMS yang Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding telah menyampaikan jurnal atas transaksi Bronjong/Gabion sampai dengan jurnal reklas ke aset tetap. Berdasarkan jurnal reklas ke aset tetap tersebut dapat diketahui bahwa atas transaksi Bronjong/Gabion yang dicatat pada akun 1640100-FAUC sejumlah Rp194.375.007,00 (yang menjadi sengketa) pada akhirnya akan direklas ke akun aset tetap 1600200-Infrastruktur;

bahwa bronjong/gabion yang dibuat oleh Pemohon Banding merupakan anyaman kawat yang di dalamnya diisi dengan batu-batu berukuran besar yang berfungsi untuk menahan erosi. Bahwa bronjong bukan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan juga tidak diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha seperti yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (4) PMK No. 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Berikut dapat Pemohon Banding sampaikan foto bronjong yang dibuat oleh Pemohon Banding:

Foto Bronjong/Gabion

yor: tn = ar - x. i‘: moe —— . 0. r

1 Ai ee Nu

5 Tar, : TA rot en a, =~ X 7 ag ¥ si ag, ar Benar... - -

- - AN ve . - .

a . rar’ me oma, gS Ss .

ag Man " oe. . Fe .

ana Ni Aa NAN Iga oy

Beets GEG ee bahwa sebagaimana dapat dilihat pada foto di atas, dapat diketahui bahwa atas pembuatan bronjong/gabion tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK No. 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN

atas Kegiatan Membangun Sendiri karena bronjong yang dibuat oleh Pemohon Banding bukan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan;

bahwa dengan demikian, pada faktanya Pemohon Banding telah dapat membuktikanbahwaatastransaksibronjong/gabionsejumlah Rp96.814.097,00 telah dilakukan penetapan sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) oleh Terbanding sehingga apabila koreksi tersebut tetap dipertahankan maka dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda (double taxation) atas satu objek yang sama dikenakan dua kali pemajakan. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon agar koreksi Objek PPN KMS sejumlah Rp96.814.097,00 atas Bronjong/Gabion dapat dibatalkan seluruhnya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa seluruh transaksi pada akun FAUC yang menjadi koreksi Terbanding tidak ada yang memenuhi persyaratan kumulatif sebagai Objek PPN KMS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK No. 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sehingga seharusnya atas koreksi di atas mohon agar dibatalkan seluruhnya;

2. Drainase Laundry & Canteen senilai Rp92.618.741,00 (Masa Mei 2017) bahwa atas koreksi Terbanding terkait dengan objek PPN KMS atas Drainase Laundry & Canteen, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Adapun pembuktian yang Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan tabel di atas, koreksi Objek PPN KMS atas Drainase Laundry & Canteen untuk Masa Pajak Mei 2017 adalah senilai Rp92.618.741,00 yang terdiri dari nilai yang telah ditetapkan Terbanding sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebesar Rp76.336.818,00 dan Non KMS-Pembelian Barang sebesar Rp16.281.923,00;

bahwa atas koreksi senilai Rp76.336.818,00 ditetapkan sebagai Objek PPN KMS dan juga Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan nilai yang sama. Kemudian atas nilai Rp16.281.923,00 merupakan pembelian Barang. Dengan demikian,

seharusnya tidak terdapat lagi Sengketa Objek PPN KMS karena atas objek yang sama telah ditetapkan oleh Terbanding sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dan sisanya merupakan pembelian barang;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon agar penetapan koreksi Objek PPN KMS Masa Pajak Desember sebesar Rp76.336.818,00 untuk dapat dibatalkan seluruhnya;

bahwa berdasarkan rincian di atas dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa atas koreksi senilai Rp16.354.238,00 (ekuivalen dengan Rp16.281.923,00) merupakan Pembelian Barang terkait dengan pembuatan bronjong/gabion untuk penunjang saluran drainase tempat laundry dan kantin. Dimana bronjong/gabion bukan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan juga tidak diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha seperti yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

bahwa dengan demikian, pada faktanya Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa atas transaksi Drainase Laundry & Canteen senilai Rp16.354.238,00 (ekuivalen dengan Rp16.281.923,00) adalah terkait dengan transaksi pembelian barang untuk pembangunan bronjong penunjang saluran drainase tempat laundry dan kantin yang bukan merupakan konstruksi teknik sehingga tidak termasuk objek PPN KMS. Sedangkan atas transaksi Drainase Laundry & Canteen senilai Rp76.336.818,00 telah dilakukan penetapan sebagai Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) oleh Terbanding sehingga apabila koreksi tersebut tetap dipertahankan maka dapat menimbulkan pengenaan pajak berganda (double taxation) atas satu objek yang sama dikenakan dua kali pemajakan. Oleh karena itu, Pemohon Banding memohon agar koreksi Objek PPN KMS senilai Rp92.618.741,00 atas Drainase Laundry & Canteen dapat dibatalkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan dan uji bukti Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas akun General Ledger Pemohon Banding atas akun Fixed Assets Under Construction (FAUC) koreksi Terbanding sejumlah Rp6.849.844.501,00 atas data Akun FAUC tersebut Pemohon Banding tidak dapat memberikan rincian nilai dan dokumen pendukung dan tidak dapat memberikan penjelasan rincian secara detail atas masing-masing aset yang sedang dalam pembangunan;

bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen dan penjelasan perincian koreksi pada saat pemeriksaan sampai dengan uji bukti dalam proses persidangan dan atas Laporan Keuangan yang menjadi lampiran dalam SPT PPh Badan tahun 2016 diketahui bahwa saldo akhir Aset Dalam Penyelesaian (FAUC) dalam setahun terdiri dari nilai saldo awal akun FAUC sejumlah Rp2.216.616.730,00 dan mutasi debet FAUC pada tahun berjalan sejumlah Rp4.633.227.771,00 dengan total sejumlah Rp6.849.844.501,00 sedangkan Nilai Saldo Awal Akun FAUC sejumlah Rp2.216.616.730,00 yang dikoreksi Terbanding adalah merupakan saldo akhir akun FAUC pada tahun sebelumnya Tahun 2016;

bahwa berdasarkan penambahan Saldo Awal tersebut tidak relevan dengan koreksi PPN KMS untuk tahun berjalan (2017) karena saldo awal tersebut merupakan transaksi yang telah dicatat pada pembukuan tahun sebelumnya (2016) dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding dan telah terbit Putusan Pengadilan Pajak yang hasilnya tidak terdapat koreksi atas objek PPN KMS;

bahwa apabila Terbanding melakukan koreksi atas objek pajak PPN KMS untuk Tahun Pajak 2017 seharusnya menggunakan angka sejumlah Rp4.633.227.771,00 (6.849.844.501,00 - 2.216.616.730,00) dikurangi objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan objek Pasal 23 yang sudah dipotong dan juga non objek PPN sehingga menjadi Nihil sebagaimana perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Menurut Terbandin ic)

Uraian {A] kB) Menurut

Penetapan Kondisi yang Pemohon

Koreksi PPN KMS seharusnya Banding

Salis Aa Aan TALI J PPTL P20 C, 1

Matan Gebet di.” ALC (dikurangi sisi | 1622227771 4633227770 632217374 kredi ang ne Loakan reklas.

“hee OPh Pasal 2 cf erecanan oy ae eee ence ee a ors wae crest | O {1.329.586.7251 (4.319.586.7255

Terran ca

Oh ck 9Ph Pasal 23 crn Penmigher Sardimp | a GO LO97 376 18)

Kor Chips KMS - Feb iar sage 2 cm | 6 : | 2.216.284 839:

Pemich ie Baring | { PO

Selisih/ Maksimal Cihjek PPM KMS ye | 6.249.844.501 3 315.641.016 Q dawar ditetapkan oleh Terbanding bahwa berdasarkan KKP Terbanding koreksi atas DPP Objek PPN barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp6.849.844.501,00 terdiri atas koreksi 10 Masa Pajak Tahun 2017 dengan perincian koreksi per- Masa Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Koreksi PPN KMS per-Masa Pajak

Awal

5 Mei 189.427.822 3.788.657

14 | November 1.467.577 078 29) 450.241

Total =| «6,8 49.844.501| 156.996.890 bahwa total koreksi Terbanding terbukti merupakan Akun FAUC yang terdiri dari Saldo Awal Akun FAUC dan mutasi debet FAUC pada tahun berjalan terbukti bahwa Objek PPN KMS atas akun Fixed asset under construction (FAUC) yang dikoreksi oleh Terbanding dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel Kategori Objek PPN KMS

Tana ayant

OH cage, Pune] Been | de peteee feet Tf PD Pt la | ol

HMS TE OO

Fee ema BNN KE NE NE DE DE KE BE NE BEE ET NE PE AN PE eee ed) eee] Dee tone " IE Lin BE

NN feet bahwa berdasarkan tabel koreksi objek PPN KMS tersebut diatas atas mutasi debet akun FAUC, seharusnya dikurangkan terlebih dahulu dengan penetapan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Terbanding sejumlah Rp1.319.586.725,00 yang atas penetapannya telah Pemohon Banding setujui, sehingga saldo maksimal yang dapat menjadi sengketa untuk objek PPN KMS adalah sejumlah Rp3.313.641.046,00 (Mutasi debet akun FAUC Rp4.633.227.771,00 dikurangi Nilai Penetapan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam akun FAUC Rp1.319.586.725,00) dan terbukti setelah dikurangkan dengan objek Pasal 23 yang sudah dipotong dan dilaporkan kemmudian dikurangkan dengan non objek PPN menjadi NIHIL; bahwa berdasarkan fakta persidangan dari hasil penelitian Terbanding atas Laporan Keuangan Pemohon Banding tahun 2016 yang menjadi lampiran SPT PPh Badan diketahui Saldo Akhir Aset Dalam Penyelesaian adalah USD 164,975 (kurs 13.415) sejumlah Rp2.213.139.625,00 angka tersebut diakui Terbanding mendekati nilai yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai Saldo Awal FAUC Tahun 2017 sejumlah Rp2.216.616.730,00 dengan demikian Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa nilai koreksi Terbanding adalah merupakan Saldo Awal FAUC; bahwa dengan demikian koreksi atas DPP Objek PPN barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp6.849.844.501,00 selama tahun pajak 2017 yang terdiri atas koreksi 10 Masa Pajak Tahun 2017 Pengadilan Pajak

berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas objek PPN barang dan jasa di tahun 2017 sejumlah Rp6.849.844.501,00 karena untuk saldo awal akun FAUC tidak termasuk dalam perhitungan dikarenakan telah ditetapkan sebagai objek PPN KMS untuk tahun-tahun sebelumnya (2016) dan untuk tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya tidak terdapat koreksi PPN KMS dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena sudah diputus sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa Tahun 2016; bahwa berdasarkan data, dokumen dan fakta persidangan serta peraturan perundang undangan yang berlaku terkait materi sengketa yaitu bronjong kawat yang menurut Terbanding termasuk dalam kriteria bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 163/2012 menurut Pengadilan Pajak sudah tidak relevan lagi untuk dikoreksi karena objek PPN KMS tersebut terbukti merupakan objek di tahun 2016 dan tidak dilakukan koreksi yang hasilnya sudah dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan dalil bantahannya atas koreksi DPP Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp189.432.832,00;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas koreksi DPP PPN Kegiatan Membangun Sendiri untuk Masa Pajak Mei 2017 sejumlah Rp189.432.832,00;

bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa alat bukti dapat berupa: pengetahuan Hakim, yang mana dalam Pasal 75 disebutkan bahwa pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya;

bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim; bahwa berdasarkan memori Penjelasan Pasal 78 disebutkan bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan pokok sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp189.432.832,00

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp189.432.832,00 -

Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00453/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00004/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 Masa Pajak Mei 2017, atas nama PT KUANSING INTI MAKMUR, NPWP 02.360.785.6-332.000, beralamat di Dusun Tanjung Belit Jujuhan Kab. Bungo Jambi, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Nany Wartiningsih, S.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A. dan Arief Sultony, Ak., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada Hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu oleh Aditya Kusuma Rachman, S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A.Nany Wartiningsih, S.H, M.Si.

Ditandatangani Secara Elektronik

Arief Sultony, Ak., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Aditya Kusuma Rachman, S.E.