PUT-010256.16/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-010256.16/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00455/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00006/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 Masa Pajak Juli 2017, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 010256.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT KUANSING INTI MAKMUR, NPWP 02.360.785.6-332.000, beralamat di Dusun Tanjung Belit Jujuhan Kab. Bungo Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Raden Yuyu Gumilar jabatan Direktur Utama,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Emanuel Dewo Adi Winedhar,

Izin Kuasa Hukum: KEP-730/PP/IKH/2022 tanggal 10 Agustus 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022,

2. Nama: Dwi Prasetyo,

Izin Kuasa Hukum: KEP-966/PP/IKH/2022tanggal27 September 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 074/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022,

3. Nama: Muhammad Noprianto,

Izin Kuasa Hukum: KEP-429/PP/IKH/2022 tanggal 07 Juni 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022,

4. Nama: Henny,

Izin Kuasa Hukum: KEP-739/PP/IKH/2021 tanggal 11 Agustus 2021, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022,

5. Nama: Rahmadhani Arinda Valentin,

Izin Kuasa Hukum: KEP-936/PP/IKH/2022tanggal19 September 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/KIM-TAX/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022,

6. Nama: Bobby Savero,

Izin Kuasa Hukum: KEP-202/PP/IKH/2023 tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KIM-TAX/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Yongki Setiawan/198010232002121002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

2. Nama/NIP: Badhowi/197705231999031005,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP,

3. Nama/NIP: Rindhaswari L.S./198311092004122001, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding DJP, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-6364/PJ.07/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 55/PP/BR/2023 tanggal 18 Januari 2023 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-278/PP/Ucp/2025 tanggal 27 November 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 017/KIM- TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S- 291/SUB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 24 November 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Nomor 003/KIM-SUB/APL-I.2023 tanggal 3 Januari 2023,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Pajak Juli 2017 Nomor 00006/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 017/KIM-TAX/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-00455/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022, memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 017/KIM-TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 19 September 2022 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 017/KIM-TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MENGENAI POKOK SENGKETA DAN ALASAN BANDING

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Sengketa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp107.484.235,00

Menurut Pemohon BandingRp0,00

Menurut TerbandingRp107.484.235,00

Selisih/KoreksiRp107.484.235,00

Menurut Terbanding bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas. Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan dokumen atau bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa:

1. bahwa bukti pendukung terkait fixed asset under construction yaitu atas pekerjaan pembangunan bronjong dengan nomor Purchase Order No PO 4750006090 Tanggal 17 Maret 2017, dengan rincian dokumen yaitu kwitansi pembayaran, berita acara pekerjaan pemasangan dan berita acara tambahan disertai dengan foto pekerjaan bronjong area tambang;

2. bahwa bukti pendukung terkait fixed asset under construction yaitu atas pekerjaan pembangunan relocatin wright bridge (jembatan timbang) dengan rincian dokumen yaitu invoice, faktur pajak, berita acara serah terima pekerjaan, purchase order dan foto pekerjaan jembatan timbang;

3. bahwa Tim Peneliti berpendapat bahwa objek pajak fix aset under construction (FUAC) telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012;

bahwa atas alasan Pemohon Banding telah menyampaikan bukti dan dokumen pendukung yang telah diberikan dalam surat tanggapan kepada Terbanding yang terlihat jelas bahwa objek dimaksud bukan merupakan objek PPN atas kegiatan membangun sendiri, Terbanding berpendapat:

1. bahwa terdapat screen shoot beberapa email yang diberikan oleh Pemohon Banding atas bukti penyerahan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding. Tetapi berdasarkan bukti tersebut Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Terbanding yang dapat membuktikan bahwa objek pajak yang menjadi dasar koreksi Terbanding bukan merupakan objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri;

2. bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Terbanding, Pemohon Banding memberikan daftar rincian nilai fixed asset under construction berjumlah Rp1.905.672.198,00. Sedangkan total nilai dasar koreksi Terbanding atas Kegiatan Membangun Sendiri atas Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 adalah sebesar Rp6.849.844.501,00. Sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti/dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan dasar koreksi Terbanding;

Dasar Hukum:

● Pasal 16C UU PPN Tahun 2009;

● PMK-163/PMK.03/2012;

● PMK-9/PMK.03/2018;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp107.484.235,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi dasar penetapan koreksi Objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah akun fixed asset under construction dengan nilai DPP sebesar Rp6.849.844.501,00 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017;

2. bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas yang menyatakan: "(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih

konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;dan

c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi)";

3. bahwa Pemohon Banding memberikan data kepada Terbanding (Tim Peneliti Keberatan) pada saat pembahasan tanggal 25 April 2022 berupa PO dan Foto objek bangunan yang dikoreksi oleh Terbanding, yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa objek bangunan tersebut tidak memenuhi syarat secara kumulatif pada PMK-163/2012 sebagai objek PPN KMS;

bahwa berikut adalah PO dan foto objek bangunan yang dikoreksi oleh Terbanding:

ee AAN MU BTN LA Matta Si ee "LN" BNN

TANPA AN! DL PEN Setu

Ns KAN To Mo Ine is kana Aam laa ae ap Tap dn. a tah x ues Ha

Mee TMs =

Tapa Doon nna Pee re Ta eed FU) ND eee Te . i. Mets Tow aa oe a, os Ioan oan "wl...

1. Ni oa . . ' | .

oF pa

. . a ee al

- 4 Meo GROOM .

"a Pa ‘wa thd a tT a1

PN TN TT Maan Tan ee TN NG "1 | .

meadow. tt

Top apa ba

. wate . . . . . Loe

. to. et 4 .

. oh oe noe . . ~ oe Taka

. . H aw ta Fh + so. Li

LA Nana ee 1 0 ee

= = A ee gee genio appa arian Faas a

Aa ae uy A " Mau 2 7 ge .

han LT “ah . oh rer ks -

, ai rt . tah ve oy p: - . soe Te -. pron .

Ti se KN Bang”. . Maa Te ah ja bahwa melihat PO dan foto objek bangunan yang dipertahankan oleh Terbanding, dimana bangunan tersebut memiliki luasan kurang dari 200m2 (dua ratus meter persegi), sehingga dapat dikatakan bangunan tersebut tidak memenuhi syarat secara kumulatif pada PMK-163/2012 sebagai objek PPN KMS;

4. bahwa koreksi PPN KMS yang dipertahankan oleh Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan"; bahwa seyogyanya alasan koreksi yang dilakukan Terbanding harus dapat disebutkan dan disampaikan dengan jelas sesuai dengan sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

5. bahwa oleh karena itu koreksi Terbanding di atas sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat serta tidak dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang benar;

Usul

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sebesar Rp0 dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S- 291/SUB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 24 November 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

ANALISIS POKOK SENGKETA

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terkait Kegiatan Membangun Sendiri sendiri sebesar Rp107.484.235,00

Menurut Terbanding bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang belum dilakukan pemungutan oleh Terbanding dengan uraian sebagai berikut:

ena -— ra — ___ 1 — ag. -— ee ee ~~... .

rat ey i Td ce rr re es

Pa 5 ae ts Sa OE ear pam oe rasecnonsetee MELATI

; TPP PLA Ln) AT] Lh en

BPO wong Dae erring sue Wl LA arah PL Le sar ka)

A Peran Palas an LL AA "

PE gang Karang hed tk Daya “ Te 219 (ag ae Ag

Pam Peak naa Mena i TE a oe re ee we Boon gan ams DG RULE .. ma | una yan ATL ah SAI

MB Mr ART Ana lg Kar ay i Ns -| ov 1

Uh bear ga Pera! PTY KUN sme en at ay u n od kandgkan Parah ak KIP phy - : a, Ik) oe Fey Pa pt KUR #33 . opal] a a

AN ee ee ee aa KP bp vy pl | a y ue? Manja ata Pa RU ak Masa aa) IS “ae Tle tag. oh, 1 u a la TMII . aw 2 . om

BY Kenalkan "uaa! boi LI ee TE NN — " 4 "

Rede Manja Hana APM IRR An au ae”, a a

JUM Dabs DANSE aOR Ted # “aa 1 ia ni "3 — ses MA SRA of mfr Wey IA Aeeriin [Pe] 21 fear 4 1 sR. “i . Vn ae Tae Te at

7. [stp | , rT;

“ Pala Wana Hk ' mafia Ta aah ce. “ 3 k Chor gin ai Hy RU | Lang ah r a7 Ma un u

" Da fee Hanna J ag HL . " ae ie 4 “ a

Ko nga Mada MPa ni" Psi " ae " wy! a ch) we kare pm Perse TA AM ke rs th oe oy i al r Ceng Mugu) 14 44 KUE rp ee a t u Taj yo Raa yan Kanal TA gn AL “fy aa hero ™ Pa 0 q

1-7 «| ees £ AO ty cE ee ea et a Teens ee perch aan, ureapat Laje Talk cen Mn RSA An cca fee idler usr ‘ume Dea URI ATA Pa ana BULU es Kerana IA naa praja Ana aa ee LA pang En an Alaptok aan ek dE = ee PE eee praja TRIK Aa a ee mas add Pin lh

. —, Tt TT er a Ss a pk ea, ge gad Bre ubah Wha Iran

. wg ee ACD ana or em Poe

7 ee TER gba aero [wane om ea Sy ena _tee ST ee ere

PB rsa aoe I tate rT at ana pa at tangan a Eh eat oli ctr Ka LI me

Page Pte ete ae lap aan I ang ts ' may Pe an ara : takes) RA pama — oo oe Ha ' 5 " ie 4 : — i:

ed Ke ba Li aa L base ba DAA oo 0 . angan napa mar Xii fash sonarus

NI “bt

Lag tage a r mia ree UM aw nt wang maan Ie Doa tu

Ai Permai Pra IL POP: r : : : 4 ‘ . " : . .

[od tame Fe : ' . " : ' . 1 : : :

Pe a: 5 : . . ' ' " 1 :

Abe a AR: r " : : : Ki : “ 1 : Li

Pp erna Mma TA: . : : : : : Ha : : r

ee es se: ' - . : ' . .

Tihs aed dre: 8 ee ee te i - ta in "ou ora be bbe rani Ma ok” eT oreo “ee Mam Re dat Km nge ata MAL HAIR

"Ab sangan sana bar) Papan mama r wa er er dua : es Aa aH

1 1 ue, . . -_ a . . a at

Ih Vetter oe: c : : oe " " - " 3 ' “4 k

+ Fp Mul lot : . . . : : : : : > : r K

Meera le . . . Ea: : : 1 2 : : 3 t am oma . . ' 4 z Pa : z a

eee ae: © 4 Ps : . 1 : ' '

Tey hurts Bni AA, ——— so in a H . k

uh LI: = " : : : : Ll kl LA

Me oran Pa L

Ba TP aan TT ee a oe Da To ab gE Re ee aan pe Ga

hal auth teas an: P3 : : Hi : 1 ' ' :

Maman Jan reece " " . 4 : " Pi r : : .

sya ' “ r 0 ba 4, ——4 La r Pn Ea i

Mag ee: : F Ba . . . Bam Sai mn

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang disertai daftar temuan pemeriksaan diketahui kepada Pemohon Banding telah disampaikan dasar koreksi Terbanding terkait objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri dengan tampilan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan kertas kerja pemeriksan diketahui bahwa dasar koreksi Terbanding dilakukan berdasakan General Ledger Pemohon Banding atas akun fixed assets under construction dengan tampilan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding setelah dilakukan pembahasan dengan tim peneliti keberatan memberikan dokumen pendukung atas koreksi pemeriksa terkait Kegiatan Membangun Sendiri dengan tampilan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data rincian table tersebut diatas diketahui total nilai fixed asset under construction berjumlah Rp1.905.672.198,00. Sedangkan total nilai dasar koreksi pemeriksa atas Kegiatan Membangun Sendiri atas Masa Pajak Januari s.d Desember 2017 sebesar Rp6.849.844.501,00. Sehingga bukti/ dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan dasar koreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan uraian dokumen yang disampaikan oleh Pemohon banding tidak dapat menjelaskan rincian secara detail atas masing-masing aset yang sedang dalam pembangunan (fixed asset under construction). Sehingga tim peneliti tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut terkait alasan wajib pajak yang menyatakan bahwa atas fixed asset under construction yang menjadi dasar koreksi Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas yang menyatakan:

“(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

a. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

b. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

c. Luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi)";

bahwa Pemohon Banding memberikan bukti pendukung berupa salah satu pekerjaan terkait fixed asset under construction yaitu atas pekerjaan pembangunan bronjong dengan nomor Purchase Order Nomor PO 4750006090 Tanggal 17 Maret 2017 dengan rincian berupa kwitansi pembayaran, berita acara pekerjaan pemasangan dan berita acara tambahan disertai dengan foto pekerjaan bronjong area tambang dengan tampilan sebagai berikut:

Ka KAN rons + Pa ee MPI es itd a L es Tos - . ebi @ ... - sonny - 1 a. * ade .

ot om phen Faye a

1. cb 1 nh ta.

IF oe PP Oe an, .

Pox ®dbe 4

Sana morn a aa Kak | sono Meli moe 1 11

Dope uan MET ea em ah "anak ngan an Dat D1 MEA Koba | oe i Kala

Ce Ca ya. Roba eae ours

E ee ee wom yee mal, "ai

A | Na NN TN Ba . tee " 3

" LF la ene — aa ai a ee - Vous non Ferabore . 6 qi ot 28

Bay ae Na Ka PB Dee MAN DI Nol MIN TA ete a sou m5... '

wor 150 Basi

MAS Han

~ yo Meee nna Yah, wee ET.

. - 1 ad 1 oa Lid - " 7 _7

0 aD “a. ee Ni ie en . . .

sg 7 a an nt .

TG . 4 . ra.

4 | he 2 . Kd yoy _. Ta .. - co a . To . Tar mw ay 0. .

-_— . a TI To, " .

* ‘4 et a . -4, ah Pou : any

3 . - a : - b 7 ra =

. Pj aga . - . ut , . aa, q

- . ME AS , “5 ae a AY . it

: ae aj et os etl , : .3 “1 a ar t wt oe Oo im n ta - . - ¢ x NX Lin

OS asa NS

: 1 “yn -. “dee F k - ' "

fa oo * — aa 1 pet? 9 Aa” ag : my a

bahwa berdasarkan bukti penyerahan dokumen pendukung oleh Pemohon Banding kepada Terbanding, diketahui Pemohon Banding beberapa kali memberikan dokumen pendukung atas objek pajak fix asset under construction (FUAC) sebagaimana tampilan berikut:

Yeni Haryanto «yen Karya gesinernaam ring. 20775 Fi. Mar 13 ele a, Pee AM

Pe PUPA aoa Shan Aka ep Shoe ie, ae lat) ae aye h SEMUA Lee JAN DS Ia aS Ce

Ce 122.2) sel ce, Suan Seber a tsuneo bending MASA ig cas, Sorry Kuma

SEPT laa MIPA 26M Fi. com

Kepada Yth,

Tim Prenerikta Kanwil NIP S.matera Karat dan Jambi

1. Bpk Ibnu Johan - Supe vine

? pk Fuad sasany - Ketue

3 Bpk Rand. Ha yandu - Wegota

A Bek Chesye Srersiskus & - Anpgota

Dengan aermnel,

Kar se mpaikar cukur sn-cokumen peng kung atas rot SPH KIM tahun 201 da am ravgky pembarasan peca Jumat 14 Maret 2021 sebagai ber «ut:

1, Invoice, laktus P3 ak, Purchase Order din Nota Pembe tan yang mer oaka bukh atas kepemilikan

Aset KIM yang dirrana Asst tersebut te ah disusutkan sesuai dengan PSAK yang berlaku das ata: biaya penyusutan tersebut terrrasu< dalare biaya 3M dav tidak da dat dilepas<an da am kegitan penamba gan IM.

7. munire dan Faktur Pajas terkait daya sewa yang cerdik dad rental bunding, vehi, equanent, heavy equineeat dan others yang ditazihkan aleh vendor kepada KIM .atuk cosiatas apreasiona n E Alta F 3 penambasgan yang di akukas aleh KIM tahun 2017 dan biaya sewa tersesat sermas..k dalam biaya IM yang dapat d mayakan.

1 tavaice dan Faktur Pajak terkait "naya seh bunga Kes gan jasa yang termasuk dalam Professional

Fee others yang ditasihkan uleh vendor kepada KIM ..ntuk 4eniatz” apergsiangl pesambasgan yang dilekukari oleh & M pada tah.“ 2017 den biaya lersebut termasy 4 dalam biaya 3M yasp daoat dibiayakari,

4. Inggice, Faklu" Pa ak, dari Yuta Peribayaran elas biaya lainnya yang lercir cari baya telephone, postage, seminar & training, travelling, Repair & Morntenance, electricity consumption yap ditarih an oleh vendor kegada KIM tuk mendukurig kee aban operasierial pend tanga” yank dilekekan oleh « M tahun 2017 dae atas biaya tersebut te masuk da am biaya IM yang dapa:

dibisyakan.

5 Inkoice, Taktur Pa ak dan Peranjian antara KIM dengan WKS terkait penggunaan dan perawatan jalan akses unt.k keg atan pengargkutan batubzra.

Yeni Haryanto «yen Karya gesinernaam ring. 20775 Fa. Mar 15 202° a; DEL AMI

Pe PUPA AKAN Shan Aka ep Shoe ts, APE lat) ae JAYA h SEMUA Lee JAN DS Ia PASIR Ce

Ce 122.2) sel ce, Suan Seber a tsuneo bending MASA ig cas, Sorry Kuma

SEPT laa MIPA 26M Fi. com

Kepada Yth,

Tim Prenerikta Kanwil NIP S.matera Karat dan Jambi

1. Bpk Ibnu Johan - Supe vine

? pk Fuad sasany - Ketue

3 Bpk Rand. Ha yandu - Wegota

A Bek Chesye Srersiskus & - Anpgota

Dengan aermnel,

Kar se mpaikar cukur sn-cokumen peng kung atas rot SPH KIM tahun 201 da am ravgky pembarasan peca Jumat 14 Maret 2021 sebagai ber «ut:

1, Invoice, laktus P3 ak, Purchase Order din Nota Pembe tan yang mer oaka bukh atas kepemilikan

Aset KIM yang dirrana Asst tersebut te ah disusutkan sesuai dengan PSAK yang berlaku das ata: biaya penyusutan tersebut terrrasu< dalare biaya 3M dav tidak da dat dilepas<an da am kegitan penamba gan IM.

7. munire dan Faktur Pajas terkait daya sewa yang cerdik dad rental bunding, vehi, equanent, heavy equine dan athers yang ditagihkan aleh vendor kepada KIM ntuk segiatas oprsasiana penambasgan yang di akukas aleh KIM tahun 2017 dan biaya sewa tersesat sermas..k dalam biaya IM yang dapat d mayakan.

1 tavaice dan Faktur Pajak terkait "naya seh bunga Kes gan jasa yang termasuk dalam Professional

Fee others yang ditasihkan uleh vendor kepada KIM ..ntuk 4eniatz” apergsiangl pesambasgan yang dilekukari oleh & M pada tah.“ 2017 den biaya lersebut termasy 4 dalam biaya 3M yasp daoat dibiayakari,

4. Inggice, Faklu" Pa ak, dari Yuta Peribayaran elas biaya lainnya yang lercir cari baya telephone, postage, seminar & training, travelling, Repair & Morntenance, electricity consumption yap ditarih an oleh vendor kegada KIM tuk mendukurig kee aban operasierial pend tanga” yank dilekekan oleh « M tahun 2017 dae atas biaya tersebut te masuk da am biaya IM yang dapa:

dibisyakan.

5 Inkoice, Taktur Pa ak dan Peranjian antara KIM dengan WKS terkait penggunaan dan perawatan jalan akses unt.k keg atan pengargkutan batubzra.

Data Pendukung SPHP KIM tahun 2017 app odes

Pa Ma cc len de Da | Aa Dee

Danton wd ce or eb cr a

Mp na Sa an

Dani paraeypit Omeomet ota cae Mean ana ea Ma Mai Tangan anda met

Mauro at ik! “2p fll eh an fll Ta ol ete an Tan

Kn Ae Tt na Ta an na

TP Rt EP LE,

Po aa an Pep Selir, We woe ae TTR Ta a

Yer PA IS RA . i

TR et ...

WE APE AI eto er Mete aah SP oo ote

De bag ai gan PP daa

aU .. mote soe: a =" ao .. pres . . a "St Teta =

7a 7 oe eee DA TAN Uu be a

2TH eo ae A Seo Donan FS 0 oto. igen gles Ph gan

Kemen Mama gan Sanceiy oth"

mica = a ' “oa ee 1 a " mod wat whe Ain, bh Tata . a : * "s ka ty " ‘ol .

2 oo toto, - 1 . . toe ea hla

bahwa berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Elshinta A. Benyamin, dkk (2017) diketahui bahwa pengertian bronjong kawat adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa atas alasan pemohon banding yang menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK- 163/2012 karena tidak terpenuhinya syarat secara kumulatif yaitu konstruksi utama, peruntukan dan batasan luas yang menyatakan:

(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kriteria:

a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja;

b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;dan

c. luas keseluruhan paling sediit 200m2 (dua ratus meter persegi)"; bahwa Terbanding berpendapat:

1. bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding kwitansi pembayaran, berita acara pekerjaan pemasangan dan berita acara tambahan disertai dengan foto pekerjaan bronjong area tambang sebagaimana uraian pada angka 6, secara jelas telah menampilkan bahwa pekerjaan pasangan bronjong merupakan konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu yang diperuntukkan sebagai tempat kegiatan usaha dengan luas lahan pada pekerjaan tersebut sebesar 228m2. Sehingga menurut Terbanding pekerjaan tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (4) PMK- 163/2012 secara keseluruhan;

2. bahwa pengertian bronjong kawat sebagaimana yang terlihat dalam foto atas pekerjaan bronjong yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak, menurut Elshinta A. Benyamin, dkk (2017) sebagaimana uraian pada angka 8 bronjong kawat adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada

penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, yang proses penganyamannya menggunakan mesin;

3. bahwa sehingga berdasarkan pengertian tersebut memperkuat bahwa bronjong kawat termasuk kedalam pengertian bahwa bronjong merupakan bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012;

bahwa atas alasan Pemohon Banding telah memberikan data kepada Terbanding (Tim Peneliti Keberatan) pada saat pembahasan tanggal 25 April 2022 berupa PO dan Foto objek bangunan yang dikoreksi oleh Terbanding, yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa objek bangunan tersebut tidak memenuhi syarat secara kumulatif pada PMK-163/2012 sebagai objek PPN KMS;

bahwa Terbanding berpendapat:

1. bahwa terdapat screen shoot beberapa email yang diberikan oleh Pemohon Banding atas bukti penyerahan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding kepada pemeriksa sebagaimana uraian pada angka 7. Tetapi berdasarkan bukti tersebut Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding pajak kepada Terbanding yang dapat membuktikan bahwa objek pajak yang menjadi dasar koreksi Terbanding bukan merupakan objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri;

2. bahwa setelah dilakukan pembahasan dengan Terbanding, Pemohon Banding memberikan daftar rincian nilai fixed asset under construction berjumlah Rp. 1.905.672.198,00. Sedangkan total nilai dasar koreksi pemeriksa atas Kegiatan Membangun Sendiri atas Masa Pajak Januari s.d Desember 2017 adalah sebesar Rp. 6.849.844.501. Sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti/ dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan dasar koreksi Terbanding;

bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa :

bahwa koreksi PPN KMS yang dipertahankan oleh Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa seyogyanya alasan koreksi yang dilakukan Terbanding harus dapat disebutkan dan disampaikan dengan jelas sesuai dengan sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UU KUP;

bahwa Tim peneliti berpendapat bahwa:

1. bahwa Pemohon Banding berdasarkan uraian pada angka 3 diatas diketahui bahwa dasar koreksi Terbanding berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak berupa General Ledger terkait akun Fix asset under construction. Atas hal tersebut tim peneliti berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah didasarkan pada pengujian yang dilakukan atas bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 huruf c Per 23/PJ/2013;

2. bahwa kepada Pemohon Banding telah disampaikan dasar koreksi pemeriksaan terkait objek pajak Kegiatan Membangun Sendiri melalui pemberitahuan hasil pemeriksaan;

3. bahwa Pemohon Banding diketahui telah memberikan data beberapa kali dalam menanggapi permintaan Terbanding. Serta berdasarkan keterangan yang diperoleh dengan Pemohon Banding pada saat pembahasan yang dilakukan dengan tim peneliti sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan dalam rangka penyelesaian keberatan Nomor BA- 97/WPJ.27/BD.06/2022 wajib pajak menerangkan beberapa bangunan yang menjadi koreksi PPN Kegiatan Membangun Sendiri. Sehingga Terbanding berpendapat bahwa seyogyanya Pemohon Banding telah paham dasar koreksi Terbanding atas objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri;

bahwa atas alasan Pemohon Banding yang menyatakan koreksi Terbanding di atas sudah sepatutnya dibatalkan karena tidak didasarkan pada bukti yang kuat serta tidak dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang benar, terbanding berpendapat bahwa koreksi terbanding telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c PER-23/PJ/2013 yang menyatakan bahwa Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti

kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan uraian yang disampaikan di atas; KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

a. bahwa Surat Banding berdasarkan hasil penelitian, sementara telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan (3) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. bahwa Keputusan Terbanding yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 003/KIM-SUB/APL-I.2023 tanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang sama sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00455/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Masa Juli 2017 Nomor 00006/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021;

Bukti P-3. Surat Keberatan dengan Nomor Surat 018/KIM-TAX/VIII/2021 tanggal

19 Agustus 2021;

Bukti P-4. Akta Notaris Hannywati Gunawan, S.H. Nomor 246 tanggal 31 Agustus 2021;

Bukti P-5. Surat Kuasa Khusus, Izin Kuasa Hukum, dan Pakta Integritas a.n.

Henny;

Bukti P-6. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Emanuel Dewo Adi Winedhar;

Bukti P-7. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Muhammad Noprianto;

Bukti P-8. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n. Dwi

Prasetyo;

Bukti P-9. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n.

Rahmadhani Arinda Valentin;

Bukti P-10. Surat Kuasa Khusus, Pakta Integritas, dan Izin Kuasa Hukum a.n. Bobby

Savero;

Bukti P-11. Matriks sengketa;

Bukti P-12. Revisi Matriks sengketa;

Bukti P-13. Penjelasan Tertulis tanggal 5 April 2023;

Bukti P-14. Pendapat Akhir tanggal 6 September 2023;

Bukti P-15. Berita Acara Uji Bukti dan dokumen uji bukti:

1. Kertas Kerja Rincian Transaksi dan Penjelasan terkait Sengketa Objek PPN KMS;

2. Bukti Dokumen terkait Transaksi pada Akun Fixed Asset Under Construcion (FAUC) yang menjadi sengketa yang terdiri dari Invoice, PO, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23, Rekening Koran;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa asli/fotokopi surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai

berikut:

Bukti T-1. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-2. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Matrik sengketa dan Alasan koreksi Terbanding;

Bukti T-5. Penjelasan Tertulis tanggal 4 April 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 00455/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00006/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 Masa Pajak Juli 2017 termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 017/KIM-TAX/IX/2022 tanggal 19 September 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak- Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp107.484.235,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp107.484.235,00 dengan alasan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti yang memadai atas rincian detail masing-masing aset yang sedang dalam pembangunan (fixed asset under construction) yang membuktikan fixed asset under construction bukan merupakan Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) PMK- 163/2012;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan berdasarkan bukti-bukti yang telah Pemohon Banding kepada Terbanding, kegiatan fixed asset under construction yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memenuhi syarat kumulatif sebagai Objek PPN Kegiatan Membangun Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK-163/2012, sehingga Pemohon Banding tidak perlu melakukan pemungutan sendiri atas PPN dari Kegiatan Membangun Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan para pihak tersebut di atas yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah apakah Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan Pemohon Banding merupakan Objek PPN KBM atau bukan;

Menimbang bahwa dengan demikian sengketa banding ini merupakan sengketa yang bersifat pembuktian dan yuridis;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan sengketa a quo Pengadilan Pajak telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti (BA UB);

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa Berita Acara Bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang disampaikan oleh Para Pihak;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti menyampaikan bukti pendukung berupa:

1. Kertas Kerja Rincian Transaksi dan Penjelasan terkait Sengketa Objek PPN KMS;

2. Bukti Dokumen terkait Transaksi pada Akun Fixed Asset Under Construcion (FAUC) yang menjadi sengketa yang terdiri dari Invoice, PO, Faktur Pajak, Bukti Potong PPh Pasal 23, Rekening Koran;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Uji Bukti berpendapat sebagai berikut:

bahwa Terbanding menjelaskan bahwa koreksi DPP KMS untuk Masa Pajak Juli 2017, angka sengketa adalah sejumlah Rp107.484.235,00 Pemohon Banding menyatakan bahwa nilai tersebut adalah Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan terdapat perbedaan saldo komersil antara Terbanding dan Pemohon Banding karena perbedaan penggunaan kurs sejumlah Rp24.265,00 (Saldo Komersil Pemohon Banding Rp107.508.500,00 dikurangi Saldo Komersil Terbanding Rp107.484.235,00,00);

Tanggapan Terbanding:

a. bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti berupa Voucher Document (journal), Purchase Order, nota, dan bukti pembayaran atas transaksi pembelian pipa tanggal 15 Juli 2017 sejumlah Rp107.508.500,00, sedangkan nilai koreksi adalah sebesar Rp107.484.235,00;

b. bahwa dokumen bukti tersebut membuktikan adanya pembelian material, yang mana material tersebut dapat digunakan untuk melakukan kegiatan membangun sendiri. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor

163/PMK.03/2012, definisi kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;

c. bahwa dasar koreksi Terbanding senilai Rp107.484.235,00 adalah diambil dari akun General Ledger Pemohon Banding sendiri;

d. bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan, keterangan yang tertera adalah “Samsung 60” smart LED” dsb, keterangan tersebut adalah sama dengan keterangan pada akun GL yang menjadi dasar koreksi Terbanding;

e. bahwa argumentasi yang disampaikan Pemohon Banding ini berbeda dengan argumentasi yang disampaikan di dalam surat Bandingnya. Di dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding menyampaikan argumentasi dan foto bangunan yang berbeda dengan yang disampaikan saat Uji Bukti;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Uji Bukti berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi koreksi Terbanding adalah akun FAUC yang terdiri dari saldo awal akun FAUC dan mutasi debet akun FAUC pada tahun berjalan. Bahwa koreksi Terbanding pada akun FAUC sebesar Rp6.849.844.501,00 terdiri dari nilai saldo awal akun FAUC sebesar Rp2.216.616.730,00 ditambah dengan mutasi debet pada tahun berjalan sebesar Rp4.633.227.771,00. Berikut perhitungan atas nilai koreksi Terbanding:

- Saldo Awal akun Fixed asset under construction (1 Masa: Rp2.216.616.730,00 Januari)

- Mutasi debet akun Fixed asset under construction pada Rp4.633.227.771,00 Tahun Berjalan (9 Masa)

Total KoreksiRp6.849.844.501,00 bahwa saldo awal akun Fixed Asset Under Construction sebesar Rp2.216.616.730,00 yang turut diperhitungkan Terbanding merupakan saldo atas akun Fixed Asset Under Construction pada tahun sebelumnya (2016). Penambahan saldo awal tersebut tidak relevan dengan koreksi PPN KMS untuk tahun berjalan (2017) karena saldo awal tersebut merupakan transaksi yang telah dicatat pada

pembukuan tahun sebelumnya (2016) dimana untuk tahun pajak 2016 telah dilakukan pemeriksaan sampai terbit putusan pengadilan pajak yang hasilnya adalah tidak terdapat koreksi Objek PPN KMS;

bahwa apabila Terbanding melakukan koreksi atas DPP Objek PPN KMS atas akun Fixed Asset Under Construction untuk Tahun Pajak 2017, seharusnya yang menjadi koreksi atau yang diperhitungkan hanyalah atas akun Fixed Asset Under Construction tahun berjalan (2017), yaitu senilai Rp4.633.227.771 (Rp6.849.844.501- Rp2.216.616.730) dikurangi juga dengan Objek yang telah dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPh Pasal 23 yang dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Perhitungan atas Nilai Sengketa PPh Pasal 4 Ayat (2) dan PPN KMS pada akun FAUC

Menurut Terbanding IC

Uraian {A} (B) Menurut

Penetapan Kondisi yang Pemohon

Koreksi PPN KMS seharusnya Banding

Salde Awal Akin FAUC 2.216 616.730

Matas! Debet Akur FAUC (dikurangi sisi A833.227.771| 4.633.227.971] 4632527771 kredit yarg merudakan reklasi

Ikjok PPh P Ara cm Peretar . -.t..

Objek PPh Pasal Idi Cm Penetapan (1.319.526.725j | ji.318,538.725:

Terkandir2

Objek PPh Pasal 23 fm Pemohergarding | | | 097.278.4573

Nor Chiek KMS - Pembe.iar Baran2 cfm o | (2.216.264.5893

Pemahcr Barding "

Selisih/Maksimal Objek PPN KMS yang dapat ditetapkan olen Terbanding 6.849.894.501 3.313.691.046 bahwa berdasarkan tabel di atas dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa saldo akun FAUC ditetapkan oleh Terbanding menjadi objek PPN KMS dan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan perhitungan sebagaimana pada kondisi A dimana Terbanding menjumlahkan saldo awal dan mutasi Debet akun FAUC sebagai objek PPN KMS;

bahwa seharusnya untuk penetapan KMS (kondisi B), saldo awal akun FAUC dikeluarkan dari perhitungan. Kemudian atas mutasi Debet akun FAUC, seharusnya dikurangkan terlebih dahulu dengan penetapan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Terbanding, sehingga saldo maksimal yang dapat menjadi sengketa untuk objek PPN KMS adalah sejumlah Rp3.313.641.046,00 (Mutasi debet akun FAUC Rp4.633.227.771,00 dikurangi Nilai Penetapan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam akun FAUC Rp1.319.586.725,00);

bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa kondisi C adalah kondisi menurut Pemohon Banding yang sebenarnya atas akun FAUC dimana mutasi debet akun FAUC sejumlah Rp4.633.227.771,00 dalam tahun berjalan dikurangkan terlebih dahulu dengan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2017, serta dikurangkan juga dengan Objek PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh Pemohon Banding. Selain itu, pengurangan selanjutnya adalah atas pembelian barang yang merupakan Non Objek PPN KMS sehingga Objek PPN KMS menurut Pemohon Banding adalah NIHIL;

bahwa pada saat Uji Bukti, Pemohon Banding menyampaikan dokumen pembuktian berupa Kertas Kerja Rincian Transaksi dan Penjelasan terkait Sengketa Objek PPN KMS serta Dokumen Closing Pemeriksaan atas Sengketa Pajak Tahun 2016; bahwa koreksi atas DPP Objek PPN barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp6.849.844.501,00 terdiri atas koreksi 10 (sepuluh) masa pajak dengan rincian sebagai berikut:

Awali

5 Mei 150.432.832 3.788.657

11 | November 1.467.577 078 29) 450.241

Total =| «6,8 49.844.501 | 136.996.890) bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa Objek PPN KMS atas akun Fixed asset under construction (FAUC) yang dikoreksi oleh Terbanding dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Laga [Iver | sena Tae papan oo feet LA ALA eee 1 pet waras bahwa penjelasan atas setiap koreksi Objek PPN KMS (sesuai dengan Tabel Kategori Objek PPN KMS di atas) untuk Masa Pajak Juli 2017 dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya senilai Rp107.484.235,00 bahwa atas koreksi Terbanding terkait dengan objek PPN KMS atas Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Adapun pembuktian yang Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

bahwa rincian koreksi Pembelian Smart TV dan Perlengkapannya berdasarkan Masa Pajak wpe = 7 o

Zz ~ ian :

a - aw | Fs Ii

TIME ee .

Po ft eens ces a seer era bahwa berdasarkan tabel di atas, koreksi Objek PPN KMS atas Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya untuk 2 Masa Pajak adalah senilai Rp129.622.753,00 yang merupakan koreksi Non KMS atas Pembelian Barang;

bahwa atas sengketa pajak Masa Pajak Juli dan Desember berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh sengketa Objek PPN KMS tersebut merupakan Transaksi Pembelian Barang;

bahwa selanjutnya, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat untuk nilai sengketa Masa Pajak Juli senilai Rp107.484.235,00 yang ditetapkan sebagai Objek PPN KMS merupakan transaksi pembelian barang yang rinciannya dapat Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

bahwa rincian transaksi Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya atas nilai Non KMS-Pembelian Barang Masa Juli 2017

Sapa rn . 1 -

- 1 AS bedi) bien |e Kos emelf Laat wa wr a a Lae le, a an E Mata | ee i nt He ed

Sumber: General Ledger (GL) Pemohon Banding dan Kertas Kerja Pemeriksa/Terbanding (KKP)

Catatan: terdapat perbedaan saldo komersil antara Terbanding dan Pemohon Banding karena perbedaan penggunaan kurs sebesar Rp24.265,00 (Saldo Komersil Pemohon Banding Rp107.508.500,00 dikurangi Saldo Komersil Terbanding Rp107.484.235,00);

bahwa erdasarkan perhitungan di atas dapat Pemohon Banding jelaskan bahwa atas koreksi senilai Rp107.484.235,00 merupakan Pembelian Barang berupa SmartTV dan Perlengkapannya. Bahwa koreksi Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya adalah trasaksi atas pembelian barang berupa inventaris kantor untuk bidang IT, adapun barang tersebut meliputi video converence merk CISCO, Floorstand Bracket, Smart TV, Hard Disk, dan barang pendukung lainnya, bukan terkait dengan pembelian barang yang ditujukan untuk pembangunan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 163 Tahun 2012 sehingga atas pembelian SmartTV dan Perlengkapannya tidak memenuhi syarat kumulatif Pasal 2 ayat (4) PMK No. 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

bahwa berdasarkan kertas kerja Uji Bukti PPN KMS yang Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding telah menyampaikan jurnal atas transaksi Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya sampai dengan jurnal reklas ke aset tetap. Berdasarkan jurnal reklas ke aset tetap tersebut dapat diketahui bahwa atas transaksi Pembelian CCTV sebesar Rp129.630.710,00 (yang menjadi sengketa) yang dicatat pada akun FAUC pada akhirnya akan direklas ke akun aset tetap 1600900-Computer, Electronic;

bahwa dengan demikian, pada faktanya Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa atas transaksi Pembelian SmartTV dan Perlengkapannya senilai Rp107.484.235,00 adalah terkait dengan transaksi pembelian barang yang tidak diperuntukan untuk pembangunan konstruksi teknik sehingga atas transaksi pembelian barang tersebut bukan merupakan objek PPN KMS. Oleh karena itu Pemohon Banding memohon agar koreksi Objek PPN KMS senilai Rp107.484.235,00 dapat dibatalkan seluruhnya;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa seluruh transaksi pada akun FAUC yang menjadi koreksi Terbanding tidak ada yang memenuhi persyaratan kumulatif sebagai Objek PPN KMS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sehingga seharusnya atas koreksi di atas mohon agar dibatalkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan atas alat bukti berupa bukti pendukung yang disampaikan dalam persidangan dan uji bukti Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas akun General Ledger Pemohon Banding atas akun Fixed Assets Under Construction (FAUC) koreksi Terbanding sejumlah Rp6.849.844.501,00 atas data Akun FAUC tersebut Pemohon Banding tidak dapat memberikan rincian nilai dan dokumen pendukung dan tidak dapat memberikan penjelasan rincian secara detail atas masing-masing aset yang sedang dalam pembangunan;

bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan dokumen dan penjelasan perincian koreksi pada saat pemeriksaan sampai dengan uji bukti dalam proses persidangan dan atas Laporan Keuangan yang menjadi lampiran dalam SPT PPh Badan tahun 2016 diketahui bahwa saldo akhir Aset Dalam Penyelesaian (FAUC) dalam setahun terdiri dari nilai saldo awal akun FAUC sejumlah Rp2.216.616.730,00 dan mutasi debet FAUC pada tahun berjalan sejumlah Rp4.633.227.771,00 dengan total sejumlah Rp6.849.844.501,00 sedangkan Nilai Saldo Awal Akun FAUC sejumlah Rp2.216.616.730,00 yang dikoreksi Terbanding adalah merupakan saldo akhir akun FAUC pada tahun sebelumnya Tahun 2016;

bahwa berdasarkan penambahan Saldo Awal tersebut tidak relevan dengan koreksi PPN KMS untuk tahun berjalan (2017) karena saldo awal tersebut merupakan transaksi yang telah dicatat pada pembukuan tahun sebelumnya (2016) dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding dan telah terbit Putusan Pengadilan Pajak yang hasilnya tidak terdapat koreksi atas objek PPN KMS;

bahwa apabila Terbanding melakukan koreksi atas objek pajak PPN KMS untuk Tahun Pajak 2017 seharusnya menggunakan angka sejumlah Rp4.633.227.771,00 (6.849.844.501,00 - 2.216.616.730,00) dikurangi objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan objek Pasal 23 yang sudah dipotong dan juga non objek PPN sehingga menjadi Nihil sebagaimana perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Menurut Terbanding (ti

Uraian {A] kB) Menurut

Penetapan Kondisi yang Pemohon

Koreksi PPN KMS seharusnya Banding

Salat ka Aku" FALLS Po LAN C, 1

Mutas Debet Ai.” ALC (dikurangi sisi | 1622227771 4633227770 632217374 kredit ang mes Loakan reklas.

c nae ene | O 113193867251 (1.319.585.7253

Terang ca

Ol vk APh Payal 23 cm Pench Sardmp | 0 GC fL0g7 SALA

Kor CEiBx KMS - Perine iar Bagas 7m | 6 Do pone aa 829%

Pemzkzs Baring | , Ta '

Selisih/ Maksimal Objek PPM KMS ye | 6.349. 844.501 3 343.641.016 Q dawar ditetapkan oleh Terbanding bahwa berdasarkan KKP Terbanding koreksi atas DPP Objek PPN barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp6.849.844.501,00 terdiri atas koreksi 10 Masa Pajak Tahun 2017 dengan perincian koreksi per- Masa Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Koreksi PPN KMS per-Masa Pajak

Awal)

5 Met 189.437.5347 3.788.657

11 November | 1.467.577.0278 FAST

... Total | 6.849.844.501 | 136.996.890 bahwa total koreksi Terbanding terbukti merupakan Akun FAUC yang terdiri dari Saldo Awal Akun FAUC dan mutasi debet FAUC pada tahun berjalan terbukti bahwa Objek PPN KMS atas akun Fixed asset under construction (FAUC) yang dikoreksi oleh Terbanding dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel Kategori Objek PPN KMS

Spear Donat tyes sana | Lola Ing pete ee

bahwa berdasarkan tabel koreksi objek PPN KMS tersebut diatas atas mutasi debet akun FAUC, seharusnya dikurangkan terlebih dahulu dengan penetapan Objek PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Terbanding sejumlah Rp1.319.586.725,00 yang atas penetapannya telah Pemohon Banding setujui, sehingga saldo maksimal yang dapat menjadi sengketa untuk objek PPN KMS adalah sejumlah Rp3.313.641.046,00 (Mutasi debet akun FAUC Rp4.633.227.771,00 dikurangi Nilai Penetapan Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam akun FAUC Rp1.319.586.725,00) dan terbukti setelah dikurangkan dengan objek Pasal 23 yang sudah dipotong dan dilaporkan kemmudian dikurangkan dengan non objek PPN menjadi NIHIL; bahwa berdasarkan fakta persidangan dari hasil penelitian Terbanding atas Laporan Keuangan Pemohon Banding tahun 2016 yang menjadi lampiran SPT PPh Badan diketahui Saldo Akhir Aset Dalam Penyelesaian adalah USD164,975 (kurs 13.415) sejumlah Rp2.213.139.625,00 angka tersebut diakui Terbanding mendekati nilai yang dilaporkan Pemohon Banding sebagai Saldo Awal FAUC Tahun 2017 sejumlah Rp2.216.616.730,00 dengan demikian Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa nilai koreksi Terbanding adalah merupakan Saldo Awal FAUC; bahwa dengan demikian koreksi atas DPP Objek PPN barang dan Jasa atas Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp6.849.844.501,00 selama tahun pajak 2017 yang terdiri atas koreksi 10 Masa Pajak Tahun 2017 Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding atas objek PPN barang dan jasa di tahun 2017 sejumlah Rp6.849.844.501,00 karena untuk saldo awal akun FAUC tidak termasuk dalam perhitungan dikarenakan telah ditetapkan sebagai objek PPN KMS untuk tahun-tahun sebelumnya (2016) dan untuk tahun 2016 telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya tidak terdapat koreksi PPN KMS dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena sudah diputus sampai dengan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa Tahun 2016; bahwa berdasarkan data, dokumen dan fakta persidangan serta peraturan perundang undangan yang berlaku terkait materi sengketa yaitu bronjong kawat yang menurut Terbanding termasuk dalam kriteria bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PMK 163/2012 menurut Pengadilan Pajak sudah tidak relevan lagi untuk dikoreksi karena objek PPN KMS tersebut terbukti merupakan objek di tahun 2016 dan tidak dilakukan koreksi yang hasilnya sudah

dilakukan pemeriksaan dan dikeluarkan putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap;

bahwa dengan demikian menurut Pengadilan Pajak seluruh transaksi pada akun FAUC yang menjadi koreksi Terbanding dalam sengketa banding ini tidak ada yang memenuhi persyaratan kumulatif sebagai Objek PPN KMS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 163 Tahun 2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pemeriksaan tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan dalil bantahannya atas koreksi DPP Kegiatan Membangun Sendiri sejumlah Rp107.484.235,00;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas koreksi DPP PPN Kegiatan Membangun Sendiri untuk Masa Pajak Juli 2017 sejumlah Rp107.484.235,00;

bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1e) Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa alat bukti dapat berupa: pengetahuan Hakim, yang mana dalam Pasal 75 disebutkan bahwa pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya;

bahwa berdasarkan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim; bahwa berdasarkan memori Penjelasan Pasal 78 disebutkan bahwa Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti dan dalil yang relevan dengan pokok sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut TerbandingRp107.484.235,00

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan PajakRp107.484.235,00 -

Dasar Pengenaan Pajak menurut Pengadilan PajakRp0,00

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00455/KEB/PJ/WPJ.27/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Kegiatan Membangun Sendiri Nomor 00006/257/17/332/21 tanggal 20 Mei 2021 Masa Pajak Juli 2017, atas nama PT KUANSING INTI MAKMUR, NPWP 02.360.785.6-332.000, beralamat di Dusun Tanjung Belit Jujuhan Kab. Bungo Jambi, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada Hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Nany Wartiningsih, S.H., M.Si sebagai Hakim Ketua, Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A. dan Arief Sultony, Ak., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak) pada Hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu oleh Aditya Kusuma Rachman, S.E. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Benny Fernando Tampubolon, S.E., M.M., M.Ak., M.Hum., C.A.Nany Wartiningsih, S.H, M.Si.

Ditandatangani Secara Elektronik

Arief Sultony, Ak., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Aditya Kusuma Rachman, S.E.