PUT-013742.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-013742.16/2021/PP/M.XVIIIB Tahun 2025

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2018 Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 013742.16/2021/PP, antara:

PT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA, NPWP

01.070.689.3-058.000, beralamat di Taman Tekno Blok D Nomor 1, Sektor XI BSD City, Tangerang Selatan, 15314, dalam hal ini diwakili oleh Dewinta Prasetyowati jabatan Direktur,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Purwoko Ary Wibowo

Izin Kuasa Hukum : KEP-184/PP/IKH/2021 tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor JKT/LCSI- TAX/149/2022 tanggal 21 Juni 2022;

2. Nama: Grace Febrina

Izin Kuasa Hukum : KEP-953/PP/IKH/2020tanggal

28 November 2020

berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor JKT/LCSI- TAX/193/2022 tanggal 25 Juli 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 10120, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Irfandi / 19811121 200901 1 009

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP

2. Nama/NIP: Freddi Wahyono / 19850712 200901 1 005 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP

3. Nama/NIP: Isnaini Rasad/ 19860112 200710 1 001

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1638/PJ.07/2023 tanggal 16 Februari 2023,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN- 500/PP/BR/2022 tanggal 12 April 2022 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PEN-024/PP/Ucp/2025 tanggal 18 Februari 2025;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor JKT/LCSI- TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB- 418/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor JKT/LCSI- TAX/76/2022 tanggal 21 Maret 2022,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2018 Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor JKT/LCSI- TAX/412/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Ate Pengusaha

oe Deskrpsi Kena Fajak

1. Dasar Pengenaan Pajak

a, Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.l, Ekspor 0

a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri 0

a3, Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN »

2.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a

a.5, Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN d

a6, Jumlah (a. ita 2+a.d+a.4+a.5) if

b. Alas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0

; oc. Jumlah Seluruh Penyerahan fa 6+b) Oo

d, Atas Impor GKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfeatar JP dari Luar Daerah Papean/Perr ungutan Pajak oleh

Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Senciri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang

Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjua belikan:

i d.1. Impor BKP l It)

0.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0

0.3, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pasean 593.623.430

d4 Pemungutan Pajak oleh Pernungut PPN a

0.5, Kegiatan Membangun Serdiri ai

! U.S. Penyerahan atas Aktiva Telap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk a

Diperjualbelikan

df, Lumlah (4.1 atau d.2 atau 0.3 atau d 4 atau 0.5 atau d6) 593.623.330

&. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) O

12. Perhitungan PPN Lebih Bayar

a, Pajak Keluaran yang harus dipunguVdibayar sendiri (tacit x 1.4.2 alau 1.d.7 atau 69489 383

MIHIL)

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor ci muka dalam Masa Pajak yang sama a

r b.2. Pajak Masukan yarg dapat diperhitungkan D

b.3. STP (pokox kurang bayar) 0

b,4. Dibayar dengan NPWP sendiri o

6.5, Lain-tain 89.362 383

ba. Juma. @.1+ 2 + b34 b4 + by 59.362.383

c. Diperhitungkan :

ci. SKPLB

c.2. SKPPKP 0

C3. Jumlah (c1 + 6.2) 0

d. PPN yang seharusnya (dak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUPy:

i d.i. dibayar dengan NPWP pihak lain q

d.2. dibayar dengan NPWP send ri a

d.3. Telah dipungut if]

d4. Jumlah (4.1 + d.2 + d.3) 0

4, Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - ¢.3) atau (d.4)) 59.362 943

jf. Jumlah seritungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutangte - a) 0

4. Kelebihan Pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya n

b. Dikompeasasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan) G

c. Jumlah (a + b} La)

4, Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f- 3.c} 2

Berdasarkan hal di atas, masa:

"Jumlah pzak yang lebih bayar menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp. 5.429.654:

«Jumlah pajak yang lebih baya” menurut Perhitungan Wajib Palak sebesar Rp. &

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021, menyatakan menolak dan mempertahankan jumlah pajak yang lebih dibayar, dengan perhitungan sebagai berikut:

OP. ath HARU NA

aE IEEE BNN tu Ka OS Gn

Samba vr ep eas. Werks

PP Aa Cikeas

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 (diantar langsung);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2018 Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. bahwa Surat Banding ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;

2. bahwa Surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding yaitu Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 diterima pada tanggal 9 September 2021;

Pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

1. bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;

2. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

Pemenuhan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

bahwa Surat Banding ditanda tangani oleh Dewinta Prasetyowati jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 88 tanggal 21 Januari 2021;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;

Mengenai Ketetapan Semula Dan Keputusan Yang Dibanding

bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Februari 2018 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Deskripsi

W

ajib

Pajak

F

isk

u

s

Se

lis

ih Dasar Pengenaan Pajak

1

.

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.1. Ekspor

0

0

0 a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri

0

0

0 a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

0

0

0 a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

0

0

0 a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

0

0

0 a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

0

0

0

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

0

0

0

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

0

0

0

d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak

oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelik

an:

d.1. Impor BKP

0

0

0 d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

0

0

0 d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

5

93.6

23.83

0

5

3

5

.32

7

.1

9

4

5 8.2

96

.6

3 6

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN

0

0

0 d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

0

0

0 d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak

0

0

0 Untuk Diperjualbelikan

d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)

5

93.6

23.83

0

5

3

5

.32

7

.1

9

4

5 8.2

96

.6

3 6

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

0

0

0 Perhitungan PPN Lebih Bayar

2

.

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau

59.3

62.38

3

5

3

.53

2

.7

1

9

5.8

29

.6

6 4

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

0

0

0 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

0

0

0 b.3. STP (pokok kurang bayar)

0

0

0 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

0

0

0 b.5. Lain-lain

59.3

62.38

3

5

9

.36

2

.3

8

3

0 b.6. Jumlah (b.1+ b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

59.3

62.38

3

5

9

.36

2

.3

8

3

0

c. Diperhitungkan :

c.1. SKPLB

0

0

0 c.2. SKPPKP

0

0

0 c.3. Jumlah (c.1 + c.2)

0

0

0

d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

d.1. dibayar dengan NPWP pihak lain

0

0

0 d.2. dibayar dengan NPWP sendiri

0

0

0 d.3. Telah dipungut

0

0

0 d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)

0

0

0

e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))

59.3

62.38

3

5

9

.36

2

.3

8

3

0

f. Jumlah peritungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang(e - a)

0

5

.82

9

.6

6

4

5.8

29

.6

6 4

Kelebihan Pajak yang sudah :

3

.

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

0

0

0

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …….. (karena pembetulan)

0

0

0

c. Jumlah (a + b)

0

0

0 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)

4

.

0

5

.82

9

.6

6

4

5.8

29

.6

6 4

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor JKT/LCSI- TAX/412/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang pada intinya Pemohon Banding

tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas dan menurut Pemohon Banding perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut;

Deskripsi

W

ajib

Paja

k

Da

sar Pengenaan Pajak

1

.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.

a.1. Ekspor

0

a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri

0

a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

0

a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

0

a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

0

a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

0

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

b.

0

Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

c.

0

Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah

d.

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak

oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelik

an:

d.1. Impor BKP

0

d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

0

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

5

9

3.6

23.8

3

0

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN

0

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

0

d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak

0

Untuk Diperjualbelikan

d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)

5

9

3.6

23.8

3

0

e.

Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

0

Pe

rhitungan PPN Lebih Bayar

2

.

a.

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau

5

9.3

62.3

8

3

Dikurangi :

b.

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

0

b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

0

b.3. STP (pokok kurang bayar)

0

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

0

b.5. Lain-lain

5

9.3

62.3

8

3

b.6. Jumlah (b.1+ b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

5

9.3

62.3

8

3

Diperhitungkan :

c.

c.1. SKPLB

0

c.2. SKPPKP

0

c.3. Jumlah (c.1 + c.2)

0

d.

PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

d.1. dibayar dengan NPWP pihak lain

0

d.2. dibayar dengan NPWP sendiri

0

d.3. Telah dipungut

0

d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)

0

e.

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))

5

9.3

62.3

8

3

f.

Jumlah peritungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang(e - a)

0

Ke

lebihan Pajak yang sudah :

3

.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

a.

0

Dikompensasikan ke Masa Pajak …….. (karena pembetulan)

b.

0

Jumlah (a + b)

c.

0

Ju

mlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)

4

.

0

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkanSuratKeputusanTerbandingNomorKEP- 02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 dengan perhitungan sebagai berikut:

D(

itam

ab.)nahgi/

Se(Rm

ula

M

(e nja

)d

i N

o

.

Uraian

d

ik(u

rp

)

p.)

Rp. R

1

.

P

P

N

yang Ku

r

ang/(Le

b

ih) B

a

y

a

r

-5

.82

9

.

6

6

4

0

-

5 .82

9 .6

6 4

2

.

S

a

n

ksi Bung

a

Pasal 1

3

(2)

K

U

P

0

0

0 3

.

S

a

n

ksi Kena

i

kan Pas

a

l 13

(3

)

K

UP

0

0

0 Jh

ua

rm

lah paja

k)

yang m

a

sih

4

.

-5

.82

9

.

6

6

4

0

-

5 .82

9 .6

6 4

us/(lebih

dibayar

Mengenai Pokok Sengketa Dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00

Menurut Terbanding:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PPN atas pemanfaatan JKP dari LDP sebesar Rp5.829.634,00;

bahwa berdasarkan KKP indeks Q.1 diketahui bahwa objek PPN yang menjadi pokok sengketa dimaksud terkait dengan SSP sebagai berikut:

. al Te -

PR | : wae, sore | neo ' | : i an

. “he th GTA, Sa adegan : ray Tho. tet . .

. Lha “1. aa toa a) an aan ue

1 . oa : . ae > ” — : . 7 " i

bahwa koreksi atas objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ini berkorelasi dengan koreksi atas pembayaran kepada afiliasi pada sengketa keberatan PPh Badan, sehingga Terbanding mendasarkan hasil penelitian pada Laporan Penelitian keberatan PPh Badan;

bahwa jasa intra-group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadap koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00, dengan argumentasi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh kewajiban PPN dan melaporkannya. Koreksi Terbanding tidak didukung minimal dua alat bukti; bahwa Pajak Masukan yang bersumber dari SSP Pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00 sehubungan dengan pembayaran Jasa kepada pihak luar negeri di mana

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN atas pembayaran tersebut, terutang PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean;

bahwa sejalan dengan tanggapan Pemohon Banding berkaitan dengan koreksi Fiskal Positif atas Biaya Intercompany expense, Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan 3M dari Pemohon Banding sehingga dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto dan pembayaran atas PPN sehubungan dengan biaya tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bagi Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPN;

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding bahwa ”jasa intra-group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk.” hanya didasarkan atas asumsi dan tidak didukung bukti sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

bahwa fiskus sebagaimana Pada Risalah Pembahasan nomor 8 huruf c dalam penjelasan koreksi PPh 26 menyatakan bahwa:

”Pemeriksa Setuju atas tanggapan Wajib Pajak, bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bukan lah kepemegang saham dari wajib pajak. Sehingga reclass ke Objek Deviden tidak dapat dipertahankan.”

bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding mengakui DPP PPh Pasal 26 adalah bersumber dari biaya royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Vendor Luar Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah DPP PPN atas royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri sudah sama dengan DPP PPh 26 yang sudah diakui oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Pemohon Banding melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar

Daerah Pabean sebesar 10% dari DPP PPN yang juga menjadi DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri;

bahwa pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN merupakan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam penghitungan PPN terutang;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Banding menyatakan koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00 adalah tidak tepat karena melanggar ketentuan UU yang berlaku dan memberikan ketidakpastian hukum perpajakan, oleh karena itu Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

bahwa biaya jasa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilankenapajak.Jasatersebutberkaitandengan penghasilan/peredaran usaha yang merupakan objek pajak dan terutang PPN Keluaran, sehingga sudah seharusnya PPN Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

2. Koreksi Terbanding atas PPN Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00 adalah tidak tepat karena pembayaran PPN atas

Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN merupakan kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding. Di samping itu, biaya jasa yang menjadi dasar pengenaan PPN tersebut berkaitan dengan penghasilan/peredaran usaha yang merupakan objek pajak dan terutang PPN Keluaran dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, PPN Masukan atas jasa tersebut sepatutnya dapat dikreditkan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

DeskripsiWajib Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.1. Ekspor0

a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri0

a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN0

a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut0

a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0

a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)0

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN0

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)0

d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak

oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:

d.1. Impor BKP0

d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean0

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean593.623.830

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN0

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri0

d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak

0

Untuk Diperjualbelikan

d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)593.623.830

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)0

2. Perhitungan PPN Lebih Bayar

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau59.362.383

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama0

b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan0

b.3. STP (pokok kurang bayar)0

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri0

b.5. Lain-lain59.362.383

b.6. Jumlah (b.1+ b.2 + b.3 + b.4 + b.5)59.362.383

c. Diperhitungkan :

c.1. SKPLB0

c.2. SKPPKP0

c.3. Jumlah (c.1 + c.2)0

d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

d.1. dibayar dengan NPWP pihak lain0

d.2. dibayar dengan NPWP sendiri0

d.3. Telah dipungut0

d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)0

Halaman 14 de.aJrui m5l3ahhpaajalakmyaangnd.aPpaut dtuipserahnituNngokmano((br.6P-Uc.T3)-a0ta1u3(d7.44))2.16/2021/P59P.3/M62..3X8V3 IIIB Tahun 2025

f. Jumlah peritungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidPakTterLuatanndg(me -aa)rk Concurrent0Solusi Indonesia

3. Kelebihan Pajak yang sudah :

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …….. (karena pembetulan)0

c. Jumlah (a + b)0

4. Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)0

Deskripsi

Wajib

Pajak

Dasar Pengenaan Pajak

1

.

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

a.1. Ekspor

00000000

a.2. Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri

a.3. Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)

d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah

Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak

oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas

Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

:

d.1. Impor BKP

00

d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean

d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

593.6

23.83000

d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN

d.5. Kegiatan Membangun Sendiri

d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak

0

Untuk Diperjualbelikan

d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)

593.6

23.8300

e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

Perhitungan PPN Lebih Bayar

2

.

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau

59.3

62.383

b. Dikurangi :

b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama

0000

b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

b.3. STP (pokok kurang bayar)

b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri

b.5. Lain-lain

59.3

62.383

b.6. Jumlah (b.1+ b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

59.3

62.383

c. Diperhitungkan :

c.1. SKPLB

000

c.2. SKPPKP

c.3. Jumlah (c.1 + c.2)

d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):

d.1. dibayar dengan NPWP pihak lain

0000

d.2. dibayar dengan NPWP sendiri

d.3. Telah dipungut

d.4. Jumlah (d.1 + d.2 + d.3)

e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6 - c.3) atau (d.4))

59.3

62.3830

f. Jumlah peritungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang(e - a)

Kelebihan Pajak yang sudah :

3

.

a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

0000

b. Dikompensasikan ke Masa Pajak …….. (karena pembetulan)

c. Jumlah (a + b)

Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f - 3.c)

4

.

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-418/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwasehubungandengansuratWakilPaniteraNomor U-013742.16.2021/PAN.Wk/2021 tanggal 10 Desember 2021 berkenaan dengan surat banding dari Pemohon Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021 hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

Penelitian Persyaratan Formal

1. Persyaratan Formal

bahwa berdasarkan penelitian surat banding pemohon banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 2 Desember 2021 diketahui hal-hal sebagai berikut:

YaTidak

a. bahwa banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa

√

Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

b. bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

√

tanggal diterimasurat keputusan yang dibanding;

c. bahwa banding diajukan di luar jangka waktu 3 (tiga) bulan

karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding dengan

dilampiri bukti pendukung adanya keadaan di luar kekuasaan

Pemohon Banding;

d. bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat

√

banding;

e. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang

√

jelas;

f.bahwa banding diajukan dengan mencantumkan tanggal

√

diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 yang

diterima tanggal 9 Desember 2021;

g. bahwa surat banding dilampiri salinan surat keputusan yang

dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-√

02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021;

h. Bukti Pembayaran:

Untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya:

1) bahwa surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak

yang masuh harus dibayar sesuai dengan yang telah√

disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

2) bahwa surat banding tidak dilampiri bukti pembayaran pajak

karena tidak ada pajak yang masih harus dibayar yang

disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

i.bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Dewinta Prasetyowati

selaku

1) Pemohon Banding

2) Ahli Warisnya

3) Pengurus yang berkedudukan di Indonesia√

4) Pengurus yang tidak berkedudukan di Indonesia

5) Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus

j.bahwa penandatangan surat banding

1) Berkedudukan di Indonesia√

2) Melampirkan bukti keberadaan pada saat penandatanganan

surat banding

k. bahwa surat/skp/keputusan*) yang diajukan banding bukan

√ merupakan objek yang dapat diajukan banding;

2. Kesimpulan Pemenuhan Persyaratan Formal

bahwa hal-hal yang diuraikan pada angka 1, maka Permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasa 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas Keberatan

bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Februari 2018 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-00240/WPJ.07/KP.0605/RIK.SIS/2020 tanggal 8 Juli 2020;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor JKT/LCSI-TAX/412/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang diterima Penanaman Modal Asing Lima tanggal 7 Oktober 2020 berdasarkan berdasarkan LPAD Nomor PEM:05008474/WPJ.07/KP.0603/2020 tanggal 9 Oktober 2020;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02912/KEBIWPJ.07/2021 tanggal 06 September 2021 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 09 Juli 2020 Masa Pajak Februari;

Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari pemohon banding sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Urajan Keputusan Pemohon Diajukan :

PPN atas Pemanfaatan

1. | JKP dari Luar Daerah 53.532.719 59.362.383 5.829.664

Pabean

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021;

Menurut Terbanding

1. Dasar Hukum

Pasal 12 ayat (3) UU PPN

Pasal 1A ayat (1) UU PPN

Pasal 4 ayat (1) UU PPN

PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa

2. Hasil Penelitian

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (koreksi PPN atas pemanfaatan JKP dari LDP sebesar Rp5.829.664,00) sebagai berikut: Soa UT Alan Ae AC! MI RAB MAC mipenteriksak

Objek PPN 59.962.383 53.532.719

bahwa Pemohon Banding berdasarkan surat keberatan menyatakan bahwa objek PPN sebesar Rp5.829.664,00 dimaksud merupakan objek PPN atas pembayaran royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak luar negeri; bahwa identifikasi substansi objek PPN yang menjadi sengketa:

bahwa berdasarkan KKP indek Q.1 diketahui bahwa objek PPN yang menjadi pokok sengketa dimaksud terkait dengan SSP sebagai berikut:

iFes 1 2013 .

(“Sie HALL ENERGY SERVICES

2/7045 RAE WORLOWADE LID Ou BAN

alsz2g HALL BUSINESS SERVICES | 1419212018

Da past HAL WORLOWICE LTO DUBAI 2 7a1 As eel ana

FIT ASIAEHERGY SERVICES: In KAT

7 Glave? HALL ENERGY SERVES JIYECRETS HUBS

(Oo Spns2 heal ENERGY SERVICES. 1 DASHES SMB, Downgtos) 22m) ease tao paul 2sma

alaron HALL BUSINEES SERMCES ! ISO 27EHRIGNG GES

Olangn HALL BUSMESS SERVICES bsseaeepgee Dual haute} names) a 7A7.THG

12/8162 HALL ENERGY SERVICES | tamer) 10-537 549 [__sazsia| tosaast| 4.984 354]

nr Teese) —eisoruseol —arsezase | ms0pang!

VOEARAENERGY SEMVKES __—([AABSARCKIFHeRa | asmoro) aya 418 00 | sararegso] manms| mann)

T—4efrose HAL WORLEWADE LTD Owaall _[ANEZeRTTQeACLIES ting aio) tabasco] tebe] 50.83]

lamsnai BUSYIESS SEeMcES oo egoraruyusmmna

yura : ee) eee

bahwa berdasarkan perincian diatas maka diketahui bahwa koreksi objek PPN yang menjadi pokok sengketa, terkait dengan pembayaran kepada Hall Energy Services, Halliburton Business Services, Hal Worldwide Ltd Dubai, Asia Energy Services, Halliburton Energy Services;

Subsidiaries (et:

Asat Hallburtoms IglegA lose 1D-K Kings eith de SEC. Ertibil 21.3 tats the Showing as sLosdaianes of Haliburton Co 3

a Bred nerngtonal mod LOC (Lied Sales, Dea! ‘ Halte Las Auta LA LLG tListed Bates, Dosa

+ BIC Badings US) UC ned Sates, Diare) « Hatha stsa bong ng Series Haul

@ Bavitatten Barbados] Pnesimeris 201 (Berbadas) ’ Hafbasonturentouy Haicings Sati jLivembour]

+ Ha iusten Alfikates, LLC (Ur‘ad Slates, Pelangi ‘ Hettetabverdourg Ktamadiale Sa A (Lixarheang)

4 Ha hutan Ag [Moree] ‘ Hein Karaan Hotdens GY (iterasi)

a Malouten Braet Pelangi DM Malahan) « Hairy Creralons Meena misa Mesa]

«Haus Canada Coop. (Canada, Abeta} ' Haibuesn Chases Liited (bayar sleds]

«Ha Setan Canada Pedas AN (hetheriangs] a Ha chefs Partnsrs Danada ULC Canada albert]

+ Ha. burn Canada Herings, LEC Mita Soe, Deurwary) ' Habart Sev Lila |Sraziif

+ Balam Canada LUD lara #iberah “ Ha abaria U5, Ingaragard Hadisas Ine, (Wide) Sites, Do's yarn)

4 Eatbeccn de Honea, 5 de AL da GM lose) + Hels pede Gb (Sister ani)

7 Bagby Brea! Seratts. Ine, (Lined Slates. Oelaya'e} ' Hes Cerporalen {Urcitd Stakes, Nerate)

+ Mal Sgcon Far Bool Fre LT Aengapasoh , HES Hoda, Inc. Mured States, Detar]

a Bashan Gokal Acitates Raed ngs RV het] 4 Hel Haings BLN (Metrafangsi

a Ban Grog Canada (Canada ‘ Kang Energy Series. Int abad Sates Detawaie)

+ Ha ogrien netaliyngi. Inc (Litled Slales, Delaware] “ Langirask Grephice Carperabon ILr-ind Slaves, Dersaral

a Ha outon [memabaral Hidies (demmada) ‘ Deret Teletorausicalines, LLG {Uicted Stsles, Betavare

1 Aa bude BY (hethetand] 4 Ha burn de Venezu Tens, Van

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018 - Notes To The Financial Statements - 9. Related Parties sebagai berikut:

IT ——T TT “/TYT— MR nan rn ———————-——--—-- ——

9, RELATED PARTIES l

Ta ak mam

Tatereompauy Services Arrectient

nm 15 Gerober 2012, the Company entered into an agrtemeni with Haifiburton Por East Pre. Ltd, known

as CHobal Geadquarters (GO whereas the Company will from time 10 time cequire some or all of

the services as listed in the npreement from GMO. GE will use sunably trained, skilled and competent

personel do pation services, In consideraGon of services to be supplied LG MO winder this aer voment,

the Company aptees ond undertakes to pay GAG an apaual fee equal lo 2.25% of ihe Company's NCT

Vhied Party Revenue less withholiting Gixes withhell by the Company,

Concentration AccOMIM Agr etnberts

On Ocleber 2001, the Company entered into a cash cancentretion agreement with Citibank MAL,

Jakarta anel certain Halliburton Company subsidiures in Indonesia. Under his agree meat, on a daily

basis dhe Company's cash balances are swept ita a WSS cash won gentraltan account Hi the nae ofan

otfiliatz company, PT Haliburtar Indonesa (MI, of Cithbank, The Company carns interest from or

is changed interest by HL, based on ile cash or overdraft balance pusitinmat (34% bo 2.0% Jor USD and

4.8596 19 7.4% for IDR per annum in 2018 and at 096 to 0.77% for USD and 5.75 10 8% Tor IDR per

fmmon in 2U IT. Net interes! charged to the Compeandt during 2015 and 2017 amousied ta USS 2 and

USS 2, respectively,

Software apa Madluterance Services Agreement

Gr 1 January 2005, the Company and Landmark Graphics Corporation (SLO) antered into an

apreemon, whereby LGC appoirgs the Company ash omeeNclusite tepresanuitive of LOC to solicic

1 prospective customers for LOC sefivare and 0 assist LOC in negotiation of customer eoutracls and

diclivery of software and sollwate maintenance ant support services On | January 2015, GC

: transierred Iris aprcement to Hallibunan Worldwide fabled MH GT). The service fees charger to nme

! by the Company during 2018 ancl 2017 cononated to US$ 85 ond US$ FST. respectively,

j Luter-company Scitlement Agreement

The Company partis ipated it an bter company Settlement Agvecincit with (15 abilities thar are owed

or controited by Holliburon Company. Under chis agreement, Hailibunian Company has the right to

cause an offset, of intercampany retcivables and papables amongst its entities. Interest eared Hy the

Company ducing 20178 ond 2017 amaunted co LS 3 and (683 111, respectively.

Significant wansactians with relared payties, nat already disclosed clewhere in these financial

Statenzents, are a8 follows:

a0 1K 20bF

Lk ay US$ G0)

Biseyloasous tharties 46h 533

Data Lampiran Khusus 3B SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018: PERNYATAAN TRANSAKSI TENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

HPAP > me kl

Hama | PTLANQMARK CONCURRENT SOLUSIUDOHESL:

1 DAFTAR PIHAK YANG NEIL) HUBUNGAN ISTIMEWA

O z ernie BUTE 10 01 1002 LEVEL 19 TOWER JALAN Tut if SUPPORT ACT FOR

PSRERRGYSSRRCESSDVGHO RA MUGLA LUMEUR HERGY INDUSTRY 2

UELATAM EUSWESS SERVICES SON RUITE 4001 FA DP LEVEL HG TOWER ELI TU conus BUPPORT cair FOR 5

BHOQANEAINIYE RAK FATAL LUMPUR i ENERGY INCUSTAY

‘ 2 1 SUPPORT ACTEMTY FO

BURTON ENERGI SERVICES INC PSO MSM HOUSTON PRAY ERSUSTON TESAS LL NN ENERGY INDIE | Ft

a LLIBURTOMMORLOMIUE CARY © BAARERSTRASSE S371 SIMTZESLAND E30 chetsrennssparsT — BUPRORF cies 2

brat WASH PERGUCANGAM CAH TAMAN FERNO a JASA PENUNFANG FINYAK

HALUISURTOH INDO IESHA pase ere eat mosisextsica Pa PERLE 2

I MIMETAM TRAH SAKSI DENGAN PHAK YARG MEMILIKI IM BUK CAH 3STIMEWA

PI Fa

1 NEAWIUS PABA LAMBA A DA B 5 | #0619 mamasmane asin uatad PON MROKAWE

Pree aa $$ —_————_—_—— NT RAT RTT aa RR AR RS I na tal cae 1

1 sa oH 5 | sasa inai Mau rena [HOS] SP AROFAATE

2 AT HALUBUATON IN SAMESIA 1 | 2nstjeorpeawe usa rie | HOST APPROPRIATE

4 FALUAUATOS WORLDRADE GonEt ‘ | tas awe

bahwa berdasarkan data di atas, diketahui bahwa dalam menjalankan usahanya, Pemohon Banding melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa koreksi atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ini berkorelasi dengan koreksi atas pembayaran kepada afiliasi pada sengketa keberatan PPh Badan, sehingga Terbanding mendasarkan hasil penelitian pada Laporan Penelitian keberatan PPh Badan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan PPh Badan berdasarkan Data dan Fakta serta ketentuan yang ada, Terbanding menyampaikan bahwa:

a. Pemohon Banding melakukan transaks dengan para pihak yang memiliki HubunganIstimewa,antaralainberupatransaksi penyerahan/pemanfaatan jasa;

b. Terkait transaksi tersebut diatas, Pemohon Banding diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan melakukan Iangkah-Iangkah sebagai berikut:

1) melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;

2) menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;

3) menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan

4) mendokumentasikan setiap Iangkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa Pemohon Banding diwajibkan untuk mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, dokumen, dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan

pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

c. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Pemeriksa menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle), yang memuat informasi mengenai Group Usaha;

d. bahwa Terbanding telah meminta kepada Pemohon Banding untuk meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi berupa Dokumen Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing Documentation) Tahun 2018. Namun sebagaimana halnya dalam proses Pemeriksaan, dalam proses keberatan Pemohon Banding hanya meminjamkan dokumen lokal berupa:

1) PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia_Local File FY 2018;

2) PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia_Local File FY 2018_Appendices;

bahwa dengan demikian sebagaimana telah dinyatakan oleh Tim Pemeriksa bahwa Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti telah menyelenggarakan dokumen induk yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm's length principle) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016;

e. bahwa terkait alasan keberatan Pemohon Banding atas masing-masing pembebanan biaya jasa intra-group tersebut di atas, Tim Peneliti berpendapat bahwa diperlukan bukti pendukung yang menjadi dokumen sumber dan dasar pencatatan atas biaya tersebut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan pengujian kembali atas eksistensi dan manfaat ekonomis atas pembayaran biaya jasa kepada afiliasi;

f. bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Terbanding telah menyampaikan permintaan buku, catatan, data dan informasi melalui surat nomor S- 797/WPJ.07/2021 tanggal 12 April 2021 dan surat nomor S- 991/WPJ.07/2021 tanggal 19 Mei 2021;

bahwa namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon Banding tidak memenuhi permintaan buku, catatan, data dan informasi berupa data/dokumen pendukung terkait keberatan Pemohon Banding atas materi koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar USD551,555.65 untuk masing-masing biaya yang disengketakan tersebut di atas, antara lain dapat berupa:

1) Bukti pendukung terkait transaksi (Invoice, tagihan, bukti pembayaran, dll untuk masing-masing biaya;

2) Detail cost base atau biaya-biaya yang dijadikan dasar tagihan pemberi jasa beserta bukti-bukti pendukungnya;

3) Dokumen terkait proses dan hasil penyediaan jasa, misalnya: time sheet pemberian jasa, laporan analisis, opini, atau arahan tertulis, catatan, dan notula rapat;

4) Uraian mengenai kapasitas pemberi jasa untuk melakukan jasa tersebut misalnya kualifikasi SDM;

5) Aset atau peralatan yang digunakan;

6) Analisis perbaikan kinerja operasional atau administrasi (sebelum dan sesudah adanya pemanfaatan jasa);

bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan eksistensi pemanfaatan jasa serta manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan;

g. Ketentuan terkait:

1) Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Bab IV tentang Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha; Jasa Intra grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Mekanisme pengujian kewajaran pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas jasa dari pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

1) Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan (intra-group service has been rendered) dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak;

2) Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa;

2) bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) junto ayat (2) PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa, mengatur bahwa:

a) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

b) Transaksi sebagaimana dimaksud diatas dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi;

- terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan

- nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa

yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak;

c) bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-501PJ12013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa, BAB 11 Tahapan Pemeriksaan Transfer Pricing, SUB BAB B. Tahapan Pelaksanaan, Angka 3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, diketahui bahwa:

Huruf b. Transaksi Jasa Intra-Grup

Jasa intra-grup adalah aktivitas yang diberikan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha yang memberikan manfaat bagi satu atau lebih anggota lain dalam grup usahanya. Jasa intra-grup dapat berupa jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi dan jasa komersial lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut;

Pada dasarnya keberadaan transaksi penyerahan jasa intra-grup diakui apabila jasa tersebut memberikan manfaat ekonomi atau nilai komersial yang meningkatkan posisi komersial perusahaan penerima jasa (misalnya meningkatkan keuntungan atau menambah efisiensi melalui penurunan beban operasi). Hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah pihak independen dalam kondisi sebanding akan bersedia membayar pihak independen atau melakukan sendiri aktivitas penyediaan jasa tersebut (inhouse); Langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi jasa intra-grup adalah memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak;

Pengujian bahwa jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan sebagai berikut:

(1) Memastikan eksistensi atau realisasi dari jasa

• Meneliti proses latar belakang kebutuhan atas jasa serta dokumen yang terkait;

• Meneliti proses penunjukan penyedia jasa termasuk meneliti kualifikasi penyedia jasa (misalnya ditunjukan dengan curriculum vitae yang berisikan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta track record dari penyedia jasa);

• Meneliti proses negosisasi terkait kompensasi atas jasa yang disediakan;

• Meneliti proses dan hasil penyediaan jasa serta dokumen bukti terkait;

• Mereviu dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice;

• Meneliti pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa (penyediaan jasa dapat dilakukan oleh pihak afiliasi sendiri atau dengan melibatkan Wajib Pajak serta pihak ketiga);

(2) Memastikan jasa yang diberikan memberikan manfaat ekonomi

• Memastikan kesesuaian antara fungsi-fungsi yang dilakukan

• Wajib Pajak dengan jenis Jasa lntra-Grup yang diterima;

• Meneliti rincian jasa yang dibebankan (jika jasa lebih dari satu) dan memahami secara spesifik bagaimana jasa tersebut dapat atau telah memberikan manfaat ekonomis kepada Wajib Pajak;

• Memastikan bahwa Jasa lntra-Grup tersebut bukan merupakan kegiatan sebagai berikut

- Shareholder Activity;

- Duplicative Services;

- Jasa yang memberikan manfaat insidental (Incidental Benefit);

- Passive Association;

- Jasa Siaga (on call services);

h. bahwa berdasarkan penelitian atas SPT Tahunian PPh Badan Pemohon Banding, Penghasilan Neto dari Usaha Pemohop Banding Tahun Pajak 2014 s.d. 2018 selalu mengalami kerugian. Hal tersebut menunjukkan tidak diperolehnya tingkat pengembalian yang sepadan dengan biaya jasa intra-group yang dibayarkan. Dengan demikian tidak terdapat bukti secara ekonomis bahwa jasa yang diberikan oleh pihak afiliasi dapat meningkatkan kinerja Pemohon Banding;

ma 1s | mus au ni .

L (porumemarsncucan to | i

a ee fi 1H asia] wt | teu ju maa | a

NASA ERS | da | a) | | 3

Ie minta a iam || war te | | Lat am] 138

eomma | 1H || sai u | | cak | vise] a | Ian

Hg PESAN TARUNA a za «| malu | 0 «| ras] ae | te

i MAA LABA 83h || Ba Da alat | ala 138] | 5G

4 DENGAN BETAH LAR HA Dg 1 usil | | me] te 35] 13 | rasi

z Mg | B ai (eat | cana] | paella Hae,

[a [agrdsPtsebaduavne ecto puan 1] ea menerpa | | aan | a (usil 7 Tisu

i. bahwa Tim Peneliti Keberatan sependapat dengan pendapat Pemeriksa bahwa jasa intra-group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori shareholder activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk;

j. bahwa koreksi Pemeriksa telah dilakukan berdasarkan PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Peneliti Keberatan berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Banding sehingga Tim Peneliti Keberatan tetap mempertahankan Koreksi Pemeriksa atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean (koreksi PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.634,00);

Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d. III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang

ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Keputusan Terbanding Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 06 September 2021 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

c. Koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 06 September 2021 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean nomor 00002/477/18/058/20 a.n. Pemohon Banding (NPWP 01.070.689.3- 058.000);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor JKT/TAX-LCSI/53/2022 tanggal 10 Maret 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding bermaksud menyampaikan Surat Bantahan terhadap Surat Uraian Banding (“SUB”) Nomor SUB-418/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022 atas pengajuan Banding Pajak terhadap Surat

Keputusan Terbanding Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2018 Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020, yang telah Pemohon Banding terima pada tanggal 10 Maret 2022 melalui Surat Permintaan Surat Bantahan dari Pengadilan Pajak Nomor B-013742.16.2021/PAN.Wk/2022 tanggal 1 Maret 2022;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP), berikut Pemohon Banding sampaikan bantahan terhadap SUB Nomor SUB- 418/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Pemenuhan Formal Pengajuan Banding

bahwa Terbanding menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal;

Tanggapan Terbanding Dalam Uraian SUB Dan Bantahan Pemohon Banding

Pokok Sengketa

bahwa adapun yang menjadi pokok sengketa dari permohonan banding adalah karena dipertahankannya koreksi yang dilakukan oleh Pihak

Pemeriksa dan Peneliti Keberatan (selanjutnya disebut dengan ”Terbanding”) dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.664,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pemohon Banding dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Surat Uraian Banding Nomor SUB-418/WPJ.07/2022 tanggal 23 Februari 2022;

Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tetap tidak setuju dengan dalil Terbanding dan tetap mempertahankan pendapat dan alasan Pemohon banding terhadap koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.664,00, dengan argumentasi sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh kewajiban PPN dan melaporkannya. Koreksi Terbanding tidak didukung minimal dua alat bukti; bahwa Pajak Masukan yang bersumber dari SSP Pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.664,00 sehubungan dengan pembayaran jasa kepada pihak luar negeri di mana sesuai dengan ketentuan Undang - Undang PPN atas pembayaran tersebut, terutang PPN atas Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean; bahwa sejalan dengan tanggapan Pemohon Banding berkaitan dengan koreksi Fiskal Positif atas Biaya Intercompany expense, Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan 3M dari Pemohon Banding sehingga dapat dikurangkan

sebagai pengurang penghasilan bruto dan pembayaran atas PPN sehubungan dengan biaya tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan bagi Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPN;

Pemohon Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding bahwa ”jasa intra- group yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada pihak afiliasi adalah dalam rangka mendukung operasi perusahaan induk (Halliburton) di luar Indonesia. Sehingga biaya ini termasuk dalam kategori Shareholder Activity, yaitu jasa yang ditujukan untuk aktivitas perusahaan induk.” hanya didasarkan atas asumsi dan tidak didukung bukti sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

bahwa Fiskus sebagaimana Pada Risalah Pembahasan nomor 8 huruf c dalam penjelasan koreksi PPh 26 menyatakan bahwa:

”Pemeriksa Setuju atas tanggapan Wajib Pajak, bahwa biaya yang dikeluarkan tersebut bukan lah kepemegang saham dari wajib pajak. Sehingga reclass ke Objek Deviden tidak dapat dipertahankan.”

bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Terbanding mengakui DPP PPh Pasal 26 adalah bersumber dari biaya royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Vendor Luar Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah DPP PPN atas royalti dan imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri sudah sama dengan DPP PPh 26 yang sudah diakui oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah selayaknya Pemohon Banding melakukan pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar 10% dari DPP PPN yang juga menjadi DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Pihak Luar Negeri;

bahwa pembayaran PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar daerah Pabean tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPN merupakan

kredit pajak yang dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam penghitungan PPN terutang;

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Banding menyatakan koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.664,00 adalah tidak tepat karena melanggar ketentuan UU yang berlaku dan memberikan ketidakpastian hukum perpajakan, oleh karena itu Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

bahwa biaya Jasa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilankenapajak.Jasatersebutberkaitandengan penghasilan/peredaran usaha yang merupakan objek pajak dan terutang PPN Keluaran, sehingga sudah seharusnya PPN Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa dengan demikian, koreksi PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp5.829.664,00 seharusnya dibatalkan seluruhnya menjadi NIHIL karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian bantahan di atas, maka Pemohon Banding menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membatalkan koreksi Terbanding dan mengabulkan permohonan banding kami. Demikian surat bantahan Pemohon Banding sampaikan. Apabila diperlukan, Pemohon Banding berkenan hadir dalam persidangan guna memberikan penjelasan dan dokumen terkait seperti yang diminta. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Pemohon Banding menyampaikan terima kasih;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 sebagai berikut:

Bukti-P1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021

tanggal 6 September 2021;

Bukti-P2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Februari 2018;

Bukti-P3. Surat Keberatan Nomor JKT/LCSI-TAX/412/2020 tanggal 5

Oktober 2020 beserta Bukti Kirim Pos;

Bukti-P4. Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 12 Agustus 2020 perihal

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Bukti-P5. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

AH.01.03.0350598 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia sehubungan dengan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 12 Agustus 2020;

Bukti-P6. Akta Notaris Nomor 88 Tanggal 21 Januari 2021 perihal

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Bukti-P7. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

AH.01.03.0053973 tanggal 28 Januari 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia sehubungan dengan Akta Notaris Nomor 88 Tanggal 21 Januari 2021;

Bukti-P8. Salinan Surat Uraian Banding Nomor SUB-418/WPJ.07/2022

tanggal 23 Februari 2022;

Bukti-P9. Pakta Integritas tanggal 21 Juni 2022 a.n. Dewinta Prasetyowati; Bukti-P10. Pakta Integritas tanggal 21 Juni 2022 a.n. Purwoko Ary Wibowo; Bukti-P11. Pakta Integritas tanggal 26 Juli 2022 a.n. Grace Febrina;

Bukti-P12. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor JKT/LCSI-

TAX/136/149/2022 tanggal 21 Juni 2022 a.n. Purwoko Ary Wibowo;

Bukti-P13. Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor JKT/LCSI-

TAX/136/193/2022 tanggal 25 Juli 2022 a.n.Grace Febrina; Bukti-P14. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Purwoko Ary Wibowo; Bukti-P15. KeputusanKetuaPengadilanPajakNomorKEP-

184/PP/IKH/2021 tanggal 6 Maret 2021 tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan a.n. Purwoko Ary Wibowo;

Bukti-P16. Kartu Tanda Penduduk a.n. Purwoko Ary Wibowo;

Bukti-P17. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Grace Febrina; Bukti-P18. KeputusanKetuaPengadilanPajakNomorKEP-

953/PP/IKH/2020 tanggal 28 November 2020 tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan a.n. Grace Febrina;

Bukti-P19. Kartu Tanda Penduduk a.n. Grace Febrina;

Bukti-P20. Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 4 September 2018 perihal

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Bukti-P21. Scan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari

2018;

Bukti-P22. Matriks Sengketa;

Bukti-P23. Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 17 Oktober 2022; Bukti-P24. NTPN PPN;

Bukti-P25. Penjelasan Tertulis tanggal 10 Februari 2023;

Bukti-P26. Pendapat Akhir tanpa nomor tanggal 28 Februari 2023;

Bukti-P27. Invoice atas Sewa Software;

Bukti-P28. Faktur Pajak atas Sewa Software;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut:

Bukti T-1. Surat Pengantar Nomor SP-418.SUB/WPJ.07/BD.05/2022

tanggal 2 Februari 2022;

Bukti T-2. Surat Tugas Nomor ST-7755/PJ.07/2022 tanggal 17 Mei 2022; Bukti T-3. Surat Tugas Nomor ST-13303/PJ.07/2022 tanggal 18 Agustus

2022;

Bukti T-4. Matriks Sengketa;

Bukti T-5. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-6. Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bukti T-7. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-8. Surat Tugas Nomor ST-14927/PJ.07/2022 tanggal 15 September

2022;

Bukti T-9. Penjelasan Tertulis tanggal 22 September 2022;

Bukti T-10. Surat Tugas Nomor ST-16431/PJ.07/2022 tanggal 14 Oktober

2022;

Bukti T-11. Surat Tugas Nomor ST-16908/PJ.07/2022 tanggal 24 Oktober

2022;

Bukti T-12. Surat Tugas Nomor ST-18063/PJ.07/2022 tanggal 18 November

2022;

Bukti T-13. Surat Tugas Nomor ST-973/PJ.07/2023 tanggal 30 Januari 2023; Bukti T-14. Surat Tugas Nomor ST-1182/PJ.07/2023 tanggal 3 Februari 2023; Bukti T-15. Penjelasan Tertulis Tanggal 16 Februari 2023;

Bukti T-16. Surat Tugas Nomor ST-1638/PJ.07/2023 tanggal 16 Februari

2023;

Bukti T-17. Kesimpulan Akhir Nomor S-1574/PJ/PJ.07/2023 tanggal 23

Februari 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2018 Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor JKT/LCSI-TAX/329/2021 tanggal 30 November 2021, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa sanksi administrasi. Perhitungan sanksi administrasi mengikuti penyelesaian sengketa DPP tersebut di atas.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Koreksi PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sebesar (Rp5.829.664,00)

Menimbang bahwa Terbanding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut;

bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut;

1. Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa koreksi atas Objek PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean ini berkorelasi dengan koreksi atas pembayaran kepada afiliasi,

koreksi Objek PPh 26, dan koreksi PM Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pembayaran Royalti yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi dengan para pihak yang memilikiHubunganIstimewa,antaralainberupatransaksi penyerahan/pemanfaatan jasa. Bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding Tahun 2018, Terbanding tidak dapat menemukan Biaya Royalti sehingga Terbanding melakukan reklas atas Royalti yang dilaporkan oleh Pemohon Banding menjadi Imbalan sehubungan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan sebagai berikut;

pajak[ Rerata [Jaca Lainnya | fmt Phe Brute | oyatti | Jasa tainaya | smi Ph Bruto

Poti fo ata ste 267 [a a sa6.967 | 19k 536.267

Cx NN ea | sasazzaga | sassz72ea[ na

Taman | se-ene.c42 | —e9i,264232 | 7ua.9a5e74 |__| 71a.936.874 [ “yan 9s6.a7a [7

Ca [aor | 442.739.201| 799.454.027 | se2t0s.c28( | 852.193.628 | #e2193.628 [

Cs Jwet_|s2'3en.292 | vaazva7a | 7ea.s61072| | resstorz [~ vessexor2 [

Me Tiun | s2.010.0%4 | 436.008 154 | 489.008 168 | | 480.008.a8 | ano.o0s.68

Ce fio sa.a7e.398 | —erariazsz | c7eroreso| | «78,181.60 {~ cransnesa [

Cs Tage} stozs.sss | 1se.saz.eco | 2a2.969.a12| | 2azses.aiz | 2ezsee.ez2[ ————— -

Do [sep [| ss.230611| —seana7aoi | eap.azesiz] | supaaa.sia | caoazasia [

io fext60.049.515 | sanasayas| s90.402733[ | sgo.ao2.za3[_soo.goa.za [

Fas [now [53.97.09 | sessarsap | e7a.7es.as1| | 679,799.21 | o7e.7agasy [7

az [oes | a0r.9s9.135 | as97saii20[ 2700490255. | a7ss.oa.as0 [1758081400 | s7.ss1238

Human [720.418031 | 7.141.980.458 | 7.902.398.489 [| 9-0s1.as6.50 | 9.081.206.591 | 1170012202

bahwa Terbanding melakukan reklas atas Royalti yang dilaporkan oleh Pemohon Banding menjadi Imbalan sehubungan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan;

bahwa berdasarkan dokumen Software and Maintenance Services Agreement antara Pemohon Banding dengan afiliasi Halliburton Worldwide GmbH (HWG), Terbanding berpendapat bahwa lingkup perjanjian merupakan kegiatan layanan pemberian jasa software dan pemeliharaannya bukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean;

bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding Tahun 2018, Terbanding tidak dapat menemukan Biaya Royalti sehingga pelaporan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean berupa Royalti menjadi tidak jelas karena tidak sesuai dengan data dan kenyataan yang sebenarnya;

bahwa data Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 sebagai berikut;

t LAMPIRAN - Il !

1771 - WS | SPT TAHUNAN BAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN l>o04 | 8

Ter amar aati RI i PEERING AN MAA PROMO PENJUALAN. BIAYA LS Lao DAN BATA CAR LUAR USAHA i - wee i. wd

i KP 21.6 70.689.3-054 000 eta woe Sagar PY LANGMARK COHMCUAARENT SOLUSEN ME SA

Po Perpa PE UAN ote st 12an

a Ps oT aga SOKO MPL oe ar ave es ae SE ee

Aa AKELASC sui al suc

3 se ues BOS cos : 163

SMA Pees HONORA RO, TSB * una Pee > igs wee)

2 pura TRennpceran al 2 a 2

Town sauce a asal - =

¢ lou oenonenuartan a! 2 suse sonal

a feta permana Test Tens : si som a ars

Sones Lana, at wes 20x yag Dana

IR PERSERAAA MEN Rai = ti is oF

Dal anatan (25 aRemuRane ts : 2 sanam en mae 2 sea eee!

i ec Aa PA mm ee ene

ceacen

DNAN era Se lmmanaae Dagar atu ewean Karan) Sagat san. uta Kerusakan Heran Hae PAMA LAN manne hie, KANAN SENiRIS Zar Barony wat

Aa aa Seago tie cere aaa RAS

1 ESRC] Stas aa ne, chica a Sasa ea te

2 Ee TD SS geen aa Sa aa me 8 Aa arang cegmegar ou percanbans ria Letnan Sie of aesheer

Sree ea CRS rcs Sa A ae ee

bahwa berdasarkan data Lampiran II SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2018 di atas, menunjukkan bahwa tahun 2018 biaya Royalti yang dibebankan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00 sehingga pelaporan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean berupa Royalti menjadi tidak jelas karena tidak sesuai dengan data dan kenyataan yang sebenarnya; bahwa penelitian atas dokumen Laporan Rugi Laba Pemohon Banding Tahun 2018 menunjukkan data Cost operating Expenses selama tahun 2018 terdiri dari;

- Salaries and Employee Benefit;

- Cost of Outside Services;

- Cost of Outside Services - Other;

- Material and Supplies;

- Facilities, Rental and Maintenance;

- Facilities, Rental and Maintenance;

- Bad Debt Expense;

- Travel and Entertainment Consultants;

- Seminar and Training;

- Advertising Miscellaneous;

- Tax (Income) Expenses.

bahwa tidak ada biaya royalti yang dibebankan oleh Pemohon Banding selama tahun 2018. Pembiayaan yang terkait dengan pembayaran ke luar negeri adalah Cost of Outside Services dan Cost of Outside Services-Other; bahwa Pemohon Banding menyatakan royalti dibayarkan kepada Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”) atas lisensi software yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam menjalankan kegiatan jasa konsultasi di bidang pengeboran minyak dan gas bumi. Pemohon Banding tidak memberikan kontrak perjanjian royalti antara Pemohon Banding dengan Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”). Tanpa adanya bukti kontrak, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa software yang digunakan benar milik Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”) dan Pemohon Banding wajib membayar royalti kepada pemilik lisensi atas software tersebut. Disamping itu, Pemohon Banding tidak memberikan Bukti screen shot penggunaan software yang dimaksud;

bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa Invoice dari Halliburton Worldwide GMBH sebagai berikut;

Tax Invoice

Kenapa Nguber

Mens Niana CA

Bill To: aon sous ney

Tian Tee BSD Seles: NUBLOk DN Crees Com Down Number Gsemes USD

Rerangtes Names:

bahwa berdasarkan dokumen diatas, Terbanding berpendapat bahwa tidak ada satupun keterangan dari invoice tersebut yang menunjukkan bahwa tagihan tersebut merupakan tagihan atas royalty, karena deskripsi transaksi yang tertera adalah Fico recon software;

bahwa dokumen yang Pemohon Banding berikan terkait transaksi dengan Halliburton Worldwide GmbH (”HWG”) adalah bukti pencatatan transaksi di GL, invoice dari pihak HWG, serta perhitungan rincian biaya, di mana semua bukti menunjukkan transaksi yang dicatat adalah transaksi jasa terkait IT, bukan transaksi pembayaran atau tagihan atas royalti;

bahwa tidak terdapat dobel pengenaan pajak atas koreksi PPN JKP LN ini, karena atas pembayaran PPN BKP TB yang berkorelasi dengan sengketa ini telah dilakukan koreksi negatif oleh Terbanding dengan rincian sebagai berikut;

a Stee Semasa SS Toe: Sew lc cet ls: Dee > Ser»

Po Jaana oo de atasan pa. aren | oo ada

[|e (res-s-ana [ede asean bes aan | oo peter aH]

He Ee

De [wari naa fen aan aral

Vs foes: pesan Per ee | 2s:

P= ae ede asean bes san | 220 mal

os Isea.a2na oo [igus ceness [ew scan [sed 425

2 |sexerse ane [neds cence: bes sar | faeess

[oe |oucse are oo Jeresasatenan [es aren | pian tang

[acerca are [ods atasan [ew seen | oo Os Neca]

[2 Iresemserara [eeede asean [es aren | pasar

ee Io Lo aanwa on

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang berasal dari reklas atas Royalti menjadi Imbalan sehubungan atas jasa, pekerjaan dan kegiatan telah didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyampaikan penjelasan-

penjelasan, secara tertulis dan lisan dalam persidangan, yang memuat pokok-pokok pendapat dalam beberapa uraian berikut;

bahwa dasar hukum mengenai pengertian royalty telah diatur didalam Pasal 4 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut;

“Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak Icekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

2. pengunaanatau hak menggunakanperalatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikalf industrial, atau komersial;

4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa;

a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

b. penggunaan atau hak menggunalcan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picturefilms), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pica suara untuk siaran radio; dan

6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak- hak Iainnya sebagaimana tersebut di atas;”

bahwa penghasilan Pemohon Banding antara Iain adalah menyewakan software milik Halliburton Worldwide GmbH (HWG) kepada para customer perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, sesuai alat bukti berupa invoice dan perjanjian yang telah Pemohon Banding ungkapkan di persidangan sebelumnya dan telah diunggah ke sistem persidangan online Sekretariat Pengadilan Pajak. Terlampir Pemohon Banding sampaikan kembali sebagai lampiran dan juga Pemohon Banding screenshot invoice, faktur pajak dan perjanjian terkait tersebut sebagai berikut;

PT Landmark Concurrent Solusi Indon

JYanan Terna 35D Sektor KI Blok TM Ne. 1, .

Setu, ASD City INVOICE NO.: 9503098840

19314 TANGERANG SELATAN

IKDINESIA Customer Account No: 3eO275

Invoice Date: 03/27/2017

Confirmarion No: TLiaheae

Purchase Order: PO-0560317/HI

Bill To: 380175 Ship Ta:37eedat

BT HUELE INDONESTA PF Huile Indonesia

PASAR BARU - LAHAN BESAR Sawah Besar - Pasar Ravu

JL 4K SAMANHUDI NO 14 JL.RE. Samanhudi Ko. 17

10710 JAKARTA 106710 JAKARTA PUSAT

INDONESIA INDOHESIA

Payment terms: Payment in Advance

Ingeterms: FCA SOFTWARE MANAGSR

Currency: american Dollar

Document Type: LMK Debit Memo

Line Parr Number Uric Total

No. Deseripcicn Quanciicy Value Value

i PE-SOPSURRE"BLLL ~

Rental Software for 1 Tear 1.06 19, 613.95 19, 817.95

“980 ,S0>

3 BD~SERVICES-BILL

Installation Service 1.08 2,506.u0 1,589.00

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Sen Faktur Pajak : 010.001-17,.27104855

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT LANOMARK CONCURRENT SOLUSIINDONESIA

Alamat : TAMAN TEKNO BSD SEKTOR XI BLOK 0 NO 1, TANGERANG SELATAN

NPWP : 01.070,689.3-058.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT HUILE INDONESIA

Alamat: JL. KH SAMANHUD! NO.17, PASAR BARU, SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA

NPWP : 03.304.834.9-075.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harga Jual/PenggantianUang

Muka'Termin

Berdasarkan invoice No. 9603008840 Pekerjaan Rental Soliware for 1

Year dan Installation Services

4 Rp 282.009.104 x 1 282.009.164,00

Potongan Harga : Rp 13.098 9338

Harga Jual / Penggantian 282.069.104,00

Dasar Pengenaan Pajak 268.910.166,06

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 26.891 .016.00

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) Ft

bahwa sehubungan dengan alat bukti berupa invoice, faktur pajak dan perjanjian tersebut, Pemohon Banding nyata-nyata menggunakan software milik Halliburton Worldwide GmbH (HWG) dan menggunakan juga jasa bantuan dan atau jasa pelengkap terkait dengan software, yang nyata-nyata menurut Pasal 4 ayat 1 huruf h UU Pajak Penghasilan termasuk dalam pengertian royalty. Tidak mungkin Pemohon Banding dapat memperoleh penghasilan sewa royalty tanpa mempunyai software atau menggunakan software milik pihak lain dan membayar imbalannya;

bahwa sesuai dengan Pendapat dan Pengakuan Terbanding yang menyatakan “Berdasarkan dokumen Software and Maintenance Services Agreement tersebut Terbanding berpendapat bahwa lingkup perjanjian merupakan kegiatan layanan pemberian jasa software dan pemeliharaannya bukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean”, maka, jasa software dan pemeliharaannya, sesuai bunyi penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf h UU Pajak Penghasilan, termasuk dalam pengertian royalty. Bahwa oleh karena royalty merupakan barang kena pajak tidak berwujud, maka

sudah tepat pembayaran PPN 10% yang dilakukan Pemohon Banding atas hak menggunakan software berikut jasa pemeliharaan software terkait; bahwa koreksi Terbanding yang mengubah perlakuan pembayaran PPN atas BKP TIdak Berwujud dari Luar Daerah Pabean menjadi pembayaran PPN atas JKP dari luar daerah pabean, tidak mengubah fakta bahwa telah terdapat Pembayaran PPN 10 % terkait. Tidak ada kerugian negara yang timbul dari pembayaran PPN tersebut. Oleh karena itu, tidak selayaknya Terbanding Pajak memaksakan perubahan bentuk pembayaran PPN atas transaksi yang sama hanya untuk sekedar menambah penerimaan negara menjadi lebih dari 10%, tetapi menjadi 10% ditambah 10% bahkan lebih, karena melanggar asas keadilan;

bahwa koreksi reklasifikasi Terbanding pada dasarnya menyebabkan pengenaan Pajak dua kali atas satu transaksi. Terbanding melakukan reklasifikasi biaya royalti menjadi imbalan sehubungan dengan jasa dan menagihkan PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Pengenaan PPN dua kali atas satu objek PPN tersebut tidak berdasarkan hukum. Tidak ada dasar hukum di UU PPN untuk mengenakan PPN dua kali atas satu transaksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian

Majelis terhadap berkas banding serta bukti-bukti dokumen dan penjelasan lisan dan tertulis yang disampaikan para pihak dalam persidangan, maka Majelis berpendapat sebagai berikut;

bahwa dasar hukum yang terkait sengketa ini adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), beserta memori penjelasannya;

Pasal 12 ayat (3);

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN), beserta memori penjelasannya;

Pasal 4 ayat (1) huruf e;

“ Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

…dst

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

…dst.”

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf e:

“…dst.

Huruf e

Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. …dst.”

bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari

luar daerah pabean sebesar (Rp5.829.664,00) yang merupakan hasil perhitungan PPN terutang berdasarkan reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean (berupa royalti) menjadi pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (berupa imbalan jasa), berdasarkan alasan yang pada pokoknya dinyatakan bahwa sesuai bukti dokumen perjanjian (Intercompany Software Marketing and Service Agreement) dan invoice yang disampaikan Pemohon Banding dalam pemeriksaan diketahui bahwa transaksi yang terjadi adalah penggunaan dan penyewaan software sehingga disimpulkan sebagai transkasi jasa, bukan pembayaran royalti; bahwa mencermati alasan koreksi yang diuraikan diatas dan mempertimbangkan penjelasan para pihak yang diuraikan sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa sengketa a quo adalah bersifat sengketa pembuktian dan yuridis. Oleh karena itu, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis adalah penilaian Majelis terhadap bukti-bukti dokumen dan alasan atau argumen hukum yang disampaikan para pihak dalam persidangan; bahwa terkait koreksi reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean (berupa royalti) menjadi pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (berupa imbalan jasa), Majelis berpendapat sebagai berikut;

1. bahwa untuk mendukung pendapatnya bahwa transaksi dengan Halliburton Worldwide GmbH adalah pembayaran royalti dan bukan imbalan jasa, Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen dalam persidangan berupa Intercompany Software Marketing and Service Agreement antara Halliburton Worldwide Gmbh dengan Pemohon Banding serta Tax invoice no. 500004561 (date:02/19/2018, from Halliburton Worldwide Gmbh bill to PT. Landmark Concurrent Solusi Indonesia);

2. bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap kedua dokumen diatas, diketahui bahwa didalam dokumen Intercompany Software Marketing and Service Agreement pada pokoknya diperjanjikan mengenai penggunaan dan penyewaan software milik Halliburton Worldwide

GmbH kepada perusahaan migas melalui Pemohon Banding, sedangkan dokumen invoice merupakan tagihan service (jasa) oleh Halliburton Worldwide GmbH kepada Pemohon Banding;

3. bahwa sesuai kaidah umum dalam kegiatan bidang teknologi informasi, yang dimaksud dengan software adalah perangkat lunak (yang umum disebut dengan program aplikasi) yang dijalankan atau digunakan melalui perangkat keras elektronik (hardware) yang dibuat atau disusun berdasarkan rumusan/formula/kode pemrograman tertentu oleh seorang ahli yang disebut sebagai programer;

4. bahwa berdasarkan pengertian software yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa software adalah barang berwujud meskipun tidak berupa fisik barang yang bisa diraba dan dipegang. Sedangkan yang termasuk barang tidak berwujud adalah rumusan/formula/kode pemrograman untuk membuat software yang dapat didaftarkan oleh perumus/penyusun atau pembuatnya sebagai pemegang HAKI (hak atas kekayaan intelektual);

5. bahwa berdasarkan uraian diatas maka penggunaan software adalah transaksi jasa karena pemakaian barang berwujud, bukan transaksi royalti. Oleh karenanya, reklasifikasi Dasar Pengenaan Pajak dari Pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean (berupa royalti) menjadi pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean (berupa imbalan jasa) yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai fakta transaksi yang seharusnya.

bahwa terkait seluruh uraian alasan-alasan yang mendasari pendapat Terbanding yang diuraikan sebelumnya Majelis berpendapat bahwa uraian pendapat Terbanding tersebut dapat diterima dan menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa a quo;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding yang dinyatakan bahwa “koreksi Terbanding yang mengubah perlakuan pembayaran PPN atas BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean menjadi pembayaran PPN atas JKP dari luar daerah pabean, tidak mengubah fakta bahwa telah terdapat Pembayaran PPN 10 % terkait. Tidak ada kerugian negara yang timbul dari pembayaran

PPN tersebut. Oleh karena itu, tidak selayaknya Terbanding memaksakan perubahan bentuk pembayaran PPN atas transaksi yang sama hanya untuk sekedar menambah penerimaan negara menjadi lebih dari 10%, tetapi menjadi 10% ditambah 10% bahkan lebih”, Majelis berpendapat bahwa pernyataan Pemohon Banding tersebut tidak tepat sehingga tidak dipertimbangkan. Pendapat Majelis didasari alasan bahwa pembayaran PPN BKPTB dari luar daerah pabean yang dilakukan Pemohon Banding telah diakui oleh Terbanding sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak sehingga menjadi surat ketetapan pajak lebih bayar, oleh karena itu sudah tidak ada lagi SSP yang dapat diakui sebagai setoran PPN BKPTB dari luar daerah pabean oleh Pemohon Banding;

bahwa terkait pendapat Pemohon Banding yang pada pokoknya dinyatakan bahwa reklasifikasi yang dilakukan Terbanding pada dasarnya menyebabkan pengenaan Pajak dua kali atas satu transaksi, PPN pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean dan PPN pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, Majelis berpendapat bahwa pernyataan Pemohon Banding tersebut tidak tepat sehingga tidak dipertimbangkan. Pendapat Majelis didasari alasan bahwa pembayaran PPN BKPTB dari luar daerah pabean yang dilakukan Pemohon Banding telah diakui oleh Terbanding sebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak sehingga menjadi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean, yang dapat dimintakan pengembalian;

bahwa Majelis telah memeriksa seluruh bukti-bukti dokumen dan pendapat para pihak, baik disampaikan tertulis maupun lisan, selain yang diuraikan di atas. Namun demikian Majelis tidak memberikan pendapat dan pertimbangan karena tidak relevan atau tidak terkait atau tidak dapat dikaitkan dengan pokok sengketa;

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi positif yang dilakukan Terbanding terhadap PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sebesar (Rp5.829.664,00) telah sesuai fakta dan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean:

Menurut Terbanding: Rp 53.532.719,00

Koreksi tidak dapat dipertahankan Pengadilan Pajak.: Rp0,00

Menurut Pengadilan Pajak: Rp 53.532.719,00

bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang - undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Menolak, Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02912/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00002/477/18/058/20 tanggal 9 Juli 2020 Masa Pajak Februari 2018 atas nama PT Landmark Concurrent Solusi Indonesia, NPWP 01.070.689.3-058.000, beralamat di Taman Tekno Blok D Nomor 1, Sektor XI BSD City, Tangerang Selatan, 15314, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

(Rp5.829.664,00) Pajak yang kurang/(lebih) dibayar

Sanksi Administrasi:

Rp0,00

a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP

(Rp5.829.664,00) Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar

Demikian diputuskan dalam musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak. sebagai Hakim Ketua Majelis, Joni Surbakti, Ak. dan Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Farchan Ilyas, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Arief Kurniadi, Ak., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Terbanding dan tidak dihadiri Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

ttdttd

Joni Surbakti, Ak.Mohammad Alwi, S.E., S.H., Ak

ttd

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

Panitera Pengganti,

ttd

Arief Kurniadi, Ak., S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Abdul Azis Hady, S.Kom., S.H.

NIP 197102251992011002