PUT-002111.16/2021/PP/M.XIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-002111.16/2021/PP/M.XIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 002111.16/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., NPWP 01.308.470.2-091.000, beralamat di Gedung Menara Bank Danamon Lt. 16 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10 Karet dengan alamat korespondensi di DBS Tower Lantai 28 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta, (domisili elektronik: cfooffice.tax@danamon.co.id) yang diwakili oleh Sdr. Muljono Tjandra, Jabatan: Direktur dan Sdr. Rita Mirasari, Jabatan: Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Nitya Citra Ayu

Izin Kuasa Hukum: KEP-181/PP/IKH/2021;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-348 tanggal 01 September 2021;

2. Nama: Dodi Suryadarma

Izin Kuasa Hukum: KEP-117/PP/IKH/2021;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-320 tanggal 01 September 2021;

3. Nama: Kristian Prawira Yosef

Izin Kuasa Hukum: KEP-953/PP/IKH/2019;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-336 tanggal 1 September 2021;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

L a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta (12190), (domisili elektronik: dit.keberatanbanding@pajak.go.id), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Yulianto Dwi Purnandito /

198207212002121003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

2. Nama/NIP: Baihaqi / 197502271995111003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

3. Nama/NIP: Purwo Priyono / 198407082006021001 Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

4. Nama/NIP: Erricson M. / 198003082001121003

Jabatan: Penelaah Keberatan

Unit Organisasi: Direktorat Keberatan dan Banding,

Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Surat Tugas terakhir Surat Tugas Nomor ST-11489/PJ.07/2022 tanggal 21 Juli 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-

750/PP/BR/2021 tanggal 16 Juni 2021 jo Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-04/PP/Rev/2026 tanggal 27 Januari 2026;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor B.106-DIR

tanggal 1 Maret 2021;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-

485/WPJ.19/KBP/2021 tanggal 13 April 2021;

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor B.364-DIR

tanggal 24 Mei 2021;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam

persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya

yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016, Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor LAP- 00321/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2019 tanggal 01 November 2019, dengan perhitungan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak a quo, Pemohon Banding

mengajukan Permohonan Keberatan dengan Surat Nomor B.091-Dir tanggal 05 Februari 2020dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

namun Pemohon Banding masih keberatan, sehingga dengan Surat Nomor B.106-DIR tanggal 1 Maret 2021 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor

B.106-DIR tanggal 1 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019 Masa Pajak Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (“UU KUP”), menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”

Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dengan demikian, Surat Banding yang disampaikan Pemohon

Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP.

2. Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.”

Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”) menyatakan sebagai berikut: Pasal 35

(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang- undangan perpajakan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding.”

Pasal 36

(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.

(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.” Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Surat Banding diajukan terhadap 1 (satu) Keputusan, yaitu Keputusan Keberatan Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini.

Keputusan Keberatan ini diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 3 Desember 2020 dan jangka waktu 3 (tiga) bulan penyampaian Surat Banding sejak diterimanya Keputusan Keberatan jatuh pada tanggal 2 Maret 2021.

Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KUP, Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) UU PP.

3. Pasal 36 ayat (4) UU PP menyatakan sebagai berikut:

”Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (5c) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

”Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.”

Keputusan Keberatan menunjukkan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.457.304.203 dan Pemohon Banding telah membayarkan semua jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp2.457.304.203 melalui Bank Danamon dengan NTPN 90B834EORASTTUAL pada tanggal 4 Desember 2019 (BPN/SSP Terlampir). Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UU PP.

4. Pasal 37 ayat (1) UU PP menyatakan sebagai berikut:

“Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.”

Bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Muljono Tjandra dan Rita Mirasari jabatan selaku Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan yang dibuktikan dengan Akta Nomor 36 tanggal 20 Januari 2021.

Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding berdasarkan Pasal 37 UU PP.

Dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Keputusan Nomor KEP-01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019 Masa Pajak Februari 2016 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Lebih lanjut, berikut ini merupakan rincian sengketa PPN Masa Pajak Februari 2016:

Bahwa alasan yang mendasari banding atas koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

A. Rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462

Alasan Koreksi Terbanding

Koreksi berdasarkan data GL atas akun yang menurut Pemeriksa berisi transaksi penyerahan jasa yang terutang PPN sebesar Rp12.669.190.462 sebagaimana dimaksud dalam SE-121/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan.

Alasan Banding Pemohon Banding

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462 karena penghasilan tersebut adalah sehubungan dengan jasa keuangan yang bukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN berdasarkan Pasal 4A ayat 3 (d) UU PPN dan SE-121/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan.

Adapun pendapatan jasa keuangan yang dimaksud adalah jasa sehubungan dengan menempatkan dana dan/atau meminjamkan dana kepada pihak lain, sebagai berikut:

1. Pendapatan provisi/komisi sehubungan dengan pemberian kredit corporate finance.

2. Pendapatan berupa biaya administrasi atas transaksi pembayaran melalui bank. Berdasarkan penjelasan di atas, maka atas selisih rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462 bukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.

B. Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan COP sebesar Rp3.934.221.278

Alasan Koreksi Terbanding

Koreksi berdasarkan data penjualan aktiva tetap berupa kendaraan COP (selain sedan) kepada karyawan sebesar RP 3.934.221.278. Yang menurut Pemeriksa terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16D UU PPN yaitu PPN dikénakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 16D UU PPN disebutkan bahwa penyerahan BKP, antara lain berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau BKP lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP dikenai pajak. Namun, PPN tidak dikenakan atas pengalihan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

Dasar hukum:

- Pasal 4 ayat (1) UU PPN usaha perbankan/kegiatan

- Pasal 12 ayat (3) UU KUP

Alasan Banding Pemohon Banding

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas penjualan aktiva tetap Kendaraan COP sebesar Rp3.934.221.278 dengan alasan sebagai berikut:

1. Perusahaan Perbankan bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan makna dari pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN sehubungan dengan penjualan aktiva tetap kendaraan COP

• Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang Undang PPN No. 42 Tahun 2009 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Kemudian, penjelasan dari Pasal 4 huruf a tersebut menyebutkan bahwa Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,

b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,

c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan

d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

Dalam sengketa Pemohon Banding yaitu penjualan kendaraan COP tidak memenuhi persyaratan terakhir:

“(d) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.” Pemohon Banding bergerak dalam usaha perbankan dan bukan usaha memperjual belikan kendaraan COP. Dengan demikian, penyerahan yang Pemohon Banding lakukan tidak sesuai dengan pengertian barang yang dikenakan PPN sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 huruf a UU PPN berikut penjelasannya.

• Penjelasan di atas sangat erat kaitannya dengan definisi Pengusaha menurut UU PPN, dimana dalam pasal 1 angka 14 UU PPN jelas dinyatakan sebagai berikut:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”

Dari definisi tersebut jelas bahwa sehubungan dengan penjualan aktiva tetap kendaraan COP, Pemohon Banding tidak melakukan produksi, impor, export, ataupun melakukan usaha perdagangan dan sebagainya. Sehingga, Pemohon Banding sampaikan bahwa sejalan dengan ketentuan penjelasan pasal 4 huruf a UU PPN, karena Pemohon Banding tidak melakukan penjualan tersebut sebagai kegiatan usaha dan pekerjaannya, Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penjualan aktiva tetap kendaraan COP.

2. Penjualan tersebut yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

Berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas Sengketa Penjualan Aktiva tetap kendaraan COP yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan:

• Sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa ”Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”

• Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa:

“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan

kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.”

• Pasal 9 ayat (5) UU PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.

• Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa keuangan, maka sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jasa keuangan adalah jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Jasa Keuangan meliputi :

1. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

2. Jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihal kain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

3. Jasa pembiayaan, termasuk pembiaya berdasarkan prinsip syariah, berupa:

a. Sewa guna usaha dengan hak opsi;

b. Anjak piutang;

c. Usaha kartu kredit; dan/atau

d. Pembiayaan konsumen;

4. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan

5. Jasa pejaminan.

• Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa usaha Bank Umum meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

• surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

• surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat- surat dimaksud;

• kertas perbendaharaaan negara dan surat jaminan pemerintah;

• Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

• obligasi;

• surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

• instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan di atas dan oleh karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa keuangan dalam bidang perbankan yang tidak terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN dan Pajak Masukan yang Pemohon Banding bayar sehubungan dengan perolehan aktiva tetap untuk melaksanakan dan menyerahkan jasa perbankan, tidak dapat Pemohon Banding kreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) UU PPN, sehingga mengacu kepada Pasal 16 D UU PPN, maka atas penjualan aktiva tersebut bukan merupakan objek PPN.

Perlu Pemohon Banding tambahkan pula bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengreditkan pajak masukan atas pembelian barang-barang tersebut. Dengan demikian, perlakuan Pemohon Banding atas penjualan asset tersebut tidak Pemohon Banding kenakan PPN Keluaran sudah tepat dan bersifat konsisten.

3. Argumentasi Pemohon Banding didukung oleh putusan Pengadilan Pajak dan putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pajak yang serupa yang dapat dijadikan bahan referensi

Di bawah ini adalah putusan Pengadilan Pajak dan putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pajak yang serupa sebagai berikut:

1) PutusanPengadilanPajak denganNomorPutusanPUT- 115611.16/2011/PP/M.VB Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang sengketa pajak yang sama, yaitu sengketa PPN atas Penjualan Aktiva tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan di tahun 2011, dimana Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding (Lampiran 7).

2) Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia dengan Nomor Putusan 628/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Maret 2019 tentang sengketa pajak yang sama, yaitu sengketa PPN atas Penjualan Aktiva tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan di tahun 2010, dimana MA mengabulkan seluruh permohonan PK Pemohon Banding (Lampiran 8).

3) PutusanPengadilanPajakdenganNomorPutusanNo. 85632/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang sengketa pajak yang sama, yaitu sengketa PPN atas Penjualan Aktiva tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan dimana Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding (Lampiran 9).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka koreksi Terbanding atas objek PPN seharusnya dapat dibatalkan.

III. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. Pemohon Banding telah menyampaikan alasan dan argumen yang jelas dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.

3. Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor

S-485/WPJ.19/KBP/2021 tanggal 13 April 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor U- 002111.16/2021/PAN.Wk/2021 tanggal 08 Maret 2021 berkenaan dengan Surat Banding dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor B.106-DIR tanggal 1 Maret 2021 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

I. Penelitian Persyaratan Formal

Berdasarkan penelitian atas surat banding Pemohon Banding nomor B.106-DIR tanggal 1 Maret 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret 2021 diketahui permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sepanjang tidak ditemukan data dan informasi lain.

II. Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan Dan Keputusan Atas

Keberatan

Sebagaimana tercantum dalam poin Tentang Duduk Sengketa

III. Analisa Pokok Sengketa

Setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut: Pokok Sengketa

Koreksi Rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462,- Dasar Hukum

a. Ketentuan perpajakan terkait:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur antara Iain

a) Pasal 12 ayat (3): Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

b) Pasal 13 ayat (1) huruf a: Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan Iain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

c) Pasal 13 ayat (2): Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

d) Pasal 13 ayat (3): Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:

a) Pasal 4 ayat (1): Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b. Data dan Fakta

a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Beşar Nomor LAP-00321/WPJ.19/KP.0105/RlK.SlS/2019 tanggal 1 November 2019 serta Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) diketahui hal-hal sebagai berikut:

Koreksi DPP PPN Penyerahan BKP/JKP sebesar Rp12.669.190.462,- berdasarkan data GL atas akun yang menurut pemeriksa berisi transaksi penyerahan jasa yang terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam SE- 121/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan.

b. Pemohon Banding menyampaikan keberatan atas SKPKB yang diterbitkan oleh Terbanding dengan alasan:

Pemohon Banding tidak mengetahui secara detil koreksi Terbanding atas rekonsiliasi PPN Dalam Negeri sebesar Rp12.669.190.462,- Dengan demikian, Pemohon Banding menyampaikan kembali alasan tidak setuju terhadap koreksi Terbanding berdasarkan angka koreksi SPHP sebagai berikut:

ar PA DAA Tn .

no eet oo .

. tp tee

ke ana 5

hit san

eo. , . , Cot tn ae ee

He Leen

c. Bahwa Terbanding telah mengirimkan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi dengan nomor surat S-1182/WPJ.19/BD.05/2020

tanggal 12 Juni 2020 dan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi kedua dengan nomor surat S-1366/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 6 Juli 2020, dengan rincian dokumen yang harus Wajib Pajak serahkan sehubungan dengan koreksi ini yaitu General Ledger, Chart of Account beserta penjelasan detil fungsi akun, skema pencatatan/posting jurnal ke General Ledger, rincian dan penjelasan perhitungan atas perbedaaan omzet PPh Badan dan PPN yang menjadi koreksi (dalam format Microsoft Excel), namun sampai dengan laporan penelitian ini dibuat, Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen yang dimaksud, dan sudah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan Permintaan Keterangan nomor BA-1447/WPJ.19/2020 tanggal 21 September 2020.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan koreksi atas akun yang berisi transaksi penyerahan jasa yang terutang PPN sebesar Rp12.669.190.462.

Koreksi Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan COP sebesar Rp3.934.221.278

a. Ketentuan perpajakan terkait:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur antara lain:

a) Pasal 12 ayat (3): Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jurnlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

b) Pasal 13 ayat (1) huruf a: Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainpajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.

c) Pasal 13 ayat (2): Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

d) Pasal 13 ayat (3): Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009, mengatur antara lain:

a) Pasal 4 ayat (1): Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. emanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b) Pasal 16D: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tiak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

b. Data dan Fakta

a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nomor LAP-00321/WPJ.19/KP.0105/RIK.SIS/2019 tanggal 1 November 2019 serta Kerja Pemeriksaan (KKP) diketahui hal-hal sebagai berikut:

Koreksi berdasarkan data penjualan aktiva tetap berupa kendaraan COP (selain sedan) kepada karyawan sebesar Rp3.934.221.278,- yang menurut Terbanding terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16D UU PPN yaitu Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

b. Bahwa berdasarkan panjelasan Pasal 16D UU PPN, disebutkan bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.

Namun PPN tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

c. Bahwa alasan Pemohon Banding karena Pajak Masukan atas perolehan kendaraan COP yang digunakan untuk penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8).

d. Bahwa Terbanding tetah mengirimkan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi dengan nomor surat S-1182/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi kedua dengan nomor surat S-1366/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 6 Juli 2020, dengan rincian dokumen yang harus Wajib Pajak serahkan sehubungan dengan koreksi ini yaitu:

1. General Ledger, Chart of Account beserta penjelasan detil fungsi akun, skema pencatatan/posting jurnal ke General Ledger, rincian dan penjelasan perhitungan atas perbedaaan omzet PPh Badan dan PPN yang menjadi koreksi (dalam format Microsoft Excel);

2. Bukti pembelian dan bukti penjualan aktiva yang tetah dijual kembali beserta arus uangnya.

3. Namun sampai dengan laporan penelitian ini dibuat, Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen yang dimaksud, dan sudah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan Permintaan Keterangan nomor BA- 1447/WPJ.19/2020 tanggal 21 September 2020.

Sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi atas penjualan aktiva tetap kendaraan COP sebesar Rp3.934.221.278,-.

Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai ketentuan, dan Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding;

IV. Kesimpulan Dan Usul

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian surat banding, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian I s.d III di atas, maka disimpulkan bahwa:

a. Surat Banding nomor B.106-DIR tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

b. KeputusanDirekturJenderalPajakNomorKEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

c. Koreksi pemeriksaan/penelaah keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 08 November 2019 Masa Pajak Februari 2016 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., NPWP 01.308.470.2-091.000.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor

B.364-DIR tanggal 24 Mei 2021, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S- 485/WPJ.19/KBP/2021 tanggal 13 April 2021 perihal Surat Uraian Banding atas Pengajuan Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 (Lampiran 1) yang disampaikanmelaluiSuratPengadilanPajakNomorB- 002111.16.2021/PAN.Wk/2021 tanggal 4 Mei 2021 (Lampiran 2) yang kami terima pada tanggal 7 Mei 2021, menyampaikan bantahan atas SUB yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (selanjutnya disebut sebagai “Terbanding”), sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

Pemohon Banding setuju dengan pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana yang diatur dalam dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat

(3) dan ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

II. Analisis Material Pokok Sengketa

Pokok Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pokok Sengketa:

A. Koreksi Rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462.

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462 karena penghasilan tersebut adalah penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang bukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN berdasarkan Pasal 4A ayat 3 (d) UU PPN dan SE-121/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan.

Pasal 4A Ayat 3 (d) UU PPN

“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

d. Jasa Keuangan;”

Adapun pendapatan jasa keuangan yang dimaksud adalah pendapatan provisi/komisi sehubungan dengan pemberian kredit corporate finance dan

pendapatan berupa biaya administrasi atas transaksi pembayaran melalui bank. Selain itu perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung pada proses pemeriksaan dan keberatan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka atas selisih rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462 bukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN.

B. Koreksi Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan COP sebesar Rp3.934.221.278

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas penjualan aktiva tetap kendaraan COP sebesar Rp3.934.221.278 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) Pemohon Banding bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (”PKP”) yang melakukan kegiatan usaha jual beli barang kena pajak sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 14 dan 15 UU PPN dalam hal penjualan aktiva tetap kendaraan COP. Sebagai bank, Pemohon Banding tidak menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang dan melakukan usaha perdagangan dan sebagainya. Sehingga, Pemohon Banding sampaikan bahwa sejalan dengan ketentuan penjelasan pasal 4 huruf a UU PPN, karena Pemohon Banding tidak melakukan penjualan tersebut sebagai kegiatan usaha dan pekerjaannya, Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penjualan aktiva tetap kendaraan COP.

Di bawah ini adalah kutipan Pasal 1 Angka 14 dan 15 UU PPN:

Angka 14:

”Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.”

Angka 15:

“Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang ini.”

2. Penjualan tersebut yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

• Sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa ”Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”

• Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa: “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.”

• Pasal 9 ayat (5) UU PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak

terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Penjelasan Pasal 9 ayat (5) UU PPN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.

• Dapat Pemohon Banding sampaikan bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa keuangan, maka sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jasa keuangan adalah jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan di atas dan oleh karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa keuangan dalam bidang perbankan yang tidak terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN dan Pajak Masukan yang Pemohon Banding bayar sehubungan dengan perolehan aktiva tetap untuk melaksanakan dan menyerahkan jasa perbankan, tidak dapat Pemohon Banding kreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) UU PPN, sehingga mengacu kepada Pasal 16 D UU PPN, maka atas penjualan aktiva tersebut bukan merupakan objek PPN. Perlu Pemohon Banding tambahkan pula bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengreditkan pajak masukan atas pembelian barang-barang tersebut. Dengan demikian, perlakuan Pemohon Banding atas penjualan asset tersebut tidak Pemohon Banding kenakan PPN Keluaran sudah tepat dan bersifat konsisten. Selain itu Pemohon Banding juga telah memberikan dokumen-dokumen pendukung terkait sengketa pada proses pemeriksaan dan keberatan Pajak.

III. Kesimpulan Dan Usul

Berdasarkan uraian bantahan Pemohon Banding di atas, maka demi keadilan PemohonBanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020.

Demikian surat bantahan ini Pemohon Banding sampaikan. Pemohon Banding mohon diinformasikan apabila terdapat sidang maupun dokumen tambahan yang diperlukan yang berkenaan dengan permohonan banding ini agar Pemohon Banding dapat menghadiri sidang dan memberikan dokumen tersebut.

Atas perhatian, pertimbangan, dan kebijaksanaan Majelis Hakim, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut:

Bukti P-1.Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Bukti P-2.Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor B.091-Dir

tanggal 5 Februari 2020;

Bukti P-3.Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019 Masa Pajak Februari 2016;

Bukti P-4.Fotokopi Bukti Penerimaan Negara atau Surat Setoran Pajak atas

pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor 00114/207/16/091/19 sebesar Rp2.457.304.203 dengan NTPN 90B834EORASTTUAL tanggal 4 Desember 2019;

Bukti P-5.Fotokopi bermeterai Akta Nomor 36 tertanggal 20 Januari 2021 yang

mencantumkan penandatangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-6.Fotokopi bermeterai Akta Nomor 6 Tertanggal 1 Oktober 2019 yang

mencantumkan penandatangan Surat Keberatan sebagai salah seorang pengurus;

Bukti P-7.Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-115611.16/2011/PP/M.VB

Tahun 2019 tanggal 17 Desember 2019;

Bukti P-8.Putusan Mahkamah Agung No. 628/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Maret

2019;

Bukti P-9.Putusan Mahkamah Agung No. 85632/PP/M.XIB/16/2017 tanggal 9

Agustus 2017;

Bukti P-10. Matriks Sengketa;

Bukti P-11. Penjelasan atas Matriks Sengketa;

Bukti P-12. SPT Masa;

Bukti P-13. Rekapitulasi sengketa PPN beserta penjelasan;

Bukti P-14. Surat Pengukuhan PKP Pemohon Banding;

Bukti P-15. Penjelasan Tertulis Pertama sehubungan dengan Sidang Banding

atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (“PPN”) Masa Pajak Januari – Desember 2016 tanggal 07 Maret 2022;

Bukti P-16. Fotokopi SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012

s.d. 2016;

Bukti P-17. Fotokopi dokumen permohonan COP sampai dengan

penyelesaiannya yang menggunakan harga jual Rp 1.000,-; Bukti P-18. Fotokopi dokumen permohonan COP sampai dengan

penyelesaiannya yang menggunakan harga jual diatas Rp1.000,-; Bukti P-19. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-20. Lampiran Koreksi atas Rekonsiliasi PPN Dalam Negeri :

- Tanda Terima Dokumen Uji Bukti tanggal 18 Maret 2022

- Fotokopi Mapping akun-akun penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang disengketakan

- Bukti pendukung berupa:

i. Dokumen pendukung atas Akun 476032 – Komisi Kerjasama Kartu Kredit dengan Asuransi – Revolving Credit berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

ii. Dokumen pendukung atas Akun 476043 - Hasil Administrasi

Asuransi Corporate berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

iii. Dokumen pendukung atas Akun 476038 - Hasil Administrasi

Non Cicilan berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

iv. Dokumen pendukung atas Akun 490137 - Hasil Administrasi

E-Channel berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

v. Dokumen pendukung atas Akun 476039 - Komisi Kerjasama dengan ProXL berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

vi. Dokumen pendukung atas Akun 476080 - Komisi Kerjasama

dengan Satelindo berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

vii. Dokumen pendukung atas Akun 476078 - Komisi Kerjasama

dengan ESIA berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

viii. Dokumen pendukung atas Akun 476087 - Komisi Kerjasama

dengan Telkom berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

ix. Dokumen pendukung atas Akun 490138 – Pendapatan Atas

Jasa Internal Appraisal berupa Referensi Nama Produk Jasa Keuangan beserta laman (website) Pemohon Banding;

Bukti P-21. Lampiran Koreksi atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan COP:

- Tanda Terima Dokumen Uji Bukti tanggal 11 Maret 2022 dan 8 April 2022

- Rincian Sengketa atas Koreksi Penyesuaian Fiskal Negatif Lainnya

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas mobil Toyota All New Vios A/T Tahun 2011 dengan harga jual sebesar Rp1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Honda Accord VTIL A/T 2010 (B 21 DRE) dengan harga jual sebesar Rp. 1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Honda Accord 2.4 VTIL A/T 2008 (B 8507 KB) dengan harga jual sebesar Rp. 1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Nissan X-Trail XT 2.5 CVT 2011 (B 1964 SKZ) dengan harga jual sebesar Rp. 1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Toyota Yaris S A/T Limited 2011 (B 1697 SOE) dengan harga jual sebesar Rp. 1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Toyota Yaris S A/T Limited 2011 (B 1556 SOF) dengan harga jual sebesar Rp. 1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Daihatsu Terios TX M/T New Adventure 2011 (B 1415 SOG) dengan harga jual sebesar Rp. 1.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas Daihatsu Terios TX MC M/T 2014

(DK 1168 EL) dengan harga jual sebesar Rp.100.000.000,- berupa:

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

- Fotokopi dokumen pendukung terkait pengajuan COP sampai dengan penyelesaiannya atas mobil Toyota Yaris A/T Limited Tahun 2011 dengan harga jual di atas Rp. 1.000,- berupa;

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Kendaraan COP;

- Kwitansi;

- Formulir Pengajuan Penyelesaian Kendaraan COP;

- Formulir Tagihan;

- Formulir Permohonan COP;

dengan juga menunjukan dokumen asli

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Bukti T-1. SalinanLaporanHasilPemeriksaanNomorLAP-

00321/WPJ.19/KP.0305/RIK.SIS/2019 tanggal 1 November 2019; Bukti T-2. Salinan Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Keberatan;

Bukti T-4. Matriks Sengketa;

Bukti T-5. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak:

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019, termasuk sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan

pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor B.106-DIR tanggal 1 Maret 2021 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa koreksi Terbanding selama periode Januari-Desember

2016 adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPN menurut Pemohon Banding (SPT Masa PPN Jan-Des 2016):

1). Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiriRp 417.032.019.191,00 2). Penyerahan kepada PemungutRp 11.548.401.364,00

JumlahRp 428.580.420.555,00

DPP PPN menurut Terbanding:

- RekonsiliasiRp466.774.904.445,00

- Pemakaian sendiri AYDARp220.556.394,00

- Penjualan COPRp 45.753.840.361,00

- Penjualan AYDARp 17.036.500.000,00

JumlahRp 529.795.801.200,00 Koreksi DPP PPNRp 101.205.380.645,00

bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp101.205.380.645,00 terdiri atas:

1)Pemakaian Sendiri AYDARp220.556.394,00

2)Penjualan COPRp 45.753.840.361,00

3)Penjualan AYDARp 17.036.500.000,00

4)RekonsiliasiRp 38.194.483.891,00 bahwa perincian koreksi untuk masing-masing koreksi per masa pajak adalah sebagai berikut:

Korek

si

Koreksi Penju

ala

n

Koreksi Penjualan

Koreksi Rekonsilia

s

i

Ma

sa Pa

jak

Pemaka

ian

TOTAL SEN

GKETA COP

AYDA

PPN

Sendiri A

YDA

a

b

c

d

e

f = b + c +

d + e Jan

7,770,249

,67

1285480753388

5,072,540,22

1196795583220

12,842,7

89,901 Feb

3,934,221

,27

12,669,190,46

16,603,4

11,740 Mrt

5,987,809

,56

4,860,432,36

10,848,2

41,930 Aprl

2,997,743

,03

14,657,548,54

17,655,2

91,574 Mei

4,517,355

,99

1,600,000,000

(2,568,312,07

)))

3,549,0

43,927 Juni

2,836,435

,00

(2,031,779,38

804,6

55,611 Juli

2,360,865

,16

(2,057,478,46

303,3

86,701 Agustu

sb

4,587,727

,66

5,294,402,67

9,882,1

30,340 Septem

er

220,55

6,39

4

2,656,790

,78

1,694,000,000

3,782,627,53

8,353,9

74,715 Okt

2,979,928

,58

1,442,500,000

3,101,314,90

7,523,7

43,486 Novem

ber

2,333,569

,99

4,200,000,000

3,992,514,72

10,526,0

84,720 Desem

ber

2,791,143

,61

8,100,000,000

(8,578,517,61

)

2,312,6

26,001 220,55

6,39

4

45,753,840

,36

17,036,500,000

38,194,483,89

101,205,3

80,646 Masa Pajak Februari 2016

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa untuk masa pajak

Februari 2016 adalah koreksi DPP PPN sebesar Rp16.603.411.740 dengan perincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan para pihak, Terbanding menghitung pajak yang terutang atas setiap pos koreksi tersebut di atas dengan cara melakukan net off/plus minus terhadap kedua pos koreksi tersebut di atas;

bahwa berpendapat berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Pajak akan melakukan pemeriksaan atas setiap pos koreksi, namun demikian dalam menghitung pajak yang terhutang akan melakukan net off/plus minus terhadap kedua pos koreksi tersebut sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding;

1. Koreksi atas Rekonsiliasi PPN Dalam Negeri sebesar Rp12.669.190.462,00 Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi Penyerahan yang

PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp12.669.190.462,00 berdasarkan hasil rekonsiliasi PPN Dalam Negeri;

bahwa Terbanding menyatakan telah mengirimkan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi dengan nomor surat S-1182/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi kedua dengan nomor surat S-1366/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 6 Juli 2020, dengan rincian dokumen yang harus Wajib Pajak serahkan sehubungan dengan koreksi ini yaitu General Ledger, Chart of Account beserta penjelasan detil fungsi akun, skema pencatatan/posting jurnal ke General Ledger, rincian dan penjelasan perhitungan atas perbedaaan omzet PPh Badan dan PPN yang menjadi koreksi (dalam format Microsoft Excel), namun sampai dengan laporan penelitian ini dibuat, Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen yang dimaksud, dan sudah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan Permintaan Keterangan nomor BA- 1447/WPJ.19/2020 tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp12.669.190.462,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa nilai transaksi sebesar Rp12.669.190.462,00 berupa penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang bukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN berdasarkan Pasal 4A ayat 3 (d) UU PPN dan SE-

121/PJ/2010 tentang penegasan perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan;

Bahwa koreksi Terbanding merupakan koreksi yang berasal dari hasil ekualisasi PPN Dalam Negeri yang pada dasarnya merupakan nilai trial balance per 31 Desember 2016 yang dibagi secara pro-rata untuk 12 (dua belas) masa pajak sehingga pada dasarnya tidak merepresentasikan nilai objek PPN yang sesungguhnya jika ditandingkan dengan SPT Masa PPN untuk setiap bulannya; bahwa pendapatan jasa keuangan yang dimaksud adalah jasa sehubungan dengan menempatkan dana dan/atau meminjamkan dana kepada pihak lain, sebagai berikut:

1. Pendapatan provisi/komisi sehubungan dengan pemberian kredit corporate finance.

2. Pendapatan berupa biaya administrasi atas transaksi pembayaran melalui bank.

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka atas selisih rekonsiliasi PPN dalam negeri sebesar Rp12.669.190.462,00 bukan merupakan penyerahan jasa yang terutang PPN, sehingga harus dibatalkan;

Pendapat Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak, yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding ini adalah apakah transaksi sebesar Rp12.669.190.462,00 merupakan transaksi jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, sehingga tidak dikenai PPN; bahwa fakta relevan yang terkait dengan sengketa yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi yang dipertahankan oleh Terbanding merupakan koreksi yang berasal dari hasil ekualisasi PPN Dalam Negeri yang pada dasarnya merupakan nilai trial balance per 31 Desember 2016 yang dibagi secara pro-rata untuk 12 (dua belas) masa pajak sehingga pada dasarnya tidak merepresentasikan nilai objek PPN yang sesungguhnya jika ditandingkan dengan SPT Masa PPN untuk setiap bulannya, dengan demikian, Pemohon Banding merasa perlu untuk menanggapi dan memberikan bukti pendukung untuk hasil ekualisasi PPN

Dalam Negeri secara keseluruhan (1 tahun pajak) dimana akun-akun yang menjadi koreksi Terbanding ialah sebagai berikut:

DD Dn ee ng

: a Eee er bat ars seat KAN

- — = Face atan tani de get wots eaten d

De Ia aa Aa

Eng wef aa Te

re mr.

bahwa Pemohon Banding menyatakan, selisih objek rekonsiliasi PPN lainnya yang dilakukan koreksi oleh Terbanding sebagai objek PPN adalah sebagai berikut:

Objek PPN Januari s.d. Desember

S(eRlips)ih

Temrbenanudruint gPemomheonnuBruatnding

No.Uraian

Keterangan

(Rp)(Rp)

Ppreon-yraetsauipaenryManagsadiPlaakjuakkan Terbanding atas Masa Pajak yang minus (Lebih Bayar) akibat metode 1 Penyesuaian Nilai (Adjusment) dari Terbanding

4.353.699.538-

4.353.699.538

Asedbaangyaai PpeemngbuertaunlagnD-1PaPtaPsPSNPcTfmM. aSsPaTPMPNasMa aJsaanuPaarijask.dO. kDteosbeemr 2b0e1r 620y1a6ng belum diperhitungkan 2 Pembetulan SPT Masa Oktober 2016

-(575.000.000)

575.000.000

TOTAL

4.353.699.538(575.000.000)

4.928.699.538

Total DPP PPN

466.774.904.446428.948.366.347

Total DPP PPN cfm. SPT Masa Januari s.d. Desember 2016

428.580.420.555428.580.420.555

Selisih

38.194.483.891367.945.792

bahwa terbukti Terbanding melakukan penghitungan secara proporsional kedalam 12 masa pajak atas nilai DPP PPN satu tahun sebesar Rp462.421.204.908,00, sehingga diperoleh nilai DPP PPN hasil rekonsiliasi permasa pajak adalah sebesar Rp38.535.100.409,00 (Rp462.421.204.908,00 : 12 bulan);

bahwa Terbanding kemudian membandingkan nilai DPP PPN perbulan sebesar Rp38.535.100.409,00 dibandingkan dengan pelaporan DPP PPN pada SPT Masa PPN permasa pajak, sehingga diperoleh koreksi permasa pajak sebagai berikut:

5.072.540.229

12 669.190.482

1,880,432, 365

14.657.548, 540

-2,568,312,071

-2,081.779,389

-2.087,478,466

5,294,402, 675

3,782,627 538

3.101.314, 903

3,992,514,722

Des -8.578.517,617

fs 38, 194,483,801

bahwa berdasarkan metode penghitungan koreksi Terbanding tersebut di atas, maka Pengadilan Pajak tidak dapat mengidentifikasi secara pasti basis transaksi nilai koreksi per masa pajak yang dilakukan oleh Terbanding; bahwa karena Terbanding melakukan koreksi dengan cara proporsional kedalam 12 bulan dan tidak diketahui secara pasti basis transaksi atas nilai koreksinya, maka Pemohon Banding mendalilkan juga secara proporsional dengan perincian sebagai berikut:

Koreks

i R

eko

n

s

ilia

si

Mas

a P

aja

k

Dalil PB

P

PN

a

e

c

J

an

5

.0

72.5

4

0

.22

9

2.741.486.547

F

eb

12

.6

69.1

9

0

.46

2

2.741.486.547

M

rt

4

.8

60.4

3

2

.36

5

2.741.486.547

A

prl

14

.6

57.5

4

8

.54

0

2.741.486.547

M

ei

(2

.5

68.3

1

2

.07

1)

2.741.486.547

J

uni

(2

.0

31.7

7

9

.38

9)

2.741.486.547

J

uli

(2

.0

57.4

7

8

.46

6)

2.741.486.547

A

gustus

5

.2

94.4

0

2

.67

5

2.741.486.547

S

eptember

3

.7

82.6

2

7

.53

8

2.741.486.547

O

kt

3

.1

01.3

1

4

.90

3

2.741.486.547

N

ovember

3

.9

92.5

1

4

.72

2

2.741.486.547

D

esember

(8

.5

78.5

1

7

.61

7)

2.741.486.547

Su

b To

ta

l

38

.1

94.4

8

3

.89

1

32.897.838.561

A

djustmen TB

M

asa

Me

i

4

.3

53.6

9

9

.53

8

-

P

embetulan S

PT

OK

T cf

m PB

575.000.000

K

oreksi yg seh

ar

usn

ya c

fm P

B

367.945.792

J

umlah

33

.8

40.7

8

4

.35

3

33.840.784.353

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Pajak akan memutus sengketa koreksi DPP PPN hasil rekonsiliasi sesuai dengan dalil Pemohon Banding;

bahwa dalam proses uji bukti Pemohon Banding mendalilkan bahwa dari hasil koreksi Terbanding terdapat nilai sebesar Rp32.897.838.561,00 bukan objek PPN dan penyesuaian akibat SPT Masa Pembetulan masa pajak Oktober 2016 sebesar Rp575.000.000,00 yang belum diperhitungkan oleh Terbanding, dengan perbandingan perhitungan sebagai berikut:

Menurut Pemohon

UraianMenurut Terbanding (Rp)Selisih (Rp)

Banding (Rp)

Nilai DPP PPN Jan-Des 2016462,421,204,906.00429,523,366,347.0032,897,838,561.00 Penyesuaian Mei 20164,353,699,538.004,353,699,538.00 Pembetulan SPT Okt 2016-(575,000,000.00)575,000,000.00 Total DPP PPN466,774,904,444.00428,948,366,347.00

Total DPP PPN cfm SPT Masa PPN428,580,420,555.00428,580,420,555.00

Koreksi38,194,483,889.00367,945,792.0037,826,538,099.00 bahwa pokok sengketa masa pajak Februari 2016 adalah koreksi DPP PPN sebesar Rp 12.669.190.462;

bahwa Pengadilan Pajak tidak mendapatkan penjelasan yang mencukupi dari Terbanding terkait perhitungan koreksi sebesar Rp 12.669.190.462, sehingga

akan memutus sengketa tersebut berdasarkan nilai transaksi satu tahun sebagaimana dalil Pemohon Banding yaitu sebesar Rp32.897.838.561,00; bahwa Pemohon Banding mendalilkan nilai koreksi sebesar Rp32.897.838.561,00 bukan objek PPN terdiri dari akun-akun sebagai berikut:

Nilai Koreksi No

No

m

o

r A

kun

Nama Akun

Nilai Jan-De

s 2

0

16

Permasa Pajak KA

om

isi Kerjasama Kartu

Kredit

D

e

ngan

1

476

0

3

2

24,432

,59

0

,000

2,036,049,16

7 su

ransi-Revolving Credit

2

476

0

3

8

H

as

il Administrasi Non Cicila

n

388

,70

0

,000

32,391,66

7 3

476

0

3

9

K

om

isi Kerjasama Dengan P

roXL

675

,71

0

,000

56,309,16

7 4

476

0

4

3

H

as

il Adm Asuransi Corpora

te

930

,05

0

,000

77,504,16

7 5

476

0

7

8

K

om

isi Kerjasama Dengan E

SIA

2

,96

0

,000

246,66

7 6

476

0

8

0

K

om

isi Kerjasama Dengan S

atelindo

662

,10

0

,000

55,175,00

0 7

476

0

8

7

K

om

isi Kerjasama Dengan T

elkom

175

,17

0

,000

14,597,50

0 8

490

1

3

7

H

as

il Adm E-Channel

93

,57

0

,000

7,797,50

0 9

490

1

3

8

P

en

dapatan Atas Jasa Intern

al Appra

isa

l

5,536

,98

8

,561

461,415,71

3 J

um

lah

32,897

,83

8

,561

2,741,486,54

8 bahwa pemeriksaan Pengadilan Pajak atas dalil bantahan Pemohon Banding atas nilai sengketa sebesar Rp2.741.486.548,00 adalah sebagai berikut:

• Koreksi atas akun 476032 - Komisi Kerjasama Kartu Kredit (CC) Dengan Asuransi-Revolving Credit sebesar Rp2.036.049.167,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 476032 terkait dengan komisi yang diterima Pemohon Banding karena produk asuransi dibeli oleh nasabah yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476032 adalah margin yang ditagihkan oleh Pemohon Banding yang pada dasarnya memiliki nature sehubungan dengan pendapatan bunga dimana ini terkait erat dengan pemberian kredit yang diatur dalam Pasal 6 (b) UU Perbankan, sehingga termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat (3) huruf d, nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan yang tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, komisi (hasil administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding adalah atas kegiatan jasa memberikan penawaran kepada nasabah pemegang kartu kredit untuk mengikuti

program Credit Protection. Bahwa Pemohon Banding akan diberikan komisi oleh perusahaan asuransi apabila nasabah mengikuti program tersebut; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, program credit protection adalah produk perusahaan asuransi, bukan produk Pemohon Banding sebagai perusahaan perbankan;

bahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding yaitu memberikan penawaran program credit protection tidak termasuk dan tidak berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, pengertian “sarana telekomunikasi maupun sarana lainnya” dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN adalah berkaitanataudalamrangkamenghimpundan/atau meminjam/menempatkan dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan perbankan;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476032 sebesar Rp2.036.049.167,00;

• Koreksi atas akun 476043 - Hasil Administrasi Asuransi Corporate sebesar Rp77.504.167,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 476043 terkait dengan pendapatan yang diterima atas jasa penerimaan setoran SIM/STNK, tilang, listrik, air, telepon, dan sebagainya yang terutang PPN;

Bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476043 adalah margin yang ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada nasabah yang pada dasarnya memiliki nature sehubungan dengan pendapatan bunga dimana ini terkait erat dengan pemberian kredit yang diatur dalam Pasal 6 (b) UU Perbankan, sehingga termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat (3) huruf d, nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan yang tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, komisi (hasil administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding adalah atas kegiatan jasa penerimaan pembayaran setoran SIM/STNK, tilang, listrik, air dan telepon tidak berkaitan dengan pemberian kredit maupun kegiatan menghimpun dana masyarakat; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, listrik, air, telepon, SIM/STNK adalah produk perusahaan atau lembaga lain. Pemohon Banding bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, atas kerjasama tersebut Pemohon Banding mendapatkan renumerasi/komisi dari setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh nasabah;

bahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding yaitu memberikan jasa layanan pembayaran atas produk perusahaan lain, tidak berkaitan dengan pemberian kredit maupun kegiatan menghimpun dana masyarakat; bahwa jasa tersebut tidak termasuk dan tidak berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, pengertian “sarana telekomunikasi maupun sarana lainnya” dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN adalah berkaitanataudalamrangkamenghimpundan/atau meminjam/menempatkan dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan perbankan, sedangkan dalam sengketa ini sarana pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah dalam rangka pembayaran setoran SIM/STNK, tilang, listrik, air, telepon;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476043 sebesar Rp77.504.167,00;

• Koreksi atas akun 476038 - Hasil Administrasi Non Cicilan sebesar Rp32.391.667,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 476038 terkait dengan Non JKP yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476038 adalah pendapatan administrasi yang diperoleh Danamon dari pemegang kartu kredit yang mengikuti program non installment/non cicilan, dengan kata lain pendapatan tersebut juga merupakan pendapatan bunga dari kegiatan pemberian kredit, sehinga termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat (3) huruf d, nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan yang tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, program non installment adalah produk Pemohon Banding yang ditawarkan kepada pemegang kartu kredit. Pemohon Banding akan mendapatkan renumerasi yang bersumber dari pembayaran pemegang kartu kredit;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat program non installment berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN yaitu meminjamkan dana atau jasa penyaluran pinjaman kepada pihak lain;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476038 sebesar Rp32.391.667,00;

• Koreksi atas akun 490137 - Hasil Administrasi E-Channel sebesar Rp7.797.500,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 490137 terkait dengan jasa e-channel yang terutang PPN;

Bahwa menurut Pemohon Banding, akun 490137 adalah pendapatan administrasi bulanan dan penggantian token atau mPod, termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat (3) huruf d, nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan yang tidak terutang PPN;

bahwa berdasarkan penilaian atas alat bukti yang disampaikan, Pengadilan Pajak berpendapat terbukti komisi (hasil administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding adalah terkait jasa e-channel yang diberikan Pemohon Banding customer;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, Token atau mPod layanan perbankan yang menjadi satu bagian dari transaksi pembayaran secara electronik;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, jasa layanan Token atau mPod termasuk dan berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 490137 Rp7.797.500,00;

• Koreksi atas akun 476039 – Komisi Kerjasama dengan ProXL sebesar Rp56.309.167,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 476039 terkait dengan Hasil Administrasi yang diperoleh Danamon atas kerjasama dengan Provider Selular (XL) adalah JKP yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476039 adalah pendapatan administrasi sehubungan dengan transaksi pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa pra bayar melalui produk Pemohon Banding yaitu “Danamon Online Banking”, termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat

(3) huruf d nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan sehingga tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, tagihan atau pulsa handphone adalah produk perusahaan lain yang dijual melalui Pemohon Banding. bahwa Pemohon Banding melakukan kerjasama dengan provider selular, dalam hal ini Pemohon Banding akan menyediakan jasa layanan pembayaran tagihan dan/atau pembelian pulsa secara elektronik;

bahwa terbukti komisi (hasil administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding merupak bagi hasil biaya admin adalah terkait jasa pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa yang disediakan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, jasa layanan pembayaran/pembelian yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan kerjasama dengan

Provider Selular (XL) tidak termasuk dan tidak berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, pengertian “sarana telekomunikasi maupun sarana lainnya” dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN adalah berkaitanataudalamrangkamenghimpundan/atau meminjam/menempatkan dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan perbankan, sedangkan dalam sengketa ini sarana pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah dalam rangka pembayaran tagihan atau pulsa handphone;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476039 sebesar Rp56.309.167,00;

• Koreksi atas akun 476080 - Komisi Kerjasama dengan Satelindo sebesar Rp55.175.000,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 476080 terkait dengan hasil administrasi yang diperoleh Danamon atas kerjasama dengan Provider Selular Satelindo adalah JKP yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476080 adalah pendapatan administrasi sehubungan dengan transaksi pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa pra bayar melalui produk Pemohon Banding yaitu “Danamon Online Banking”, termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat

(3) huruf d nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan sehingga tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, komisi (pendapatan administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding dari pembagian biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah, adalah terkait jasa pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa yang disediakan oleh Pemohon Banding;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, jasa layanan pembayaran/pembelian yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan kerjasama dengan Provider Selular Satelindo, tidak termasuk dan tidak berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, pengertian “sarana telekomunikasi maupun sarana lainnya” dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN adalah berkaitanataudalamrangkamenghimpundan/atau meminjam/menempatkan dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan perbankan, sedangkan dalam sengketa ini sarana pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah dalam rangka pembayaran tagihan atau pulsa handphone;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476080 sebesar Rp55.175.000,00;

• Koreksi atas akun 476078 - Komisi Kerjasama dengan ESIA sebesar Rp246.667,00.

Bahwa menurut Terbanding, akun 476078 terkait dengan hasil administrasi yang diperoleh Danamon atas kerjasama dengan Provider Selular ESIA adalah JKP yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476078 adalah pendapatan administrasi sehubungan dengan transaksi pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa pra bayar melalui produk Pemohon Banding yaitu “Danamon Online Banking”, termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat

(3) huruf d nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan sehingga tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, komisi (hasil administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding dari pembagian biaya administrasi yang

dibayarkan oleh nasabah, adalah terkait jasa pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa yang disediakan oleh Pemohon Banding; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, tagihan atau pulsa handphone adalah produk perusahaan lain yang dijual melalui Pemohon Banding. bahwa Pemohon Banding melakukan kerjasama dengan provider selular, dalam hal ini Pemohon Banding akan menyediakan jasa layanan pembayaran tagihan dan/atau pembelian pulsa secara elektronik;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, jasa layanan pembayaran/pembelian yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan kerjasama dengan Provider Selular ESIA, tidak termasuk dan tidak berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN, yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, pengertian “sarana telekomunikasi maupun sarana lainnya” dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN adalah berkaitanataudalamrangkamenghimpundan/atau meminjam/menempatkan dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan perbankan, sedangkan dalam sengketa ini sarana pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah dalam rangka pembayaran tagihan atau pulsa handphone;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476078 sebesar Rp246.667,00;

• Koreksi atas akun 476087 – Komisi Kerjasama dengan Telkom sebesar Rp14.597.500,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 476087 terkait dengan Hasil Administrasi yang diperoleh Danamon atas kerjasama dengan Provider Selular Telkom adalah JKP yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, akun 476087 adalah pendapatan administrasi sehubungan dengan transaksi pembayaran tagihan handphone

dan pembelian pulsa pra bayar melalui produk Pemohon Banding yaitu “Danamon Online Banking”, termasuk di dalam negative list Pasal 4A ayat

(3) huruf d nomor 1 UU PPN atas jasa keuangan sehingga tidak terutang PPN;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, tagihan atau pulsa handphone adalah produk perusahaan lain yang dijual melalui Pemohon Banding. bahwa Pemohon Banding melakukan kerjasama dengan provider selular, dalam hal ini Pemohon Banding akan menyediakan jasa layanan pembayaran tagihan dan/atau pembelian pulsa secara elektronik;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, komisi (hasil administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding dari pembagian biaya administrasi yang dibayarkan oleh nasabah, adalah terkait jasa pembayaran tagihan handphone dan pembelian pulsa yang disediakan oleh Pemohon Banding; bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, jasa layanan pembayaran/pembelian yang diberikan oleh Pemohon Banding berdasarkan kerjasama dengan TELKOM, tidak termasuk dan tidak berkaitan dengan jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, pengertian “sarana telekomunikasi maupun sarana lainnya” dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN adalah berkaitanataudalamrangkamenghimpundan/atau meminjam/menempatkan dana yang merupakan kegiatan utama perusahaan perbankan, sedangkan dalam sengketa ini sarana pembayaran yang diberikan oleh Pemohon Banding adalah dalam rangka pembayaran tagihan atau pulsa handphone;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 476087 sebesar Rp14.597.500,00;

• Koreksi atas akun 490138 - Pendapatan Atas Jasa Internal Appraisal sebesar Rp461.415.713,00

Bahwa menurut Terbanding, akun 490138 terkait dengan ‘Program dari Danamon berupa Penawaran Produk KPR’ dengan ragam pilihan yang ditawarkan yaitu, rumah, apartemen, kavling dan kavling siap bangun adalah JKP yang terutang PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding, nature dari akun tersebut adalah pendapatan yang diperoleh Pemohon Banding dari calon debitur. Biaya jasa internal appraisal tersebut merupakan penghasilan yang dibebankan oleh Pemohon Banding kepada nasabah debitur, sehingga penghasilan ini terkait erat dengan kegiatan pemberian kredit yang diatur di dalam Pasal 6 (b) UU Perbankan;

Bahwa menurut Pemohon Banding, jasa tersebut termasuk di dalam jasa penempatan dana berdasarkan penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d nomor 2, sehingga pendapatan ini termasuk dalam negative list PPN atas jasa keuangan.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat, komisi (pendapatan administrasi) yang diterima oleh Pemohon Banding dari nasabah adalah atas tagihan jasa internal appraisal dalam rangka penawaran produk (kredit) yang dimiliki oleh Pemohon Banding;

bahwa Pengadilan Pajak berkeyakinan, penagihan jasa internal appraisal masih dalam rangkaian satu kesatuan dengan kegiatan Pemohon Banding memberikan kredit;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat tagihan Pemohon Banding kepada nasabah terkait jasa appraisal dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah, adalah termasuk dalam kriteria jasa keuangan sebagaimana di atur dalam Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN yaitu jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman dan jasa penjaminan;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup tidak untuk mempertahankan koreksi Terbanding yang berasal dari akun 490138 sebesar Rp461.415.713,00;

bahwa rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas dalil bantahan Pemohon Banding terhadap pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1) Nilai transaksi yang termasuk objek PPN adalah sebagai berikut:

2) Nilai transaksi yang tidak termasuk objek PPN adalah sebagai berikut:

bahwa rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas koreksi rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPN

Non DPP PPN

Korek

si R

ekonsilia

s

i

re

konsiliasi yg Masa Pajak

Rekonsiliasi Cfm

Rekonsiliasi Cfm

cfm

TB

Seh

arusnya Cfm Majelis

Majelis

Majelis J

an

5

.07

2.540.22

9

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 F

ebr

12

.66

9.190.46

2

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 M

aret

4

.86

0.432.36

5

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 A

pril

14

.65

7.548.54

0

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 M

ei

(2

.56

8.312.07

1

)

2.239.881.66

7

501.604.88

0

(3

.069.916.95

1 )

J

uni

(2

.03

1.779.38

9

)

2.239.881.66

7

501.604.88

0

(2

.533.384.26

9 )

J

uli

(2

.05

7.478.46

6

)

2.239.881.66

7

501.604.88

0

(2

.559.083.34

6 )

A

gust

5

.29

4.402.67

5

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 S

ept

3

.78

2.627.53

8

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 O

kt

3

.10

1.314.90

3

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 N

ov

3

.99

2.514.72

2

2.239.881.66

7

501.604.88

0

2 .239.881.66

7 D

es

(8

.57

8.517.61

7

)

2.239.881.66

7

501.604.88

0

(9

.080.122.49

7 )

Sub Total

38

.19

4.483.89

1

26.878.580.00

4

6.019.258.56

0

bahwa nilai sengketa rekonsiliasi masa pajak Februari 2016 adalah sebesar Rp12.669.190.462;

bahwa Pengadilan Pajak telah berpendapat, bahwa pada koreksi Terbanding terdapat nilai sebesar Rp501.604.880,00 yang bukan objek PPN;

bahwa berdasarkan metode penghitungan koreksi Terbanding, dapat disimpulkan nilai koreksi yang seharusnya menurut Pengadilan Pajak adalah Rp2.239.881.667;

2. Koreksi Positif Hasil Penjualan COP sebesar Rp3.934.221.278,00

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan sebesar Rp3.934.221.278,00 dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi berdasarkan data penjualan aktiva tetap berupa kendaraan COP (selain sedan) kepada karyawan sebesar Rp3.934.221.278,00;

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16D UU PPN, disebutkan bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak; Bahwa Terbanding telah mengirimkan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi dengan nomor surat S-1 182/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan surat permintaan buku, catatan, data dan informasi kedua dengan

nomor surat S1366/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 6 Juli 2020, dengan rincian dokumen yang harus Wajib Pajak serahkan sehubungan dengan koreksi ini yaitu:

1. General Ledger, Chart of Account beserta penjelasan detil fungsi akun, skema pencatatan/posting jurnal ke General Ledger, rincian dan penjelasan perhitungan atas perbedaaan omzet PPh Badan dan PPN yang menjadi koreksi (dalam format Microsoft Excel);

2. Bukti pembelian dan bukti penjualan aktiva yang tetah dijual kembali beserta arus uangnya.

bahwa sampai dengan laporan penelitian ini dibuat, Pemohon Banding tidak menyerahkan data dan dokumen yang dimaksud, dan sudah dibuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman dan Permintaan Keterangan nomor BA-1447/WPJ.19/2020 tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding berupa penyerahan aktiva (COP) yang semula tidak untuk diperjualbelikan sebesar Rp3.934.221.278,00 dengan alasan sebagai berikut: bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa keuangan, maka sesuai Pasal 4A ayat (3) huruf d UU PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jasa keuangan adalah jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. bahwa dalam penjelasan Pasal 4A ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Jasa Keuangan meliputi:

a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

b. Jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihal kain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

d. Sewa guna usaha dengan hak opsi;

e. Anjak piutang;

f. Usaha kartu kredit; dan/atau

g. Pembiayaan konsumen;

h. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan

i. Jasa pejaminan

bahwa lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa usaha Bank Umum meliputi:

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

• surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

• surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat- surat dimaksud;

• kertas perbendaharaaan negara dan surat jaminan pemerintah;

• Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

• obligasi;

• surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

• instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;

k. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;

l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

m.menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan di atas dan oleh karena kegiatan usaha Pemohon Banding adalah jasa keuangan dalam bidang perbankan yang tidak terutang PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN dan Pajak Masukan yang Pemohon Banding bayar sehubungan dengan perolehan aktiva tetap untuk melaksanakan dan menyerahkan jasa perbankan, tidak dapat Pemohon Banding kreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) UU PPN, sehingga mengacu kepada Pasal 16 D UU PPN, maka atas penjualan aktiva tersebut bukan merupakan objek PPN.

bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengreditkan pajak masukan atas pembelian barang-barang tersebut. Dengan demikian, perlakuan Pemohon Banding atas penjualan asset tersebut tidak Pemohon Banding kenakan PPN Keluaran sudah tepat dan bersifat konsisten;

bahwa dalam sengketa Pemohon Banding yaitu penjualan kendaraan COP tidak memenuhi persyaratan yaitu:

“(d) penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.” bahwa argumentasi Pemohon Banding didukung oleh putusan Pengadilan Pajak dan putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa pajak yang serupa yang dapat dijadikan bahan referensi;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka koreksi Terbanding atas objek PPN seharusnya dapat dibatalkan;

Pendapat Pengadilan Pajak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut di atas, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa banding adalah, apakah penyerahan kendaraan COP kepada karyawan sebesar Rp3.934.221.278,00 terutang PPN;

bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur antara lain: Pasal 1:

“ Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”

18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Pasal 1A ayat (1) huruf a:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; ...

d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak Pasal 1A ayat (2):

“Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang;

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

c. ..

e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a:

“ …

Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,

b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud,

c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan

d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pasal 16D:

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Penjelasan Pasal 16D:

“ …

Namun, Pajak Pertambahan Nilai tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

bahwa menurut Pengadilan Pajak, fakta hukum relevan terkait sengketa a quo:

• bahwa kendaraan COP (Car Ownership Program) merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pegawai, dimana atas kendaraan tersebut Pemohon Banding bukukan sebagai aset Pemohon Banding dengan harga perolehan sebesar yang dibayar oleh Pemohon Banding dan disusutkan (didepresiasikan) sesuai dengan ketentuan akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku;

• bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 1 Juli 2002;

• bahwa berdasarkan bukti pembelian kendaraan COP, mulai dari invoice atau permohonan transfer dari dealer mobil, Faktur Pajak, dan Kuitansi, kesemuanya atas nama Pemohon Banding;

• bahwa berdasarkan data dari KKP Pemeriksa dan data yang diberikan dari Pemohon Banding, kendaraan COP diserahkan kepada Pegawai Pemohon Banding;

• bahwa Pemohon Banding tidak mengreditkan Pajak Masukan atas perolehan kendaraan bermotor roda empat yang menjadi bagian dari COP;

bahwa menurut Pengadilan Pajak sengketa a quo bersifat yuridis sehingga Pengadilan Pajak memeriksa aspek yuridis dalil koreksi Terbanding dan dalil bantahan Pemohon Banding atas dalil koreksi Terbanding;

bahwa pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN mengatur tentang pengertian penyerahan barang kena pajak, antara lain adalah penyerahan ha katas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

bahwa pasal 1A ayat (2) UU PPN mengatur tentang penyerahan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:

a. penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;

c. Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

d. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

e. Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan,

dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN mengatur sebagai berikut:

bahwa COP merupakan program kepemilikan kendaraan untuk karyawan Pemohon Banding yang memenuhi syarat tertentu. Bahwa kendaraan COP dibeli oleh Pemohon Banding, dan apabila harga kendaraannya melebihi plafon yang diberikan maka karyawan tersebut akan menanggung selisihnya; bahwa Pemohon Banding akan membeli kendaraan tersebut atas nama Pemohon Banding dan dicatat senilai harga yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding serta di lakukan penyusutan sebesar 50% (KEP 220/PJ/2002); bahwa pada periode waktu yang telah ditentukan, kendaraan COP tersebut akan dijual kepada karyawan tersebut dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemohon Banding,

sebagai berikut:

Pesawa pulus Sans ng

Rp 1000...

(TT 5 po 1

nilai buku Bengis LIS rilai pasar

bahwa menurut Terbanding penyerahan kendaraan COP kepada karyawan merupakan penyerahan yang terutang PPN, yaitu penyerahan atas aktiva yang semula tidak untuk diperjual belikan selain sedan dan station wagon;

bahwa menurut Pemohon Banding, penyerahan kendaraan COP kepada karyawan tidak terutang PPN dengan alasan:

1) bahwa Pemohon Banding bukan termasuk Pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN;

2) bahwa Pajak Masukan atas pembelian kendaraan COP tidak dapat dikreditkan karena penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah jasa keuangan yang tidak terutang PPN;

3) bahwa menimbang angka 2) tersebut maka penyerahan kendaraan COP bukan penyerahan atas aktiva yang semula tidak diperjualbelikan;

4) penyerahan dilakukan tidak dalam lingkungan kegiatan usaha Pemohon Banding.

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa pasal 4 ayat (1) huruf A UU PPN mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

bahwa COP yang dilakukan penjualan oleh Pemohon Banding kepada karyawan Pemohon Banding merupakan Barang Kena Pajak dan tidak termasuk dalam jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN;

bahwa Pemohon Banding merupakan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN dan memenuhi definisi Pengusaha sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 14 UU PPN yang melakukan usaha jasa;

bahwa terkait syarat kumulatif yang harus dipenuhi dalam penyerahan barang yang dikenai pajak sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN khususnya untuk syarat penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, Pengadilan Pajak menguraikan pendapatnya berikut ini;

Bahwa penjualan COP a quo merupakan aktivitas dalam rangka kegiatan usaha dalam hal ini untuk menunjang usaha inti Pemohon Banding. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha yang merupakan salah satu syarat penyerahan barang yang dikenai pajak dipenuhi dalam penjualan COP oleh Pemohon Banding;

bahwa sesuai norma Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN yang tidak boleh mengkreditkan pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan, menurut Pengadilan Pajak terhadap sengketa a quo norma Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN tidak dapat diberlakukan karena alasan sebagai berikut : bahwa perolehan COP sejak awal ditujukan akan diserahkan kepada pegawai Pemohon Banding sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam aturan kepegawaian Pemohon Banding, sehingga berkaitan langsung dengan pengeluaran untuk kegiatan manajemen Pemohon Banding sehingga tidak berkesesuaian dengan norma Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

bahwa apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha jasa Perbankan, kegiatan penyerahan kendaraan COP oleh Pemohon Banding tidak berada dalam siklus proses bisnis kegiatan jasa menghimpun dana dari masyarakat atau kegiatan jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain sehingga seharusnya menurut Pengadilan Pajak, Pajak Masukan atas perolehan kendaraan COP dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa penjualan kendaraan COP merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pemohon Banding - yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak - dalam rangka kegiatan usaha sehingga memenuhi syarat sebagai penyerahan barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa Barang Kena Pajak in casu COP yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan kegiatan penjualan COP tidak termasuk dalam aktivitas yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan fakta a quo, Pengadilan Pajak berpendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas atas Penjualan Aktiva Tetap Kendaraan COP sebesar Rp 3.934.221.278,00;

Perhitungan Pajak yang Terutang Masa Pajak Februari 2016

bahwa yang menjadi pokok sengketa untuk masa pajak Februari 2016 adalah koreksi DPP PPN sebesar Rp 16.603.411.740 dengan perincian sebagai berikut:

bahwa terbukti Terbanding menghitung pajak yang terutang atas setiap pos koreksi tersebut di atas dengan cara melakukan net off/plus minus terhadap kedua pos koreksi tersebut di atas, sehingga nilai koreksi PPN terutang menurut Terbanding adalah sebesar Rp 1.660.340.678 (10% x Rp16.603.411.740); bahwa Pengadilan Pajak telah memutus bahwa atas ke-2 pos koreksi tersebut sebagai berikut:

bahwa berpendapat berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Pajak akan melakukan pemeriksaan atas setiap pos koreksi, namun demikian dalam menghitung pajak yang terhutang akan melakukan net off/plus minus terhadap kedua pos koreksi tersebut sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa perhitungan DPP PPN masa pajak Februari menurut Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Pemakaian

Koreksi

Koreksi rekonsiliasi

Koreksi COPKoreksi AYDAsendiri AYDA

KOREKSI DPP Masa

Adjustment

DPP Cfm MAJELIS Rekonsiliasi cfm

yg Seharusnya Cfm

(Dipertahankan (Dibatalkan oleh (Dibatalkan oleh koreksi yang diakui

PERMASA PAJAK Cfm Pajak

TB

Majelis

oleh Majelis)Majelis)Majelis)PB

TB 1

2

3

4568

9

10 = 3+4+8+9

7 Jan

5.072.540.229

2.239.881.667

7.770.249.672

(6.288.978.879)

3.721.152.460

12.842.789.901 Febr

12.669.190.462

2.239.881.667

3.934.221.278

6.174.102.945

16.603.411.740 Maret

4.860.432.365

2.239.881.667

5.987.809.565

8.227.691.232

10.848.241.930 April

14.657.548.540

2.239.881.667

2.997.743.034

5.237.624.701

17.655.291.574 Mei

(2.568.312.071)

(3.069.916.951)

4.517.355.9981.600.000.000

1.447.439.047

3.549.043.927 Juni

(2.031.779.389)

(2.533.384.269)

2.836.435.000

303.050.731

804.655.611 Juli

(2.057.478.466)

(2.559.083.346)

2.360.865.167367.945.792

169.727.613

303.386.701 Agust

5.294.402.675

2.239.881.667

4.587.727.665

6.827.609.332

9.882.130.340 Sept

3.782.627.538

2.239.881.667

2.656.790.7831.694.000.000220.556.394

4.896.672.450

8.353.974.715 Okt

3.101.314.903

2.239.881.667

2.979.928.5831.442.500.000

5.219.810.250

7.523.743.486 Nov

3.992.514.722

2.239.881.667

2.333.569.9984.200.000.000

4.573.451.665

10.526.084.720 Des

(8.578.517.617)

(9.080.122.497)

2.791.143.6188.100.000.000

6.288.978.879

-

2.312.626.001 Sub

Total

38.194.483.891

45.753.840.361 17.036.500.000220.556.394367.945.792

-

46.798.332.426

101.205.380.646

KOREKSI DPP

TID

AK

MASA

DPP CFM MAJELIS PERMASA PAJAK Cfm

DIPERTAH

ANKAN

PAJAK

TB

OLEH M

AJELIS

Jan

3.721.152.46012.842.789.901

9.121

.637.441 Febr

6.174.102.94516.603.411.740

10.429

.308.795 Maret

8.227.691.23210.848.241.930

2.620

.550.698 April

5.237.624.70117.655.291.574

12.417

.666.873 Mei

1.447.439.0473.549.043.927

2.101

.604.880 Juni

303.050.731804.655.611

501

.604.880 Juli

169.727.613303.386.701

133

.659.088 Agust

6.827.609.3329.882.130.340

3.054

.521.008 Sept

4.896.672.4508.353.974.715

3.457

.302.265 Okt

5.219.810.2507.523.743.486

2.303

.933.236 Nov

4.573.451.66510.526.084.720

5.952

.633.055 Des

-2.312.626.001

2.312

.626.001 46.798.332.426101.205.380.646

54.407

.048.220

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak telah menyatakan pertimbangan dan

pendapatnya atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pihak sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk selebihnya tidak dipertimbangkan Pengadilan Pajak karena tidak relevan untuk memutus sengketa a quo;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan

Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian, penghitungan Pajak menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01386/KEB/WPJ.19/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2016 Nomor 00114/207/16/091/19 tanggal 8 November 2019, atas nama PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, NPWP 01.308.470.2-091.000, beralamat di Gedung Menara Bank Danamon Lt. 16 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-10 Karet dengan alamat korespondensi di DBS Tower Lantai 28 Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta, (domisili elektronik: cfooffice.tax@danamon.co.id), sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Liberti Pandiangan, S.E., S.H., M.Si., dan Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Achmad Sandri Qurnain, S.Sos., M.M., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik

Liberti Pandiangan, S.E., S.H., M.Si.Juwari Eddy Winarto, S.H., S.E., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Muhammad Hanif Arkanie, S.T., M.Ec.

Panitera Pengganti

Ditandatangani Secara Elektronik Achmad Sandri Qurnain, S.Sos., M.M.