PUT-007372.99/2025/PP/M.XIIIA Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-007372.99/2025/PP/M.XIIIA Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak mengenai gugatan terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 007372.99/2025/PP telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

FIRDAUS, NPWP 70.835.182.0-411.000, beralamat di Jl. Suka Damai No. 21, RT 004 RW 004, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan,

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Subandiman,

Jabatan: Kuasa Hukum,

Izin Kuasa Hukum: KEP-940/PP/IKH/2025 tanggal 12

Juni 2025

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/FRD/VIII/2025 tanggal 06 Januari 2026;

2. Nama: Unggul Wibawa Widhayaka, Ak., M.Ak., M.H.,

Jabatan: Kuasa Hukum

Izin Kuasa Hukum: -

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/FRD/VIII/2025 tanggal 06 Januari 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama / NIP : Alief Widodo Herlambang / 19851112 200901 1 001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan

Banding),

2. Nama / NIP : Ikhsan Candra Prayudi / 19881012 200812 1 002, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan

Banding),

3. Nama / NIP : Didi Supriyadi / 19780307 199803 1 001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan

Banding),

berdasarkan berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-300/PJ.07/2026 tanggal 15 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Pengadilan Pajak tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-

1133/PP/BR/2025 tanggal 28 Oktober 2025 ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor 001/GAT/FRD.08/25

tanggal 25 Agustus 2025,

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor ND-

1154/KPP.0810/2025 tanggal 23 September 2025,

Telah membaca Surat Bantahan Penggugat Nomor 002/GAT/FRD.10/25

tanggal 24 Oktober 2025;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam

persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya

yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor PRIN-

90001/SPMP/KPP.0810/2025 tanggal 11 Agustus 2025 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren yang diserahkan oleh Tergugat pada saat dilakukan tindakan penyitaan tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

tersebut, Tergugat melaksanakan penyitaan harta Penggugat sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang bahwa atas Surat Tergugat a quo, Penggugat tidak setuju,

sehingga mengajukan gugatan dengan Surat Nomor 001/GAT/FRD.08/25 tanggal 25 Agustus 2025 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 (melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor

001/GAT/FRD.08/25 tanggal 25 Agustus 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan atas Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa Penyitaan Harta berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

i) Nomor: BA-90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025. ii) Jenis Tagihan:

1. SKPKB PPh Pasal 23 No. 00009/203/17/419/22, tanggal 30 Mei 2022

2. SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) No. 00004/240/17/419/22, tanggal 30 Mei 2022

3. SKPKB PPh Pasal 23 No. 00003/203/18/419/22, tanggal 20 Juni 2022;

4. SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) No. 00006/240/18/419/22, tanggal 20 Juni 2022;

5. SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) No. 00008/240/18/419/22, tanggal 20 Juni 2022;

6. SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) No. 00010/240/18/419/22, tanggal 20 Juni 2022;

atas nama PT Armidian Karyatama dengan NPWP: 01.680.752.1-419.000.

iii) Jenis/Tahun Pajak:

1. PPh Pasal 23, Tahun 2017 dan Tahun 2018;

2. PPh Final Pasal 4 (2), Tahun 2017 dan Tahun 2018.

yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025 oleh Direktur Jenderal Pajak,

selanjutnya disebut Tergugat, dengan uraian sebagai berikut:

A. Mengenai Objek Gugatan

1. bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, Penggugat telah menerima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: PRIN- 90001/SPMP/KPP.0810/2025, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2025;

2. bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: PRIN-90001/SPMP/KPP.0810/2025, tanggal 11 Agustus 2025 tersebut, Tergugat melakukan penyitaan harta Penggugat berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00;

3. bahwa atas peristiwa tersebut di atas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan atas Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa Penyitaan Harta berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705- 199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025;

B. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

1. Dasar Hukum

a. bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Keten-tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pera-turan Perpajakan menyatakan sebagai berikut: Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibe-bani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

b. bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Har-monisasi Peraturan Perpajakan menyatakan

sebagai berikut:

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

2. Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

a. bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: PRIN- 90001/SPMP/KPP.0810/2025, diterbitkan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2025 dan disampaikan langsung kepada Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2025 pada saat dilakukan tindakan penyitaan;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: PRIN-90001/SPMP/KPP.0810/2025, tanggal 11 Agustus 2025 tersebut, Tergugat telah melaksanakan penyitaan harta Penggugat berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671- 705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025;

c. bahwa Penggugat berkeberatan dan menolak Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa Penyitaan Harta berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00;

d. bahwa alasan keberatan dan penolakan Penggugat atas tindakan penyitaan harta tersebut adalah sebagai berikut:

i) Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-90001/SITA/KPP.0810/ 2025, tanggal 13 Agustus 2025 dibuat dengan tidak cermat karena tidak mencantumkan nomor rekening yang disita dengan jelas serta tidak menyebutkan tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan benar;

ii) Penggugat secara substansi adalah bukan pihak yang seharusnya

dibebani tanggung jawab pembayaran utang pajak PT Armidian Karyatama, Tbk. baik secara pribadi dan atau secara renteng, dengan alasan:

1) pajak yang terutang adalah untuk tahun pajak 2017 dan 2018, saat mana Penggugat belum menjabat sebagai Direktur Utama PT Armidian Karyatama Tbk. sehingga tidak bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan pada kedua tahun tersebut, khususnya pada aspek perpajakan, termasuk tidak turut menandatangani dokumen-dokumen perpajakan pada tahun pajak terkait;

2) Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama PT Armidian Karyatama, Tbk. semata-mata dalam hubungan profesional untuk melakukan pembenahan tata kelola perusahaan dan bersifat independen karena tidak terafiliasi dengan para pemegang saham PT Armidian Karyatama, Tbk.;

3) saat Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama PT Armidian Karyatama, Tbk. perusahaan sedang mengalami masalah dalam tata kelola perusahaan, khususnya:

a) tidak memiliki pembukuan yang memadai;

b) Direktur Utama periode sebelumnya tidak ada pada saat dilakukan pemberhentian jabatan oleh RUPS serta tidak ada serah terima dokumen dan catatan perusahaan kepada Penggugat;

sehingga Penggugat tidak memiliki data dan keterangan yang cukup memadai untuk memberikan respon dalam proses pemeriksaan pajak;

4) Sebagai Direktur Utama PT Armidian Karyatama, Tbk. Penggugat menerima penghasilan yang besarnya relatif tidak memadai dibandingkan dengan besarnya kewajiban untuk turut bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas utang pajak PT Armidian Karyatama, Tbk. sehingga pelaksanaan penyitaan harta Penggugat

merupakan perlakuan yang tidak adil bagi Penggugat;

e. bahwa dengan beberapa alasan tersebut di atas, Penggugat sudah sewa-jarnya dan sepatutnya tidak dibebani tanggung jawab pembayaran utang pajak PT Armidian Karyatama, Tbk. baik secara pribadi dan atau secara renteng, sehingga pelaksanaan penagihan pajak dengan melakukan penyi-taan harta Penggugat seharusnya dibatalkan;

C. Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP serta Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025 dibuat dengan tidak cermat karena tidak mencantumkan nomor rekening yang disita dengan jelas dan tidak menyebutkan tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan benar;

3. Penggugat secara substansi bukan Penanggung Pajak dan sudah sewajarnya serta sepatutnya tidak dibebani tanggung jawab pembayaran utang pajak PT Armidian Karyatama, Tbk. baik secara pribadi dan atau secara renteng, sehingga pelaksanaan penagihan pajak dengan melakukan penyitaan harta Penggugat berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 seharusnya dibatalkan;

bahwa selanjutnya Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar berkenan:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2. Mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat untuk membatalkan Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa Penyitaan Harta berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang

berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025;

3. Menyatakan Penggugat dilepaskan dari kewajiban membayar utang pajak PT Armidian Karyatama baik secara pribadi dan atau secara renteng;

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harta Penggugat yang disita berupa rekening bank di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus beserta uang di dalamnya dengan nilai taksiran sebesar Rp11.000.000,00 dalam keadaan dilepaskan dari blokir;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor

ND-1154/KPP.0810/2025 tanggal 23 September 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan surat Pengadilan Pajak nomor TG- 007372.99.2025/PAN/2025 hal Permintaan Surat Tanggapan tanggal 1 September 2025, atas Surat Gugatan dari:

nama: Firdaus

NPWP: 70.835.182.0-411.000

alamat: Jalan Suka Damai RT 004 RW 004, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat,

Kota Tangerang Selatan, Banten

bahwa berikut disampaikan uraian kronogis timbulnya tunggakan pajak, pelaksanaan tindakan penagihan, dan hak/kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas Wajib Pajak PT Armidian Karyatama, Tbk.:

A. Pemeriksaan Pajak

bahwa pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

B. Ketetapan Pajak

bahwa berikut daftar ketetapan pajak atas PT Armidian Karyatama, Tbk.:

C. Tindakan Penagihan, Upaya Hukum yang Ditempuh, dan Upaya Lainnya

bahwa berikut ini tindakan penagihan dan upaya hukum, serta upaya lainnya yang telah dilaksanakan dan ditempuh atas PT Armidian Karyatama, Tbk.:

1. Surat Teguran

2. Permohonan Non Keberatan berupa Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP

bahwa berikut disajikan daftar permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP yang dimohonkan oleh PT Armidian Karyatama, Tbk.:

KEP-

KEP-

KEP-

3. Permohonan Non Keberatan berupa Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP yang kedua

KEP-

00002/140/03731/NKEB/PJ/

KEP-

00003/240/03976/NKEB/PJ/

KEP-

00031/101/03557/NKEB/PJ/

KEP-

00016/201/03971/NKEB/PJ/

KEP-

00252/107/03656/NKEB/PJ/

KEP-

00008/240/03981/NKEB/PJ/

KEP-

00009/140/03509/NKEB/PJ/

KEP-

00041/101/03368/NKEB/PJ/

KEP-

00004/140/03504/NKEB/PJ/

4. Surat Paksa

bahwa berikut disampaikan daftar pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa atas PT Armidian Karyatama, Tbk.:

5. Permohonan Keberatan

bahwa PT Armidian Karyatama, Tbk. mengajukan upaya hukum berupa permohonan keberatan atas beberapa ketetapan pajak dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemberitahuan permohonan keberatan di atas, seluruh permohonan keberatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, surat permohonan bukan merupakan Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

6. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan pelaksanaan permohonan pemblokiran rekening

bahwa Tergugat telah menerbitkan SPMP dengan rincian sebagai berikut:

bahwa adapun sebagai tindak lanjut penerbitan SPMP, Tergugat membuat Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak nomor KET- 108/KPP.0805/2023 atas nama PT Armidian Karyatama, Tbk. yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama berdasarkan SPT Tahunan Badan dan kemudian melakukan permohonan pemblokiran rekening ke beberapa lembaga jasa keuangan berupa bank dengan rincian sebagai berikut:

7. Upaya Pelaksanaan Asset Tracing

bahwa sebagai optimalisasi tindakan penagihan, Tergugat telah melaksanakan beberapa upaya penelurusan aset atas PT Armidian Karyatama, Tbk. sebagai berikut:

a. Konfirmasi dan Permintaan Data Pertanahan

bahwa berdasarkan informasi aset yang terdapat di Direktorat Jeneral Pajak berupa 39 (tiga puluh sembilan) bidang tanah dan Lampiran SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2023 yang diindikasi masih memiliki persediaan berupa tanah dan/atau bangunan di wilayah Kec. Maja, Kab. Lebak, Tergugat melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S-408/KPP.0805/2024 hal Permintaan Data Pertanahan tanggal 26 April 2024, melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak. Atas koordinasi ini diperoleh informasi melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak nomor HP.02.02/1050- 36.02/V/2024 hal Permintaan Data Pertanahan tanggal 28 Mei 2024, dari 39 (tiga puluh sembilan) bidang tanah terdapat 2 (dua) bidang tanah yang masih atas nama PT Armidian Karyatama, Tbk. namun diperlukan permohonan kembali terkait informasi titik koordinat atas bidang tanah

tersebut. Tidak ada tanah dan/atau bangunan lain yang disebutkan oleh Kantah Lebak selain 2 bidang tanah tersebut;

b. Permohonan Asset Tracing

bahwa melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor ND-494/KPP.0805/2024 hal Permohonan Asset Tracing tanggal 29 Mei 2024, Tergugat memohon penelusuran aset atas PT Armidian Karyatama, Tbk. kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. Diperoleh informasi melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten nomor ND- 1481/WPJ.08/2024 hal Jawaban Permintaan Bantuan Asset Tracing an AK tanggal 22 Juli 2024 dengan lampiran berupa Lembar Informasi Intelijen Perpajakan nomor LB-45/IPI/WPJ.08/2024 tanggal 11 Juli 2024;

c. Permintaan Informasi atas Aset yang Telah Disita

bahwa menindaklanjuti rekomendasi atas jawaban permohonan asset tracing, Tergugat melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S- 627/KPP.0805/2024 hal Permintaan Informasi atas Aset yang Telah Disita tanggal 31 Juli 2024, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai aset PT Armidian Karyatama, Tbk. yang telah disita oleh Kejaksaan Agung sebagai imbas atas kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Benny Tjokrosaputro dimana yang bersangkutan sempat menduduki jabatan direktur dan pemegang saham di PT Armidian Karyatama, Tbk.; bahwa setelah dilakukan verifikasi lebih lanjut melalui Surat Tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor ST- 951/KPP.0805/2024 tanggal 18 September 2024, diperoleh hasil berdasarkan Laporan nomor LAP-40/KPP.080504/2024 tentang Laporan Permintaan Informasi atas Aset yang Telah Disita tanggal 25 September 2024, Kejaksaan Agung telah menyita saham PT Armidian Karyatama, Tbk. sejumlah 5.58% dan beberapa bidang tanah dan bangunan di Maja, Lebak, namun atas aset ini dikembalikan kepada pembeli tanah dan bangunan melalui Citra Maja Raya JO. Tidak

ditemukan lagi aset yang terafiliasi dengan PT Armidian Karyatama, Tbk.;

bahwa secara terpisah, Tergugat melakukan permohonan serupa melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S-1231/KPP.0805/2024 hal Permintaan Informasi atas Aset yang Telah Disita tanggal 24 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, namun belum mendapatkan jawaban hingga saat ini;

8. Upaya Persuasif Wajib Pajak

bahwa Tergugat telah melaksanakan tindakan penagihan sampai dengan Pemblokiran sebagaimana tercantum dalam huruf C nomor 6. Atas pelaksanaan tindakan penagihan dan upaya hukum yang diajukan, Wajib Pajak telah mengajukan upaya persuasif sebagai berikut:

a. Melalui surat Wajib Pajak nomor 051/ARMY/DIR/X/2023 hal Keadaan Diluar Kekuasaan Wajib Pajak/Overmacht tanggal 16 Oktober 2023.

b. Melalui surat Wajib Pajak nomor 056/ARMY/DIR/XI/2023 hal Pemberitahuan dalam PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tanggal 13 November 2023.

c. Melalui surat Wajib Pajak nomor 082/ARMY/DIR/XII/2023 hal Permohonan Pembatalan dan Pembukaan Pemblokiran Rekening BCA a.n. PT Armidian Karyatama, Tbk tanggal 22 Desember 2023, nomor 004/ARMY/DIR/I/2024 hal Permohonan Kedua Pembatalan dan Pembukaan Pemblokiran Rekening BCA a.n. PT Armidian Karyatama, Tbk tanggal 16 Januari 2024, dan nomor 010/ARMY/DIR/II/2024 hal Permohonan Ketiga Pembatalan dan Pembukaan Pemblokiran Rekening BCA a.n. PT Armidian Karyatama, Tbk serta Permintaan Verifikasi atas Alasan Pemblokiran Rekening BCA a.n. PT Armidian Karyatama, Tbk tanggal 5 Februari 2024. Atas ketiga surat ini dijawab melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S-219/KPP.0805/2024 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Permohonan Pembatalan dan

Pembukaan Rekening BCA a.n. PT Armidian Karyatama, Tbk tanggal 22 Februari 2024.

d. Melalui surat Wajib Pajak nomor 046/ARMY/DIR/III/2024 hal Surat Tanggapan atas Surat No. S-219/KPP.0805/2024 tanggal 8 Maret 2024. Atas surat ini dijawab melalui surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S- 295/KPP.0805/2024 tanggal 21 Maret 2024.

e. Melalui surat Wajib Pajak nomor 061/ARMY/DIR/IV/2024 hal Kondisi Luar Biasa/Keadaan di luar Kekuasaan Wajib Pajak tanggal 29 April 2024.

f. Melalui surat Wajib Pajak nomor 074/ARMY/DIR/VIII/2024 hal Permintaan Berita Acara Pemblokiran Rekening Bank tanggal 12 Agustus 2024. Atas surat ini dijawab melalui surat Plh. Kepala Kantor PelayananPajakPratamaPandeglangnomorS- 906/KPP.0805/2024 hal Penyampaian Jawaban atas Permintaan Berita Acara Pemblokiran Rekening Bank tanggal 21 Agustus 2024.

g. Melalui surat PENGGUGAT nomor 074/DIR/VIII/2024 hal Permintaan Berita Acara Pemblokiran Rekening Bank tanggal 12 Agustus 2024. Atas surat ini dijawab melalui surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S- 905/KPP.0805/2024 hal Penyampaian Jawaban atas Permintaan Berita Acara Pemblokiran Rekening Bank tanggal 21 Agustus 2024.

h. Melalui surat Penggugat nomor 072/DIR/VIII/2024 hal Permohonan Pembatalan dan Pembukaan Pemblokiran Rekening BCA dan Bank Mandiri a.n. Firdaus Permintaan Verifikasi atas Alasan Pemblokiran Rekening BCA dan Bank Mandiri a.n. Firdaus tanggal 12 Agustus 2024. Atas surat ini dijawab melalui surat Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor S-909/KPP.0805/2024 hal Penyampaian Jawaban Permohonan Pembatalan, Pembukaan Rekening, dan Permintaan Verifikasi atas Alasan Pemblokiran Rekening a.n. Firdaus tanggal 21 Agustus 2024.

9. Permintaan Bantuan Penyitaan

bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan pemblokiran rekening atas nama PT Armidian Karyatama, Tbk. dan Firdaus, Tergugat telah melaksanakan tindakan penagihan berupa Penyitaan. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan mengajukan permintaan bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana objek sita tersebut berada. Berikut rincian pelaksanaan permintaan bantuan penyitaan;

a. bahwa melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor ND-535/KPP.0805/2025 hal Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat atau Kota Tempat Kedudukan Kantor Pejabat tanggal 15 Juli 2025, Kepala KPP Pratama Pandeglang mengajukan permintaan bantuan sita kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Kemudian melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu nomor ND-1775/KPP.0401/2025 hal Penyampaian Informasi Pelaksanaan Informasi Pelaksanaan Penyitaan Sehubungan dengan Perimintaan Bantuan a.n. Armidian Karyatama, Tbk. diinfomasikan bahwa pelaksanaan penyitaan telah berhasil dilaksanakan dengan informasi berikut:

No. Surat Perintah Melaksanakan : PRIN-90001/SPMP/KPP.0401/2025 – Penyitaan dan tanggal29/07/2025

No. Berita Acara Pelaksanaan : BA-90001/SITA/KPP.040104/2025 – Penyitaan dan tanggal31/07/2025

Nomor Ketetapan dan tanggal: 00008/240/17/419/22 – 30/05/2022,

00002/240/18/419/22 – 20/06/2022, 00007/240/18/419/22 – 20/06/2022, 00009/240/18/419/22 – 20/06/2022, 00011/240/18/419/22 – 20/06/2022, 00013/240/18/419/22 – 20/06/2022

Nama Wajib Pajak: Armidian Karyatama, Tbk.

NPWP: 0016807521419000

Alamat: Jl. Raya Kopi Sangiang No. 21,

Kabupaten Lebak

Nama Pemilik barang sitaan: Armidian Karyatama, Tbk.

Rincian barang sitaan: Rekening terletak di Bank BCA KCP

WTC Sudirman dengan taksiran harga Rp 71.455.463,74

b. bahwa melalui Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang nomor ND-536/KPP.0805/2025 hal Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat atau Kota Tempat Kedudukan Kantor Pejabat tanggal 15 Juli 2025, Kepala KPP Pratama Pandeglang mengajukan permintaan bantuan sita kepada Kepala KPP Pratama Pondok Aren. Diinfomasikan bahwa pelaksanaan penyitaan telah berhasil dilaksanakan dengan informasi berikut:

No. Surat Perintah Melaksanakan : PRIN-90001/SPMP/KPP.0810/2025 Penyitaan dan tanggaltanggal 11 Agustus 2025

No. Berita Acara Pelaksanaan : BA-90001/SITA/KPP.0810/2025

Penyitaan dan tanggaltanggal 13 Agustus 2025

Nomor Ketetapan dan tanggal: 00009/203/17/419/22 – 30/05/2022,

00004/240/17/419/22 – 30/05/2022, 00006/240/18/419/22 – 20/06/2022, 00008/240/18/419/22 – 20/06/2022, 00010/240/18/419/22 – 20/06/2022,

00003/203/18/419/22 – 20/06/2022

Nama Wajib Pajak: Armidian Karyatama, Tbk.

NPWP: 0016807521419000

Alamat: Jl. Raya Kopi Sangiang No. 21,

Kabupaten Lebak

Nama Pemilik barang sitaan: Firdaus

Rincian barang sitaan: Rekening terletak di Bank BCA Ciputat

dengan taksiran harga Rp

11.000.000,00

bahwa sehubungan dengan Surat Gugatan dan kronologis di atas, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:

bahwa terkait kesimpulan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP serta Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak.”

bahwa Tergugat berpendapat sebagai berikut:

bahwa Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa seluruh persyaratan formal pengajuan gugatan, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara gugatan, termasuk persyaratan formal jangka waktu 14 hari pengajuan gugatan dari tanggal pelaksanaan penagihan;

bahwa terkait kesimpulan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025 dibuat dengan tidak cermat karena tidak mencantumkan nomor rekening yang disita dengan jelas dan tidak menyebutkan tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan benar.”

Tergugat berpendapat sebagai berikut:

a. bahwa pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan penafsiran dalam proses penyitaan rekening Penggugat tersebut, yaitu baik Penggugat, Tergugat, pihak Bank BCA, maupun saksi, semuanya secara sadar dan yakin bahwa pelaksanaan sita rekening tersebut dilakukan untuk rekening Penggugat di BCA Ciputat dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus;

bahwa semua pihak tersebut hadir di BCA Ciputat pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, tiada lain selain bermaksud menghadiri agenda penyitaan atas rekening Penggugat tersebut;

bahwa Penggugat juga sudah barang tentu tahu dari awal bahwa rekening yang akan disita adalah rekening tersebut, bukan rekening yang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemblokiran atau surat yang dipersamakan melalui surat nomor 002/Blokir/BCA/VIII/2024 hal Surat Pemberitahuan Informasi Saldo tanggal 25 Juli 2024;

bahwa di halaman 2 BA Pelaksanaan Sita, di kolom uraian, tertulis nomor rekening 0671705199, dan seandainya dianggap kurang jelas itu hanyalah kesalahan tulis yang bersifat tidak substantif;

bahwa secara logika juga, apakah ada lagi atau banyak rekening Penggugat di BCA Ciputat tersebut, selain nomor rekening 0671705199, jawabannya tidak ada;

bahwa masih di halaman 2 BA Pelaksanaan Sita tersebut, di bagian alasan penolakan Saudara Firdaus, jelas tercantum bahwa nomor rekening yang disita adalah rekening BCA no. 0671705199;

bahwa dengan demikian alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

b. bahwa terkait adanya kesalahan “tidak menyebutkan tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan benar” pada BA Pelaksanaan Sita tersebut, Tergugat berpendapat bahwa kesalahan tersebut (tertera tulisan angka 5) tidak substantif, hanya kekurangtelitian saja, dan sudah tertutupi dengan adanya penyebutan nomor SPMP yaitu nomor PRIN- 90001/SPMP/KPP.0810/2025, dimana nomor SPMP tersebut unik (tidak ada persuratan dalam administrasi perpajakan/penagihan pajak lain, yang menggunakan nomor yang sama dengan nomor SPMP ini). Dengan demikian, kesalahan kecil tersebut tidak menimbulkan keraguan dalam maksud dan tujuan BA Pelaksanaan Sita tersebut;

c. bahwa seandainya dianggap terdapat kesalahan tulis pada BA Pelaksanaan Sita tersebut, hal ini bersifat kesalahan manusiawi, dan tidak mengubah substansi peristiwa hukum tersebut;

d. bahwa Penjelasan Tergugat di atas juga sesuai dengan prinsip “substance over

form”, dimana secara substansi tidak ada yang perlu diragukan atas maksud dan tujuan dari BA Pelaksanaan Sita tersebut;

e. bahwa dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk tidak mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat tersebut;

bahwa terkait kesimpulan Penggugat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Penggugat secara substansi bukan Penanggung Pajak dan sudah sewajarnya serta sepatutnya tidak dibebani tanggung jawab pembayaran utang pajak PT Armidian Karyatama, Tbk. baik secara pribadi dan atau secara renteng, sehingga pelaksanaan penagihan pajak dengan melakukan penyitaan harta Penggugat berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 seharusnya dibatalkan.”

bahwa Tergugat berpendapat sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

a. badan oleh pengurus;

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Penjelasan Pasal 32

(1) Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu

ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

(2) Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang- Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 14

(1a)Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan

terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK 61), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

18. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang- undangan.

20. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan Objek Sita. Pasal 7

Penagihan Pajak dilakukan terhadap:

a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau

b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.

Pasal 9

(1) Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang; dan

b. pengurus dari Wajib Pajak Badan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak meliputi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak Badan induk dan cabang.

(2) Penagihan Pajak terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:

a. untuk perseroan terbatas:

1. direksi yang meliputi:

a) direktur utama, presiden direktur atau jabatan yang setingkat;

b) wakil direktur utama atau jabatan yang setingkat; dan/atau

c) direktur yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan di bidang keuangan,

bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas

seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;

(7) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berurutan.

(8) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus yang tercantum dalam akta, penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan kemudian terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta sebelumnya.

Pasal 21

(1) Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:

d. membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan.

(2) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita Pajak:

a. mencantumkan alasan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita; dan

b. menandatangani berita acara pelaksanaan sita tersebut bersama saksi.

(4) Berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 23

(1) Objek Sita meliputi:

a. Barang milik Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;

yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

(3) Objek Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Penyitaan

meliputi:

a. Barang bergerak; dan

b. Barang tidak bergerak.

(4) Barang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa:

c. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

d. Tergugat menyampaikan data dan fakta sebagai berikut:

- bahwa Hutang pajak PT Armidian Karyatama Tbk sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), karena sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh PT Armidian Karyatama Tbk atas ketetapan pajak yang menimbulkan hutang pajak tersebut.

- bahwa Saudara Firdaus (Penggugat) nyata-nyata merupakan Wakil (Pengurus) PT Armidian Karyatama Tbk sehingga bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang sebagaimana diatur pada Pasal 32 UU KUP dan penjelasannya jo. UU PPSP jo. PMK 61.

- bahwa sebelum dilakukan penyitaan rekening Saudara Firdaus (Penggugat), pihak Tergugat telah malaksanakan upaya penagihan pajak secara maksimal terhadap WP Badan PT Armidian Karyatama Tbk, sebagaimana dijelaskan pada uraian kronologis di atas, yang pada intinya tidak membuahkan hasil pelunasan piutang pajak.

bahwa dengan demikian, maka selanjutnya tindakan penagihan pajak turun ke level Pengurus sesuai dengan Pasal 9 ayat (7) PMK 61.

- bahwa berdasarkan akta notaris Jakarta, A. Wahono P., S.H., nomor 55 tanggal 28 Maret 2022, diketahui bahwa Saudara Firdaus (Penggugat) diangkat menjadi Direktur Utama PT Armidian Karyatama Tbk sejak tanggal 28 Maret 2022. Akta notaris tersebut juga sudah terdaftar di Kemenkumham cq. Ditjen AHU dengan nomor AHU-AH.01.09-0002373 tertanggal 07 April 2022.

bahwa hingga saat ini Penggugat masih sebagai Direktur Utama PT Armidian Karyatama Tbk.;

bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat merupakan pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan terakhir sehingga memiliki kedudukan sebagai Penanggung Pajak yang didahulukan daripada Pengurus periode sebelumnya, sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (8) PMK 61;

bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan data Profil Perusahaan PT Armidian Karyatama yang diperoleh dari Kemenkumham cq. Ditjen AHU, yang menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Direktur Utama PT Armidian Karyatama hingga saat ini;

- Meskipun tahun pajak yang diperiksa adalah Tahun Pajak 2017 dan 2018, Saudara Firdaus (Penggugat) sudah terlibat dalam proses pemeriksaan PT Armidian Karyatama Tbk. Hal ini dapat dibuktikan paling tidak dengan bukti sebagai berikut:

a) Penerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) pada tanggal 13 Mei 2022;

b) Penandatangan Pakta Integritas pada tanggal 13 Mei 2022;

bahwa dengan demikian dalam proses timbulnya ketetapan pajak (hutang pajak), Saudara Firdaus (Penggugat) sudah mengetahui (terlibat), sehingga jika memang PT Armidian Karyatama Tbk tidak setuju atas sebagian/seluruh materi koreksi Tim Pemeriksa, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan dan banding (litigasi), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga hal ini merupakan kesalahan Penggugat sendiri.

bahwa dengan demikian, Penggugat juga ikut bertanggung jawab atas hutang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ini.

- bahwa Tergugat juga berpendapat bahwa ketika seseorang menerima atau bersedia atau menyanggupi atau bahkan berkehendak menjadi seorang Direktur Utama suatu perusahaan, maka sudah barang tentu siap dengan segala resiko, beserta hak dan kewajiban yang timbul, baik yang muncul karena peristiwa hukum sebelumnya maupun setelahnya;

bahwa hal tersebut sudah lumrah terjadi di berbagai perusahaan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh petita Penggugat, dan mempertahankan pendapat Penggugat termasuk Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor

02/GAT/FRD.10/25 tanggal 24 Oktober 2025, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

A. Pokok Perkara Gugatan

1. Dasar Hukum

a. bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan sebagai berikut: Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

b. bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini ber- tanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

c. bahwa Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan sebagai berikut: Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

d. bahwa Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, menyatakan sebagai berikut:

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

2. Tentang Ketidakcermatan Berita Acara Pelaksanaan Sita

a. bahwa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025, dibuat (ditulis) dengan tidak cermat berupa:

i) tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ditulis dengan kata “tanggal 5” yang nyata-nyata tidak sesuai dengan tanggal seharusnya yakni tanggal 11 Agustus 2025;

ii) nomor rekening yang disita ditulis “0621705199” padahal nomor

rekening Penggugat yang dilakukan penyitaan adalah “0671705199”;

b. bahwa ketidakcermatan tersebut tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan bahwa dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap;

c. bahwa ketidakcermatan tersebut menyebabkan adanya cacat formil dalam pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025 sehingga Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut harus dianggap tidak sah dan dianggap Tergugat tidak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

3. Tentang Penyitaan atas Harta Penggugat

a. Pokok-pokok Surat Tanggapan Tergugat

i) Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat merupakan pengurus yang namanya tercantum dalam Akta Perubahan terakhir sehingga memiliki kedudukan sebagai Penanggung Pajak yang didahulukan daripada Pengurus periode sebelumnya, sebagai- mana diatur pada Pasal 9 ayat (8) PMK No. 61 Tahun 2023;

ii) Dalam proses timbulnya ketetapan pajak (utang pajak), Saudara

Firdaus (Penggugat) sudah mengetahui (terlibat), sehingga jika memang PT Armidian Karyatama, Tbk. tidak setuju atas sebagian/seluruh materi koreksi Tim Pemeriksa, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum keberatan dan banding (litigasi), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga hal ini merupakan kesalahan Penggugat sendiri. Dengan demikian, Penggugat juga ikut bertanggung jawab atas utang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ini;

iii) Tergugat juga berpendapat bahwa ketika seseorang menerima

atau bersedia atau menyanggupi atau bahkan berkehendak menjadi seorang Direktur Utama suatu perusahaan, maka sudah barang tentu siap dengan segala risiko, beserta hak dan kewajiban yang timbul, baik yang muncul karena peristiwa hukum sebelumnya maupun setelah- nya. Hal tersebut sudah lumrah terjadi di berbagai perusahaan;

b. Bantahan Penggugat atas Pokok-pokok Tanggapan dari Tergugat

i) bahwa dalam Surat Gugatan telah disampaikan salah satu alasan gugatan adalah saat Penggugat diangkat sebagai Direktur Utama PT Armidian Karyatama, Tbk. perusahaan sedang mengalami

masalah dalam tata kelola perusahaan, khususnya:

a. tidak memiliki pembukuan yang memadai;

b. Direktur Utama periode sebelumnya tidak ada pada saat dilakukan pemberhentian jabatan oleh RUPS serta tidak ada serah terima dokumen dan catatan perusahaan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki data dan keterangan yang cukup memadai untuk memberikan respon dalam proses pemeriksaan pajak.

ii) bahwa peran Penggugat dalam proses pemeriksaan pajak yang

hasil akhirnya adalah ketetapan pajak adalah semata-mata dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat sebagai pengurus perusahaan dalam menanggapi proses pemeriksaan pajak dalam keterbatasan data perusahaan yang dikuasai oleh Penggugat.

iii) bahwa risiko Penggugat untuk menjadi Penanggung Pajak adalah

tidak sepadan dengan maksud awal Penggugat saat dipercaya untuk melakukan pembenahan tata kelola perusahaan serta bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang diterima oleh Penggugat sebagai pengurus perusahaan.

iv) bahwa aset perusahaan, khususnya aset tidak bergerak berupa

tanah, tidak dalam penguasaan oleh Perusahaan maupun oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban Perusahaan untuk membayar utang pajak.

v) bahwa dengan demikian terbukti Penggugat dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut sebagai- mana dimaksud Pasal 32 ayat (2) dan Penjelasannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

4. bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disampaikan pada angka 3.b. di atas, maka pelaksanaan penagihan pajak dengan melakukan penyitaan harta Penggugat berupa rekening di Bank Central Asia dengan

nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 seharusnya dibatalkan sesuai dengan permohonan Penggugat;

B. Simpulan Dan Usulan

1. bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa:

a. bahwa Surat Gugatan Nomor: 001/GAT/FRD.08/25, tanggal 25 Agustus 2025 telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang- Undang KUP serta Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

b. bahwa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025 dibuat dengan tidak cermat karena tidak mencantumkan nomor rekening yang disita dengan jelas dan tidak menyebutkan tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan benar.

c. bahwa Penggugat secara substansi bukan Penanggung Pajak dan sudah sewajarnya serta sepatutnya tidak dibebani tanggung jawab pembayaran utang pajak PT Armidian Karyatama, Tbk. baik secara pribadi dan atau secara renteng, sehingga pelaksanaan penagihan pajak dengan melakukan penyitaan harta Penggugat berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 seharusnya dibatalkan.

2. bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat untuk:

a. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

b. Mengabulkan seluruhnya permohonan Penggugat untuk membatalkan Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa Penyitaan Harta berupa rekening di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus yang berisi uang di dalamnya ditaksir sebesar Rp11.000.000,00 sebagaimana dicatat dalam Berita Acara

Pelaksanaan Sita Nomor: BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025, tanggal 13 Agustus 2025;

c. Menyatakan Penggugat dilepaskan dari kewajiban membayar utang pajak PT PT Armidian Karyatama baik secara pribadi dan atau secara renteng;

d. Memerintahkan Tergugat mengembalikan harta Penggugat yang disita berupa rekening bank di Bank Central Asia dengan nomor rekening 0671-705-199 an. Firdaus beserta uang di dalamnya dengan nilai taksiran sebesar Rp11.000.000,00 dalam keadaan dilepaskan dari blokir.

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti

berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 sebagai berikut:

Bukti P-1.Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor PRIN-

90001/SPMP/KPP.0810/2025 tanggal 11 Agustus 2025;

Bukti P-2.BeritaAcaraPelaksanaanSitaNomorBA-

90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

Bukti P-3.NPWP dan Passpor Sdr. Firdaus;

Bukti P-4.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa Perseroan Terbatas PT Armidian Karyatama Tbk., Nomor 55 Tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Antonius, W.P., S.H., Notaris di Jakarta Utara;

Bukti P-5.Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2017;

Bukti P-6.Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Juni 2017;

Bukti P-7.Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2018;

Bukti P-8.Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Desember 2018;

Bukti P-9.Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari 2018;

Bukti P-10. Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pajak yang Tidak Benar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Masa Pajak Juni 2018;

Bukti P-11. Pakta Integritas Sdr. Firdaus;

Bukti P-12. Surat Kuasa Khusus, Kartu Kuasa Hukum, Kartu Izin Praktik Konsultan

Pajak a.n. Unggul Wibawa Widhayaka, Ak., M.Ak., M.H.;

Bukti P-13. Surat Kuasa Khusus, Kartu Kuasa Hukum, Kartu Izin Praktik Konsultan

Pajak a.n. Subandiman;

Bukti P-14. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor PRIN-

90001/SPMP/KPP.0401/2025 tanggal 29 Juli 2025;

Bukti P-15. BeritaAcaraPelaksanaanSitaNomorBA-

90001/SITA/KPP.040104/2025 tanggal 31 Juli 2025;

Bukti P-16. Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-

90001/SITA/KPP.040104/2025 tanggal 31 Juli 2025;

Bukti P-17. Formulir 1721-VI - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

(Tidak Final) atau Pasal 26 Masa Desember 2023;

Bukti P-18. Formulir 1721-VI - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

(Tidak Final) atau Pasal 26 Masa Desember 2022;

Bukti P-19. Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 30 Juni 2022;

Bukti P-20. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Perseroan Terbatas PT Armidian Karyatama Tbk., Nomor 54 Tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Antonius, W.P., S.H., Notaris di Jakarta Utara;

Bukti P-21. Izin Kuasa Hukum a.n. Subandiman;

Bukti P-22. Pendapat Penggugat terkait Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan

Pajak Nomor 006/GAT/FRD.01/26 tanggal 21 Januari 2026;

Bukti P-23. Keterangan Tambahan mengenai Penggugat Bukan Penanggung

Pajak yang Nyata Nomor 007/GAT/FRD.01/26 tanggal 21 Januari 2026;

Bukti P-24. Closing Statement Nomor 008/GAT/FRD.01/26 tanggal 21 Januari

2026;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti

berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing- masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Bukti T-1. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor PRIN-

90001/SPMP/KPP.0810/2025 tanggal 11 Agustus 2025;

Bukti T-2. BeritaAcaraPelaksanaanSitaNomorBA-

90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025;

Bukti T-3. Penjelasan Kronologis tanggal 26 November 2025;

Bukti T-4. Pendapat Akhir Nomor S-8471/PJ.07/2025 tanggal 02 Desember

2025;

Bukti T-5. Profil Perusahaan PT Armidian Karyatama;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025, termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan

pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 001/GAT/FRD.08/25 tanggal 25 Agustus 2025 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Surat

Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah

terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti

dan/atau fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan berupa rekening Bank BCA nomor rekening 0671-705-199 atas nama Penggugat dengan nilai sebesar Rp. 11.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa dirinya tidak layak ditetapkan sebagai Penanggung Pajak atas utang pajak PT Armidian Karyatama Tbk., karena utang pajak tersebut timbul pada tahun 2017 dan 2018 pada saat Penggugat belum menjabat sebagai pengurus, serta pada saat menjabat tidak memiliki kendali atas aset dan pengelolaan perusahaan serta tidak adanya manfaat ekonomi dari perusahaan.

bahwa Tergugat berpendapat bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama berdasarkan akta terakhir merupakan pengurus yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau tanggung renteng atas utang pajak badan, sehingga dapat dilakukan tindakan penagihan termasuk penyitaan atas harta pribadinya;

bahwa berdasarkan penjelasan secara lisan dan penjelasan secara tertulis dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pihak dipersidangan dapat dikonstatir bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan terhadap harta milik Penggugat berdasarkan

Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025, yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka menagih utang pajak PT Armidian Karyatama Tbk., dengan menetapkan Penggugat sebagai Penanggung Pajak yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak, terungkap fakta berdasar Akta Notaris Jakarta, A. Wahono P., S.H., nomor 55 tanggal 28 Maret 2022 terdaftar di Kemenkumham cq. Ditjen AHU dengan nomor AHU-AH.01.09-0002373 tertanggal 07 April 2022, Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Bukti potong PPh Pasal 21 Tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa Saudara Firdaus (Penggugat) adalah Direktur Utama PT Armidian Karyatama Tbk sejak tanggal 28 Maret 2022, sehingga secara hukum Penggugat merupakan pengurus dan wakil Wajib Pajak Badan yang bersangkutan;

bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 198 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan:

Pasal 32

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, pengurus Wajib Pajak badan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas utang pajak kecuali mampu membuktikan secara meyakinkan bahwa kedudukannya tidak layak dibebani tanggung jawab hingga norma tersebut pada dasarnya menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan pengurus sebagai konsekuensi dari kewenangan yang dimilikinya;

bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tidak menjabat pada saat timbulnya utang pajak, Pegadilan Pajak berpendapat bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban yang melekat pada badan hukum dan bersifat berkelanjutan, sehingga pergantian pengurus tidak menghapus kewajiban tersebut, dan pengurus yang menjabat pada saat tindakan penagihan tetap dapat dimintai

pertanggungjawaban, hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang mensyaratkan penerapan norma secara konsisten dan tidak bergantung pada perubahan individu pengurus;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan dalam rangka penagihan pajak dapat dilakukan terhadap harta pengurus atau Penanggung Pajak, sehingga tindakan penyitaan terhadap harta Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah, sesuai dengan asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan PMK nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, menyatakan: Pasal 7

Penagihan Pajak dilakukan terhadap:

a. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau

b. Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan

Pasal 9

(7) Pelaksanaan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berurutan.

(8) Dalam hal terdapat perubahan atau penggantian pengurus yang tercantum dalam akta, penagihan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta perubahan kemudian terhadap pengurus yang namanya tercantum dalam akta sebelumnya.

(10) Urutan Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan untuk dilakukan tindakan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), tidak berlaku dalam hal:

i. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023, penagihan pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak termasuk

pengurus yang tercantum dalam akta terakhir, dan penagihan kepada pengurus dilakukan apabila penagihan terhadap Wajib Pajak Badan tidak berhasil, sehingga tindakan Tergugat dalam mengalihkan penagihan kepada Penggugat telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku serta mencerminkan penerapan asas efektivitas pemungutan pajak guna menjamin penerimaan negara;

bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tidak adanya kendali atas aset dan operasional perusahaan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Penggugat secara nyata tidak dapat menjalankan fungsi pengurusan, mengingat secara hukum jabatan direktur utama melekat kewenangan untuk mengurus dan mewakili badan, sehingga keterbatasan internal perusahaan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan tersebut, hal ini sejalan dengan asas tanggung jawab jabatan (accountability) bahwa setiap pejabat atau pengurus harus menanggung konsekuensi hukum dari kedudukan yang diembannya;

bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tidak adanya manfaat ekonomi dari perusahaan, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa tanggung jawab pengurus dalam hukum perpajakan tidak didasarkan pada ada atau tidaknya manfaat yang diperoleh, melainkan pada kedudukan hukum sebagai wakil Wajib Pajak Badan, sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengecualian;

bahwa terdapat bukti Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Berita Acara Pelaksanaan Sita dan Kronologis tindakan penagihan dan data akta perusahaan nomor 55 tanggal 28 Maret 2022 menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak telah dilakukan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk upaya penagihan terhadap badan sebelum dialihkan kepada pengurus. bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian atas alat bukti yang diajukan, Pengadilan Pajak menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa dirinya termasuk dalam kondisi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, sehingga tetap harus dipandang sebagai Penanggung Pajak yang sah menurut hukum;

bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bagian dari pelaksanaan penagihan pajak yang sah, telah dilakukan berdasarkan kewenangan

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan hukum maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan atas harta pribadi Penggugat sebagai Penanggung Pajak atas utang pajak PT Armidian Karyatama Tbk dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025 dan dengan memperhaikan uraian-uraian di atas, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta memori penjelasannya yang menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim” didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Pengadilan Pajak berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan hukum yang kuat untuk menyatakan bahwa Penggugat tetap merupakan Penanggung Pajak yang sah menurut hukum, telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 14 ayat (1a) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf i PMK Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang masih harus dibayar dan tidak terbukti memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP, sehingga tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah dan gugatan Penggugat harus ditolak.

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dalil/alasan dan bukti-bukti para pihak yang telah dibahas dalam persidangan dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan

Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA- 90001/SITA/KPP.0810/2025 tanggal 13 Agustus 2025, atas nama FIRDAUS, NPWP 70.835.182.0-411.000, beralamat di Jl. Suka Damai No. 21, RT 004 RW 004, Kel. Serua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2026 oleh L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Dahtiar, S.H., M.M., dan Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Aini Yail Zubaah, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Dian Dahtiar, S.H., M.M.L.Y. Hari Sih Advianto, S.St., S.H. M.M., M.H.

Ditandatangani Secara Elektronik

Yosephine Riane Ernita Rachmasari,

S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Aini Yail Zubaah, S.H., M.M.