PUT-010140.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2025

P U T U S A N

Nomor PUT-010140.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00216/207/19/057/21 tanggal 21 April 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 010140.16/2022/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT AGRONUSA INVESTAMA, NPWP 02.275.541.7-057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B RT.006 / RW.001, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12980, yang diwakili oleh Simon Siburat, jabatan Presiden Direktur, (domisili elektronik ani-pma4-tax- mdn@id.wilmar-intl.com);

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Indra Sahputra, S.E,

Izin Kuasa Hukum: KEP-567/PP/IKH/2022 tanggal 6 Juli 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-TAX/ANI/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta (domisili elektronik kanwil.130@pajak.go.id), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Tri Surati/NIP.197302071993032001,

Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus,

2. Nama: Wiwid Budiman/NIP. 197406201995111002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus,

3. Nama: Moch Syaichudin/NIP. 198606242007101002, Jabatan: Penelaah Keberatan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta

Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-4484/WPJ.07/2023 tanggal 27 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding; Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 83/PP/BR/2023 tanggal 27 Januari 2023,

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 002/ACC- TAX/ANI/IX/2022 tanggal 12 September 2022,

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-2210/SUB /WPJ.07/2022 tanggal 21 Desember 2022,

Telah membaca Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 003/ACC- TAX/ANI/I/2023 tanggal 16 Januari 2023,

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00216/207/19/057/21 tanggal 21 April 2021 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dengan perhitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 002/ACC-TAX/ANI/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 dengan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

Koreksi yang

URAIAN Diajukan Keberatan (Rpt (Rp.) (Rp.

1 Dasar Pengenaan Pa'ak a. Atas Fenyerahan Barang dan Jasa yangterutang FP al. Ekspor 2 2 3

2.3. Penyerahan yang PFM-nya harus d pungut send 5 Flite lleact 51,652,¢16,115 2éé Area

2.5. Penyerahan yang PFA-nya d punguts sh pemungut FPY = = 5

2.2. Penyerahan yang PFA-nyat dak d pungut LE l°RELLLES 16, 078,996,252 3

2.5. Penyerahan yang d kebaskan dar pengenaan PPA 3

2.6. Jun ahta.L-a.I-a.I-a a51 SIT 47,729,212 565 242,197,225 k. Atas Fenyerahan Barang dan Jasa yangt dak terutang FPN 2 2 3 c.Jum ah $¢ uruh Penysrahan ia.6-b1 225p IIS “7 729,617,563 244,197,245 d. Atas omper EKP/Feman'aatan BEF ~ dak Bervujud dar Luar Casrah

Falkean/Femarraat JKF dar Luar Daerah Palean/Femungutan Fa ak 2 eh Pemungut!

Fa ak/Keg satan Membangun Send r fPenyerahan atas Akt ya Tetap yang Menurut uan Semua ~dak Untuk dperua ke kan/Pers chan yang FPM-nya tdak seharusnya d kekaskan ataut dak d pungut” anggung Jarak Secara Renteng:

dil. mper EKP z 2 3 d.2. Pemanmaatan BEF t dak kerssu ud dar Luar Casrah Falean z 2 3 d.5. FPeman'aatan JKP dar Luar Gaerah Palean = = 3 dé. Pemungutan Pa ak oc eh Pemungut FEM 2 2 3 d.5. Keg atan Memlangun Send r 2 2 3 d.6. Penyerahan atas Akt va Tetap yang Menurut Tu,uan Semua — dak

Untuk CG jerua ke kan 2 2 3 d.7. Pers chan yang PPN-nya t dak seharusnya d bebaskan atau t dak d pungut 2 2 3 d.8. Tanggung Jawak Secara Renteng = = 5 da Jun.ahid.L atau d.2 atau dS atau dé atau d.5 atau dé atau d.F atau des 2 2 3

2 Ferh tungan PEM Kurang Bayar a. Palak Ke uaran yang harus d pungutd bayar send r tar Sx 1.3.2 atau Lidi Polite rar 5,265,241,612 246290745 k. 0 kurang? :

k.L. PPM yang d seterd muka da am Masa Fa ak yangsama 2 2 3 i.2. Pa ak Masukkan yang dapat d perh tungkan PLP TE ie 5,122,249 1,092 14251773)

5. STP pokok kurang kayari 2 2 3 hk. 0 kayar dengan MPP send 2 2 3 k.5. Laman = = 3

6. Jur ah. 245.352: 5a PISA si 5,L02,291,792 11451773] c.0 perh tungkan:

c.l. SKFFEP = = 3 d. Juri ah Pa ak yang dapatd perh tungkan Ie. PIP Ta ese 5,L02,29 1,092 14251773) s.Jum ah perh tungan PEM Kurang Bayar ta-di KERIS 62,752,525 25,87 L517

5 Ke eb han Pa ak yang sudah:

a. 0 kompensas kan ke Masa Fa ak ker kutnya 2 2 3 ki. 0 kempensas kan ke Masa Pa ak............. Ikarsna pembetu ani 2 2 3 co Jum ah tak 2 2 3

é FFN yang kurang d bayar - Aci Pee ata 62,752,525 25,87 LSP

5 Sanks Adm nstras :

a. Bunga Pasa 15121 KUF le 13 3 27,429,427 11555679 k. Kena kan Fasa 15151 KUP 2 2 3

Cc. Bunga Pasa 15151 KUF = = 3 d. Kena kan Pasa 154 KUP = = 3

2. Kena-kan Pasa. 270 15) KUP 2 = 3

T. Kena ‘kan Fasa' 170 (S1 KUP 2 2 3

©. Bunga Pasa 131321 KUP oc. Pasa 91¢71PPH = = 3 h. Jurah fate-c-d--"-g1 le 13 3 27,429,427 11555679

5 Jum ah PPA yang mas h harus d bayar 1é-5.h1 FLEET TEL AL, 150,047 57,172,196

Menimbang bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022, memutuskan mengabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Emenee AN ANA: LIA II ANN TA AN el TAN RASA NAN EN ENI

Lo Barsi kera sac: : :

[suv acisacacgvasccaveccaay oo Do pia tsps]

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 002/ACC-TAX/ANI/IX/2022 tanggal 12 September 2022 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 (cap harian pos tanggal 14 September 2022);

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 002/ACC-TAX/ANI/IX/2022 tanggal 12 September 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Koreksi Atas Penyerahan yang PPN-nya Dipungut Sendiri bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, tidak seharusnya koreksi ini dilakukan oleh Terbanding, dengan dasar argumentasi sebagai berikut:

Penyerahan PPN Yang Harus Dipungut Sendiri atas penyerahan jasa pengelolaan kebun plasma sebesar Rp38.808.633,00;

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding merupakan koreksi atas transaksi reimbursement dan pembayaran gaji/upah tenaga kerja atas jasa pengelolaan kebun TBM dan TM Plasma sebesar sebesar Rp38.808.633,00 karena terhadap pembayaran gaji/upah tenaga kerja yang dilakukan Pemohon Banding tidak ada Pajak masukan yang dikreditkan sehingga atas penggantian biaya terhadap pembayaran gaji/upah tidak ada Pajak Keluaran yang harus dipungut;

bahwa berdasarkan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), menyatakan:

Angka 2 “Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud”;

Angka 3

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang – undang ini”;

Angka 4 “Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak”;

bahwa berdasarkan pengertian PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK sebagaimana diatur dalam UU PPN, tepatnya pada pasal 1A ayat (1), dengan jelas menyatakan:

“Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

b. Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);

c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma – cuma atas Barang Kena Pajak;

e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;

g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi”;

bahwa pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN, dengan jelas menyatakan: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b. Impor Barang Kena Pajak;

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

bahwa biaya-biaya yang dibayarkan perusahaan terkait dengan pembiayaan kebun plasma merupakan biaya talangan (reimbursement), seluruh biaya-biaya plasma ditalangi terlebih dahulu oleh perusahaan disebabkan keterbatasan modal KUD dan kurangnya pengetahuan para petani plasma didalam pengelolaan perkebunan yang memenuhi standard ISPO, sehingga seluruh pengelolaan kebun plasma mulai dari biaya perawatan, biaya panen dan biaya pengiriman ke pabrik ditalangi dahulu oleh perusahaan, yang nantinya biaya-biaya tersebut dimintakan kembali (real cost dan tidak ada margin keuntungan) melalui mekanisme pemotongan pembayaran pembelian TBS Plasma (Pemohon Banding membeli TBS hasil produksi kebun plasma sesuai dengan ketentuan Disbun), atas biaya-biaya tersebut perusahaan mencatat sebagai piutang dan bukan sebagai pendapatan (income);

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari biaya talangan tersebut, sehingga dapat disimpulkan dan terlihat jelas, bahwa biaya talangan ini sama sekali bukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada KUD Plasma;

bahwa sesuai dengan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan, maka dibentuklah suatu program kemitraan antara Pemohon Banding sebagai Perusahan Inti dan masyarakat sekitar melalui pembentukan KUD sebagai plasma. Pola kemitraan tersebut tertuang pada Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98 Tanggal 26 Februari 1998;

bahwa dalam Pasal 7 Keputusan Bersama Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98 tersebut, dinyatakan bahwa:

Perusahaan Inti bertugas:

- Membimbing, memberi bantuan tehnis budidaya dan management kepada KUD/Petani peserta sesuai dengan tahapan pembangunan kebun Plasma sehingga KUD/Petani peserta dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan bermitra dengan baik;

- Melaksanakan pembangunan kebun Plasma sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu membeli, mengolah dan memasarkan seluruh hasil produksi kebun plasma;

- Memberi peran kepada KUD dalam masa konstruksi, masa penyerahan sampai pelunasan kredit dari masa pasca lunas;

- Membangun kebun inti dan fasilitas pengolahan sesuai standar yang ditentukan pemerintah, dan;

- Membantu dalam pemotongan angsuran kredit sampai lunas dan IDAPERTABUN pada saat pembayaran harga hasil produksi yang besarnya sesuai kesepakatan antara perusahaan inti dan KUD;

Penyerahan PPN Yang Harus Dipungut Sendiri atas Nota Retur Nomor NR- 000-19-0066 sebesar Rp205.388.810,00 bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa terkait penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri yakni Nota Retur nomor NR-000-19-0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.310,00 karena untuk nota retur tersebut memang merupakan barang yang kurang diangkut oleh Pembeli. Sehingga Pemohon Banding membuka Nota Retur tersebut untuk mengembalikan kelebihan dana yang sudah dibayar full oleh Pembeli dikarenakan term penjualan LOCO;

Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

bahwa Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU Pengadilan Pajak;

bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki landasan yang kuat dan oleh karenanya tidak selayaknya untuk dipertahankan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis agar:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-2210/SUB/WPJ.07/2022 tanggal 21 Desember 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri

Fakta, Data dan Pendapat Terbanding

Koreksi Penyerahan PPN Yang PPN-nya dipungut sendiri atas Nota Retur Nomor NR-000-19-0066 sebesar Rp205.388.810,00 bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Penanaman Modal Asing Empat, nomor LAP 261/WPJ.07/KP.05/2021 tanggal 21 April 2021, diketahui: bahwa Pemeriksa melakukan koreksi tersebut atas dasar penyerahan yang PPN- nya harus dipungut sendiri menurut pemeriksa yakni Nota Retur Nomor NR-000-19- 0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.810,00 atas pengembalian penyerahan barang yang telah difakturkan dengan nomor 010.000-17.67671106 yang tidak di dukung oleh bukti-bukti memadai;

bahwa berdasarkan hasil pembahasan akhir dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut karena tidak memenuhi saat pembuatan nota retur sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 peraturan menteri keuangan nomor 65/PMK03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan PPN dan PPnBM atas Barang yang Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan;

bahwa dalam pasal 4 dinyatakan bahwa nota retur harus dibuat pada saat BKP dikembalikan sedangkan pada nota retur nomor NR-000-19-0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.810 dibuat dengan referensi faktur pajak nomor 010.000-17.67671106 tanggal 3 Februari 2017;

bahwa pada dasarnya tidak terdapat pengembalian BKP karena tidak terdapat BKP yang diterima kembali oleh Pemohon Banding;

bahwa kalaupun dianggap ada maka saat pengembalian BKP adalah pada saat diketahui terdapat selisih jumlah sludge oil yang seharusnya diangkut dengan realisasi jumlah sludge yang telah diangkut yakni pada tanggal di bulan Februari 2017;

bahwa Pemohon Banding melalui surat nomor 002/ACC-TAX/ANI/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 mengajukan keberatan dengan alasan:

- Koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa merupakan koreksi atas transaksi barang yang kurang diangkut oleh Pembeli, sehingga Pemohon Banding membuka Nota Retur tersebut, untuk mengembalikan kelebihan dana yang sudah dibayar penuh oleh pembeli dikarenakan term penjualan LOCO;

- Nota Retur tersebut dibuat karena lawan transaksi Pemohon Banding telah membayar secara penuh atas kontrak pembeli oil sludge sebanyak 150 kg dengan termin gudang penjual, namun realisasi pengangkutan pada tanggal 10 Feb 2017 dan 18 Feb 2017 seluruhnya hanya sebesar 93,59 kg;

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan bahwa Surat Banding Nomor 002/ACC-TAX/ANI/IX/2022 berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data yang ada memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) serta Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1)*) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan berlaku;

bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan data dan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

Usul bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk Menolak permohonan banding pemohon banding dan tetap mempertahankanKeputusanTerbandingNomorKEP- 02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor 003/ACC-TAX/ANI/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya materi surat bantahan Pemohon Banding sama dengan materi surat banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut:

Bukti P-1. Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-TAX/ANI/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 a.n. Indra Sahputra, S.E.,

Bukti P-2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-567/PP/IKH/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Izin Kuasa Hukum Bidang Perpajakan a.n. Indra Sahputra, S.E.,

Bukti P-3. Pakta Integritas bagi Kuasa Hukum Pemohon Banding a.n. Indra

Sahputra, S.E.,

Bukti P-4. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Indra Sahputra, S.E., Bukti P-5. Pakta Integritas a.n. Simon Siburat;

Bukti P-6. SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2019 beserta Bukti Penerimaan

Elektronik;

Bukti P-7. MOU Plasma;

Bukti P-8. Matriks Sengketa;

Bukti P-9. Penjelasan Tertulis (tanpa nomor) tanggal 11 Mei 2023;

Bukti P-10. Data Payroll Kebun Kumpai, Kebun Pahuman, dan Kebun Senabah; Bukti P-11. Faktur Pajak Masukan;

Bukti P-12. Rekap Koreksi Faktur Pajak Masukan Tahun 2019;

Bukti P-13. Rekap Koreksi Penyerahan PPN yang Dipungut Sendiri;

Bukti P-14. Voucher Pembayaran Nota Retur;

Bukti P-15. Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-16. Fotokopi Rekapitulasi Gaji beserta dokumen pendukung;

Bukti P-17. Fotokopi Rekapitulasi Biaya Lain-lain;

Bukti P-18. Fotokopi Bukti Pengeluaran Kas/Bank;

Bukti P-19. Fotokopi Rekap Borongan beserta dokumen pendukung (Bukti pengeluaran Bank, invoice, Daftar pembayaran pekerjaan borongan,

Berita acara serah terima pekerjaan, Surat Perjanjian Kerja, Peta Blok Borongan Panen);

Bukti P-20. Fotokopi Rekap reklass biaya plasma TBM ke TM;

Bukti P-21. Fotokopi Rekap Arus Uang dan Barang;

Bukti P-22. Fotokopi Rekening Koran Masa Februari 2019 atas Pembayaran Nota

Retur;

Bukti P-23. Fotokopi Bukti Pengeluaran Bank;

Bukti P-24. Fotokopi Invoice, Faktur Pajak dan Kontrak atas Penjualan yang di Nota

Retur;

Bukti P-25. Fotokopi Rekening Koran Masa Maret 2017 atas Penerimaan

Pembayaran atas Penjualan yang di Nota Retur;

Bukti P-26. Pendapat Akhir (tanpa nomor) tanggal 05 Oktober 2023;

Bukti P-27. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-324/WPJ.07/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Penetapan Daerah Tertentu;

Menimbang bahwa Terbanding dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

Bukti T-1. Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-2. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-261/WPJ.07/KP.05/2021 tanggal 21 April 2021;

Bukti T-3. Matriks Sengketa;

Bukti T-4. LaporanPenelitianKeberatanNomor:LAP-

02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022;

Bukti T-5. Penjelasan Tertulis (tanpa nomor) tanggal 11 Mei 2023;

Bukti T-6. Penjelasan Tertulis (tanpa nomor dan tanggal) yang disampaikan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bukti T-7. Berita Acara Uji Bukti;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP- 02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00216/207/19/057/21 tanggal 21 April 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding bahwa Surat Banding Nomor 002/ACC-TAX/ANI/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang, dan ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pokok Sengketa

Menimbang bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini adalah sebagai berikut:

yang terdiri atas:

1. Penyerahan jasa pengelolaan kebunRp 38.808.633,00

2. Nota ReturRp205.388.810,00

TotalRp244.197.443,00

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas penyerahan jasa pengelolaan kebun sebesar Rp38.808.633,00

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa terbukti dalam Banding ini adalah koreksi positif yang dilakukan Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri berupa penyerahan JKP Masa Pajak Februari 2019 sebesar Rp38.808.633,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan klarifikasi dalam persidangan diketahui koreksi a quo dilakukan Terbanding atas transaksi penggantian/reimbursement dan pembayaran gaji/upah tenaga kerja sebesar Rp38.808.633,00 yang terkait dengan pengelolaan kebun plasma yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang pada pokoknya menurut Terbanding merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak dari Pemohon Banding sebagai Inti dalam perkebunan kelapa sawit kepada Petani Plasma di bawah naungan koperasi/KUD;

bahwa berdasarkan Surat Banding, Keputusan Keberatan dan SKP terkait, diketahui objek sengketa Masa Pajak Februari 2019 sebesar Rp38.808.633,00 a quo merupakan bagian dari sengketa serupa untuk keseluruhan masa pajak Tahun Pajak 2019 dengan nilai total sebesar Rp12.677.174.341,00 dengan rekapitulasi sabagai berikut:

Koreksi Peme" «sa (e'setuj, mesutt c gjLxa” aa cterma |. Nota Ret

Pemer «sa Kenerata” Cc oxas Pasma

Wilmar | Ro 503615485 | Ro Ienagoon (Ro tase. |Ro =| Ro tase] (3 [Maret | Ro 353.15563| Ro 364480084/ Ro 28.em5.475| Ro «| Roe]

4 fas” [Ro gmosmose| Ro _se4dences | Ro 327642012] Ro «| Ro 336aam

[5 |e’ (Ro 2481,773683 Ro 364480088 | Ro 2117253385 | Ro =| Ro 2.007.293599

[6 li.” | Ro 1,387.535733/ Ro 364480088 | Ro 1,023056.685 | Ro = | Ro L02056es| oo

7 [i | Ro 1446031106] Ro 364480084 / Ro 1081,55,02] Ro -| Ro 1cen55,02]

8 [agestes | Ro 1203480403 | Ro_364.480084/ Ro 836,000.39] ko -| Ro eas.qo03s| 0

5 [Seotenoe| Ro 1352600218 | Ro 364,480084 | Ro 1188.200.164| Ro =| Ro t88.z00t64| oo

10 |Ostove | Ro_154,621,107| Ro 364480088 | Ro 1.177.28,03] 89 =| Ro Lamaog

11 Novenoe” |Ro 1400068306 | Ro 4480084 | Ro 1035588222 | Ro =| Ro 102558820]

[12 [Desenoer |p 950647902 | Ro_364.480084/ Ro_626.167.818| Ro -| Ro @6167818| oo bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan SKP terkait, distribusi secara merata untuk setiap masa pajak atas nilai koreksi yang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan dikarenakan tidak adanya rincian untuk tiap masa pajak yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas koreksi yang disetujui untuk keseluruhan masa pajak Tahun Pajak 2019 sebesar Rp4.373.767.008,00;

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi a quo dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan transaksi yang menjadi objek sengketa a quo bukan merupakan penyerahan JKP dari Pemohon Banding selaku Inti kepada Plasma dengan penjelasan sebagai berikut:

bahwa biaya-biaya yang dibayarkan Pemohon Banding dan menjadi objek sengketa a quo terkait dengan pembiayaan kebun plasma yang merupakan biaya talangan (reimbursement) karena keterbatasan modal KUD dan kurangnya pengetahuan para petani plasma didalam pengelolaan perkebunan yang nantinya biaya-biaya tersebut dimintakan kembali kepada Plasma tanpa margin keuntungan melalui mekanisme pemotongan pembayaran pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Plasma oleh Pemohon Banding;

bahwa atas biaya-biaya tersebut dicatat oleh Pemohon Banding sebagai piutang dan bukan sebagai pendapatan (income);

bahwa sesuai dengan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan, maka dibentuklah suatu program kemitraan antara Pemohon Banding sebagai Perusahan Inti dan masyarakat sekitar melalui pembentukan KUD sebagai Plasma. Pola kemitraan tersebut tertuang pada Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/OT.210/2/98 tanggal 26 Februari 1998;

Menimbang pokok sengketa dan argumentasi para Pihak, Pengadilan Pajak berpendapat sengketa a quo merupakan sengketa yuridis dan pembuktian, yaitu pembuktian untuk mengetahui substansi dari transaksi penggantian biaya pengelolaan kebun yang dicatat sebagai piutang tersebut dan apakah secara yuridis substansi dari transaksi a quo merupakan bentuk penyerahan Jasa Kena Pajak dari Pemohon Banding sebagai Inti kepada Plasma menurut peraturan perundang- undangan perpajakan;

Menimbang sifat dari pokok sengketa yang membutuhkan penilaian atas dokumen bukti yang relatif banyak dan beragam, Pengadilan Pajak memerintahkan para Pihak untuk melakukan Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti);

bahwa sehubungan dengan pembuktian dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa berupa dokumen- dokumen sebagai berikut:

1. SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2019;

2. MoU Plasma;

3. Data Payroll Kebun Kumpai, Kebun Pahuman, dan Kebun Senabah;

4. Rekap Koreksi Penyerahan PPN yang Dipungut Sendiri;

5. Rekapitulasi Gaji beserta dokumen pendukung;

6. Rekapitulasi Biaya Lain-lain;

7. Bukti Pengeluaran Kas/Bank;

8. Rekap Borongan beserta dokumen pendukung (Bukti pengeluaran Bank, invoice, Daftar pembayaran pekerjaan borongan, Berita acara serah terima pekerjaan, Surat Perjanjian Kerja, Peta Blok Borongan Panen);

9. Rekap reklass biaya plasma TBM ke TM;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti (BAUB) para pihak berpendapat sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan pokok sengketa, para pihak tetap pada pendapat semula, yaitu Terbanding pada pokoknya menyatakan transaksi penggantian biaya pengelolaan kebun plasma oleh Pemohon Banding melalui pemotongan hasil penjualan TBS dari petani plasma merupakan bentuk penggantian atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada kepada petani plasma yang harus dipungut PPN-nya harus dipungut sendiri oleh Pemohon Banding, sedangan Pemohon Banding pada pokoknya menyatakan transaksi yang menjadi objek sengketa a quo merupakan fasilitas pinjaman yang wajib diberikan kepada masyarakat dalam pembangunan perkebunan plasma dan bukan merupakan penyerahan jasa yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Plasma;

bahwa sehubungan besaran nilai sengketa, Pemohon Banding menyatakan terdapat kekeliruan nilai koreksi yang disetujui Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di setiap masanya, sehingga nilai koreksi yang disetujui di tiap masanya berubah sebagai berikut:

Ne | Masa 3a'ak | <creksi Perreriksa Nilai <creksi yang Mle Yang <eberatan a seharusnya oe Jiaya Tenaga tera yang seharusnya disetuvi siauken Keberatan diterirra

[1 flamer | Stasta4ss | to 318407686 % 191071849] % = Jap sayo,

[3 [stare | 3e_383315 568 | te 195990188] p_ 197383380] % | ae masam

Alert [Ap 3740909] % Lontar | %p 273974] % [ap 27am] oo

5 [vei___|%e 248173668] A sosass|ae Lamasars|aeo |p Lamm] luna | ae 1387 586733 | te 266,368,700] 9p Lintissma|as (Ae Litres]

Ulun | 3 tases t06 |e 34681241 9p 109950565 |p | Ae Loma samams

8 gusts | Re Larsdandrs 0 10579201|3p 1007751082] % «| %e Loom ete

9 |seoterrber| 3p 1 3szean2e8 | to sussesen|ap 1055746567] 3 (| ae naa 6367 in]oktcber | %e Lsaiezi tor 30 401862 | Luosgasm|as | ae Luan saeam| oo

[1i]Noverrber |2p 14000483060 37001981 1030060305] % | &e 103006083] jia]esember |%— _sanem7am | te 54380287 | 936067665] % «| %e_936.067885| oo bahwa berdasarkan tabel di atas tidak terdapat perbedaan pada total nilai koreksi yang disetujui Pemohon Banding untuk keseluruhan masa pajak Tahun Pajak 2019 dengan total nilai koreksi yang menjadi dasar pengajuan keberatan dan banding,

yaitu sebesar Rp4.373.767.008,00. Perbedaan hanya pada distribusi untuk setiap masa pajak;

bahwa sehubungan besaran nilai sengketa untuk setiap masa pajak ini, Terbanding berpendapat nilai sengketa yang diajukan banding di setiap masa pajak adalah sesuai dengan nilai sengketa awal sesuai yang tercantum pada surat permohonan banding Pemohon Banding;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) yang mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 27 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN) yang mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 5

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan; Pasal 1 angka 6

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini; Pasal 1 angka 17

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 19

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilal berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pasal 4 ayat (1) huruf c

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalarn Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Pasal 4A ayat (3)

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. Jasa pelayanan kesehatan medis;

b. Jasa pelayanan sosial;

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. Jasa keuangan;

e. Jasa asuransi;

f. Jasa keagamaan;

g. Jasa Pendidikan;

h. Jasa Kesenian dan Hiburan;

i. Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. Jasa tenaga kerja;

l. Jasa perhotelan;

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

n. Jasa penyediaan tempat parkir;

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. Jasa boga atau catering;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur antara lain:

Pasal 31 ayat (2)

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta didasarkan keyakinan Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan penilaian atas bukti-bukti dalam persidangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah apakah menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, substansi dari transaksi penggantian biaya pengelolaan kebun plasma melalui pemotongan hasil penjualan TBS dari petani Plasma merupakan bentuk penggantian atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari Pemohon Banding kepada kepada Petani Plasma di bawah naungan koperasi/KUD ataukah bukan;

bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit;

bahwa sehubungan dengan besaran nilai yang menjadi sengketa, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP juncto Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, pengadilan Pajak berpendapat bahwa nilai sengketa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan banding adalah sesuai dengan keputusan keberatan yang menjadi dasar pengajuan banding, yaitu sebesar Rp38.808.633,00 untuk Masa Pajak Februari 2019. Namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak beserta penjelasannya, putusan Pengadilan Pajak akan ditentukan berdasarkan substansi sengketa dan kebenaran material sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan dan tidak dibatasi oleh pendapat para pihak;

bahwa dengan memperhatikan kesamaan substansi sengketa atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk tiap masa pajak dan tidak terdapatnya sengketa di antara para pihak atas nilai total sengketa untuk keseluruhan masa pajak Tahun Pajak 2019 sebesar Rp12.677.174.341,00, Pengadilan Pajak memeriksa substansi sengketa untuk keseluruhan masa pajak Tahun Pajak 2019 yang atas hasil pemeriksaannya yang relevan akan diterapkan untuk sengketa pada setiap masa pajak;

bahwa sebagaimana dirujuk oleh Pemohon Banding, berdasarkan Pasal 58 ayat (1) dan Pasal Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur bahwa perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan (inti) wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan yang pelaksanaannya dilakukan dengan pola kredit;

bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Banding dengan Koperasi Plasma dan sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui adanya klausul pengelolaan fisik Kebun Plasma yang dilakukan oleh Pemohon Banding bersama-sama dengan pihak Koperasi Plasma; bahwa berdasarkan penilaian atas bukti-bukti yang tersedia, di antaranya Data Payroll Kebun, Rekapitulasi Gaji, Bukti Pengeluaran Bank, Rekap Borongan, Rekap Reklas Biaya Plasma dan Rekening Koran, serta berdasarkan pernyataan Pemohon Banding dalam persidangan yang didukung dengan BAUB, diketahui dalam prakteknya, pembayaran atas biaya tenaga kerja untuk pengelolaan kebun yang menjadi objek sengketa tersebut dilakukan oleh Pemohon Banding dan kemudian dimintakan kembali penggantiannya melalui mekanisme pemotongan pembayaran pembelian Tandan Buah Segar (TBS) milik Kebun Plasma dengan alasan keterbatasan dana Koperasi Plasma;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 juncto Pasal 1 Angka 19 UU PPN, aktifitas pengelolaan kebun milik Plasma yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk penyerahan jasa kepada petani Plasma di bawah naungan Koperasi Plasma, sebagai pihak yang menikmati hasil pengelolaan tersebut dengan penggantian melalui mekanisme pemotongan pembayaran atas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari kebun milik Plasma; bahwa sejalan dengan ketentuan a quo, pencatatan transaksi biaya pengelolaan Kebun Plasma dalam bentuk Piutang kepada Plasma tanpa adanya pengakuan penghasilan (income) maupun margin keuntungan oleh Pemohon Banding tidak menghilangkan substansi dari transaksi tersebut bahwa secara faktual terjadi aktifitas penyerahan jasa oleh Pemohon Banding yang hasilnya dinikmati oleh Plasma;

bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN tidak diatur adanya pengecualian sebagai Jasa Kena Pajak atas penyerahan jasa pengelolaan Kebun Plasma sebagaimana yang menjadi objek sengketa tersebut;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf c juncto Pasal 4A ayat (3) UU PPN, yang menentukan suatu suatu jasa dikenakan PPN ataukah tidak adalah bentuk aktifitas penyerahan dan jenis jasanya, sehingga ketiadaan Pajak Masukan atas biaya tenaga kerja yang merupakan komponen pembentuk Dasar Pengenaan

Pajak atas pemyerahan jasa pengelolaan kebun milik Plasma dalam sengketa banding ini bukan merupakan faktor yang menentukan suatu penyerahan jasa dikenakan PPN ataukah tidak;

bahwa dalam keseluruhan peraturan perundang-undangan yang disampaikan para pihak dalam persidangan, termasuk di dalamnya yang dirujuk oleh Pemohon Banding dalam proses Uji Bukti, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ataupun pemberian fasilitas perpajakan tertentu atas penyerahan jasa pengelolaan kebun plasma yang penggantiannya dilakukan melalui mekanisme pemotongan pembayaran pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari kebun milik Plasma;

bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa aktifitas pengelolaan kebun milik Plasma oleh Pemohon Banding untuk keseluruhan masa pajak Tahun Pajak 2019, merupakan bentuk penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat bukti dan alasan hukum yang cukup untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, karenanya koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp38.808.633,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut/dibayar sendiri atas Nota Retur sebesar Rp205.388.810,00

Menimbang bahwa Terbanding melakukan koreksi Penyerahan yang PPN- nya harus dipungut/dibayar sendiri atas Nota Retur sebesar Rp205.388.810,00 dengan alasan pengurangan nilai penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri yang dilaporkan Pemohon Banding berdasarkan Nota Retur Nomor NR-000-19- 0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.810,00, karena adanya pengembalian atas penyerahan barang yang telah difakturkan dengan nomor faktur 010.000-17.67671106, tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai;

bahwa menurut Terbanding, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK03/2010 dinyatakan bahwa nota retur harus dibuat pada saat BKP

dikembalikan sedangkan pada nota retur nomor NR-000-19-0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.810 dibuat dengan referensi faktur pajak nomor 010.000-17.67671106 tanggal 3 Februari 2017, namun tidak terdapat pengembalian BKP karena tidak terdapat bukti atas BKP yang diterima kembali oleh Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan nota retur tersebut memang dibuat karena terdapat barang yang kurang diangkut oleh pembeli, sehingga Pemohon Banding membuka Nota Retur tersebut untuk mengembalikan kelebihan dana yang sudah dibayar full oleh Pembeli sesuai dengan term penjualan LOCO;

Menimbang pokok sengketa dan argumentasi para Pihak, Pengadilan Pajak berpendapat sengketa a quo merupakan sengketa yuridis dan pembuktian;

Menimbang sifat dari pokok sengketa yang membutuhkan penilaian atas dokumen bukti yang relatif banyak dan beragam, Pengadilan Pajak memerintahkan para Pihak untuk melakukan Uji Kebenaran Materi (Uji Bukti);

bahwa sehubungan dengan pembuktian dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa berupa dokumen- dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekap Arus Uang dan Barang,

2. Fotokopi Rekening Koran Masa Februari 2019 atas Pembayaran Nota Retur,

3. Fotokopi Bukti Pengeluaran Bank,

4. Fotokopi Invoice, Faktur Pajak dan Kontrak atas Penjualan yang di Nota Retur,

5. Fotokopi Rekening Koran Masa Maret 2017 atas Penerimaan Pembayaran atas Penjualan yang di Nota Retur;

Menimbang bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti (BAUB) para pihak berpendapat sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan pokok sengketa, para pihak tetap pada pendapat semula;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan dengan pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU KUP) yang mengatur antara lain:

Pasal 12 ayat (3):

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

Pasal 27 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN) yang mengatur antara lain:

Pasal 1 angka 17

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 4 ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Pasal 5A ayat (1)

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.

Penjelasan Pasal 5A ayat (1)

Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi:

a. Pajak Masukan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan telah dikreditkan;

b. biaya atau harta bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut tidak dikreditkan dan telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut; atau

c. biaya atau harta bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal pajak atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan tersebut telah dibebankan sebagai biaya atau telah ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan harta tersebut;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur antara lain:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian,

penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta didasarkan keyakinan Hakim;

Peraturan Menteri Keuaangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (PMK65/PMK.03/2010)

Pasal 4 ayat (1)

Dalam hal terjadi Pengembalian Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual;

Pasal 4 ayat (3)

Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada saat Barang Kena Pajak dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan penilaian atas bukti-bukti dalam persidangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut: bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam banding ini adalah apakah Nota Retur Nomor NR-000-19-0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.810,00 atas pengembalian penyerahan barang yang telah difakturkan dengan nomor 010.000-17.67671106 didukung oleh bukti-bukti yang memadai;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti terkait Nota Retur tersebut di atas berupa Fotokopi Rekap Arus Uang dan Barang, Fotokopi Rekening Koran Masa Februari 2019 atas Pembayaran Nota Retur, Fotokopi Bukti Pengeluaran Bank, Fotokopi Invoice, Faktur Pajak dan Kontrak atas Penjualan yang

di Nota Retur, dan Fotokopi Rekening Koran Masa Maret 2017 atas Penerimaan Pembayaran atas Penjualan yang di Nota Retur;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Pajak terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, atas objek sengketa a quo diketahui tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya retur (penerimaan kembali) barang oleh Pemohon Banding atas barang yang telah diserahkan kepada Pembeli yang menjadi dasar pembuatan Nota Retur yang menjadi objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5A ayat (1) UU PPN juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) PMK 65/PMK.03/2010 maupun adanya pembayaran kembali oleh Pemohon Banding yang secara spesifik terkait dengan adanya pengembalian barang berdasarkan Nota Retur yang valid;

bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Pajak berkesimpulan bahwa Nota Retur Nomor NR-000-19-0066 tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp205.388.810,00 atas pengembalian penyerahan barang yang telah difakturkan dengan nomor 010.000-17.67671106, tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid dan kompeten, dan dengan demikian tidak dapat menjadi pengurang atas nilai penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Pajak berkeyakinan terdapat bukti dan alasan hukum yang cukup untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding, karenanya koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPNnya harus Dipungut Sendiri atas Nota Retur sebesar Rp205.388.810,00 tetap dipertahankan;

bahwa Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan dalil/alasan dan bukti-bukti para pihak dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas dan dinilai telah cukup sebagai pertimbangan dalam pengambilan putusan. Dengan demikian, dalil/alasan atau bukti-bukti lainnya dari para pihak yang tidak dibahas dalam putusan ini telah dipertimbangkan namun dianggap tidak cukup relevan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Pajak berkesimpulan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga perhitungan atas objek sengketa menjadi sebagai berikut:

1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut/dibayar sendiri

Menurut TerbandingRp31.650.416.113,00

Koreksi tidak dapat dipertahankanRp0,00

Menurut Pengadilan PajakRp31.650.416.113,00 bahwa dengan demikian, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02118/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2019 Nomor 00216/207/19/057/21 tanggal 21 April 2021 atas nama PT AGRONUSA INVESTAMA, NPWP 02.275.541.7- 057.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lt. 15, Jl. Kuningan Mulia Blok 9B RT.006 / RW.001, Setiabudi, Jakarta Selatan - 12980, (domisili elektronik ani-pma4- tax-mdn@id.wilmar-intl.com), sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp88.074.041;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E. sebagai Hakim Ketua, Aji Witono, S.ST., Ak., M.B.A., APCIT dan Sulfan, S.E., M.M. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agung Nana Permana, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik Aji Witono, S.ST., Ak., M.B.A., APCIT.Muhammad Firdaus Wahidi, S.E., M.E.

Ditandatangani Secara Elektronik

Sulfan, S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Agung Nana Permana, S.E., M.H.