PUT-011996.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2026

P U T U S A N

Nomor PUT-011996.99/2025/PP/M.XIIIB Tahun 2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAJAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa secara elektronik melalui E-Tax Court mengenai gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 011996.99/2025/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT WARTSILA INDONESIA, NPWP 01.071.829.4-055.000, beralamat di Gedung Gandaria 8 Lt. 25 Unit ABEF, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240, dalam hal ini diwakili oleh Ferdinand Fitrawansyah, jabatan Direktur, domisili elektronik finance.wid@wartsila.com;

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

1. Nama: Yulianto Endy Nugroho,

Izin Kuasa Hukum: KEP-1369/PP/IKH/2024 tanggal 28 November 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/FFI/FSAS/WID/II/2026 tanggal 27 Februari 2026,

2. Nama: Wahyu Aji Mahamboro,

Izin Kuasa Hukum: KEP-2472/PP/IKH/2025 tanggal 5 Desember 2025, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 084/FFI/FSAS/WID/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, domisili elektronik informasi@pajak.go.id, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama/NIP: Ian Permadi/197404261995111001,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,

2. Nama/NIP: Sigit Eko Suharno/197503121995111001, Jabatan: Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus,

3. Nama/NIP: Dwi Rahayu/198409242009012007,

Jabatan: Pemeriksa Pajak Pertama,

Unit Organisasi: Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-1571/WPJ.07/2026 tanggal 6 Mei 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Pajak tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN- 175/PP/BR/2026 tanggal 24 Februari 2026 jo. PEN-047 /PP/Prb/2026 tanggal 1 April 2026 jo. PEN-18/PP/Rev/2026 tanggal 7 April 2026;

TelahmembacaSuratGugatanPenggugatNomor 017/FFI/FSAS/WID/XIII/2025 tanggal 23 Desember 2025;

Telah membaca Surat Tanggapan Tergugat Nomor S-00001/STG- CTE/WPJ.07/2026 tanggal 22 Januari 2026;

TelahmembacaSuratBantahanPenggugatNomor 064/FFI/FSAS/WID/II/2026 tanggal 20 Februari 2026;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November

2021 Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, dengan penghitungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor 471/FFI/FSAS/WID/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor S- 00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025, telah dikembalikan;

Menimbang bahwa atas Surat Keputusan Tergugat a quo, Penggugat dengan Surat Nomor 017/FFI/FSAS/WID/XIII/2025 tanggal 23 Desember 2025 mengajukan gugatan yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 (melalui E-Tax Court);

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 017/FFI/FSAS/WID/XIII/2025 tanggal 23 Desember 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa alasan Gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor S- 00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar adalah:

1. bahwa telah dilakukan Pemeriksaan atas Restitusi PPN untuk masa pajak Juni 2018, di mana atas hasil pemeriksaan tersebut menyebabkan lebih bayar berkurang sehingga diterbitkan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No. 00037/407/18/055/21 sebesar Rp2.102.531.660,00 dan STP No. 00055/107/18/055/21 sebesar Rp277.731.417,00;

2. bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang terdapat pada SKPLB No. 00037/407/18/055/21 sebesar Rp2.501.039.067,00;

3. Selanjutnya Penggugat mengajukan Banding atas SK-Keberatan, dan menghasilkan Putusan Banding yang mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Penggugat atas Dasar Pengenaan Pajak yang terdapat pada SKPLB sebesar Rp2.501.039.067,00 dengan pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi sebesar Rp250.103.907,00

dan telah Penggugat terima pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp250.103.907,00 melalui bank persepsi (Bank Mandiri);

4. bahwa pengembalian atas STP PPN No. 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 untuk masa pajak Juni 2018 sebesar Rp25.010.391,00 belum Penggugat terima;

5. Selanjutnya berdasarkan Surat Tergugat Nomor S-00514/NKEB- CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang isinya akan menyelesaikan melalui proses pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar secara jabatan, sebagaimana Penggugat kutip dibawah ini;

“Sanksi administrasi denda pasal 14 ayat (4) yang tercantum dalam STP 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 berkaitan dengan SKP yang telah diajukan upaya hukum keberatan sehingga tidak dapat diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dari Wajib Pajak namun akan diselesaikan melalui proses pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar secara jabatan.”

6. bahwa setelah diterbitkannya Putusan Banding No. PUT- 000332.16/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2024 yang Penggugat terima pada tanggal 5 Maret 2024, telah Penggugat lakukan upaya agar proses pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar tersebut dilakukan secara jabatan, di antaranya:

1. bahwa Penggugat telah melakukan koordinasi melalui WhatsApp dengan bagian Pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, sebagaimana Penggugat sajikan tangkapan layar (capture) di bawah ini;

2. bahwa Penggugat telah melakukan koordinasi melalui WhatsApp dengan Account Representative Penggugat yaitu, Ibu Fenny Dwi Jayanti

(secara berkali-kali) dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua, sebagaimana salah satunya Penggugat sajikan dalam tangkapan layar (capture) di bawah ini;

3. bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar secara jabatan dengan No. Surat 107/FFI/FSAS/WID/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal 11 Maret 2025. Atas permohonan surat tersebut, tidak ada tanggapan sama sekali dari Tergugat;

4. bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dengan No. Surat 471/FFI/FSAS/WID/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua pada tanggal 21 Oktober 2025. Selanjutnya dari pengajuan tersebut diterbitkan Surat Tergugat Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 yang intinya permohonan Penggugat dikembalikan;

5. bahwa dari April 2024 hingga saat ini (sudah hampir 2 tahun) tidak ada tanggapan lebih lanjut terkait pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar tersebut;

6. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan diterbitkannya Putusan Banding No. PUT-000332.16/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2024 ini, yang memutuskan mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Penggugat, maka seharusnya tidak ada sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) huruf (d) UU KUP yang tercantum dalam STP No. 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 sehingga Tergugat harus segera membatalkan secara jabatan STP PPN tersebut dan segera mengembalikan dana berupa sanksi denda yang tercantum dalam STP tersebut yang telah Penggugat bayar;

bahwa Surat Gugatan ini disampaikan dengan harapan agar dapatlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Tergugat dalam Surat Tanggapan Nomor S- 00001/STG-CTE/WPJ.07/2026 tanggal 22 Januari 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal bahwa berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan, permohonan Gugatan memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 dan Pasal 40 ayat (1), ayat (3) serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam proses pengadilan, terhadap hal tersebut di atas dan tidak terbatas termasuk hal-hal lain yang menurut majelis diperlukan, dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya;

II. Uraian Mengenai Objek Gugatan bahwa surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 diterbitkan berdasarkan Permohonan yang diajukan Penggugat nomor 471/FFI/FSAS/WID/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025;

III. Tanggapan Atas Gugatan bahwa setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

1. Dasar Hukum a. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Tanggapan Tergugat a. bahwa Surat nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar diterbitkan berdasarkan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang diajukan Wajib Pajak melalui surat nomor 471/FFI/FSAS/WID/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 yang diterima KPP Penanaman Modal Asing Lima tanggal 21 Oktober 2025 sesuai Bukti Penerimaan nomor BPS-03489/CT/KPP.0703/2025 tanggal 21 Oktober 2025 melalui surat tersebut Wajib Pajak mengajukan pembatalan atas penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (STP PPN) Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 Masa Pajak Juni 2018;

b. bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00055/107/18/055/21 terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (SKPLB PPN) Nomor 00037/407/18/055/21 tanggal 9 November 2021;

c. bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPLB PPN Nomor 00037/407/18/055/21 tanggal 9 November 2021 dan telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP- 03442/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 27 Oktober 2022;

d. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf a yang mengatur bahwa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar termasuk permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, hanya dapat diajukan dalam hal Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan, atau Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tidak diajukan keberatan;

e. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan Penggugat tidak memenuhi Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024 karena Surat Ketetapan Pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak telah diajukan keberatan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Nomor S-00514/NKEB- CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Surat Bantahan Nomor 064/FFI/FSAS/WID/II/2026 tanggal 20 Februari 2026, pada pokoknya menyampaikan materi yang sama dengan materi surat gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

Bukti P-1. Surat Tergugat Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025;

Bukti P-2. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Pajak Juni 2018 Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021;

Bukti P-3. SKPLB PPN Nomor 00037/407/18/055/21 tanggal 09 November 2021; Bukti P-4. Surat Nomor 471/FFI/FSAS/WID/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Bukti P-5. Akta Notaris Nomor 17 tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat dihadapan

Isadora, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;

Bukti P-6. Rincian STP Tahun 2017;

Bukti P-7. Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000332.16/2023/PP/M.XIIIB

Tahun 2024 Diucapkan tanggal: 19 Maret 2024;

Bukti P-8. Surat Setor Pajak STP yang telah dimateraikan Masa Pajak Juni 2018; Bukti P-9. Kronologi Sengketa yang diserahkan tanggal 31 Maret 2026;

Bukti P-10. Analisa Yuridis Pengembalian STP Akibat Putusan Banding;

Bukti P-11. Kesimpulan Akhir tanggal 5 Mei 2026;

Menimbang bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa (fotokopi) surat atau tulisan yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

Bukti T-1. Kronologi Sengketa tanggal 31 Maret 2026;

Bukti T-2. Laporan Penelitian Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan

Pajak Yang Tidak Benar Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP-00073/NKEB-CT/WPJ.075/2025 tanggal 26 November 2025;

Bukti T-3. Laporan Penelitian Usulan Pengurangan Atau Pembatalan Surat

Tagihan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Yang Tidak Benar Secara Jabatan Nomor LAP-00028/NKEB- CT/KPP.0703/2026 tanggal 02 Februari 2026;

Bukti T-4. Penjelasan Tertulis terkait Gugatan tanggal 31 Maret 2026;

Bukti T-5. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan

Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Secara Jabatan Nomor KEP-00731/NKEB-CT/WPJ.07/2026 tanggal 14 April 2026;

Bukti T-6. Penjelasan Tertulis Akhir Nomor S-466/WPJ.07/2026 tanggal 20 April 2026;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak bahwa objek sengketa berupa Surat Tergugat Nomor S-00514/NKEB- CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Surat Gugatan Nomor 017/FFI/FSAS/WID/XIII/2025 tanggal 23 Desember 2025, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Tergugat dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Tergugat, dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, dan ditandatangani oleh Pengurus yang berhak menandatangani sehingga memenuhi Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat

(6), dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa alasan gugatan Penggugat adalah bahwa setelah Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-000332.16/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2024 mengabulkan seluruh permohonan banding Penggugat atas SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2018, maka dasar pengenaan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) huruf d UU KUP yang tercantum dalam STP PPN Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 menjadi gugur, sehingga STP tersebut seharusnya dibatalkan secara jabatan dan sanksi administrasi yang telah dibayar dikembalikan namun Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 yang mengembalikan permohonan Penggugat dengan alasan tidak memenuhi ketentuan formal, serta tidak segera melakukan pembatalan STP secara jabatan meskipun Penggugat telah berulang kali mengajukan permohonan dan melakukan koordinasi, sehingga tindakan Tergugat tersebut dipandang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan bagi Penggugat;

bahwa berdasarkan Penjelasan Tergugat dan Penggugat tentang kronologi Pemeriksaan dan penerbitan surat Keputusan terkait sengketa ini diketahui fakta- fakta sebagai berikut:

bahwa sengketa ini berawal dari diterbitkannya SKPLB PPN Masa Pajak Juni 2018 yang memuat pokok pajak dan sanksi administrasi, serta STP PPN Nomor 00055/107/18/055/21 yang menetapkan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) huruf d UU KUP, dan atas SKPLB tersebut Penggugat telah menempuh upaya hukum keberatan dan banding yang berakhir dengan Putusan Banding Pengadilan Pajak Nomor PUT-000332.16/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2024 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Penggugat;

bahwa dengan dikabulkannya seluruh permohonan banding tersebut, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar penerbitan SKPLB dinyatakan tidak benar, sehingga konsekuensinya dasar pengenaan sanksi administrasi dalam STP PPN a quo menjadi gugur secara hukum;

bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000332.16/2023/PP/M.XIIIB Tahun 2024 diputuskan pada tanggal 19 Maret 2024, sampai dengan sidang pertama sengketa ini pada tanggal 10 Maret 2026 diketahui sudah mencapai jangka waktu hampir dua tahun untuk Tergugat menyelesaikan kewajibannya mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan;

bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, dan kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa pembatalan STP yang tidak benar dapat dilakukan secara jabatan berdasarkan data, dokumen, dan informasi yang tersedia;

bahwa Pengadilan Pajak berpendapat Putusan Banding Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan dasar hukum yang cukup dan kuat bagi Tergugat untuk melakukan pembatalan STP secara jabatan, karena substansi sanksi administrasi dalam STP tersebut tidak lagi memiliki landasan yuridis; bahwa pada persidangan tanggal 5 Mei 2026, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Secara Jabatan Nomor KEP-00731/NKEB- CT/WPJ.07/2026 tanggal 14 April 2026 yang menyatakan mengurangkan jumlah yang masih harus dibayar dalam STP PPN Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 Masa/Tahun Pajak Juni 2018 sebesar Rp25.010.391,00;

bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Secara Jabatan secara substansi telah memenuhi petitum Penggugat, sehingga secara hukum obyek sengketa dalam perkara a quo sudah tidak ada lagi dan dinyatakan gugur demi hukum;

bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak berkesimpulan Gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor S-00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 00514/NKEB-CT/WPJ.07/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2018 Nomor 00055/107/18/055/21 tanggal 9 November 2021 atas nama PT WARTSILA INDONESIA, NPWP 01.071.829.4-055.000, beralamat di Gedung Gandaria 8 Lt. 25 Unit ABEF, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12240, domisili elektronik finance.wid@wartsila.com, tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 oleh Dian Dahtiar, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. dan Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:Hakim Ketua Majelis,

Ditandatangani Secara ElektronikDitandatangani Secara Elektronik L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H.Dian Dahtiar, S.H., M.M.

Ditandatangani Secara Elektronik

Yosephine Riane Ernita Rachmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ditandatangani Secara Elektronik Yuslizar Fanny, S.E., M.Acc.